Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.165
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Konstitusi Lex Scientia Law Review Jurnal Kewarganegaraan Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Perspektif Hukum Journal of Comprehensive Science JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Jurnal Sosial dan Sains Estudiante Law Journal Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan HYPOTHESIS : MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Lex Scientia Law Review Siyasah Dusturiyah: State Law Review Jurnal Hukum dan Sosial Politik Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Lisnawaty W. Badu
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Pembinaan Anak Binaan: Analisis Pasal 85 UU SPPA di LPKA Kelas IIA Gorontalo Inayah Dzulhijjah Asril; Lisnawaty W. Badu; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2568

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam konteks pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Gorontalo. Sistem ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana anak dari model retributif menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pusat kebijakan. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik lapangan, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Gorontalo telah melaksanakan berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian melalui pendidikan keagamaan, pelatihan vokasional, serta kemitraan strategis dengan lembaga pelatihan lokal. Namun, efektivitas pembinaan masih menghadapi tiga hambatan utama, yaitu kevakuman regulasi terkait residivis anak, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, serta stigma sosial masyarakat terhadap anak binaan. Hambatan terakhir ini terbukti paling signifikan dalam menggagalkan proses reintegrasi sosial, sehingga keberhasilan rehabilitasi anak tidak hanya ditentukan oleh sistem hukum, tetapi juga oleh penerimaan sosial yang manusiawi dan berkelanjutan.
Analysis of Chemical Castration Sanctions in the Positive Legal System in Indonesia HR. Nurfaiz Mohamad; Lisnawaty W. Badu; Avelia Rahma Y. Mantali
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 03 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the application of chemical castration as a form of punishment for perpetrators of sexual crimes against children in Indonesia's positive legal system, as well as its relation to human rights principles. Chemical castration is regulated in Government Regulation No. 70 of 2020 as an additional punishment to suppress the sexual urges of perpetrators, but it has sparked controversy regarding violations of the right to bodily integrity and the potential for cruelty that is contrary to the constitution and international conventions. This study uses a normative legal research method with a descriptive qualitative approach to examine regulations, court decisions, and the views of various parties such as Komnas HAM, IDI, and international human rights institutions. The results of the study show that chemical castration has not been proven effective in preventing repeat offenses and focuses more on the theory of revenge than rehabilitation. In addition, there are more humane alternatives, such as a therapy program in Germany that emphasizes a rehabilitative approach and the protection of the rights of both perpetrators and victims. This study recommends a review of the chemical castration policy policy to bring it in line with the values of justice, humanity, and the supremacy of human rights in Indonesia.
Kedudukan Tindak Penipuan dalam Penjualan Ponsel Daur Ulang Sebagai Delik dalam Hukum Pidana Nasional Afini Maulana; Lisnawaty W. Badu; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3199

Abstract

Perkembangan pasar telepon seluler di Indonesia yang sangat pesat telah memunculkan praktik perdagangan curang berupa penjualan ponsel daur ulang (refurbished) yang diklaim sebagai produk baru tanpa transparansi kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan tindak pidana penipuan dalam penjualan ponsel daur ulang sebagai delik dalam hukum pidana nasional dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian meliputi unsur-unsur delik penipuan menurut Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492–495 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta sinkronisasi regulasi antara UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan ketentuan hukum pidana. Studi kasus dilakukan terhadap perkara penjual berinisial ZA di Gorontalo tahun 2024 yang menjual 19 unit ponsel OPPO A77s hasil daur ulang tanpa label garansi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur subjektif berupa maksud menguntungkan diri secara melawan hukum dan unsur objektif berupa tipu muslihat serta penyembunyian kondisi barang. KUHP baru memperkuat pengaturan melalui delik khusus perdagangan curang dan penyembunyian keadaan barang. Sinkronisasi vertikal dan horizontal antarregulasi telah terwujud secara normatif, namun implementasi di daerah masih lemah akibat kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Diperlukan penguatan mekanisme terpadu antara Polri, Kominfo, dan Kemendag untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, preventif, dan berorientasi pada perlindungan konsumen di era ekonomi digital.
Penegakan Hukum Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Yang Disertai Kekerasan: (Studi pada Polres Gorontalo Kota) Wandika Prasetyo Sidiki; Lisnawaty W. Badu; Muh. Khairun Kurniawan Kadir
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4592

