Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.796
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Konstitusi Lex Scientia Law Review Jurnal Kewarganegaraan Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Comprehensive Science JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC)
Lisnawaty W. Badu
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Strategi Holistik Penanggulangan Minuman Keras Ilegal Di Wilayah Hukum Polsek Tapa Dandi Badu; Lisnawaty W. Badu; Julius T. Mandjo
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jimkmc.v3i4.1693

Abstract

Peredaran dan konsumsi minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polsek Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menjadi permasalahan serius yang memengaruhi stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dari peredaran miras ilegal serta mengevaluasi upaya yang telah dilakukan oleh Polsek Tapa dalam menanggulanginya. Dengan menggunakan pendekatan hukum empiris dan metode kualitatif, data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan produsen miras tradisional, anggota kepolisian, serta tokoh agama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi miras tanpa pengawasan berdampak langsung terhadap meningkatnya angka kriminalitas, kekerasan domestik, dan kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, peredaran miras ilegal turut diperkuat oleh faktor ekonomi, budaya lokal yang permisif, serta lemahnya penegakan hukum. Polsek Tapa telah melaksanakan pendekatan preventif berupa sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, serta pendekatan represif melalui razia dan penindakan hukum yang melibatkan berbagai instansi terkait. Namun, efektivitas upaya ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kebocoran informasi razia, serta rendahnya efek jera dari sanksi hukum yang ada. Oleh karena itu, penanggulangan peredaran miras ilegal perlu diarahkan pada strategi holistik yang mencakup pemberdayaan ekonomi, pelibatan tokoh masyarakat, serta reformulasi kebijakan hukum daerah. Hanya dengan sinergi berkelanjutan antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, persoalan peredaran miras ilegal dapat dikendalikan secara efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan tindakan hukum, perubahan budaya, dan solusi ekonomi sebagai strategi utama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan tertib
Kendala Penerapan Restorative Justice pada Kasus Pencemaran Nama Baik di Polres Gorontalo Dhevindhra Aditya Djohn Bilondatu; Lisnawaty W. Badu; Karlin Z. Mamu
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v3i3.1913

Abstract

Pencemaran nama baik merupakan persoalan hukum yang kompleks karena tidak hanya berdampak pada reputasi individu, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam penerapan restorative justice pada kasus pencemaran nama baik di Polres Gorontalo serta menilai relevansinya sebagai solusi alternatif. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain kualitatif, melalui wawancara, telaah dokumen, dan analisis peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice menghadapi berbagai hambatan, meliputi kendala prosedural, resistensi korban maupun pelaku, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta intervensi pihak ketiga. Namun demikian, mekanisme ini tetap potensial karena menekankan pada pemulihan hubungan, rekonsiliasi sosial, dan penyelesaian yang lebih humanis dibandingkan pendekatan retributif. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, literasi hukum masyarakat, serta dukungan teknologi forensik digital agar restorative justice dapat diimplementasikan lebih efektif dalam sistem hukum Indonesia
Implementasi Perlindungan Anak terhadap Eksploitasi Pengamen Badut di Gorontalo Samuel Samuel; Lisnawaty W Badu; Nuvazria Achir
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober : Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i4.1152

Abstract

This study aims to examine the implementation of Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection against child exploitation as clown buskers in Gorontalo City, as well as identify the factors that cause the exploitation. This study uses an empirical legal method with a descriptive approach to obtain data related to behavior, social conditions, and symptoms in society. Data was collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of Law Number 35 of 2014 has not been optimal, because the relevant apparatus, such as the Social Service and Satpol PP, have not followed up on this case with a criminal law approach, but only with coaching and administrative efforts. This causes child exploitation to continue without strict legal sanctions. The factors that cause the exploitation of children as buskers in clown costumes in Gorontalo City include economic, family, environmental factors, lack of law enforcement, and low legal awareness in interrelated communities. This research emphasizes the importance of synergy between the government, law enforcement officials, social institutions, and the community to reduce child exploitation practices through preventive, repressive, and rehabilitative efforts in a sustainable manner.
The Use of Digital Evidence in Law Enforcement Efforts in Human Trafficking Cases Djamadi, Noval; W. Badu, Lisnawaty; Towadi, Mellisa
Estudiante Law Journal VOL. 7 NO. 3 OCTOBER 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i3.33365

Abstract

This study aims to determine the efforts of law enforcement in using digital evidence to prove human trafficking cases in Indonesia. This study is a normative study analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that law enforcement efforts in utilizing digital evidence include digital data seizures, electronic communication tracking, digital financial transaction analysis, and the involvement of digital forensic experts in authenticating evidence submitted to the court. Although the national legal framework, such as the ITE Law and Law Number 21 of 2007, has recognized the validity of digital evidence, its implementation in the field still faces various obstacles both in terms of technical, regulatory, and human resources. Law enforcement officers still need to increase their capacity in handling digital evidence professionally and proportionally
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penjualan Kosmetik Illegal Pasilia, Trifani; W. Badu, Lisnawaty; Rahmah Y. Mantali, Avelia
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.363

