Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.041
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nagari Law Review Unes Law Review Pagaruyuang Law Journal Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat
Sucy Delyarahmi
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
SERTIFIKASI TANAH PUSAKA KAUM SELAKU HAK MILIK KOMUNAL DAN AKIBATNYA DI SUMATERA BARAT Murniwati, Rahmi; Delyarahmi, Sucy
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.355

Abstract

Sertifikasi atau Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan atas tanah. Mengenai pendaftaran tanah ini termuat pada Undang- Undang pokok Agraria Pasal 19 Ayat (2) dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah bertujuan mewujudkan kepastian hukum atas seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia. Pada daerah Minangkabau, terutama terhadap hak komunal tanah ulayat dapat didaftarkan berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Sertifikasi tanah ulayat di Minangkabau memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak nya namun terdapat dampak lain terhadap eksistensi hukum adat di Minangkabau yang berkaitan dengan sistem pewarisan matrilineal sehingga berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan permasalahan nya adalah: 1. bagaimana Sertifikasi Tanah Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal di Sumatera Barat? 2. Apa akibat Sertifikasi Tanah Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal di Sumatera Barat? Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif , sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (library research) dan analisis dan pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Sertifikasi Tanah Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal di Sumatera Barat untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan tanah ulayat melalui pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah dicatatkan pada daftar tanah (buku tanah) oleh BPN berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2019. 2. Akibat Sertifikasi Tanah Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal di Sumatera Barat banyak tanah ulayat maupun pusaka kaum di Minangkabau yang saat ini sudah dialihkan melalui jual beli dan bernilai ekonomis.
Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Rangka Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup Delyarahmi, Sucy; Murniwati, Rahmi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.424

Abstract

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan langkah preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus prasyarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Namun penyusunan AMDAL ini seringkali menimbulkan polemik, terlebih terhadap transparansi serta partisipasi masyarakat dalam penyusunannya. Jika kita menilik kepada Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 disebutkan istilah participatory right yang menegaskan hak untuk mendapatkan informasi dan hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan juga mengakui peran serta dari masyarakat dalam hak atas lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui problematika dalam peran serta masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL sehingga dapat terwujudnya Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup bagi masyarakat. Pertentangan perihal transparansi dan partisipasi masyarakat dengan membandingkan terhadap hak atas lingkungan terlebih kepada hak akses informasi dan hak berperan serta. Proses penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap pentingnya transparansi dan partisipasi dari masyarakat dalam penyusunan AMDAL.
Penyelesaian Konflik Pertanahan pada Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi Fadhillah Arinny; Syofiarti; Sucy Delyarahmi
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/dka08382

Abstract

Penelitian ini mengkaji penguasaan dan pemilikan tanah pada sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang berstatus Barang Milik Negara (BMN). Fokus penelitian berkenaan tumpang tindih hak atas tanah antara PT. Pertamina EP Lirik Field sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor) dengan masyarakat yang mengklaim kepemilikan pada areal pengamanan migas pada wilayah kerja yang telah digunakan sebagai blok sumur migas di Struktur Sagodom Desa Gudang Batu. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola penyelesaian konflik pertanahan yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan BMN hulu migas, sehingga adanya penerbitan satu dan/atau beberapa sertipikat hak atas tanah pada satu bidang tanah yang sama mengindikasikan cacat administrasi dan/atau cacat yuridis. Menurut Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Nasional, konflik pertanahan ini diklasifikasikan sebagai kasus berat namun penanganannya belum dapat diproses oleh Kantor Pertanahan karena ketiadaan pengaduan dari Kontraktor. Pola penyelesaian yang disarankan mengacu PMK Nomor 140 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN hulu migas yang mengutamakan musyawarah serta mengakomodir upaya hukum dan pengamanan atas adanya perkara di pengadilan seperti pengajuan pemblokiran sertipikat.
PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI DI NAGARI PANAMPUANG KABUPATEN AGAM Charles Simabura; Sucy Delyarahmi; Arfiani Arfiani; Beni Kharisma Arrasulli; Ilhamdi Putra
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 1 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v4i1.985

Abstract

Dosen merupakan tenaga pendidik professional dimana selain tugasnya sebagai pendidik dosen juga harus melakukan pengabdian kepada Masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajarinya. Berkaitan dengan hal tersebut tim penulis kemudian melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di nagari Panampuang Kabupaten Agam. Nagari ini terdiri dari 7 (tujuh) jorong yaitu: pertama Jorong Bonjo, kedua Jorong Sungai Baraingin, ketiga Jorong Lurah, keempat Jorong Lundang, kelima Jorong Kubu, keenam Jorong Surau Laut dan ketujuh Jorong Surau Labuah. Nagari Panampuang memiliki Luas 6,8 (enam koma delapan) kilometer persegi atau kira-kira mencapai 22,18% (dua puluh dua koma delapan belas persen) bagian Kecamatan Ampek Angkek. Sesuai dengan keilmuan penulis yang berkaitan dengan ilmu perundang-undangan penulis membantu pemerintahan nagari panampuang dalam pembentukan peraturan nagari. Kegiatan ini dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu metode seminar dan Focus Group Discussion (FGD). Melalui kegiatan ini penulis menemukan permasalahan terkait kepenulisan rancangan perna yang kemudian penulis memberikan masukan terhadap pemerintahan nagari panampuang tentang kerangka yang benar dalam membuat Peraturan Nagari. Penulis juga turut membantu membuat pilihan kata dalam perumusan pasal-pasal yang diatur di dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Adat di Nagari Panampuang.
Co-Authors Abdhy Walid Siagian Admawati, Harsi Amalia, Nazwa Andayani, Qurnia Anggraini, Asterina Arfiani Arfiani Arfiani, Arfiani Azmi Fendri Beni Kharisma Arrasulli Darnis Darnis, Darnis Esther Sanda Manapa Fadhillah Arinny Faizka, Muhammad Fithrina, Hendria Gusminarti, Gusminarti Hengki Andora Khairani Khairani Nadilla, Indah Nararia Hutama Putra Novitasari, Ani Oktaviandra, Surya Putra, Ilhamdi Rahmi Murniwati Romi Romi, Romi Rosari, Anton Siagian, Abdhy Walid Simabura, Charles Syofiarti Syofirman Syofyan Titin Fatimah Yulita Sirinti Pongtambing Yuslim Yuslim Zulfitri, Amelia