Articles
<![CDATA[Pembatalan Rencana Perkawinan Oleh Satu Pihak Yang Menimbulkan Kerugian ]]>
<![CDATA[Jasmine, safira Yuvika]]>;
<![CDATA[Dharsana, I Made Pria]]>
<![CDATA[ AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah INSURI Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2603
<![CDATA[The annulment of a marriage plan can be filed as the basis for a tort lawsuit if there is an action by one of the parties that cause losses, both materially and immaterially. The party that causes the loss is given the obligation to make payments to the injured party. The research method in this writing uses Normative Juridical research or legal material collection techniques with library research. The legal sources used are primary, secondary, and tertiary legal sources. The qualitative research on unlawful acts of the cancellation of the marriage plan and the provision of compensation by the bride who cancelled plan. to compensate the prospective groom in actual compensation and compensation related to mental stress. The act of annulment of the marriage fulfils the elements of Article 1365 of the Civil Code, where the act is a tort contrary to written law and can also be unwritten law which violates the subjective rights of others so that the prospective bride violates the norms of decency and propriety in society and the losses incurred in real terms by the prospective groom for the preparation of the marriage must be replaced by the prospective bride who annuls the marriage.]]>
<![CDATA[Keabsahan dan Kepastian Hukum Jual Beli Tanah Berdasarkan Akta di Bawah Tangan yang Dibuat Dihadapan Kepala Desa ]]>
<![CDATA[Laksmono, Olivia]]>;
<![CDATA[Pria Dharsana, I Made]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.96 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i4.11661
<![CDATA[Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah dengan jual beli. Menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jual beli tanah harus dilaksanakan di hadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan akta autentik. Lalu peralihan hak atas tanah akibat dari jual beli tersebut harus didaftarkan, agar dapat terdaftar atas nama pembeli sebagai pemilik yang baru, dan pembeli dapat memperoleh sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang kuat. Dengan demikian, kepastian hukum dalam bidang pertanahan dapat terjaga. Namun pada kenyataannya, masih banyak tanah yang jual belinya dilakukan di hadapan kepala desa berdasarkan akta di bawah tangan. Sehingga muncul pertanyaan mengenai keabsahan dan kepastian hukum dari jual beli yang dilakukan sedemikian. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dan dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli tanah berdasarkan akta di bawah tangan di hadapan kepala desa adalah sah jika memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Surat Edaran MA-RI Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016. Kepastian hukum dari jual beli berdasarkan akta di bawah tangan di hadapan kepala desa memang masih kurang dan lebih rawan sengketa, jika dibandingkan dengan jual beli berdasarkan akta autentik di hadapan PPAT. Namun hal tersebut ada solusinya, yaitu dengan cara mendaftarkan peralihannya berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.]]>
<![CDATA[Perbedaan Tanggung Jawab antara Cyber Notary dan Notaris Atas Pembuatan Akta yang Didasari Identitas Palsu ]]>
<![CDATA[Thioris, Tamara Ratnasari]]>;
<![CDATA[Dharsana, I Made Pria]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.561 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i4.11662
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perbedaan tanggung jawab Cyber Notary dan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) terhadap perbuatan akta yang didasari oleh pemalsuan identitas dalam proses pembuatan akta otentik yang dibuatnya serta dampak hukum apa yang akan terjadi atas keabsahan akta yang dibuatnya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam analisa perbandingan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang dimana mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam analisis ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan dan menganalisis norma-norma hukum tertulis yang berupa undang-undang, buku-buku, tesis, jurnal, serta literatur perpustakaan yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab Notaris untuk membuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN, Pasal 15. Dalam melaksanakan kewenangannya, Notaris dilarang melanggar kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Terutama apabila akta yang dibuat Notaris merugikan pihak yang memiliki kepentingan atas akta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri, sehingga dapat diketahui pertanggungjawaban Notaris.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penggunaan Sertipikat Elektronik dalam Mencegah Pemalsuan Dokumen Tanah ]]>
<![CDATA[Najwa Nashifa Azhar]]>;
<![CDATA[I Made Pria Dharsana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3323
