Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dimensi POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK Journal of Science and Education (JSE) PETITA Jurnal Puan Indonesia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Pendidikan Siber Nusantara
Dwi Afni Maileni, Dwi Afni
Unknown Affiliation
Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Maileni, Dwi Afni; Kelvin, Edward; Deni, Lindu
PETITA Vol 6, No 2 (2024): PETITA VOL. 6 NO. 2 DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v6i2.7525

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Permasalahan yang sangat mendasar dalam memberlakukan hukum secara efektif tidak lain karena kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat itu sendiri. Namun dalam kenyataannya kesadaran hukum tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tunduknya masyarakat terhadap hukum. Untuk itulah perlu ada sebuah dorongan yang lebih bersifat memaksa atau biasa dikenal dengan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Penegakan Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum dalam kenyataannya dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum ini dilakukan antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing-masing lembaga, untuk mencapai terciptanya ketertiban dan kepastia hukum maka perlu adanya system kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga penegak hukum.
TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH ANTARA DEBITUR DENGAN PT. SINARIUA TERANGINDO Bani, Qarin Virgiana Nurul; Maileni, Dwi Afni; Azrianti, Seftia
PETITA Vol 7, No 1 (2025): PETITA VOL 7, NO 1 JUNI 2025
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v7i1.7744

Abstract

Perjanjian Jual Beli Rumah merupakan salah satu bentuk instrumen hukum yang berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban pasangan suami dan istri yang terlibat dalam transaksi jual beli rumah. Dalam praktiknya, perjanjian ini sering menimbulkan konflik, terutama ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Contohnya adalah sengketa antara Debitur dengan PT. Sinariau Terangindo, di mana Debitur gagal melaksanakan kewajibannya sehingga dinyatakan melakukan Wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian antara Debitur dengan PT. Sinariau Terangindo, serta menelaah cara penyelesaian sengketa tersebut. Fokus permasalahan yang dikaji meiputi bentuk Wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah antara Debitur dengan PT. Sinariau Terangindo, serta mekanisme penyelesaian wanprestasi antara Debitur dengan PT. Sinariau Terangindo atas perjanjian Jual Beli Rumah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Metode ini digunakan untuk menganalisis secara empiris berbagai teori yang berkaitan dengan terjadinya Wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah antara Debitur dengan pihak pengembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli rumah antara Debitur dengan PT. Sinariau Terangindo dilaksanakan dengan cara tertulis, akan tetapi dalam pelaksanaannya telah menimbulkan suatu permasalahan yaitu pihak Debitur tidak mampu menjalankan kewajiban yang telah disepakati sehingga menimbulkan akibat kerugian terhadap pihak pengembang yang dimana diatur pada pasal 1243 KUHPerdata. Upaya hukum berupa menjalankan perundingan secara damai melalui Mediasi atau pihak ketiga dan berhasil dijalankan kedua belah pihak sepakat atas hasil mediasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUKU YANG DIJADIKAN REFERENSI OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE Tampubolon, Agnes Frisca; Maileni, Dwi Afni; Handayani, Pristika; Sartika, Evi Febri; Riyanto, Agus
PETITA Vol 7, No 1 (2025): PETITA VOL 7, NO 1 JUNI 2025
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v7i1.7795

