Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hak Anak Perempuan Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Putri, Darma; Fahmi, Sudi; Ardiansah, Ardiansah
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5167

Perlindungan hak anak kekerasan seksual dalam konteks ini mencakup berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh negara, masyarakat, dan keluarga untuk melindungi anak perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual. Dengan semakin meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual di Kota Pekanbaru khususnya yang menargetkan anak perempuan sebagai sasaran empuk karena kelemahan mereka, mendorong dilakukannya penelitian ini. Anak sebagai Korban kekerasan seksual harus dilindungi undang-undang dan dapat menggunakan hak-haknya. Namun korban tidak berhasil memperoleh hak-hak tersebut. Akibat penderitaan yang dialami korban, rasa sakit, teror, trauma jangka panjang, dan dampak buruk lainnya pasca kekerasan seksual. Tidak seorang pun boleh meninggalkan seorang korban, apalagi orang yang menjadi korban, untuk memperjuangkan apa yang terjadi pada mereka. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis Perlindungan Hak anak perempuan kekerasan seksual anak perempuan Di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan untuk menganalisis hambatan dan upaya Perlindungan Hak anak perempuan kekerasan seksual terhadap anak perempuan Di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah Hukum sosiologi dengan teknik wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hak anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak untuk mendapatkan rehabilitasi psikologis dan medis, perlindungan fisik, hingga akses keadilan yang sensitif terhadap kebutuhan anak serta hak mendapatkan restitusi. Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas, dalam praktiknya, banyak anak perempuan yang masih merasa hak-hak mereka tidak dilindungi sepenuhnya. Banyak korban yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan rehabilitasi yang memadai, dan proses hukum yang panjang serta rumit sering kali menambah beban psikologis mereka. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual sering kali membuat mereka enggan untuk melapor atau mencari bantuan, sehingga hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan sering kali terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendukung, penerapan perlindungan hak anak perempuan korban kekerasan seksual masih jauh dari harapan, dan banyak yang merasa terpinggirkan dalam proses pemulihan mereka.Meskipun terdapat regulasi yang mendukung perlindungan hak anak perempuan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Stigma sosial yang kuat terhadap korban kekerasan seksual sering kali menghalangi mereka untuk melapor dan mencari bantuan. Banyak anak perempuan yang merasa takut akan penilaian negatif dari masyarakat, yang membuat mereka merasa terasing dan tidak berdaya. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan cara melindungi mereka juga menjadi faktor penghambat. Keterbatasan sumber daya dalam memberikan layanan rehabilitasi yang memadai, baik dari segi finansial maupun tenaga ahli, juga menjadi tantangan yang harus dihadapi serta hak anak dalam mendapatkan restitusi tentunya ini harus menjadikan agar pemerintah serta aparat penegak hukum dan juga lembaga harus ikut andil dan berkolaborasi agar terciptanya perlindungan hak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara berbagai lembaga, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Anak (UPT PPA), serta Perlindungan Perempuan Anak atau PPA Polresta serta DPRD Kota Pekanbaru khsusnya Komisi III DRPD ikut serta partisipasi aktif dalam masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak. Upaya tersebut meliputi penyuluhan, pelatihan, dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung perlidungan hak kobran. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung anak perempuan, sehingga mereka merasa dihargai dan didengarkan. Dengan langkah-langkah yang terintegrasi dan komprehensif, perlindungan hak anak perempuan korban kekerasan yang diharapkan dapat ditingkatkan. Namun, saat ini, banyak korban yang masih merasa hak-hak mereka tidak sepenuhnya terlindungi, dan mereka bisa mendapatkan keadilan serta pemulihan yang layak. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa perlindungan hak anak perempuan tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata oleh para korban.

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL Nurliatin, R.; Fahmi, Sudi; Ardiansah
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1443

