Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Pembelajaran dalam Jaringan (daring) di Sekolah Dasar Negeri 1 Rejosalam, Pasrepan Pasuruan Yulia Nuryani Candra, Very Brillianto,, Subkhan Nur Hamzah, Dwi Kristiani, Akhmad Shodikin,
Jurnal Ilmiah Jendela Pendidikan Vol 10 No 2 (2021): Jendela Pendidikan
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jp.v10i2.1314

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembelajaran dalam jaringan (daring) sebagai dampak dari covid-19. Yang berisikan tentang dampak dan kendala pembelajaran daring. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi (pengumpulan bukti, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi). Alat yang digunakan berupa lembar wawancara yang berisi pertanyaan, lembar dokumen dan lainnya sebagai pendukung. Hasil dari penelitian ini adalah pembelajaran dalam jaringan kurang efisien jika diterapkan pada tingkat Sekolah Dasar. Karena pada dasarnya usia sekolah dasar pembelajaran masih berpusat pada guru. Masih banyak kendala yan ditemukan di lapangan salah satunya keterbatasan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga bagi siswa pembelajaran daring terkesan tidak menarik. Selain itu masih banyak siswa yang terkendala sinyal, sarana prasarana berupa gadget juga mempengaruhi pembelajaran dalam jaringan.

Protection of Women's Rights in Polygamy in Indonesia Putri Utami, Puput; Saepullah, Asep; Shodikin, Akhmad
Journal of Law and Social Politics Vol. 1 No. 1 (2023): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jlsp.v1i1.2

With the existence of the principle of monogamy adhered to by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, polygamy in Indonesia is only permitted during an emergency and if the requirements stipulated by the Law are fulfilled. However, the practice of polygamy that occurs in society is much wider and more diverse, including in the Cirebon Religious Court. One of them is case Number 910/Pdt.G/2019/PA.CN. The Petitioner was granted by the Religious Court to practice polygamy, even though the Respondent (first wife) was still able to carry out her obligations properly, had no disease or disability, and was able to give birth to offspring. According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the application must be rejected. The research method used in this study is qualitative with a descriptive-analytical approach. This research uses a type of normative legal research, namely doctrinal legal research or library research because this research is only aimed at written regulations. The results of the study show that the judge considers social justice with the consent of the first wife to be a legal consideration in granting the application for a polygamy permit as an effort to protect women's rights and in terms of civil order the Panel of Judges guarantees heirs and certainty of joint assets to save the rights of the first wife. The judge decided on a polygamy permit Number 910/Pdt.G/2019/PA.CN. granted through his suspicions and beliefs when exploring a case that was preceded by proof. By considering the benefits and harms that will arise from this polygamy and referring to the consent of the first wife, the application for a polygamy permit is appropriate to be granted even though the facultative conditions are not met in case Number 910/Pdt.G/2019/PA.CN.

Religious Moderation within Indonesian Diaspora in Australia’s Secular Society Ma'mun, Sukron; Nuroniyah, Wardah; Salim, M Arskal; Maula, Bani Sarif; Shodikin, Akhmad
AL-TAHRIR Vol 25 No 1 (2025): Islamic Studies
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/altahrir.v25i1.10176

This study investigates the concept and practice of religious moderation within the Indonesian diaspora community in Australia, with a focus on how members navigate religious identity in a Western, secular society. Grounded in the four pillars of religious moderation established by Indonesia’s Ministry of Religious Affairs—national commitment, tolerance, anti-violence, and accommodation of local cultural values—the research employs a hybrid methodology combining online and in-person interviews, as well as direct observation, drawing on the author's field experience in Sydney. The findings highlight three core dimensions. First, the practice of religious moderation is significantly shaped by diaspora organisations such as PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand, PCI Muhammadiyah Australia, the Iqro Foundation, and the Indonesian Diaspora Network (IDN), which promote inclusive religious practices and enhance community cohesion. Second, Australian public institutions play a vital role in fostering values such as religious freedom and pluralism, providing a supportive environment for the diaspora to sustain their cultural and religious identities. Third, the Indonesian diaspora demonstrates effective acculturation by preserving religious traditions while adapting to Australia’s multicultural landscape, despite ongoing challenges related to identity negotiation in a pluralistic context. The study concludes that the Indonesian diaspora in Sydney exemplifies a resilient model of religious moderation through inclusive engagement, institutional collaboration, and cultural adaptation, offering valuable insights for broader discussions on religion, migration, and pluralism in global settings.