Abstract

Zaman digitalisasi dewasa ini perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual menjadi semakin esensial terutama pada penggunaan teknologi terbaru seperti Artificial Intelligence (AI) atau teknologi kecerdasan buatan yang menghadirkan manfaat dan tantangan baru terkait dengan hak cipta pada karya dihasilkannya. Contoh praktisnya teknologi AI secara signifikan dapat menghasilkan karya cipta seperti buku ciptaan. Buku sebagai jendela ilmu dalam kehidupan yang dapat memberi wawasan dan hiburan. Buku ciptaan yang dihasilkan oleh AI sendiri dengan menggunakan data referensi yang dihasilkan oleh pencipta lain yang berisi berbagai macam komponen informasi yang relevan terhadap output yang dibutuhkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap buku yang dijadikan referensi oleh AI. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan bagaiamana status hukum atas kepemilikan buku ciptaan yang dihasilkan oleh AI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang pada dasarnya mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa buku ciptaan yang dihasilkan oleh AI tidak mendapat perlindungan hukum dikarenakan dalam membuat buku ciptaan AI mengambil data referensi pencipta lain tanpa adanya izin. Selain itu, terkait dengan status kepemilikan buku ciptaan yang dihasilkan oleh AI tidak dapat diakui sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Upaya hukum apabila terjadi sengketa yag mengakibat kerugian dapat dilakukan dengan saksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN (Studi Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mjy) Putra, Rian Rusmana; Maileni, Dwi Afni; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Sakti, Indra; Hutasoit, Ispandir
PETITA Vol 7, No 1 (2025): PETITA VOL 7, NO 1 JUNI 2025
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v7i1.7729

Abstract

Kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil". Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP dan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP. Analisis Hukum penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan putusan perkara pidana Nomor : 43/Pid.B/2025/PN Mjy Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Tentang pencurian dengan pemberatan. Dalam persidangan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun, sanksi dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan. Sanksi Pidana dalam rumusan Pasal 362 KUHP paling lama Lima Tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan melihat Pertimbangan yuridis: perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 KUHP. Pertimbangan Non-yuridis dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan halyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA: KEBEBASAN BERKONTRAK vs IMPERATIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Sartika, Evi Febri; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Maileni, Dwi Afni; Fernando, Rico; Novianti, Tri; Yulisa, Putri Dwi; Kelvin, Edwar; Heryanto, Medi; Anwar, Fachrul; Pramesti, Adelia Widya
JURNAL DIMENSI Vol 14, No 3 (2025): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2025)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v14i3.8690

Abstract

Kajian ini menganalisis secara yuridis-normatif klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku perbankan di Indonesia. Klausula ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar dan cenderung lebih meningkatkan posisi bank dalam suatu perjanjian. Kajian ini menelaah benturan antara asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan mandat perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 22 Tahun 2023. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus terhadap yurisprudensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sektoral (lex specialis) secara tegas melarang klausula eksonerasi dan menyatakannya batal demi hukum (void ab initio), praktik di lapangan masih terus berlangsung. Implementasi hukum (law in action) terhambat oleh inkonsistensi putusan pengadilan, yang terbelah antara pendekatan formalistik yang menguatkan kontrak dan pendekatan progresif yang berpihak pada konsumen. Disimpulkan bahwa persoalan utama terletak pada kesenjangan antara hukum dalam teks dan penegakannya. Rekomendasi difokuskan pada penguatan pengawasan OJK, penyeragaman pandangan hakim melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan peningkatan kepatuhan industri untuk menjembatani kesenjangan tersebut demi perlindungan konsumen yang efektif.
Investigating the Correlation Between Formal Tax Law Violations and the Manifestation of Tax Crimes in Batam, Indonesia F Fetri; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Maileni, Dwi Afni
Journal of Science and Education (JSE) Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Science and Education (JSE)
Publisher : CV. Media Digital Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58905/jse.v6i2.768

Abstract

This study examines how formal (administrative) tax non-compliance may, under specific legal and procedural conditions, escalate into tax crimes in Indonesia, using Batam as a case study. Batam is a free trade zone with intensive cross-border transactions and stringent VAT documentation requirements, making it a relevant setting for observing the administrative–criminal boundary in enforcement practice. Employing normative legal research, we analyze statutes and implementing regulations (including KUP provisions on Articles 38, 39, and 39A), OECD guidance as a comparative analytical lens and selected Indonesian court decisions (2020–2025) to map escalation thresholds and taxpayer safeguards consistent with the ultimum remedium principle. The findings suggest that formal violations, such as late or non-filing, deficient bookkeeping, and documentary irregularities, primarily serve as compliance-risk signals and should typically receive administrative attention. Criminal exposure becomes plausible only when these violations are accompanied by qualifying elements such as intent (dolus), patterned repetition, falsification/forgery, and demonstrable fiscal consequences supported by preliminary evidence procedures. Overly expansive criminalization may undermine legal certainty, taxpayer trust, and investor confidence. We recommend standardizing escalation indicators, strengthening the consistency of preliminary evidence assessment, and enhancing taxpayer legal literacy and administrative rectification pathways to ensure a fair and measurable boundary between administrative sanctions and criminal prosecution.
Legality, Proportionality and Protection in Public Order Enforcement by Satpol PP in Batam, Indonesia Irwan, Irwan; Maileni, Dwi Afni; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Kelvin, Edwar
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 2 (2026): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i2.2022