Abstract

Penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector sering kali dilakukan secara paksa dan disertai dengan kekerasan, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak eksekutorial kepada kreditur, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Terlebih setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Gorontalo Kota terhadap penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector yang disertai kekerasan, serta mengkaji dampak hukum dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penarikan kendaraan bermotor yang disertai kekerasan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Gorontalo Kota telah dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, namun masih menghadapi kendala berupa pencabutan laporan oleh korban dan sulitnya identifikasi pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan koordinasi antar lembaga guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen.
State Responsibility in Protecting Children from Sexual Violence in Educational Settings: A Case Study of Gorontalo Thalib, Mastura H.; Lisnawaty W. Badu; Karlin Z. Mamu
Siyasah Dusturiyah: State Law Review Vol. 1 No. 3 (2025): Siyasah Dusturiyah: State Law Review
Publisher : Yayasan Cahaya Generasi Positif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/n9wqwv26

Abstract

This study examines the constitutional responsibility of the state in protecting children from sexual violence within educational institutions, using Gorontalo City as a case study. Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution obliges the state to ensure that every child is protected from violence and discrimination. However, the increasing number of sexual violence cases in schools and the weak institutional response indicate a significant gap between constitutional mandates and their implementation. Employing an empirical juridical approach through interviews with the Women and Children Protection Unit (PPA) of Gorontalo City Police, the Regional Office for Women and Children Protection, and relevant legal documents, this research reveals that the failure of protection is not merely due to criminal factors, but also the lack of institutional governance, inadequate state oversight, weak school-based child protection mechanisms, and limited capacity of law enforcement agencies. These findings demonstrate that the state has not fully carried out its positive obligations to protect children. The study recommends strengthening local regulations, establishing a regional child protection task force, improving the capacity of PPA units, and integrating child-protection policies into school governance as part of the state's constitutional duties.
Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Anak Indriyanti Mahmud; Lisnawaty W. Badu; Avelia Rahmah Y. Mantali
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2856

Abstract

This research aims to determine the causes of criminal acts of child abuse. This research uses empirical legal methods and is based on phenomena and realities in the field, then analyzed descriptively. The results of the research are that the causes of criminal acts of child abuse in Gorontalo consist of internal factors originating from within the child in the form of a disputed object that arises when there is a previous debate between children, whether insults or fighting over things to close friends (boyfriends), the existence of feelings of hurt that arise because of other people's actions and words to themselves which offend the feelings and inner thoughts of children who are still unstable as being childish and not thinking far ahead. Meanwhile external factors consist of lack of family supervision; Existence of Organizational Groups; Lack of Mastery of Moral and Religious Education; and Electronic Media Broadcasts.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIYAYAAN OLEH KEPOLISIAN: Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Batudaa Ahmad Septian Yahya; Lisnawaty W. Badu; Avelia Rahmah Y. Mantali
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1461

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan restorative justice pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Batudaa serta mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan konflik melalui data primer berupa wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dilakukan melalui tahapan identifikasi kelayakan perkara, mediasi antara pelaku dan korban, hingga penghentian penyidikan (SP3). Akan tetapi, dalam praktiknya tidak dibuat surat perjanjian damai secara tertulis sebagai bukti kesepakatan para pihak. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan berpotensi menimbulkan sengketa baru, ketidakpastian hukum, serta kesulitan pembuktian apabila salah satu pihak mengingkari hasil perdamaian di kemudian hari. Dengan demikian, mekanisme restorative justice yang seharusnya memberikan kepastian dan pemulihan justru berisiko menimbulkan maladministrasi dalam penghentian perkara. Hambatan yang dihadapi meliputi hambatan administratif, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi restorative justice, serta keterbatasan sumber daya manusia penyidik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan administrasi, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, serta konsistensi dalam penerapan aturan agar restorative justice dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
EFEKTIVITAS PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P4MI) DALAM MENANGANI PRAKTIK EKSPLOITASI JARINGAN PENEMPATAN ILEGAL Mohamad Razif Panigoro; Lisnawaty W. badu; Waode Mustika
Jurnal Perspektif Hukum Vol. 7 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Indonesian Migrant Worker Protection Program (P4MI) in handling exploitation practices through illegal placement networks, with a case study at P4MI Gorontalo for the 2024–2025 period. The research method employs an empirical juridical approach with descriptive-analytical specifications. Data were collected through documentation studies and in-depth interviews, then analyzed qualitatively. The results show that P4MI Gorontalo is moderately effective in its preventive function, evidenced by successfully preventing 5 prospective migrant workers from going to Cambodia and repatriating 2 victims of human trafficking. However, its effectiveness is low in the repressive function because P4MI lacks law enforcement authority, resulting in no illegal network perpetrators being prosecuted. Inhibiting factors include limited personnel and infrastructure, low public legal literacy, and overlapping regulations. The conclusion is that P4MI has not been optimal in providing comprehensive legal protection. Regulatory harmonization, strengthening P4MI's authority, and enhancing bilateral cooperation with destination countries are required.
Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara) Dian Rizqi Oktaria Naway; Lisnawaty W. Badu; Avelia Rahmah Y. Mantali
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5259