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penjualan Kosmetik Illegal Di Gorontalo yang masih terus terjadi, usaha dalam melakukan tindak pidana penjualan kosmetik dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Gorontalo yang merupakan salah satu pelaksanaan teknis Badan POM RI, yang mempunyai peran melaksanakan kegiatan dibidang pengawas produk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Hasil Penelitian ini adalah Penjualan kosmetik palsu/illegal secara bebas yang marak terjadi didalam dunia perdagangan Indonesia khususnya di Gorontalo sangat meresahkan banyak kalangan terutama wanita sebagai konsumen utama dari produk-produk kosmetik. Penjualan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan membahayakan masih banyak beredar, beredarnya kosmetik palsu/illegal secara bebas dipasaran tentunya tidak lepas dari banyaknya faktor penyebab terjadinya penjualan kosmetik illegal dan upaya penanggulangan penjualan kosmetik illegal
Kedudukan Kebebasan Akademisi dalam Memberikan Keterangan Ahli pada Perkara Pidana Fathur Rahman Mustabir; Lisnawaty W. Badu; Suwitno Y. Imran
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.539

Abstract

The research focuses on studying the Position of Academic Freedom by academics in providing expert testimony on criminal cases in Indonesia and clarifying the status of lecturers who act as experts. The research method used is normative research method. The emergence of cases of expert witnesses being sued by legal interested parties can undermine the principle of absolute competence of a judicial body. Where in 2018 Dr. Ir Basuki Wasis, M.Sc was sued in a civil lawsuit for expert testimony given in the Corruption Case of the Former Governor of Southeast Sulawesi Province. In the Petitum case number 47/Pdt.G/LH/2018/PN Cbi of the Cibinong District Court that the information given was an unlawful act. even though academics as experts have the second position of evidence regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Then a Lecturer who acts as an Expert Witness has Academic Freedom as regulated in article 8 paragraph (1) of Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education. The conclusion of the research results obtained is that academics as expert witnesses in Indonesia do not have a clear legal standing because the Criminal Procedure Code and Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education do not fully regulate the criteria and requirements for being an expert. Then the phrase "expert witness" is still being debated among academics because it is not specifically stipulated in the law. In contrast to the Netherlands, which determines and regulates expert witnesses specifically, both the criteria and the register of an expert in order to reinforce the position of an expert in the formal law of the Netherlands. However, legal protection for experts has been regulated in several laws and other regulations.
Anak Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dan Perlindungan Hukumnya Sitti Nurhaliza Musa; Lisnawaty W Badu; Julisa Aprilia Kaluku
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2024): September : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i3.353

Abstract

: The aim of this research is to find out how legal protection is for minors as recidivists of criminal acts of theft and the causal factors in Gorontalo City. The method used is an empirical approach based on field facts, then analyzed descriptively qualitatively. The research results show that legal protection for children who are recidivists is provided during the legal process, starting from the investigation, arrest and detention stages. The legal process is carried out in accordance with the provisions of the SPPA Law, and prioritizes the needs, development and growth of children, both physically, mentally and socially. The implementation of legal protection for children who are in conflict with the law, especially for repeat criminals or recidivists, is carried out in the same way as for first-time perpetrators of other criminal acts, but the only difference is that diversion efforts are not applied to those who are recidivists. The protection carried out by the police is to fulfill children's rights in every ongoing legal process; The investigation prioritizes a family atmosphere; and Separate Detention. The cause of children becoming recidivist perpetrators of the crime of theft in Gorontalo City is environmental factors; Economy problem; There is leniency in punishment and lack of effective coaching; and Factors of legal awareness and parental negligence. Therefore, in implementing legal protection for children who commit criminal acts, especially for recidivist perpetrators, law enforcement officers are expected to pay attention to the psychological and social conditions of children, but still prioritize providing a deterrent effect so that perpetrators are afraid to repeat their crimes. These efforts include, for example, implementing existing legal procedures by fulfilling all children's rights, but still carrying out repressive action by providing sanctions as regulated in statutory regulations, and not imposing diversion on perpetrators who repeat criminal acts. Apart from that, the government and especially parents pay as much attention as possible to ensuring life for children, so that they do not become perpetrators of criminal acts such as theft. This is because children are sometimes forced to commit these crimes due to their needs not being met properly, or even due to pressure from other parties.
Tindak Pidana Fidusia Dan Penegakan Hukumnya di Kota Gorontalo Dwi Intan Lestari Ahmad; Lisnawaty W Badu; Julisa Aprilia Kaluku
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2024): September : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i3.354

