Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Journal Analytica Islamica Jurnal Penelitian Medan Agama JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal Equity of Law and Governance Center of Knowledge Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies ALWAQFU Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Cahaya Permata
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PENURUNAN AMBANG BATAS PEMBEBASAN BEA MASUK PERSPEKTIF ISTISLAH Arbi Murobbihan Syah Siregar; Cahaya Permata
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1279

Abstract

Kebijakan Penentuan ambang batas pembebasan bea masuk harusnya mempertimbangkan banyak aspek terutama kepentingan para pelaku UMKM dan masyarakat menengah kebawah namun, realitanya penurunan ambang batas pembebasan bea masuk USD3.00 perlu dianalisis kembali agar sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penurunan ambang batas bea masuk terhadap barang impor ditinjau berdasarkan peraturan menteri keuangan No. 199 /PMK.010 /2019 tentang ketentuan kepabean, cukai, dan pajak impor atas barang kiriman menggunakan perspektif Istislah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan serta dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah impor, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan menteri keuangan No. 199 /PMK.010 /2019, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri dan kepastian hukum atas biaya bea masuk impor. Kebijakan ini mengatur mengenai ketentuan kepabean, cukai, dan pajak impor atas barang kiriman. Meskipun PMK ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif namun, masih diperlukan evaluasi dan sosialisasi yang lebih baik untuk memastikan implementasi yang sesuai di lapangan. Penelitian ini juga mengkaji nilai-nilai Istislah dalam konteks kebijakan pajak impor dan bea masuk, dengan harapan demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI PASCA REKAM RETINA MATA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Nurhaida Fahrisma Putri Sembiring; Cahaya Permata
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1282

Abstract

Fenomena kebocoran data pribadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan, termasuk pada data biometrik seperti rekam retina mata yang bersifat unik, permanen, dan tidak dapat diganti. Kasus Worldcoin memperlihatkan bagaimana pemindaian retina mata dengan imbalan finansial dapat menjerumuskan masyarakat pada risiko penyalahgunaan data pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena rekam retina mata dan ancaman pasca rekam retina mata terhadap keamanan data pribadi, untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap keamanan data pribadi perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Data bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen yaitu meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini. Data diolah secara kualitatif dan dianalisis dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena rekam retina mata memberikan ancaman terhadap keamanan data pribadi. Berdasarkan perspektif maqashid syariah, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-„aql), dan harta (hiz al-mal). Oleh karena itu, maka diperlukan regulasi spesifik untuk menentukan pihak yang berhak merekam retina mata serta menghadirkan perlindungan bagi konsumen di era digital.
IMPLEMENTATION OF LAW NO. 33 OF 2014 CONCERNING HALAL PRODUCT GUARANTEES AT WATER DEPOTS (CASE STUDY IN PADANG BULAN SELAYANG I VILLAGE) Fahrul Raji Khassa; Cahaya Permata
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1351

Abstract

Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee requires mass-produced products to be halal certified. Refillable drinking water products in Padang Bulan Selayang I Village do not have adequate halal certification and labeling. This study aims to determine the regulations regarding halal certification requirements for water depots and the implementation of halal certification at water depots in Padang Bulan Selayang I Village. This study is an empirical legal study using a living case studies and statute approach. Data were collected through interviews and document studies, then processed and analyzed qualitatively. The results of this study show that, of the ten business actors interviewed, not a single water depot in Padang Bulan Selayang I Village has been halal certified, even though, as mandated by Article 4 of the Halal Product Guarantee Law, water depots are among those that are required to have halal certification. This shows that the legal awareness of water depot business actors in Padang Bulan Selayang I Village is still low and not in line with Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee.
PERLINDUNGAN PENCIPTA LAGU ATAS PENARIKAN ROYALTI ANALISIS MASLAHAH TERHADAP LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF Zahra Amalia; Cahaya Permata
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1358

Abstract

Perkembangan industri musik digital meningkatkan nilai ekonomi lagu, namun menimbulkan persoalan perlindungan hak ekonomi pencipta akibat tumpang tindih kewenangan antara LMKN dan LMK dalam penarikan royalti berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik kewenangan penarikan royalti antara LMKN dan LMK serta menilainya dari perspektif maslahah sebagai ukuran keadilan dan kemaslahatan perlindungan hak ekonomi pencipta. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penarikan royalti saat ini belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencipta lagu karena belum tegasnya batas kewenangan antara LMKN dan LMK, rendahnya transparansi distribusi, serta belum optimalnya sistem pencatatan penggunaan lagu. Diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan sistem terpusat yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan agar perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dapat terwujud sesuai prinsip maslahah.
Menegosiasikan Iman dan Makanan: Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Praktik Penggilingan Bakso Berbasis Komunitas di Pasar Tradisional Tanjung Morawa Rizki Winanti; Cahaya Permata
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
Publisher : Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/jimrf.v14i2.14866

