Claim Missing Document
Check
Articles

WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TANAH SECARA LISAN Anastasya Triastutie P.S.; I Made Pria Dharsana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p07

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis wanprestasi yang terjadi dalam jual beli tanah secara lisan dan akibat hukum apabila jual beli dilakukan secara lisan. Penelitian ini menggunakan penelitian Doktrinal yang bersumber pada undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dalam Jual Beli secara lisan tidak perlu memerlukan pernyataan lalai, cukup hanya dengan tidak memenuhi prestasi. Berdasarkan kasus perkara Nomor 228/Pdt.G/2019/PN.Kpn. Penggugat sudah berulang kali menanyakan dan mengingatkan kepada Tergugat untuk memenuhi prestasinya dengan melunasi pembayaran namun Tergugat tidak kunjung melaksanakan prestasinya dan Akibat Hukum dilakukannya jual beli secara lisan pada pokoknya pembeli akan sulit untuk membuktikan bahwa hak atas tanah yang dibelinya serta tidak adanya bukti tertulis untuk memperkuat perbuatan hukum jual beli. This study aims to analyze defaults that occur in the sale and purchase of land verbally and the legal consequences if the sale and purchase is carried out orally. This study uses doctrinal research that originates from applicable laws or legal regulations. Based on the results of the study it can be concluded that default in verbal buying and selling does not need to require a statement of negligence, it is enough just to not fulfill the achievement. Based on case number 228/Pdt.G/2019/PN.Kpn. The Plaintiff has repeatedly asked and reminded the Defendant to fulfill his achievements by paying off payments but the Defendant has not carried out his achievements and the Legal Consequences of buying and selling orally, in essence, the buyer will find it difficult to prove that the land rights he purchased and there is no written evidence to strengthen the action buying and selling law.
THE PRINCIPLE OF THE BEST INTERESTS IMPLEMENTATION OF THE CHILD IN A DECISION TO CANCEL A CHILD'S BIRTH CERTIFICATE Rizky Mustika; I Made Pria Dharsana
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 10, No 1 (2023): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v10i1.30432

Abstract

This research aims to provide an understanding of the determination to cancel a child's birth certificate that can potentially violate children's human rights. So that the role of judges as a judicial institution is needed to protect children's rights as it should. Marriage registration is merely an administrative action and does not affect the validity of the marriage. Errors in marriage registration should not necessarily affect the status of the child's position. Because after all, birth certificates are issued by the state to protect and provide legal certainty over the child's status. This research used a typology of research with a prescriptive form and then normative juridical research methods with secondary data derived from laws and regulations relating to child protection. In conclusion, legal action to cancel a child's birth certificate due to legal defects in a marriage can be said to be an action that is contrary to the principle of the best interests of the child, therefore it is fitting that the application for annulment of a child's birth certificate be properly considered by the panel of judges who act as an extension of the state in the judicial field.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi Ni Kadek Erna Dwi Juliyanti; I Made Pria Dharsana; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.1.6590.91-96

Abstract

Sertifikat elektronik merupakan kebijakan baru bagi pemegang hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN sebagai bentuk transformasi digital. Namun kebijakan ini menimbulkan konflik di masyarakat terkait penarikan sertifikat analog dan jaminan keamanan sertifikat-el. Menganalisa perlindungan hukum pemegang sertifikat digital terhadap keamanan data untuk mencapai kepastian hukum menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode Normatif. Dirumuskan dua permasalahan yaitu: (1) Bagaimana pengaturan pendaftaran hak atas tanah menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021? (2) Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak atas tanah terhadap keamanan data pribadi dalam sertifikat digital? Penelitian ini menemukan sertifikat elektronik dengan sertifikat analog mempunyai kedudukan yang sama di Indonesia, sertifikat-el menggunakan tanda tangan elektronik dan QR Code yang terjamin oleh BSSN. Secara umum pengaturan keamanan data diatur pada UU No.27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Secara teknis dan hukum belum mempunyai kesiapan pemberlakuan Sertifikat-el terkait keamanan data, sehingga perlu penyempurnaan norma hukum agar terlindungi haknya dan kepastian hukum terkait sertifikat-el sebagai bukti pemegang hak atas tanah.
The Issue of Single Apartment for Foreigners in Indonesia I Made Pria Dharsana; Desak Putu Kania Pratiwi; Rizky Mustika Rini
International Journal of Law Reconstruction Vol 7, No 1 (2023): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v7i1.30507