Abstract

This study examines the interplay of legality, proportionality and rights protection in enforcement operations conducted by the Satpol PP in Batam, Indonesia. Local-order enforcement against violations of regional regulations often triggers contestation because it intersects with livelihoods, property interests and security while simultaneously demanding effective public-order governance. The research aims to assess whether enforcement actions comply with applicable mandates and procedural requirements; evaluate how proportionality is applied in selecting measures, escalating interventions and using force; and map available safeguards and remedies for affected residents. A socio-legal case-study design is employed, combining document analysis, field observation and semi-structured interviews with Satpol PP officers, local government units, street vendors and business actors and civil-society representatives. Findings suggest legality is generally satisfied at the level of formal authority, yet procedural weaknesses persist in advance notice, record-keeping, transparency of decision-making and post-operation accountability. Proportionality is not consistently operationalized, particularly regarding the least restrictive option, clear escalation stages and standards on the use of force. Rights protection for impacted communities remains dependent on discretion, with complaint channels and restitution mechanisms insufficiently accessible, especially for vulnerable groups. The study recommends strengthening rights-based SOPs, institutionalizing proportionality training, improving documentation and supervisory controls and providing accessible complaint, mediation and relocation-support pathways. More broadly, inter-agency coordination and performance metrics should prioritize voluntary compliance and reduced grievances, not merely the number of operations, to enhance legitimacy and protect citizens in governance.
Akuntabilitas Hukum dan Batas Legalitas Tindakan Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Ario, Getta; Hutasoit, Isfandir; Maileni, Dwi Afni; Riyanto, Agus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7939

Abstract

Penelitian ini menganalisis akuntabilitas hukum serta batas legalitas tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dalam kerangka negara hukum dan prinsip good governance. Penegakan Perda menempatkan Satpol PP pada posisi strategis sekaligus rentan: di satu sisi dituntut efektif menjaga ketertiban umum, di sisi lain wajib tunduk pada asas legalitas, prosedur yang adil (due process), perlindungan hak asasi manusia serta prinsip proporsionalitas. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode statute approach dan conceptual approach, disertai analisis terhadap praktik penertiban yang lazim terjadi sebagai konteks problematik. Temuan menunjukkan bahwa batas legalitas tindakan Satpol PP ditentukan oleh dasar kewenangan yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah; kepatuhan pada SOP dan mekanisme peringatan/penertiban bertahap; larangan tindakan koersif yang tidak terukur; serta kewajiban pencatatan, dokumentasi dan pemberian akses keberatan dan pengaduan. Pelampauan batas legalitas umumnya terjadi melalui penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, penyitaan dan pembongkaran tanpa prosedur serta penertiban yang mengabaikan jaminan hak warga. Akuntabilitas hukum atas tindakan tersebut dapat ditempuh melalui pengawasan internal dan disiplin aparatur, mekanisme administrasi pemerintahan, pengaduan kepada Ombudsman, hingga gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara apabila terdapat keputusan dan tindakan pemerintahan yang merugikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan SOP berbasis due process, standar penggunaan kekuatan, pelatihan hak asasi manusia serta audit kepatuhan dan pelaporan publik untuk memastikan penegakan Perda yang efektif sekaligus legitim dan akuntabel.
Evaluasi Kinerja Bidang Ketertiban Umum Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah: Studi Kasus di Batam, Kepualauan Riau Anto, Anto; Hutasoit, Isfandir; Maileni, Dwi Afni; Riyanto, Agus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7941

