Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Analisis Pencabutan Permenkumham Nomor 36 Tahun 2021 dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum A A, Nurmaputra Zamzam; Purwanti, Maidah; Hamdi, Muhammad Arief
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6995

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap penjamin orang asing yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Posisi penjamin, baik keluarga maupun korporasi, sangat strategis karena menjadi perpanjangan tangan negara dalam mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing. Namun, praktik menunjukkan banyak penjamin yang lalai, seperti tidak melaporkan perubahan domisili, membiarkan orang asing bekerja dengan visa kunjungan, dan tidak melaporkan kasus overstay. Permasalahan semakin kompleks ketika Permenkumham No. 36 Tahun 2021 memberikan pengecualian sanksi administratif bagi penjamin keluarga. Pengecualian ini menimbulkan disparitas hukum dan melemahkan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan menganalisis regulasi keimigrasian serta studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan Permenkumham No. 36 Tahun 2021 memperkuat aspek substansi hukum, memberi legitimasi lebih kuat kepada aparat imigrasi (struktur hukum), serta mendorong peningkatan kesadaran hukum penjamin keluarga (budaya hukum). Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya regulasi turunan yang lebih tegas, penguatan kapasitas pengawasan, sosialisasi hukum kepada penjamin, dan koordinasi antarinstansi untuk mendukung efektivitas penegakan hukum keimigrasian.
Strategi Intelijen Keimigrasian Dalam Melakukan Forecasting Potensi Pelanggaran Hukum oleh Komunitas Kampung Rusia Prasetya, Raynard Arya; Syahrin, M Alvi; Purwanti, Maidah
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6123

Abstract

Penelitian ini membahas keberadaan komunitas Rusia di Bali, yang dikenal sebagai "Kampung Rusia", serta bagaimana intelijen keimigrasian berupaya secara proaktif memprediksi potensi pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dan pembentukan strategi intelijennya. Masalah utama yang ditemukan adalah keterbatasan kemampuan intelijen dalam melakukan forecasting sehingga kebijakan yang diambil kurang tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis literatur guna menyusunnya. Penelitian ini mengidentifikasi tiga probabilitas ancaman utama: gangguan ketertiban masyarakat, peningkatan kasus kriminal, dan indikasi keterlibatan dalam jaringan kejahatan lintas negara yang harus diselesaikan oleh imigrasi. Temuan ini menekankan pentingnya memperkuat sistem intelijen keimigrasian dengan pengumpulan informasi secara holistik untuk mengenali pola aktivitas warga asing di Kampung Rusia, serta menerapkan strategi intelijen terpadu untuk melakukan forecasting dan intercept terhadap probabilitas ancaman yang muncul.
A Juridical Analysis of Court Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2024/Commercial Court at the Central Jakarta District Court (Copyright Infringement Case Involving Agnes Monica) Laksmana Putra, I Gusti Ngurah Deva Aditya; Purwanti, Maidah; Bakhtiar, Masdar
DE'RECHTSSTAAT Vol. 12 No. 1 (2026): JURNAL HUKUM DE' RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v12i1.21175

Abstract

This study aims to analyze the determination of legal subjects and the legal consequences of Court Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2024/PN Niaga Jkt.Pst regarding the copyright infringement of the song "Bilang Saja" by Agnes Monica Muljoto. According to prevailing legal norms, the concert organizer, in this case PT Aneka Bintang Gading, should have been held responsible for the commercial use of the copyrighted work, rather than the singer who merely performed. However, the court decision designated Agnes Monica as the main defendant, which is inconsistent with the principles of justice, legal certainty, and utility as formulated by Gustav Radbruch. The legal consequences of this decision create uncertainty within the entertainment industry and have the potential to hinder the growth of Indonesia's creative economy. This research applies a normative approach with qualitative analysis of relevant legislation and legal documents. The findings highlight the necessity of accurately determining the responsible legal subject in copyright disputes to ensure fair and proportional legal protection for all parties involved.