Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.796
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Konstitusi Lex Scientia Law Review Jurnal Kewarganegaraan Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Comprehensive Science JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC)
Lisnawaty W. Badu
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Penyelesaian Tindak Pidana Dan Penerapan Sanksi Asusila Oleh Anak Di Bawah Umur Di Gorontalo: (Studi Kasus : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Gorontalo) Alfian Sompie; Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa; Lisnawaty W. Badu
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i1.1671

Abstract

Cases of crimes involving children as perpetrators of crimes bring their own phenomena. Considering that children are individuals who are still emotionally unstable have become legal subjects, the handling of crime cases with child perpetrators needs special attention, starting from the Criminal Procedure Law applicable to children. The Code of Criminal Procedure of the child regulates in particular the obligations and rights acquired by the child. The handling of children as perpetrators of criminal acts from year to year has always drawn criticism from academics, practitioners and the public. This is more due to the culture that is maintained from generation to generation in the mindset of law enforcement in dealing with criminal offenders. Regarding the systematics or legal order that in fact discusses about children, the existence of child criminal law if a child is committing a criminal act while he is still relatively underage or not legally competent. Children commit immoral acts that are currently happening in Gorontalo. This case really happened and the way the punishment turned out to be very different from adults in general. Cases of crimes involving children as perpetrators of crimes bring their own phenomena. Considering that children are individuals who are still emotionally unstable have become legal subjects, the handling of crime cases with child perpetrators needs special attention, starting from the Criminal Procedure Law applicable to children. The Code of Criminal Procedure of the child regulates in particular the obligations and rights acquired by the child.
Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Pembinaan Anak Binaan: Analisis Pasal 85 UU SPPA di LPKA Kelas IIA Gorontalo Inayah Dzulhijjah Asril; Lisnawaty W. Badu; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2568

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam konteks pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Gorontalo. Sistem ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana anak dari model retributif menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pusat kebijakan. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik lapangan, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Gorontalo telah melaksanakan berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian melalui pendidikan keagamaan, pelatihan vokasional, serta kemitraan strategis dengan lembaga pelatihan lokal. Namun, efektivitas pembinaan masih menghadapi tiga hambatan utama, yaitu kevakuman regulasi terkait residivis anak, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, serta stigma sosial masyarakat terhadap anak binaan. Hambatan terakhir ini terbukti paling signifikan dalam menggagalkan proses reintegrasi sosial, sehingga keberhasilan rehabilitasi anak tidak hanya ditentukan oleh sistem hukum, tetapi juga oleh penerimaan sosial yang manusiawi dan berkelanjutan.
Analysis of Chemical Castration Sanctions in the Positive Legal System in Indonesia HR. Nurfaiz Mohamad; Lisnawaty W. Badu; Avelia Rahma Y. Mantali
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 03 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the application of chemical castration as a form of punishment for perpetrators of sexual crimes against children in Indonesia's positive legal system, as well as its relation to human rights principles. Chemical castration is regulated in Government Regulation No. 70 of 2020 as an additional punishment to suppress the sexual urges of perpetrators, but it has sparked controversy regarding violations of the right to bodily integrity and the potential for cruelty that is contrary to the constitution and international conventions. This study uses a normative legal research method with a descriptive qualitative approach to examine regulations, court decisions, and the views of various parties such as Komnas HAM, IDI, and international human rights institutions. The results of the study show that chemical castration has not been proven effective in preventing repeat offenses and focuses more on the theory of revenge than rehabilitation. In addition, there are more humane alternatives, such as a therapy program in Germany that emphasizes a rehabilitative approach and the protection of the rights of both perpetrators and victims. This study recommends a review of the chemical castration policy policy to bring it in line with the values of justice, humanity, and the supremacy of human rights in Indonesia.
Kedudukan Tindak Penipuan dalam Penjualan Ponsel Daur Ulang Sebagai Delik dalam Hukum Pidana Nasional Afini Maulana; Lisnawaty W. Badu; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3199