Perekonomian Suku Duanu dicirikan dengan ketidakpastian, terutama dalam jumlah hasil tangkapan ikan dan kemampuan membeli kebutuhan pokok dari uang yang dihasilkan. Sektor pendidikan di kalangan Suku Duanu masih rendah, dengan sebagian kecil yang berhasil mencapai jenjang SMA/SMAK dan masih banyak yang mengalami buta huruf atau putus sekolah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Suku Duanu di Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan isolasi geografis, kesulitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan perlunya integrasi sosio-kultural dengan masyarakat lain. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi, Hambatan dan Upaya Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Komunitas Adat Terpencil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu yaitu pendekatan yang mengintegrasikan ilmu hukum dengan ilmu sosiologi untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Komunitas Adat Terpencil adalah belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini dikarenakan faktor geografis di Kabupaten Indragiri Hilir, yang memiliki banyak wilayah terpencil dengan akses yang terbatas. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menjangkau komunitas adat yang berada di daerah-daerah terpencil, sehingga program pemberdayaan yang direncanakan sulit untuk dilaksanakan secara menyeluruh dan tepat sasaran. Selain itu, faktor budaya dan kepercayaan masyarakat adat juga mempengaruhi sejauh mana program pemberdayaan dapat diterima dan diimplementasikan. Masyarakat adat sering kali memiliki cara hidup yang sangat berbeda dengan masyarakat umum, sehingga perlu pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai adat mereka. Jika program pemberdayaan tidak mempertimbangkan aspek-aspek budaya ini, maka hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan dan bahkan dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat adat itu sendiri. Hambatan dan upayanya adalah hambatan pertama adalah aksesibilitas geografis, wilayah tempat Komunitas Adat Terpencil berada sering kali terpencil dan sulit dijangkau, sehingga menyulitkan distribusi bantuan maupun pelaksanaan program pelatihan. Hambatan kedua adalah keterbatasan anggaran juga menjadi kendala signifikan yang memengaruhi skala dan keberlanjutan program pemberdayaan. Hambatan ketiga adalah minimnya data akurat mengenai jumlah dan kondisi komunitas adat terpencil. Hambatan keempat adalah keterbatasan pengorganisasian dan koordinasi antara lembaga adat dengan pemerintah daerah. Upayanya adalah upaya pertama adalah pemerintah juga menginisiasi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses ke daerah-daerah terpencil, upaya kedua adalah pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan memanfaatkan potensi kerja sama dengan pihak swasta. Upaya ketiga adalah Dinas Sosial berupaya melakukan pendataan ulang secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat setempat dan menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah prosesnya. Upaya keempat adalah pentingnya membangun hubungan yang lebih erat antara lembaga adat dan instansi pemerintah, melalui pertemuan rutin dan forum komunikasi yang melibatkan tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat, guna memastikan bahwa kebutuhan komunitas adat dapat tersampaikan dengan baik dan diprioritaskan dalam perencanaan program pemberdayaan. Sarannya adalah Sebaiknya pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan sudah menjadi salah satu upaya penting, pemerintah juga perlu mengembangkan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi. Penyediaan akses internet di daerah-daerah terpencil dapat mempermudah proses komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan program pemberdayaan.

The Government Responsibility for Oil and Gas Management Based on Constitution of Indonesia Ardiansah, Ardiansah; Asnawi, Eddy; Fahmi, Sudi; Ismail, Syaimak
Al-Risalah Vol 23 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v23i2.1391

On September 3, 2022, fuel prices were raised by President Joko Widodo, with advocates arguing that the increase is necessary to safeguard the State Revenue and Expenditure Budget. Dissenting groups contended the hike was inappropriate, citing a dissonance between the identified problem and the proposed solution. Therefore, this study aims to analyze the legal aspects, policies and the role of the government in ensuring the welfare of Indonesian citizens through oil and gas management. Using a normative legal study methodology, the study used both statutory and analytical methods. The results showed a discrepancy between the increase in fuel price and the principles outlined in Article 33 and the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The government, as the representative of the state, holds the authority to manage the mining sector's economy, aiming to maximize prosperity for citizens. Adhering to the ideology of a welfare state, the responsibility to provide basic social needs and foster prosperity is assigned to the government.

A Pendekatan Hukum Sosiologis dalam Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru Pasca UU No. 20 Tahun 2023 Oktaviadi, Eko; Fahmi, Sudi; Ardiansah, Ardiansah
JENTRE Vol. 6 No. 1 (2025): JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion
Publisher : Balai Diklat Keagamaan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38075/jen.v6i1.540

