Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.893
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Arena Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Jurnal Yudisial Jurnal Kompilasi Hukum Perspektif Hukum Commerce Law Jurnal Hukum Mimbar Justitia Tamaddun: Jurnal Ilmu Sosial, Seni, dan Humaniora Dialogia Iuridica
Ahmad Zuhairi
Faculty Of Law, Mataram University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
kajian hukum terhadapp perjanjian simpan pinjam pada koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Barat Safitri, Sofianti; Muhammad Sood; Ahmad Zuhairi
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5674

Abstract

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian iniasalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Koperasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Siompan Pinjam (USP). Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha dari koperasi yang bersangkutan. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum dapat doberikan lkepada anggota koperasi yang memiliki dana simpanan pada Koperasi Bhakti Husada apabila terjadi sebuah sangketa hukum antar anggota dengan pengurus, atas dana yang bermasalah dan lain-lain. Maka dari itu pihak koperasi dalam Anggara Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART0 adalah dasar dibentuknya sebuah koperasi seperti yang tertuang dalam Pasal (7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka AD/ART memiliki kekuatan hukum yang kuat.
Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan Adat (Studi di Pulau Lombok) Budi Sutrisno; Dwi Martini; Ahmad Zuhairi; Yudhi Setiawan
Dialogia Iuridica Vol. 13 No. 2 (2022): Journal Dialogia Iuridica Vol 13, No.2 Year 2022
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v13i2.4180

Abstract

One of the issues that requires adequate attention in IP law framework is the empowerment of adat communities especially women. As they highly depend on various forms of communal Intellectual Property conceived and nurtured in their communities. This research formulate questions related to the form of Indonesia's IP law reformation and how is the contribution of the reformation to the empowerment adat women of Lombok island. Applied research method is normative-empirical legal research method. It combines primary legal material in the form of literatures with secondari legal materials, in the form of in-field data that collected through observations and interviews with informants. research result indicates that reformation has been conducted in the field of Copyright, Patent and Trademark. The most important part of the reformation is that those laws accomodate the protection and acknowledgement of communal IP. Lombok's adat women empowerment has not maximally conducted due to the lack of coordination among related institutions as well as lack of socialization on the importance of IP protection. An appropriate arrangement of communal IP is the main condition to empower Lombok adat women, considering that it is the closest and most accessible resource for them.   Keywords: Reformation, law, intellectual, property, women
Urgensi Perubahan Status Badan Hukum Bagi Perusahaan Daerah Pasca PP 54 Tahun 2017 Tentang BUMD Khairus Febryan Fitrahady; Ahmad Zuhairi; Ari Rahmad Hakim; Yudhi Setiawan
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 10 No. 1 (2024): Published 30 Juni 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4142

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji urgensi perubahan status Badan Hukum bagi Perusahaan Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Persoalan utama adalah keterlambatan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan mengubah bentuk hukum melalui perda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan banyak BUMD belum menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perumda atau Perseroda, yang harus dilakukan melalui perda. Meski Undang-Undang memberi tenggat waktu 3 tahun hingga 2017, banyak DPRD dan Kepala Daerah belum melakukan analisis dan pembahasan. Tidak adanya sanksi dan baru disahkannya Peraturan Pelaksana pada 2017 menjadi kendala. Sebagai contoh, dari 416 BUMD penyedia air minum di Indonesia, hanya 166 yang telah mengubah bentuk hukum pada 2021. Abstract This research aims to examine the urgency of changing the status of Legal Entity for Regional Companies after the enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government and Government Regulation Number 54 Year 2017 on BUMD. The main issue is the delay of the Regional Government and DPRD in discussing and changing the legal form through local regulations. This research uses normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The results show that many BUMDs have not adjusted their legal form to Perumda or Perseroda, which must be done through local regulations. Although the law gives a 3-year deadline until 2017, many DPRDs and Regional Heads have not conducted analyses and discussions. The absence of sanctions and the enactment of the Implementing Regulations in 2017 are obstacles. For example, of the 416 BUMDs providing drinking water in Indonesia, only 166 had changed their legal form by 2021.
Privatisasi Pengelolaan Air Bersih Sebagai Kebutuhan Pelayanan Dasar Di Daerah Ahmad Zuhairi; Khairus Febryan Fitrahady; Moh. Saleh; Budi Sutrisno
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.390