<![CDATA[Pemalsuan dokumen tanah merupakan masalah serius yang dapat merugikan pemilik tanah serta mengganggu keamanan dan kepastian hukum atas hak milik. Sertipikat elektronik, sebagai inovasi digital dalam pengelolaan dokumen hukum, menawarkan solusi yang lebih aman dengan menerapkan teknologi kriptografi serta sistem verifikasi yang ketat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pembaharuan teknologi sertipikat tanah konvensional menjadi elektronik dalam mencegah pemalsuan dokumen tanah. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan doktrinal dengan studi bahan hukum yang sudah ada seperti undang-undang, peraturan dibawahnya, yurisprudensi, dan konsep hukum yang telah ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sertipikat elektronik mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dokumen tanah, serta mengurangi peluang terjadinya pemalsuan. Meskipun demikian, tantangan dalam pengadopsian teknologi dan perlunya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat menjadi hal yang perlu diperhatikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penulisan dalam pengembangan kebijakan perlindungan hak atas tanah serta kepastian hukum dalam era digital.]]>
<![CDATA[Preparation and Obstacle of Notary in Making Notarial Deed in Facing Society 5.0 Era ]]>
<![CDATA[Yotia Jericho Urbanus]]>;
<![CDATA[I Made Pria Dharsana]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v22i1.2186
<![CDATA[This writing discusses the preparation and obstacle of Notary in making Notarial deed in facing. Notary Deed is an authentic deed made by or before a Notary according to the form and procedure stipulated in Undang-Undang Number 2/2014. According to Article 1868 of the Civil Code, an authentic deed is a deed made in a form determined by law by or before a public official authorized for that purpose at the place where the deed was made. This gives an indication that a deed made by a Notary as a public official can be said to be an authentic deed if it meets the requirements as described in the article. The entry of society 5.0 era in Indonesian society causes the need for an adaptation for Notaries in Indonesia in terms of meeting the needs of people who are affiliated with technology, especially in making authentic deeds. Initially, the use of technology such as the use of video conferences, electronic signatures, electronic ID verification tools and the liveliness test system was considered the answer for Notaries in terms of meeting the community's need for authentic deeds, especially in dealing with technological developments that entered all aspects of human life. However, Indonesia as a legal state that has the spirit to always ensure justice and legal certainty, causes all actions taken by a legal subject to be guided by the law that governs it. In this case, there are obstacles in the use of video conferencing, electronic signatures, electronic ID verification tools and the liveliness test system due to the absence of a legal basis that serves as a legal umbrella for their use in making a notarial deed. Furthermore the concept of facing using technological developments cannot be equated with being physically present as described in Undang-Undang Jabatan Notaris.]]>
<![CDATA[Notary Role in The Development of Tourism Industry: An Analysis of Business Licensing Policies ]]>
<![CDATA[Alfian Anditya]]>;
<![CDATA[I Made Pria Dharsana]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 2 (2022): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v21i2.2261
<![CDATA[The issuance of Law No. 11 of 2020 on Job Creation with its implementing regulations has marked a new era in the business licensing process in Indonesia since the introduction of the Online Single Submission system in 2018. These new licensing policies offer a more simplified licensing process and requirements that are designated to be applicable for every business sector in its establishment process, including the tourism sector as one of the nation’s biggest economic contributors. To obtain such benefits, tourism business players shall provide clear business information during the process of business registration in the licensing system and such information shall be provided under authentic corporate deeds that are made by a notary. This paper uses desk study research with a normative approach in analyzing the laws on licensing process, tourism sector, corporate matters, and notarial works that are prevails in Indonesia. This paper is not only elaborating on the business licensing process since the enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation but it also analyses the relationship between the business licensing process and the notary’s responsibility as a public officer who is authorized by the law to draw authentic deeds. By understanding that relation, the correlation between the notary’s role and the development of the national tourism business, especially at the regional level could be identified. Thus, one of the efforts in developing tourism business across Indonesia is realized through notaries’ capability in understanding tourism business and its relevant legal knowledge together with an equal notary distribution in tourism destination areas.]]>
<![CDATA[The Role Of A Notary In Preventing Money Laundering ]]>
<![CDATA[I Made Pria Dharsana]]>;
<![CDATA[Indrasari Kresnadjaja]]>;
<![CDATA[I Putu Lingga Dhananjaya]]>;
<![CDATA[Rizky Mustika Rini]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v22i3.3089