Abstract

The purpose of this study is to analyze the land rights over apartment units related to the right to ownership of apartments that can now be owned by foreign nationals. Ownership of land rights over flats does not fully adhere to the horizontal principle as stated in the UUPA. Because these rights can be owned by all ownership rights over flats. Flats can be given to anyone who qualifies as a land rights holder. The research shows that there are now many foreign nationals and foreign legal entities who own flats (apartments) in Indonesia. Both for business, investment and residential purposes. However, all actions of ownership of Sarusun, foreign citizens must still refer to the rules of law for foreign countries, as well as foreign legal entities. The ownership rules must still pay attention to the provisions of Act No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA), Act No. 2 of 2011 concerning Flats, Act No. 11 of 2011 concerning Job Creation Rights, Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Ownership Rights, Building Rights, Flat Units, and Land Registration as well as several other rules that are currently in effect.
Penguatan Konstruksi Hukum Perihal Perlindungan Data Pribadi I Nyoman Putu Budiartha; I Made Pria Dharsana; Indrasari Kresnadjaja
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p05

Abstract

Advances in technology and electronic transmission in the era of the industrial revolution 4.0 are currently having an impact on various fields, especially in social life. Without exception in Indonesia, the government has addressed this condition by establishing various legal regulations related to electronic information. However, the new personal data is regulated in the form of law specifically through Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. So, this paper is directed to discuss the essence of personal data and strengthening efforts to protect it. This is normative legal research using statutory approach, conceptual approach, and analytical approach. The study indicated that Personal Data is defined as data about an identified or identifiable individual individually or in combination with other information either directly or indirectly through electronic or non-electronic systems. It is important to pay attention to this in addition to other elements of legal construction, namely structures/institutions related to personal data protection, as well as other elements, namely increasing legal awareness related to personal data protection (both public legal awareness in general and law enforcement awareness). Kemajuan teknologi serta transmisi elektronik pada era revolusi industri 4.0 saat ini membawa dampak pada berbagai bidang utamanya pada kehidupan sosial. Tanpa terkecuali di Indonesia, kondisi ini telah ditanggulangi pemerintah dengan membentuk berbagai aturan hukum terkait dengan informasi elektronik. Namun perihal data pribadi baru diatur dalam bentuk undang-undang secara khusus melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Maka pada tulisan ini diarahkan untuk membahas esensi dari data pribadi serta penguatan upaya perlindungannya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan: peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Data Pribadi diartikan sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Hal ini penting diperhatikan selain elemen konstruksi hukum yang lain yaitu struktur/ kelembagaan yang terkait dalam perlindungan data pribadi, serta elemen lainnya yaitu peningkatan kesadaran hukum terkait perlindungan data pribadi (baik kesadaran hukum masyarakat secara umum maupun kesadaran hukum penegak hukum).
KEABSAHAN BUY BACK GUARANTEE DALAM PEMBELIAN RUMAH MELALUI FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH Ayu Mega Rakhmawati; I Made Pria Dharsana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i08.p04

Abstract

Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah adalah salah satu pembiayaan yang paling banyak digunakan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah dalam membeli rumah. Untuk menghindari resiko wanprestasi, Bank selaku pemberi kredit melakukan perjanjian Buy Back Guarantee dengan developer dengan tujuan ketika debitur wanprestasi maka developer akan membeli kembali objek tersebut. Namun, banyak permasalahan yang timbul akibat dari pelaksanaan dan eksekusi terhadap objek Buy Back Guarantee tersebut. Tujuan studi ini untuk mengkaji dan menganalisis terkait keabsahan pelaksanaan Buy Back Guarantee dan upaya penyelesaian sengketanya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan putusan. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan Buy Back Guarantee sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perjanjian-perjanjian yang dibuat yang berkaitan dengan pelaksanaan Buy Back Guarantee sah dan dibuat dihadapan Notaris. Adapun penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dapat ditempuh melalui pengadilan, dan non litigasi dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu arbitrasi, negosiasi, ataupun mediasi. The House Ownership Credit Facility is one of the most widely used financing facilities for the community, especially the lower middle class, when buying a house. To avoid the risk of default, the Bank as the lender enters into a Buy Back Guarantee agreement with the developer with the aim that when the debtor defaults, the developer will buy back the object. However, many problems arise as a result of the implementation and execution of the Buy Back Guarantee object. The purpose of this study is to examine and analyze the validity of the implementation of the Buy Back Guarantee and efforts to resolve disputes. This study uses a normative legal research method with a statutory and decision approach. The results of the study show that the implementation of the Buy Back Guarantee is valid if it is carried out in accordance with applicable regulations and the agreements made related to the implementation of the Buy Back Guarantee are legal and made before a Notary. The settlement of disputes can be done through litigation and non-litigation. The litigation route can be taken through the courts, and non-litigation can be carried out through Alternative Dispute Resolution, namely arbitration, negotiation or mediation.
LEGAL PROTECTION OF OWNERSHIP OF FLATS UNITS AGAINST FOREIGN NATIONALS IN INDONESIA Putu Kharisa Pramudya; I Made Pria Dharsana
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.8.1.2023.37-43