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah kerja Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dengan pendekatan hukum sosiologis. Fokus kajian diarahkan pada realitas penerapan sistem pembelajaran terintegrasi yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan ASN di Loka Diklat Keagamaan telah mengadopsi model blended learning dan digitalisasi, namun masih menghadapi kendala signifikan seperti keterbatasan akses internet, beban kerja tinggi, dan kurangnya modul pelatihan kontekstual. Budaya birokrasi yang belum mendukung pembelajaran berkelanjutan dan resistensi terhadap digitalisasi juga menjadi hambatan utama. Dari sudut pandang hukum sosiologis, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan efektivitas sosialnya dalam membentuk perilaku organisasi. Upaya peningkatan telah dilakukan melalui pengembangan materi pelatihan berbasis kebutuhan jabatan, integrasi nilai-nilai lokal, serta pemanfaatan teknologi untuk pelatihan adaptif dan dialogis. Studi ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, reformasi kultural ASN, penguatan anggaran, serta pembangunan sistem coaching dan evaluasi berbasis kinerja nyata. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penguatan model pelatihan ASN yang lebih kontekstual dan transformatif sesuai dengan amanat reformasi birokrasi dan hukum administrasi publik.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI Prakasa, Surya; Fahmi, Sudi; Ardiansah
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1272

In the explanation of Article 55, it is stated that abuse refers to activities aimed at gaining individual or corporate profits in a manner that harms the interests of the public and the state, such as through fuel adulteration, misallocation of subsidized fuel, and transportation and sale of subsidized fuel abroad. The purpose of this research is to analyze Law Enforcement Against Abuses in the Transportation of Subsidized Fuel Oil Offenders in Rokan Hilir based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas, and to analyze the obstacles and efforts to overcome obstacles in law enforcement against offenders in the transportation of subsidized fuel oil in Rokan Hilir based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. The method used is socio-legal research. Based on the research results, it is found that law enforcement against offenders in the transportation of subsidized fuel oil in Rokan Hilir based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas has not been fully effective, as there are still traders who transport subsidized fuel oil by modifying vehicles or using jerry cans at every gas station in the Rokan Hilir region. Obstacles in law enforcement against offenders in the transportation of subsidized fuel oil in Rokan Hilir based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas include lack of coordination among relevant agencies, weak supervision over the misuse of subsidized fuel oil transportation, difficulty in gathering sufficient evidence, lack of public understanding regarding the misuse of subsidized fuel oil transportation in Rokan Hilir, and the need to evaluate and strengthen existing regulations. Implementing a more open reporting system and active participation in oversight programs by authorities are necessary to support more effective law enforcement.

Implementasi Larangan Membunyikan Compact Disc Suara Burung Walet di Luar Ketentuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir Wulandari, Retno; Fahmi, Sudi; ardiansah, ardiansah
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.24363

Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, yang menyatakan bahwa: “Pemegang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, dilarang Membunyikan suara kaset/ Compact Disc (CD) suara burung walet pada siang dan malam hari kecuali pukul 16.00 s/d 19.30 WIB.” Namun larangan tersebut masih dilanggar. Tujuan penelitian: Untuk menganalisis implementasi larangan; Untuk menganalisis hambatan; serta Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/ empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Pertama, Implementasi larangan dilanggar, dibuktikan tahun 2021 sampai 2023 masih ada pelaku usaha pemegang izin penangkaran sarang burung walet yang membunyikan Compact Disc suara burung walet pada siang dan malam hari selain pukul 16.00 s/d 19.30 WIB. Kedua, Hambatannya adalah: faktor aparat pemerintah daerah, faktor sarana/fasilitas, serta faktor masyarakat: Ketiga, upaya mengatasinya: dari faktor aparat pemerintah daerah sebaiknya: penegakan hukum bagi pelanggar; peningkatan kerjasama dan koordinasi antar instansi dalam pengawasan serta membuang ego sektoral; menyelenggarakan sosialisasi. Dari faktor sarana/fasilitas sebaiknya: Pemerintah Provinsi Riau membantu pendanaan di kabupaten; anggaran Dinas Lingkungan Hidup setempat difokuskan untuk pengawasan; anggaran Satuan Polisi Satpol PP setempat difokuskan untuk operasi yustisi. Dari faktor masyarakat sebaiknya: pengusaha memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat; menerapkan sanksi pencabutan izin kepada pelanggar; Masyarakat sekitar bangunan penangkaran melaporkan pelanggaran; melakukan sosilisasi Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.Kata Kunci: Larangan, Suara, Burung Walet

THE CONCEPT OF LEGAL CERTAINTY REGULATION OF CSR PROVISION FOR THE WELFARE OF THE PEOPLE BASED ON LAW NUMBER 40 OF 2007 ON LIMITED LIABILITY COMPANIES Rahman, Muhammad; Fahmi, Sudi; Bagio, Bagio
EKSEKUSI Vol 6, No 1 (2024): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v6i1.28407