Abstract

Abstract Penelitian ini bertujuan mengkaji penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan Restorative Justice serta upaya Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai alternatif penyelesaian tindak pidana di luar persidangan. Metode penelitian kualitatif empiris digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara meliputi beberapa unsur tahapan yakni pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, penelitian oleh jaksa, disposisi pimpinan, hingga proses perdamaian dan ekspos penghentian perkara. Prinsip Restorative Justice mencakup pemulihan korban melalui ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, dan kesepakatan lainnya. Sedangkan faktor penghambat penyelesaian yakni, perkara tidak memenuhi syarat restorative justice, keterbatasan pelaku dalam memenuhi syarat, dan penolakan korban karena merasa terhina. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan Restorative Justice telah menjadi alternatif yang signifikan dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik. Kata Kunci: Restorative Justice; Pencemaran Nama Baik; Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.
Faktor Penghambat Kepolisian dalam Penyelesaian Kekerasan Rumah Tangga Siti Deawati Lamusu; Lisnawaty W. Badu
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 2 No. 3 (2026): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v2i3.1695

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga dapat melibatkan pelaku dan korban dan biasanya terjadi di antara anggota keluarga yang tinggal bersama. Agresi ini dapat berupa ancaman serta kekerasan verbal atau fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam penyelesaian kekerasan rumah tangga, khususnya berkenaan dengan kekerasan fisik. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat kepolisian dalam penyelesaian kasus KDRT yakni kurangnya dukungan laporan dari korban KDRT, di mana ia tidak menyadari dirinya menjadi korban dan perbuatan pelaku dapat diberi hukuman. Selain itu, ada perasaan malu karena aib rumah tangga tersebar dan juga perasaan takut akan ancaman yang berulang. Kesulitan dalam pembuktian, disebabkan korban kurang kooperatif dan tidak mau mengungkap kejadian secara rinci dan jelas. Selain itu, karena masalah dalam rumah tangga, tidak banyak yang mengetahui dan mau menjadi saksi atas KDRT yang menimpa seorang perempuan. Fasilitas dan sarana prasarana masih kurang, termasuk pengenaan biaya visum et repertum yang tidak dapat diakomodasi oleh pemerintah atau negara melalui anggaran kepolisian, juga terbatasnya ruang konsultasi, sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli atau psikolog, yang belum tersedia, dan anggaran operasional yang belum mencukupi di bagian PPA, seperti biaya olah Tempat Kejadian Perkara.
Co-Authors Abas Kaluku Afini Maulana Ahmad Ahmad Ahmad Septian Yahya Alfian Sompie Ana Čović Anis Bajrektarevic Aniza Lakoro Annisa Refi Daenunu Apripari, Apripari Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Azelchie Caroline Balqis, Ainun Agustina Atiqah Bara Firmansyah Dandi Badu Dhevindhra Aditya Djohn Bilondatu Dian Rizqi Oktaria Naway Djamadi, Noval Djamaludin Habi Dwi Intan Lestari Ahmad Farhan Hiola Fathur Rahman Mustabir Fenty U. puluhulawa Haikal Pontoh HR. Nurfaiz Mohamad Inayah Dzulhijjah Asril Indriyanti Mahmud Irlan Puluhulawa Janwar Hippy Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julisa Aprilia Kaluku Julius T. Mandjo Lukman Oktavian Kadir Luksiana Lasimpala Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mellisa Towadi Moh. Taufiq Z. Sarson Mohamad Razif Panigoro Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Muda, Mahmud Muh. Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa MUHAMMAD SHOLEH Mutia Cherawaty Thalib Ni Wayan Erlianti Nikma Gustiani Hasan Noval Sufriyanto Talani Novendri M Nggilu Nurdiana S.M. Jahati Nurfadhila Apriliani Mohamad Nurmala Unti Nurvazria Achir Nuvazria Achir Pasilia, Trifani Puluhulawa, Sitty Masitha Syeila Rafliansyah Manti Rahmah Y. Mantali, Avelia Rasyid, Rahmat Eka Putra Rismawan M. Pole Rizal Alulu Samuel Samuel Sifat, Ditasya Amalia R. Siti Deawati Lamusu Siti Nurhaliva Gani Sitti Nurhaliza Musa Sri Nanang Meiske Kamba Sri Rizkhika Sri Winda Latif Suwitno Yutye Imran Syakinah Hamid Alamri Syifah Aziza Ismail Thalib, Mastura H. Titik Mokoagow Verawati Ismail Wandika Prasetyo Sidiki Waode Mustika Winda Aprianingsih Aguli Yahya, Agung Prayuda Zamroni Abdussamad Zhakila Salsabila Rizky Imani Pulubuhu Zhakilla Salsabilla Rizky Imani Pulubuhu