Abstract

This paper analyzes the legal protection of ownership of apartment units against foreign nationals in Indonesia. The focus of the study in this paper is the ambiguity of protection and legal certainty in the provisions of Article 144 of the Copyright Law jo. Article 71 paragraph (1) PP No. 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units, and Land Registration, which regulates the granting of Ownership Rights to Flat Units to foreigners over HGB and use rights if land rights are not extended. The method used is a normative legal research approach, namely a statutory approach and a conceptual approach. As an analytical tool for the legal issues studied, the author uses the theory of legal certainty, the theory of legal protection and the theory of justice. The legal materials used are primary legal materials in the form of legislation, which are complemented by secondary legal materials in the form of reputable journals and the latest literature. The results that can be concluded in this study are the Job Creation Act and PP No. 18 of 2021 does not stipulate if the rights to the land that are the basis of the apartment are not extended or renewed, so that it does not reflect the existence of legal certainty over the ownership of flats by foreigners. This also has implications for the legal protection that will be obtained by foreigners, so that foreigners may lose money when buying flats in Indonesia, because their bargaining position is weaker in Indonesian land law. The purpose of this analysis is to provide certainty and legal protection of ownership of flats for foreign nationals in Indonesia.
Transfer of Receivables to Third Parties through Cessie I Made Pria Dharsana; Indrasari Kresnadjaja
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.2.2.7608.100-105

Abstract

Cessie is a transfer of rights over intangible movable goods which are usually in the form of receivables on behalf of third parties, where a person sells his claim rights to another person. In activities at the cessie travel bank, it starts with the working capital needs of a company due to a breakdown in accounts receivable and receipts. So, to bridge the gap, a factoring business emerged in return for commission fees based on the cessie. The purpose of this study is to determine the form of transfer of receivables. This type of study uses a normative juridical research method that is analyzed descriptively. The results of this study can be concluded that Cessie is a term coined by doctrine, to refer to the act of submitting invoices on behalf of, as stipulated by Article 613 BW (burgelijk wetbook) which submission is carried out by making a deed. The deed of submission of invoices on behalf of is called a cessie deed.
Pembatalan Rencana Perkawinan Oleh Satu Pihak Yang Menimbulkan Kerugian Jasmine, safira Yuvika; Dharsana, I Made Pria
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2603

Abstract

The annulment of a marriage plan can be filed as the basis for a tort lawsuit if there is an action by one of the parties that cause losses, both materially and immaterially. The party that causes the loss is given the obligation to make payments to the injured party. The research method in this writing uses Normative Juridical research or legal material collection techniques with library research. The legal sources used are primary, secondary, and tertiary legal sources. The qualitative research on unlawful acts of the cancellation of the marriage plan and the provision of compensation by the bride who cancelled plan. to compensate the prospective groom in actual compensation and compensation related to mental stress. The act of annulment of the marriage fulfils the elements of Article 1365 of the Civil Code, where the act is a tort contrary to written law and can also be unwritten law which violates the subjective rights of others so that the prospective bride violates the norms of decency and propriety in society and the losses incurred in real terms by the prospective groom for the preparation of the marriage must be replaced by the prospective bride who annuls the marriage.
RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS ON IMPLEMENTATION OF COMPANY WHEN CONFLICT WITH COMMISSIONERS Dharsana, I Made Pria; Indrasari Kresnadjaja; I Gusti Agung Jordi; I Putu Lingga Dhananjaya
Journal Equity of Law and Governance Vol. 1 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.193 KB) | DOI: 10.55637/elg.1.2.3852.89-94

Abstract

Limited Liability Company hereinafter referred to as Company is a legal entity which is a capital partnership. It is established based on an agreement to conduct a business activities with authorized capital. This is entirely divided into shares or individual legal entities which all meet the criteria for Micro and meet the requirements set out in The Law on Limited Liability Companies and its implementing regulations (Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation) which changes several definitions of Limited Liability Companies as regulated in Law Number 40 of 2007 (hereinafter referred to as UUPT). The research method used in this writing is a normative legal research method which analyzes the problem through an approach to legislation, theory and applicable principles. Talking about the applicable provisions in the important organs of the Limited Liability Company. The Limited Liability Company Organ itself is a Group of Organs consisting of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS), the Board of Directors, and the Board of Commissioners. Among the three organs of a limited liability company, the directors have full authority over the company. Based on the provisions of Article 1 paragraph (5) of the Company Law, “The Board of Directors is an organ of the Company which is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company and represents the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association”. Besides that, in a company, the board of directors is the party who has the most important role, both in managing the company, managing it, and advancing it. The Board of Directors is appointed by the GMS, as referred to in Article 94 paragraph (1) of the Company Law, that; “Members of the Board of Directors are appointed by the GMS.” And further paragraph (3) members of the Board of Directors are appointed for a certain period of time and may be reappointed.