There is a legal vacuum related to the non-regulation of sanctions for companies that do not implement CSR/implement it but do not comply with legal provisions. Both in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and regulations at the regional level. Such conditions mean that the realization of people's welfare as the goal of providing CSR cannot be fulfilled. The aim of this research is to analyze the concept of regulating legal certainty in providing CSR for the welfare of the people; To formulate the ideal concept of regulating legal certainty for providing CSR. This type of research is normative legal research. The approach used is a statutory, concept and case approach with qualitative analysis methods. The results of the research show that Firstly, the concept of regulating legal certainty for providing CSR for welfare based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies does not provide legal certainty, as do the derivative regulations at the regional level, especially in Berau Regency, Kampar Regency, Semarang City, Kota Pematang Siantar and the Special Region of Yogyakarta, which have not yet explicitly regulated sanctions for companies that have not implemented CSR for the community or these companies have implemented CSR for the community but the implementation has not complied with the legal provisions governing CSR itself. The impact is that the provision of CSR by the company to the community around the company has not provided welfare for the community. Second, the ideal concept of regulating legal certainty in providing CSR for the welfare of the people based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, is the concept of regulating derivative regulations at the regional level, namely regulations as in Aceh Besar Regency Qanun Number 9 of 2019 concerning Social Responsibility and Company environment; as well as Siak Regency Regional Regulation Number 1 of 2013 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility which regulates legal sanctions against companies that have not implemented CSR for the community or the company has implemented CSR for the community but the implementation has not complied with the legal provisions governing CSR itself. This ideal concept has demonstrated the success of implementing CSR for the community around the company so that people's welfare can be achieved through the CSR program..Keywords: CSR, People, Limited Liability Company.

A Pendekatan Hukum Sosiologis dalam Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru Pasca UU No. 20 Tahun 2023 Oktaviadi, Eko; Fahmi, Sudi; Ardiansah, Ardiansah
JENTRE Vol. 6 No. 1 (2025): JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion
Publisher : Balai Diklat Keagamaan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38075/jen.v6i1.540

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah kerja Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dengan pendekatan hukum sosiologis. Fokus kajian diarahkan pada realitas penerapan sistem pembelajaran terintegrasi yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan ASN di Loka Diklat Keagamaan telah mengadopsi model blended learning dan digitalisasi, namun masih menghadapi kendala signifikan seperti keterbatasan akses internet, beban kerja tinggi, dan kurangnya modul pelatihan kontekstual. Budaya birokrasi yang belum mendukung pembelajaran berkelanjutan dan resistensi terhadap digitalisasi juga menjadi hambatan utama. Dari sudut pandang hukum sosiologis, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan efektivitas sosialnya dalam membentuk perilaku organisasi. Upaya peningkatan telah dilakukan melalui pengembangan materi pelatihan berbasis kebutuhan jabatan, integrasi nilai-nilai lokal, serta pemanfaatan teknologi untuk pelatihan adaptif dan dialogis. Studi ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, reformasi kultural ASN, penguatan anggaran, serta pembangunan sistem coaching dan evaluasi berbasis kinerja nyata. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penguatan model pelatihan ASN yang lebih kontekstual dan transformatif sesuai dengan amanat reformasi birokrasi dan hukum administrasi publik.

Program Vaksinasi Covid 19 di Kelurahan Tebing Okura Kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru Faridhi, Adrian; Fahmi, Sudi; Suprayoga, Tatang
Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara Vol 6 No 2 (2022): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Nusantara PGRI Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29407/ja.v6i2.16055

The national vaccination program is the main agenda of the Government to suppress the spread of Covid 19 in Indonesia, the Government issues regulations or laws and regulations to provide a legal basis for implementing the national Covid 19 vaccination policy, Massive socialization of vaccinations at the national level to the village level is a reference for the distribution of Covid 19 vaccinations, Tebing Tinggi Okura Village is intensively vaccinating for the sake of high vaccination in Pekanbaru City, dealing with misleading information about Covid 19 vaccination, so partners who are residents of Tebing Tinggi Okura Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City need information about the national vaccination program along with its legal basis and legal consequences that accompanies the Covid 19 vaccination program. The approach methods offered to resolve the problems of program partners that have been mutually agreed upon within the program realization period are lectures, dialogues and guidance conducted using online media or directly depending on the Covid 19 pandemic. As a result of the service, the community has an increased understanding of the obligation to participate in the Covid 19 national vaccination program, as well as the accompanying sanctions for people who are determined to be vaccine recipients, but do not participate in the vaccination.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search