Multi Akad dalam Asuransi Kesehatan Syariah di JMA Syariah perspektif Hukum Ekonomi Syariah Arrizky, Muhammad Fadel; Hafizd, Jefik Zulfikar; Shodikin, Akhmad
Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam Vol. 1 No. 2 (2023): AL MAQRIZI: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam
Publisher : ekonomi syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/amq.v1i2.37277

Peningkatan minat terhadap asuransi syariah tercermin dari kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, asuransi syariah menawarkan solusi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjadikannya pilihan yang semakin diminati. Studi lapangan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji mengenai asuransi syariah dengan objek Jasa Mitra Abadi (JMA) Syariah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana akad yang digunakan pada produk asurasi kesehatan pada JMA Syariah serta menganalisis perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada produk asuransi kesehatan JMA Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JMA Syariah pada produk asuransi kesehatan menggunakan beberapa yakni akad wakalah bil ujrah, mudharabah, dan tabarru’. Dalam proses underwriting, peserta dapat memilih akad sesuai preferensi, dengan pembagian keuntungan (nisbah) yang telah ditentukan perusahaan. Produk ini mematuhi ketentuan hukum ekonomi syariah dan fatwa nomor 150/DSN-MUI/VI/2022, memastikan kepatuhan pada prinsip syariah dalam operasionalnya.

Implementasi Pembelajaran dalam Jaringan (daring) di Sekolah Dasar Negeri 1 Rejosalam, Pasrepan Pasuruan Yulia Nuryani Candra, Very Brillianto,, Subkhan Nur Hamzah, Dwi Kristiani, Akhmad Shodikin,
Jendela Pendidikan : Jurnal Ilmiah Keguruan dan Ilmu Pendidikan Vol 10 No 2 (2021): Jendela Pendidikan
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jp.v10i2.1314

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembelajaran dalam jaringan (daring) sebagai dampak dari covid-19. Yang berisikan tentang dampak dan kendala pembelajaran daring. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi (pengumpulan bukti, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi). Alat yang digunakan berupa lembar wawancara yang berisi pertanyaan, lembar dokumen dan lainnya sebagai pendukung. Hasil dari penelitian ini adalah pembelajaran dalam jaringan kurang efisien jika diterapkan pada tingkat Sekolah Dasar. Karena pada dasarnya usia sekolah dasar pembelajaran masih berpusat pada guru. Masih banyak kendala yan ditemukan di lapangan salah satunya keterbatasan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga bagi siswa pembelajaran daring terkesan tidak menarik. Selain itu masih banyak siswa yang terkendala sinyal, sarana prasarana berupa gadget juga mempengaruhi pembelajaran dalam jaringan.

Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian Shodikin, Akhmad; Saepullah, Asep; Lestari, Imas Indah
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

E-court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pemabayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan baiaya saat melakukan pendaftaran perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah : “bagaimana penerapan sistem e-court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon”, “Bagaimana dampak penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Kota Cirebon bagimasyarakatpencarikeadilan” Metodologi penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang berdasarkan dari sumber data asli, baik secara tekstual maupun non tekstual. Adapun hasil dari penelitian in ialah penerapan penggunaan aplikasi e-court dalam perkara perceraianya itu setelah penggugat mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik dalam persidangan pihak penggugat dan tergugat setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsip almakapara pihak bisa melakukannya sesuai dengan e-summons untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang SIPP, untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa dan meneruskan) dari semua dokumen yang diupload selama belum diverifikasi oleh hakim para pihak tidak dapat mendownload dokumen yang dikirim. Sistem e-court mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi penggunannya karena dengan adanya aplikasi e-court para pihak tidak perlu datang kePengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan bisa mengefisiensi waktu yang digunakan.

Peran Perguruan Tinggi dalam Membentuk Generasi Moderat: Pentingnya Moderasi Beragama bagi Mahasiswa Hafizd, Jefik Zulfikar; Rana, Mohamad; Setyawan, Edy; Shodikin, Akhmad; Khoirudin, Ahmad; Muntajah, Tsulis Affah; Ilaina, Nurul
Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaaan Vol. 5 No. 1 (2025): April
Publisher : LP3M STIT Al Urwatul Wutsqo Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54437/irsyaduna.v5i1.1811

This study explores the role of higher education institutions in shaping a moderate generation through the internalization of religious moderation values within academic environments. The focus is on the Faculty of Sharia at UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, which implements strategic approaches through an integrative curriculum, participatory teaching methods, and value-based student activities. This research adopts a descriptive qualitative approach using observations and interviews with lecturers teaching courses related to religious moderation. The findings reveal that values such as tolerance, justice, and balance are conveyed through the integration of moderation content in Islamic studies courses, the use of relevant case studies, and open classroom discussions. Students are also engaged in interfaith programs and community service projects that allow them to apply these values in real-life contexts. The study concludes that higher education plays a strategic role in shaping inclusive and tolerant student character. A holistic curriculum and an open academic environment are effective in fostering a moderate generation in a pluralistic society