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi kinerja bidang ketertiban umum satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dalam penegakan Peraturan Daerah pada ruang-ruang publik perkotaan yang rentan pelanggaran. Penelitian menggunakan desain studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor kunci lintas level, observasi pada kegiatan penertiban di titik rawan serta telaah dokumen operasional berupa SOP, surat peringatan, laporan operasi dan berita acara. Analisis dilakukan secara tematik untuk memetakan kinerja dalam dimensi outcome, proses, kapasitas dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan penertiban efektif memulihkan fungsi ruang publik dalam jangka pendek, namun keberlanjutan kepatuhan sering melemah karena kemunculan kembali pelanggaran dan perpindahan lokasi setelah intensitas pengawasan menurun. Pada dimensi proses, penerapan prinsip keadilan prosedural melalui tahapan peringatan, komunikasi persuasif, proporsionalitas tindakan dan dokumentasi berpengaruh terhadap penerimaan publik dan durasi kepatuhan, tetapi implementasi belum konsisten antar operasi. Pada dimensi kapasitas dan akuntabilitas, keterbatasan SDM, sarana operasional serta lemahnya integrasi data pelanggaran menghambat monitoring pasca operasi, sementara koordinasi lintas perangkat daerah dan tindak lanjut penataan menjadi faktor kunci untuk mencegah siklus penertiban berulang. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi indikator kinerja dari output penindakan menuju outcome berbasis durasi kepatuhan, penguatan pedoman keputusan lapangan, peningkatan kapasitas komunikasi aparat dan pengembangan basis data serta koordinasi lintas OPD untuk memastikan ketertiban yang berkelanjutan.
Sinergi Satpol PP dan Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah: Studi Empiris tentang Partisipasi Publik di Kecamatan Sagulung Arif, Muhammad; Maileni, Dwi Afni; Rabu, Rabu; Bhakti, Rizki Tri Anugrah
Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (April - Juni 2025)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpsn.v4i2.598

Abstract

This study aims to analyze the synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the community in enforcing regional regulations in Sagulung District, Batam City, with particular emphasis on the forms of public participation, coordination mechanisms, and their impact on the effectiveness of public order enforcement. The study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through field observation and documentation of collaborative practices between Satpol PP and local residents in supporting the enforcement of regional regulations. The findings show that such synergy is built through two-way communication patterns, formal complaint channels, local coordination forums, and the involvement of community leaders, neighborhood associations, community protection units, and residents in monitoring, reporting, prevention, and assistance during enforcement activities. Community participation was found to accelerate the detection of violations, improve Satpol PP’s responsiveness, strengthen public compliance, and reduce the potential for conflict during enforcement processes. However, the effectiveness of this collaboration remains constrained by several inhibiting factors, including uneven legal awareness among citizens, limited institutional resources, and the lingering repressive image of enforcement officers. This study concludes that regional regulation enforcement becomes more effective when implemented through a participatory partnership model that positions the community not merely as an object of regulation, but as an active subject sharing responsibility for maintaining public order.
Co-Authors Agus Riyanto Anto Anto, Anto Anwar, Fachrul Ario, Getta Artanto , Tri Artanto, Tri Bani, Qarin Virgiana Nurul Deni, Lindu Desi, Velya Tri Dewi, Kezia Eka Sari Ervin Nora Susanti, Ervin Nora F Fetri Fernando, Rico Gandhi Sutjahjo Heryanto, Medi Hutasoit, Isfandir Hutasoit, Ispandir Indra Sakti Irwan Irwan Kelvin, Edwar Kelvin, Edward Muhammad Arif Pramesti, Adelia Widya Pristika Handayani Putra, Rian Rusmana Rabu, Rabu Rizki Tri Anugrah Bhakti Sartika, Evi Febri Sasmito, Yudo Prio Seftia Azrianti, Seftia Sri Langgeng Ratnasari Sri Sugiharti Suswanto Ismadi Megah, Suswanto Ismadi Tampubolon, Agnes Frisca Tri Novianti, Tri Winarso, Widyo Yulisa, Putri Dwi