Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.693

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Pandecta Tadulako Law Review Awang Long Law Review Unes Law Review Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Eduvest - Journal of Universal Studies

Bambang Eko Turisno

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Author-ID : 5678851

Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

PERKAWINAN DAN PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) Adiyasa, Gandha Patria; Turisno, Bambang Eko; Prabandari, Adya Paramita
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Tanri, Arif; Eko Turisno, Bambang; Paramita Prabandari, Adya
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT TIONGHOA YANG TIDAK MEMILIKI AKTA PERKAWINAN DI KOTA PONTIANAK Fransiska, Fransiska; Eko Turisno, Bambang
Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

AKIBAT HUKUM DAN PENYELESAIAN ATAS OBJEK FIDUSIA YANG DI FIDUSIA ULANG APABILA DEBITUR WANPRESTASI Tuanaya, Reodha Noer Ishak; Eko Turisno, Bambang; Maharani Sukma, Novira
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH Rajab, Rezeki Aldila; Eko Turisno, Bambang; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Analisis Yuridis Status Tanah Tumbuh Di Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Berlian Phinisya Putri; Bambang Eko Turisno
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.36572

AbstractChannel Bar is land that is formed due to Natural Factors and Human Actions, which is caused by sedimentation and forms sediment on the shore or on the riverbank. The issue of Channel Bar Status, is an important matter because it involves Legal Certainty. The objectives of this Research, namely How is the Status of the Channel Bar on the Edge of the Sea Shore, Kesenden Village, Kejaksan District, Cirebon City. Because, even though the National Land Law is realized, Customary Law is still complementary to the basis of the National Land Law itself. So that legal certainty is needed regarding the status of the growing land, so that there is legal certainty if in the future a legal action will be carried out between a legal subject and a growing land in the form of a legal object, especially in Kelurahan Kesenden, District Prosecutor's Office, Cirebon City.Keywords: channel bar status; land law; kesenden villageAbstrakTanah Tumbuh adalah Tanah yang terbentuk karena Faktor Alam dan Perbuatan Manusia, yang diakibatkan adanya sedimentasi dan membentuk endapan di pinggir pantai maupun di pinggir sungai. Masalah Status Tanah Tumbuh, merupakan salah satu hal yang penting karena menyangkut Kepastian Hukumnya. Tujuan dalam Penelitian ini, yaitu Bagaimana Status Tanah Tumbuh di Pinggiran Bantaran Laut Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. Karena, walaupun terwujudnya Hukum Tanah Nasional, namun Hukum Adat tetaplah sebagai pelengkap dari dasar Hukum Tanah Nasional itu sendiri. Sehingga dibutuhkan Kepastian Hukum mengenai Status Tanah Tumbuh, agar adanya Kepastian Hukum jika nanti di kemudian hari akan dilakukan suatu Perbuatan Hukum antara Subjek Hukum dan Tanah Tumbuh yang berupa Objek Hukum, khususnya di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.Kata kunci: status tanah tumbuh; hukum tanah; kelurahan kesenden

Jaminan Fidusia Secara Online Dengan Objek Hak Cipta Dalam Perjanjian Kredit Bella Anggraini; Bambang Eko Turisno
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.33230

AbstractCopyright has an economic value that can be assessed and provides material benefits for the creator so that it can be used as an object of guarantee. Copyright holders must register their creations with the Directorate General of Intellectual Property Rights (Directorate General of Intellectual Property Rights under the auspices of the Minister of Law and Human Rights) to be recorded in the General Register of Copyrights. Fiduciary agreements must be based on good faith and must be in accordance with what has been agreed. Copyright is still difficult to be used as an object of fiduciary guarantee in a credit agreement, because there is no institution or regulation that regulates the assessment of copyright itself. The complexity of determining the assessment of the economic value of copyright as intellectual property.Keyword: fiduciary guarantee; credit agreement; copyrightAbstrakHak cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai serta memberikan keuntungan materi bagi penciptanya sehingga dapat dijadikan objek jaminan. Pemegang hak cipta harus mendaftarkan ciptaannya tersebut ke Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual (Ditjen Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk dicatat dalam Daftar Umum Hak Cipta. Perjanjian fidusia harus dilandasi dengan itikad baik dan harus sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hak cipta masih sulit untuk dijadikan objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, oleh karena belum adanya sutatu lembaga atau peraturan yang mengatur tentang penilaian dalam hak cipta itu sendiri. Rumitnya menentukan penilaian mengenai nilai ekonomis hak cipta sebagai kekayaan intelektual.Kata kunci: jaminan fidusia; perjanjian kredit; hak cipta

Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Kredit yang Dibebani Hak Tanggungan Pradana Arie Wijayanto; Bambang Eko Turisno; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43794

The purpose of this researchs to study and analyze the implementation of mediation for the cancellation of credit guarantee auction execution which s burdened with mortgage rights. Review and analyze obstacles and solutions n the implementation of mediation for the cancellation of credit guarantee auction execution. The writing of this thesis uses an empirical juridical approach which s used to examine legal materials and library data to match the facts n the field, the research specifications are descriptive analytical, data analysis techniques use data analysis techniques using qualitative methods, namely from data obtained from the field then analyzed. to draw conclusions. The mediation n the mortgage auction process at the Sragen District Court was carried out n two stages, namely the premediation stage and the mediation process stage. The pre-mediation stage, namely: the judge orders the disputing parties to take mediation, an explanation of the mediation procedure by the judge, and selects a mediator. For the stage of the mediation process, namely: submitting a resume of the parties' case to the mediator, making a meeting schedule by the mediator, meetings, formulating an agreement n written form, and determining the deed of agreement by the judge.Keywords: Barriers; Solutions; Mediation; Auction Execution; Dependent RightsAbstrakTujuan dari penelitian ni adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan mediasi pembatalan eksekusi lelang jaminan kredit yang dibebani hak tanggungan. Mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi dalam pelaksanaan mediasi pembatalan eksekusi lelang jaminan kredit. Penulisan tesis ni menggunakan pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk meneliti bahan hukum dan data pustaka untuk dicocokkan dengan fakta yang ada di lapangan, spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, teknik analisis data menggunakan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Pelaksanaan mediasi dalam proses lelang hak tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen dilaksanakan dengan dua tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi. Tahap pra mediasi yaitu : hakim memerintahkan kepada pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi, penjelasan tentang prosedur mediasi oleh hakim, dan memilih mediator. Untuk tahap proses mediasi yaitu: penyerahan resume perkara para pihak kepada mediator, pembuatan jadwal pertemuan oleh mediator, pertemuan-pertemuan, perumusan kesepakatan dalam bentuk tertulis, dan penetapan akta kesepakatan oleh hakim.Kata Kunci: Hambatan; Solusi; Mediasi; Eksekusi Lelang; Hak Tanggungan

Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja Pratama, Dian Putri; Turisno, Bambang Eko
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.41266

AbstractGovernment has enacted Government Regulation No. 8 of 2021 as the implementation regulation of Job Creation Act that has brought several changes to Law No. 40 of 2007. PP No. 8/2021 amends several provisions in UU PT such as Authorized Capital, Registration of Establishment, Amendment, and Disbanding of One-Person Company that meet the criteria for Micro and Small Business (UMK). This research employs a normative-descriptive approach and aims to discuss the significant amendment of provisions in UU PT as stipulated in PP No. 8 /2021. The amendment of UU PT covers (i) the abolition of provision regarding minimum Authorized Capital, (ii) provision regarding “One-Person Company”, including technical regulation of Establishment, Amendment, and Disbanding of One-Person Company, and also the obligation to make and submit a financial report. Keywords : establishment of individual companies; uu create workAbstrakPemerintah saat ini telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 8/Tahun 2021, guna menjadi peraturan pelaksana atas Regulasi Cipta Kerja yang telah mengubah Regulasi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/Tahun 2007. PP No. 8/2021 mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam UUPT, antara lain: Modal Dasar, Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan dengan kriteria UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Metode yuridis normatif-deskriptif akan digunakan dalam Penelitian ini fokus dan membahas perubahan yang cukup signifikan mengenai regulasi UU PT yang diatur dalam PP No. 8/2021. Poin signifikan yang diubah dalam UU PT. adalah aturan penghapusan ketentuan batasan minimum Modal Dasar UU PT; dan aturan baru perihal “Perseroan Perorangan”, termasuk aturan teknis mendirikan, mengubah, dan membubarkan Perseroan perorangan, serta keharusan membuat dan menyampaikan laporan keuangan.Kata kunci: pendirian perseroan perorangan; uu cipta kerja