Abstract

Meatball grinding facilities process meat-based products and are therefore required to obtain halal certification due to several critical control points, such as meat sourcing, additives, hygiene, and potential contamination. However, none of the facilities at Pasar Rakyat Tanjung Morawa currently hold halal certification. This study investigates the factors hindering the implementation of Halal Product Assurance in these facilities. Using an empirical juridical approach, supported by a case study and sociological perspective, data were collected through observations and interviews, then analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings show that the main internal barrier is the lack of legal awareness among both business operators and consumers. Externally, challenges include limited supervision by BPJPH, the scarcity of halal-certified slaughterhouses (RPHU/RPHR), and the high costs of certification. Ensuring halal compliance in these facilities is crucial not only for improving food quality and safety but also for building consumer trust and ensuring access to products that meet halal standards.
Kedudukan Sadd Adz-Dzariah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam Cahaya Permata
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 5 No. 03 (2026): Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sadd al-dzari’ah merupakan salahsatu metode instinbath hukum Islam yang para ulama masih berbeda pendapat atas status kehujjahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menela’ah, kedudukan sadd al-dzariah sebagai metode istinbath hukum lalu hubungannya dengan maqashid al-syariah dan bagaimana penerapan sadd al-dzariah pada masa klasik dan kontemporer. Penelitian ini adalah penelitian doctrinal research, dengan pendekatan Conceptual, data dikumpulkan melalui studi dokumen dan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama menggunakan sadd al-dzari’ah sebagai dalil hukum, meskipun ada yang menolaknya. Sadd al-dzari’ah bertindak sebagai instrument preventif untuk menjaga maqashid al-syari’ah. Sehingga ia menjadi bagian integral yang penting dari sistem hukum Islam.
Edukasi Literasi Digitalisasi Facebook Marketplace dan QRIS pada UMKM di Dusun Bangunan, Desa Tanjung Putus Melany Melany; Putri Andini; Sukma Azlina Simbolon; Cahaya Permata
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v6i1.2724

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, masih banyak UMKM di Dusun Bangunan, Desa Tanjung Putus yang menjalankan usahanya secara konvensional dan belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Dusun Bangunan, Desa Tanjung Putus, bertujuan untuk meningkatkan literasi digital pelaku UMKM melalui pemanfaatan Facebook Marketplace sebagai media pemasaran digital serta QRIS sebagai sistem pembayaran non-tunai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama proses pendampingan berlangsung. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan secara langsung mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM Dusun Bangunan, Desa Tanjung Putus terhadap pentingnya digitalisasi usaha, meskipun penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti kebiasaan transaksi tunai, keterbatasan literasi digital, dan kendala teknis. Secara keseluruhan, kegiatan KKN ini memberikan kontribusi positif sebagai langkah awal dalam mendorong transformasi digital UMKM di Dusun Bangunan, Desa Tanjung Putus.
Protection of Concurrent Creditors in PKPU against Bankrupt Debtors from the Perspective of Hifz Maal (A Case Study of PT Altha Medika Indonesia) Siti Aisyah; Cahaya Permata
Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Vol. 8 No. 3 (2026): Vol. 8 No. 2 (2026): All articles in this issue include authors from 3 countrie
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/kharaj.v8i3.12085

Abstract

Concurrent creditors do not possess specific security rights, making their position the weakest in the distribution of a debtor's assets. This is reflected in the case of PT Altha Medika Indonesia, which experienced financial difficulties resulting in delays in payments to its creditors. In Decision Number 238/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., the debtor proposed a debt repayment scheme of 50% of the outstanding debt, with the remaining balance to be paid over a period of 60 months. However, the debtor failed to fulfill its payment obligations to the concurrent creditors. Consequently, the creditors filed a petition for the annulment of the composition agreement under Decision Number 63/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., which ultimately resulted in the debtor being declared bankrupt. This study aims to analyze the legal protection of concurrent creditors in PKPU, examine the regulation of legal protection for concurrent creditors in the case of PT Altha Medika Indonesia, and analyze it from the perspective of hifz maal. This research employs normative legal research using the statute approach, conceptual approach, and judicial case study approach. The data used are secondary data collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the legal protection of concurrent creditors in PKPU is provided through voting rights, the right to file objections, and the right to receive proportional payment. Nevertheless, such protection remains inadequate because concurrent creditors remain in a vulnerable position due to the absence of security rights and their dependence on the debtor's ability to fulfill its obligations. From the perspective of hifz maal, the protection of property, justice, and responsibility in fulfilling the rights of concurrent creditors are strongly emphasized.
Co-Authors Abdu Alfarizi Abdul Rabbani Bin Abdul Razak Aida Nur Hasanah Ainun Jannah Indryani Amanda Putri Ramadhani Andini Syafitri Anita Rahmah Annisa Annisa Arbi Murobbihan Syah Siregar Astrid Maulidatun Rahmah Bayu Bagaskara Fadilah Anisa Ritonga Fahrul Raji Khassa Farida Hanim Harahap Indana Zulfah Iwan Iwan Khofifah Indah Maria Ulfa Lubis Melany Melany Mhd. Yadi Harahap Muhammad Muammal Nabil Mustapa  Khamal  Rokan Nova Emiliya Pane Nuraina Nabilah Nurhaida Fahrisma Putri Sembiring Nursaidah Rambe Putri Andini Ramadhan Syahmedi Siregar Ranti Juni Utami Risa Nur Fadhillah Riza Deliyani Harahap Rizki Winanti Rizkiany Siregar Rizky wahyu Andira Siti Aisyah Sri Rizki Sri Uli Riski Berutu Sukma Azlina Simbolon Uswatun Hasanah Wahyudi Ramadhan Zahra Amalia