<![CDATA[The Notary's participation in preventing money laundering is to report to PPATK when they know of suspicious financial transactions related to the deed they made. The Notary's position as a whistleblower in the event of suspected suspicious financial transactions as an effort to prevent money laundering has not violated the principle of confidentiality of position. Instead, the Notary must apply the precautionary principle. Notary as the reporting party is an implementation of its obligations stipulated in Article 16 paragraph (1) point an of UUJN, namely acting trustfully and honestly. The State appoints notaries to serve the public in civil Law. Therefore Notaries must also take care not to let the State be harmed by attempts to disguise money from criminal acts. Notaries with this submit to higher interests. This is so that Notaries do not get involved in money laundering cases because they are considered to help carry out a criminal act]]>
<![CDATA[Implementation of the Principle of Business Judgement Rule Doctrine to State-Owned Companies as an Effort to Protect Directors in Good Faith ]]>
<![CDATA[I Made Pria Dharsana]]>;
<![CDATA[Indrasari Kresnadjaja]]>;
<![CDATA[I Putu Lingga Dhananjaya]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v22i2.3090
<![CDATA[The Business Judgement Rule is a doctrine that protects Directors in good faith for the Company's losses. The point is that as long as the Board of Directors acts in good faith and solely for the Company's benefit. However, it turns out that the Company still suffers losses. It does not necessarily become the burden of the Board of Directors personal responsibility. Therefore, the Board of Directors cannot be held responsible for the Company's losses if the Board of Directors, in carrying out actions, has fulfilled all its obligations with the principles of good corporate Governance (GCG). If all GCG obligations and principles have been fulfilled, the Board of Directors is categorized as having good faith and cannot be declared wrong. The results of the author's study, in the context of the Business Judgment Rule Doctrine, the losses incurred are normal or reasonable business losses, and therefore the Company is responsible. And no one can be punished if there is no mistake. With the background of the Constitutional Court Decision Number 01/PHPUPres/XVII/2019 (Constitutional Court Decision 01) and two Supreme Court Decisions, the author tries to examine in more detail related to Decision No. 3849/K/Pid.Sus/2019 dated December 2, 2019, on behalf of Defendant Frederick ST Siahaan (former Finance Director of Pertamina) / (Supreme Court Decision 3849) and Decision No. 121K/Pid.Sus/2020 dated March 9, 2020, on behalf of Defendant Karen Agustiawan (former President Director of Pertamina).]]>
<![CDATA[Transfer of Receivables to Third Parties through Cessie ]]>
<![CDATA[I Made Pria Dharsana]]>;
<![CDATA[Indrasari Kresnadjaja]]>
<![CDATA[ Law Doctoral Community Service Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Law Doctoral Community Service Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/ldcsj.2.2.7608.100-105
<![CDATA[Cessie is a transfer of rights over intangible movable goods which are usually in the form of receivables on behalf of third parties, where a person sells his claim rights to another person. In activities at the cessie travel bank, it starts with the working capital needs of a company due to a breakdown in accounts receivable and receipts. So, to bridge the gap, a factoring business emerged in return for commission fees based on the cessie. The purpose of this study is to determine the form of transfer of receivables. This type of study uses a normative juridical research method that is analyzed descriptively. The results of this study can be concluded that Cessie is a term coined by doctrine, to refer to the act of submitting invoices on behalf of, as stipulated by Article 613 BW (burgelijk wetbook) which submission is carried out by making a deed. The deed of submission of invoices on behalf of is called a cessie deed.]]>
<![CDATA[Agrarian Reform and National Land Law Political Policy Provide Legal Assurance for Investment ]]>
<![CDATA[I Made Pria Dharsana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[I Made Setiasa]]>
<![CDATA[ Sociological Jurisprudence Journal Vol. 6 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/scj.6.1.2023.11-21
<![CDATA[The provision contained in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUDNRI) as the initial milestone in the birth of Law No.5 of 1990 concerning Basic Agrarian Regulations or better known as the basic Agrarian Law (UUPA). This research was designed using normative legal analysis with a statutory and conceptual approach. These two approaches are used to develop arguments, especially to answer the legal issues raised in this study. The result shows that The land law itself is a law that regulates the rights to control the land or the surface of the earth. The development of land law politic cannot contradict the essence of state goals that have been regulated in the state goals is regulated in the 1945 Constitution, where Pancasila as the basic norm that gave birth to the preamble provisions in the 1945 Constitution. Speaking about the agrarian reform, according to the national agrarian law, the goal is to make a fair and equitable distribution on the source of the livelihood of farmers in the form of land, so that with the distribution it is hoped that fair and equitable result can be achieved.]]>