Abstract

Perkembangan pasar telepon seluler di Indonesia yang sangat pesat telah memunculkan praktik perdagangan curang berupa penjualan ponsel daur ulang (refurbished) yang diklaim sebagai produk baru tanpa transparansi kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan tindak pidana penipuan dalam penjualan ponsel daur ulang sebagai delik dalam hukum pidana nasional dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian meliputi unsur-unsur delik penipuan menurut Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492–495 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta sinkronisasi regulasi antara UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan ketentuan hukum pidana. Studi kasus dilakukan terhadap perkara penjual berinisial ZA di Gorontalo tahun 2024 yang menjual 19 unit ponsel OPPO A77s hasil daur ulang tanpa label garansi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur subjektif berupa maksud menguntungkan diri secara melawan hukum dan unsur objektif berupa tipu muslihat serta penyembunyian kondisi barang. KUHP baru memperkuat pengaturan melalui delik khusus perdagangan curang dan penyembunyian keadaan barang. Sinkronisasi vertikal dan horizontal antarregulasi telah terwujud secara normatif, namun implementasi di daerah masih lemah akibat kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Diperlukan penguatan mekanisme terpadu antara Polri, Kominfo, dan Kemendag untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, preventif, dan berorientasi pada perlindungan konsumen di era ekonomi digital.
Penegakan Hukum Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Yang Disertai Kekerasan: (Studi pada Polres Gorontalo Kota) Wandika Prasetyo Sidiki; Lisnawaty W. Badu; Muh. Khairun Kurniawan Kadir
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4592

Abstract

Penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector sering kali dilakukan secara paksa dan disertai dengan kekerasan, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak eksekutorial kepada kreditur, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Terlebih setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Gorontalo Kota terhadap penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector yang disertai kekerasan, serta mengkaji dampak hukum dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penarikan kendaraan bermotor yang disertai kekerasan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Gorontalo Kota telah dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, namun masih menghadapi kendala berupa pencabutan laporan oleh korban dan sulitnya identifikasi pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan koordinasi antar lembaga guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen.
The Role of Legal Institutions in Providing Information and Education About Restitution to Victims Try Noldriyanto Rauf; Lisnawaty W. Badu; Avelia Rahmah Y. Mantali
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 01 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the role of legal institutions such as the police, prosecutors, judges, and LPSK in providing information and education about restitution to victims of crime in Indonesia, with a focus on cases of sexual violence against children. Using a descriptive-analytical legal normative research method through a statute approach, conceptual approach, and case approach, this study examines key regulations such as Law No. 31 of 2014 in conjunction with Law No. 13 of 2006, PERMA No. 1 of 2022, PP No. 43 of 2017, and related jurisprudence. The results show that although legal institutions have an integral obligation from the investigation to the execution to convey restitution rights (material and immaterial), the implementation is still not proactive, there is a disconnect between institutions, and there is a lack of ongoing education, so that the effectiveness of restitution as restorative justice is not yet optimal. Recommendations include strengthening law enforcement agency training, mass socialization, and integrating procedures to ensure comprehensive victim recovery.
Co-Authors Abas Kaluku Afini Maulana Ahmad Ahmad Alfian Sompie Anis Bajrektarevic Aniza Lakoro Annisa Refi Daenunu Apripari, Apripari Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Azelchie Caroline Balqis, Ainun Agustina Atiqah Bara Firmansyah Dandi Badu Dhevindhra Aditya Djohn Bilondatu Dian Rizqi Oktaria Naway Djamadi, Noval Djamaludin Habi Dwi Intan Lestari Ahmad Farhan Hiola Fathur Rahman Mustabir Fenty U. puluhulawa HR. Nurfaiz Mohamad Inayah Dzulhijjah Asril Indriyanti Mahmud Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julius T. Mandjo Lukman Oktavian Kadir Luksiana Lasimpala Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mellisa Towadi Moh. Taufiq Z. Sarson Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Muda, Mahmud Muh. Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa MUHAMMAD SHOLEH Ni Wayan Erlianti Nikma Gustiani Hasan Novendri M Nggilu Nurfadhila Apriliani Mohamad Nurmala Unti Nuvazria Achir Pasilia, Trifani Puluhulawa, Sitty Masitha Syeila Rafliansyah Manti Rahmah Y. Mantali, Avelia Rasyid, Rahmat Eka Putra Rismawan M. Pole Rizal Alulu Samuel Samuel Sifat, Ditasya Amalia R. Siti Nurhaliva Gani Sitti Nurhaliza Musa Sri Nanang Meiske Kamba Sri Rizkhika Sri Winda Latif Suwitno Yutye Imran Syakinah Hamid Alamri Syifah Aziza Ismail Titik Mokoagow Try Noldriyanto Rauf Verawati Ismail Wandika Prasetyo Sidiki Waode Mustika Zamroni Abdussamad Zhakila Salsabila Rizky Imani Pulubuhu Zhakilla Salsabilla Rizky Imani Pulubuhu