Abstract

Perubahan rezim pengaturan tentang otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi pada banyak sektor, salah satunya adanya kewajiban dari Pemerintah Daerah menyesuaikan berbagai kebijakan otonomi dan legislasi melalui peraturan daerah, sebagai contoh adanya kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah. Dalam Pasal 331 ayat (3) disebutkan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Dalam pengelolaan perusahaan oleh BUMD salah satunya adalah perusahaan air bersih. Salah satu yang menarik pengelolaan air bersih adalah di Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di daerah pariwisata Tiga Gili. Di daerah tersebut pengelolaan air bersih di kerjasamakan dengan pihak swasta. Diketahui bahwa salah satu pelayanan dasar adalah air bersih. Jika pengelolaan air bersih dikelola oleh swasta maka tentu yang menjadi orientasinya adalah profit. Jika profit menjadi yang utama, tentu hal ini akan rentan mengganggu pelayanan dasar sebagai penyedia air bersih yang merupakan air bersih. Tentu hal ini perlu dibutuhkan pengaturan yang berkeadilan sehingga masyarakat tidak dirugikan dan daerah mendapat keutungan dari pengelolaan tersebut.
Deregulasi Pengelolaan Industri Air Bersih Di Daerah Dan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Khairus Febryan Fitrahady; Ahmad Zuhairi; Ari Rahmad Hakim B.F; Yudhi Setiawan
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.391

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi deregulasi industry air bersih di Indonesia, dan menganalisis persepsi persaingan usaha tidak sehat dalam penyelenggaraan SPAM di Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya penyelenggaraan SPAM saat ini masih bersifat tunggal oleh Negara melalui BUMD Air Minum, namun dalam PP 121 Tahun 2015 membuka swakelola industry air bersih kepada badan usaha/swasta, namun tidak 100 % dilaksanakan oleh swasta dengan syarat bahwa tarif ditentukan oleh pemerintah. Namun pemerintah perlu membuat regulasi yang tegas mengenai keterbukaan kepemilikan saham bukan daerah pada BUMD Air Minum. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD Air Minum bukan merupakan monopoli yang dilarang, hal tersebut masuk kategori monopoli yang diperbolehkan yakni monopoli oleh negara demi kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak.
Co-Authors ADE DIMAN MULADA Andika Ristiawanna Rangga Ari Rahmad Hakim Ari Rahmad Hakim BF Budi Sutrisno Budi Sutrisno Budi Sutrisno Cahyadi, Restu Karisma Dwi Chatarina Umbul Wahyuni Deni Indra Desak Putu Satya Anggarani Dwi Martini Dwi Martini Dwi Martini Dwi Prilmilono Febryan Fitrahady, Khairus Fitrahady, Khairus Febryan Hakim, Ari Rahmad Hamid, Ihsan Ibnu Rato Karunia Ismail, Nur Syakiran Akmal Khairus Febryan Fitrahady Khairus Febryan Fitrahady Khotibul Islam Lalu Wira Pria Suhartana M. Riadhussyah Mega Nisfa Makhroja Moh. Saleh Muhaimin Muhammad Sood Norhanizan Sahib Nyimas Azniyati Parihah Rahmad Hakim BF, Ari Ramdani, Ihwanul Regina Shafa Trisna Riadhussyah, M. Rina Khairani Pancaningrum Rohmati, Ernidasari Safitri, Sofianti Saleh Saleh Sembiring, Rinawati Sohaimi, Nor Suzylah Sonia Mahayani Sudiarto Sudiarto, Sudiarto Widodo Dwi Putro Widodo Dwi Putro Wisudawan, I Gusti Agung Yudhi Setiawan Yudhi Setiawan Zunnuraeni Zunnuraeni