Efektivitas Tanda Tangan Elektonik Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Albaaits, Aushof; Turisno, Bambang Eko
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.40263

AbstractThe electornic system is used to explain the existence of an information system which the application of information technology based on telecommunicaton network and electronic media. A digital signature is a.n. electronically generated signature that functions the same as a regular signature on paper documents. Sudikno Mertokusumo gives the definition of a certificate as evidence that is signed, which contains events that form the basis of a thing or an engagement, which was made from the beginning intentionally for proof. As a public office holder, a notary has the authority to inaugurate various certificate as long as it is not under the authority of other officials. The theory of this research is the triadism law theory which was initiaded by Gustav Radburch, which contains the principle of justice, and the principle of legal certainty. The theory of legal protection was initiated by Roscue Pound which says “the law is a social engineering tool and the writing method used is normative juridical. The results of this study are that digital signature have benefits are authenticity (guaranteed exstence), integrity (cannot be modified), non-repudiation (cannot be denied its existence), and confidentiality.Keyword: digital signature; certificate; notaryAbstrakSistem elektronik berfungsi untuk menerangkan posisi sistem informasi sebagai implementasi dari teknologi informasi menggunakan media elektronik dan jaringan telekomunikasi. Tanda tangan elektronik dilakukan secara elektronik yang memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan biasa. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta merupakan alat bukti yang disertai dengan tanda tangan, sebagai bukti bahwa telah terjadi perikatan. Dalam menjalankan profesinya, Notaris berhak untuk mengesahkan segala akta kecuali akta yang menjadi wewenang lembaga lain. Studi ini menggunakan Teori Triadism Law dari Gustav Radburch, yang di dalamnya memuat asas kemanfaatan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu juga teori dari Roscue Pound mengenai perlindungan hukum yang menerangkan bahwa hukum adalah media rekayasa sosial, dimana metode penelitiannya yaitu yuridis normatif. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa tanda tangan elektronik berguna sebagai authenticity (terjaminnya keberadaannya), integrity (tidak dapat dimodifikasi), non-repudiation (tidak dapat disangkal keberadaannya), dan confidentiality (bersifat rahasia).Kata kunci: tanda tangan elektronik; akta; notaris

Co-Authors Adiyasa, Gandha Patria Adya Paramita Prabandari Aisyah Ayu Musyafah Albaaits, Aushof Amiek Soemarmi Bella Anggraini Berlian Phinisya Putri Dian Putri Pratama Dian Syah Putri Early Romance Budi Early Romansa Budi Ery Agus Priyono Figgo, Louis Fransiska Fransiska Hardanti Widya Khasna Harto Karjono, Michelle Hutama Herni Widanarti I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi Irvan Adi Putranto Karin Erliza Butar-Butar Kattyanda Andang Lumbanraja, Anggita Doramia Maharani Sukma, Novira Mujiono Hafidh Prasetyo Pradana Arie Wijayanto Putri, Mitrida Iga Rahma R. Suharto Raden Ani Eko Wahyuni Rahandy Rizki Prananda Rajab, Rezeki Aldila Rendra Adi Wibowo Rinitami Njatrijani Rosalita Ardiani Putri Santi Dewi, I Gusti Ayu Gangga Shavira Andriasari Siti Mahmudah Siti Malikhatun Badriyah, Siti Suradi Suradi Suradi Suradi Tanri, Arif Tarigan, Eveghya Hagaina Tasya Putri Rachman Tuanaya, Reodha Noer Ishak Valentika, F.F Wicaksono, Fikri Arif

Title Search

Found 11 Documents Search Journal : NOTARIUS

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search
Journal : NOTARIUS