Protection of Women's Rights in Polygamy in Indonesia Puput Putri Utami; Asep Saepullah; Akhmad Shodikin
Journal of Law and Social Politics Vol. 1 No. 1 (2023): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jlsp.v1i1.2

With the existence of the principle of monogamy adhered to by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, polygamy in Indonesia is only permitted during an emergency and if the requirements stipulated by the Law are fulfilled. However, the practice of polygamy that occurs in society is much wider and more diverse, including in the Cirebon Religious Court. One of them is case Number 910/Pdt.G/2019/PA.CN. The Petitioner was granted by the Religious Court to practice polygamy, even though the Respondent (first wife) was still able to carry out her obligations properly, had no disease or disability, and was able to give birth to offspring. According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the application must be rejected. The research method used in this study is qualitative with a descriptive-analytical approach. This research uses a type of normative legal research, namely doctrinal legal research or library research because this research is only aimed at written regulations. The results of the study show that the judge considers social justice with the consent of the first wife to be a legal consideration in granting the application for a polygamy permit as an effort to protect women's rights and in terms of civil order the Panel of Judges guarantees heirs and certainty of joint assets to save the rights of the first wife. The judge decided on a polygamy permit Number 910/Pdt.G/2019/PA.CN. granted through his suspicions and beliefs when exploring a case that was preceded by proof. By considering the benefits and harms that will arise from this polygamy and referring to the consent of the first wife, the application for a polygamy permit is appropriate to be granted even though the facultative conditions are not met in case Number 910/Pdt.G/2019/PA.CN.

The Model Of Islamic Criminal Law Enforcement Against Cyber Crime: (An Integrative Analysis of the Maqāṣid al-Sharī‘ah Approach and Modern Cyber Law in Addressing the Challenges of Transnational Digital Crimes) Achmad Kholiq; Akhmad Shodikin; Faishal Rahim
Jurnal Legisci Vol 3 No 2 (2025): Vol 3 No 2 October 2025
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v3i2.940

Background. The advancement of digital technology has given rise to new forms of crimes known as cyber crimes, characterized by their transnational nature, rapid execution, and difficulty in being confined by state jurisdiction. Modern positive law has responded to this challenge through the formulation of cyber law, regulated at both national and international levels. In contrast, Islamic criminal law provides a normative framework derived from the concepts of jarīmah, ḥudūd, qiṣāṣ, and ta‘zīr. Aims. This article aims to analyze the model of Islamic criminal law enforcement against cybercrime and compare it with modern cyber law. Methods. The research employs a normative-comparative methodology, incorporating both conceptual and regulatory analysis. Result. The findings reveal that Islamic criminal law offers universal principles applicable to cybercrime through the category of ta‘zīr, which grants discretionary authority to the judge (qāḍī) in determining punishments based on public interest (maṣlaḥah). Meanwhile, modern cyber law emphasizes procedural aspects, digital evidence, and international mechanisms of enforcement. The comparative analysis indicates a convergence between the two systems in their objectives of protecting society, though they differ in terms of legitimacy sources and normative foundations. Conclusion. Hence, an integrative model of enforcement that combines the maqāṣid al-sharī‘ah with modern cyber law instruments could serve as a strategic alternative in addressing the complexity of cybercrime. Implication. Cybercrime law enforcement cannot rely on a single legal system. Instead, an integrative framework is needed to unite the strengths of Islamic criminal law and modern cyber law, thereby producing a more comprehensive, practical, and just cyber legal order in addressing the challenges of the digital age.

Peran Perguruan Tinggi dalam Membentuk Generasi Moderat: Pentingnya Moderasi Beragama bagi Mahasiswa Jefik Zulfikar Hafizd; Mohamad Rana; Edy Setyawan; Akhmad Shodikin; Ahmad Khoirudin; Tsulis Affah Muntajah; Nurul Ilaina
Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaaan Vol. 5 No. 1 (2025): April
Publisher : LP3M IAI Al Urwatul Wutsqo Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54437/irsyaduna.v5i1.1811

This study explores the role of higher education institutions in shaping a moderate generation through the internalization of religious moderation values within academic environments. The focus is on the Faculty of Sharia at UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, which implements strategic approaches through an integrative curriculum, participatory teaching methods, and value-based student activities. This research adopts a descriptive qualitative approach using observations and interviews with lecturers teaching courses related to religious moderation. The findings reveal that values such as tolerance, justice, and balance are conveyed through the integration of moderation content in Islamic studies courses, the use of relevant case studies, and open classroom discussions. Students are also engaged in interfaith programs and community service projects that allow them to apply these values in real-life contexts. The study concludes that higher education plays a strategic role in shaping inclusive and tolerant student character. A holistic curriculum and an open academic environment are effective in fostering a moderate generation in a pluralistic society

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search