Abstract

This research discusses the effectiveness of law enforcement against fiduciary crimes in Gorontalo City and the factors that influence its enforcement. The method used in this research is empirical, using field data and facts, and analyzed descriptively qualitatively. Based on the research results, law enforcement against fiduciary crimes in the city of Gorontalo has not been effective, this is due to a trend of increasing and increasing cases from year to year (from 2022 to 2023). Based on the existing case data regarding fiduciary crimes from year to year, where in 2020 there were 17 cases and in 2021 there were 45 cases, it can be said that this has increased by almost 300% (percent). Meanwhile in 2022 there will be a decrease from 45 cases to 30 cases. This means that it only experienced a decrease of around 35% (percent) compared to the previous large increase. However, this number then increased again to 54 cases in 2023 (until August), so that the upward trend this year is around 95% (percent). Based on this, law enforcement against this criminal act has not been effective because it has not completely decreased every year but instead there has been a significant increase. Factors that influence law enforcement for fiduciary crimes at the Gorontalo City Police Department are the identity of the perpetrator being unclear and running away, collateral objects that are difficult to trace, as well as inadequate human resources and infrastructure.
Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ di Kota Gorontalo Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Lukman Oktavian Kadir; Lisnawaty W Badu; Jufryanto Puluhulawa
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2024): September : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i3.403

Abstract

This research is intended to: (1) find out how effective the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is for traffic violations based on Law no. 22 of 2009 concerning Traffic in Gorontalo City. The research results show, first, the implementation of the ETLE system for traffic violations based on the LLAJ Law in Gorontalo City is to modernize the system for handling traffic violations, enforce traffic laws, and in order to instill a culture of compliance in traffic. Apart from that, the implementation of the ETLE system in Gorontalo City is quite effective and better than conventional systems because the ETLE system can produce more violation data, is efficient in terms of time, and does not require deploying officers in the field directly. Second, the factors that hinder the implementation of the ETLE system in Gorontalo City are the lack of a culture of traffic compliance by the community, a mismatch between the data held by officers and the data recorded by the ETLE system, and the ETLE system not being able to detect certain types of violations.
PENGAWASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DI KABUPATEN GORONTALO Siti Nurhaliva Gani; Lisnawaty W. Badu; Julisa Aprilia Kaluku
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan kejahatan sering terjadi disebabkan semakin bertambahnya kebutuhan yang tak sebanding dengan kemampuan ekonomi dalam memperoleh sesuatu, Seperti halnya temuan di lapangan terkait kasus tindak pidana menyangkut peredaran rokok illegal tanpa pita cukai di Kabupaten Gorontalo. Para pelaku usaha rokok tanpa dilekati pita cukai ini dapat disebut melanggar UU Cukai dengan tujuan untuk menghindari kewajiban membayar pajak pada negara guna mendapatkan keuntungan yang besar. Peneletian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara, dan kemudian akan diolah penulis dan data sekunder yang diperoleh berdasarkan keterangan-ketarangan atau pengetahuan-pengetahuan yang secara tidak langsung diperoleh melalui study kepustakaan, bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang penyebab terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di kabupaten gorontalo yakni kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sulitnya menemukan penyalur rokok ilegal, minimnya petugas bea cukai dalam menjangkau masyarakat pengedar. Upaya pengawasan terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dengan melakukan tindakan preventif melalui program sosialisasi, baik pada para pegawai bea cukai terhadap metode pembinaan maupun kepada para pengusaha barang yang kena cukai. Untuk itu Pemerintah seyogianya mencanangkan program penyuluhan secara berkala dan terpadu dalam hal optimalisasi peran bea cuka bersama aparat penegak hokum guna memberikan edukasi mengenai ancaman sanksi bagi pelaku pengedaran rokok ilegal
Co-Authors Abas Kaluku Afini Maulana Ahmad Ahmad Alfian Sompie Anis Bajrektarevic Aniza Lakoro Annisa Refi Daenunu Apripari, Apripari Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Azelchie Caroline Balqis, Ainun Agustina Atiqah Bara Firmansyah Dandi Badu Dhevindhra Aditya Djohn Bilondatu Dian Rizqi Oktaria Naway Djamadi, Noval Djamaludin Habi Dwi Intan Lestari Ahmad Farhan Hiola Fathur Rahman Mustabir Fenty U. puluhulawa HR. Nurfaiz Mohamad Inayah Dzulhijjah Asril Indriyanti Mahmud Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julius T. Mandjo Lukman Oktavian Kadir Luksiana Lasimpala Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mellisa Towadi Moh. Taufiq Z. Sarson Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Muda, Mahmud Muh. Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa MUHAMMAD SHOLEH Ni Wayan Erlianti Nikma Gustiani Hasan Novendri M Nggilu Nurfadhila Apriliani Mohamad Nurmala Unti Nuvazria Achir Pasilia, Trifani Puluhulawa, Sitty Masitha Syeila Rafliansyah Manti Rahmah Y. Mantali, Avelia Rasyid, Rahmat Eka Putra Rismawan M. Pole Rizal Alulu Samuel Samuel Sifat, Ditasya Amalia R. Siti Nurhaliva Gani Sitti Nurhaliza Musa Sri Nanang Meiske Kamba Sri Rizkhika Sri Winda Latif Suwitno Yutye Imran Syakinah Hamid Alamri Syifah Aziza Ismail Titik Mokoagow Try Noldriyanto Rauf Verawati Ismail Wandika Prasetyo Sidiki Waode Mustika Zamroni Abdussamad Zhakila Salsabila Rizky Imani Pulubuhu Zhakilla Salsabilla Rizky Imani Pulubuhu