Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram dalam Kegiatan Produksi Konten Pornografi Menggunakan Fitur Bot yang Terintegrasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia Anindya Pradipta Ariani; Enni Soerjati Priowirjanto; Mustofa Haffas
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 3 No 12 (2024): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v3i12.1751

Perkembangan teknologi dapat menjadi pisau bermata dua karena inovasi-inovasi yang tercipta dari perkembangan tersebut dapat digunakan untuk hal yang positif ataupun negatif. Adapun salah satu penggunaan inovasi teknologi untuk hal negatif dapat terlihat dari penggunaan bot deepfake dalam aplikasi olahpesan Telegram untuk menghasilkan konten pornografi. Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui bagaimana pengaturan di Indonesia terhadap penggunaan bot tersebut dan mengetahui pertanggungjawaban dari Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram atas penyalahgunaan salah satu fiturnya. Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan penelitian utama. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa produksi konten pornografi menggunakan bot deepfake dalam aplikasi Telegram merupakan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia dan Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram tidak memiliki tanggung jawab hukum terhadap hal tersebut karena adanya perlindungan dari safe harbour yang tercermin dalam Pasal 11 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020.

Urgency of Targeted Advertising Transparency Regulation: A Comparative Study of the EU’s Digital Services Act and Indonesian Law Sabina, Raisha Nurfairuz; Rosadi, Sinta Dewi; Priowirjanto, Enni Soerjati
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1883

This research will discuss the urgency to regulate the transparency obligation of targeted advertising. Being the most popular method of marketing in today’s digital era, targeted advertising continuously becomes a target of controversy among consumers. Concern over targeted advertising ranges from the data collection process to how it is targeted towards consumers. This creates uncertainty among consumers due to the opacity of targeted advertising algorithms. Through a normative juridical method, this research will examine the adequacy of Indonesia’s regulations in addressing the issue of targeted advertising, ranging from the Consumer Protection Law, EIT Law, PSTE Regulation, and PMSE Regulation compared to the European Union’s Digital Services Act. This study will further discuss the urgency to comprehensively regulate the transparency of targeted advertising

Operator Responsibilities in Safeguarding Consumer Rights Against GPS Spoofing in Ride-Hailing Services Salvia, Hana; Priowirjanto, Enni Soerjati; Suwandono, Agus
PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 2 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the responsibilities of Electronic System Providers (ESPs) in safeguarding consumer rights within ride-hailing services. It specifically addresses the Global Positioning System (GPS) spoofing by drivers. The GPS spoofing involves the deceitful manipulation of location data by vehicles, posing significant legal and security risks to customers. The study evaluated the effectiveness of ESPs, including popular platforms in Indonesia like Gojek and Grab, in protecting consumers from such violations. It utilized normative legal theory and the secondary data analysis derived from ESP contracts. Findings indicate that current consumer protection measures are insufficient, primarily because ESPs employ exemption clauses that contravene Consumer Protection Law regulations. Additionally, the study highlights a lack of compliance with governance laws, such as the Government Regulation Number 71 of 2019, which mandates ESPs to establish robust and effective electronic system governance. This unethical practice jeopardizes consumer safety and erodes trust in the ESPs. This study underscores the necessity for stricter enforcement of consumer protection laws and regulations within the ride-hailing sector to ensure client safety and security. ESPs must prioritize safeguarding consumer data and implement measures to prevent drivers from manipulating fraudulent location data. Furthermore, collaborative efforts among ESPs, governmental bodies, and cybersecurity experts are essential to enhance legal protections for consumers, aiming to establish fair and safe procedures that benefit all parties involved.

PENDAMPINGAN KEGIATAN BISNIS ONLINE PADA UMKM DI DESA CIBURIAL-KECAMATAN CIMENYAN-KABUPATEN BANDUNG: PENDAMPINGAN KEGIATAN BISNIS ONLINE PADA UMKM DI DESA CIBURIAL-KECAMATAN CIMENYAN-KABUPATEN BANDUNG Priowirjanto, Enni Soerjati
Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH), Juni 2022
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/jkbh.v4i2.12

Peningkatan penggunaan sosial media untuk kegiatan bisnis secara online oleh masyarakat di masa Pandemi COVID-19 menimbulkan harapan baru bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dirasakan juga oleh anggota UMKM di Desa Ciburial yang mempunyai minat untuk menjalankan bisnis online, meskipun pemahaman mereka mengenai bisnis online masih sangat kurang. Pendampingan yang dilakukan oleh Mahasiswa Unpad dalam Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integratif ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai pemahaaman tentang bisnis online melalui media sosial. Pada pendampingan tersebut diberikan pembekalan pembuatan akun Instagram dan Facebook sebagai sarana promosi bisnis online untuk efektivitas penjualan bagi anggota UMKM, serta cara pembuatan akun di Shopee. Upaya yang dilakukan Mahasiswa telah memberikan dampak terhadap perubahan pola pikir pelaku usaha UMKM di Desa Ciburial, Hal tersebut ditunjukan melalui semangat dan usaha mereka dalam membuat akun Facebook dan Instagram untuk mempromosikan produk yang dijual. Karena keterbatasan waktu pelaksanaan KKN masih belum dapat dilakukan praktik langusng penggunaan marketplace Shopee, sehingga masih diperlukan upaya pendampingan lanjutan kepada pelaku usaha UMKM Desa Ciburial.

SOSIALISASI MENGENAI PEMAHAMAN TENTANG ETIKA DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN ONLINE: SOSIALISASI MENGENAI PEMAHAMAN TENTANG ETIKA DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN ONLINE Priowirjanto, Enni Soerjati
Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora Vol 4 No 3 (2022): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH), Oktober, 2022
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/jkbh.v4i3.62

Memasuki Pandemi Covid-19 metode pembelajaran daring menjadi trend dalam dunia pendidikan. Berdasarkan pengamatan pada kegiatan pembelajaran daring yang dilakukan pada tingkat remaja di sekolah, terlihat masih kurangnya pemahaman akan etika dalam pelaksanaan kegiatan daring. Berangkat dari pemikiran tersebut, Tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, memandang perlu untuk melakukan sosialisasi kepada guru dan siswa siswi dari SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung. Kegiatan pengabdian diawali dengan melakukan pemberian kuesioner Google Form terhadap Guru dan Siswa untuk memetakan tingkat pemahaman mereka akan etika dalam kegiatan pembelajaran daring. Pengolahan hasil kuesioner menunjukan bahwa tingkat pemahaman Guru dan Siswa masih belum merata. Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan dari hasil diskusi dan tanya jawab, dapat diketahui terdapat peningkatan pemahaman terhadap etika dalam pembelajaran daring. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan upaya bersama antara Guru dan Siswa dalam menciptakan suasana pembelajaran daring menggunakan etika.

SOSIALISASI TENTANG ASPEK HUKUM DALAM KEGIATAN BISNIS DI MARKETPLACE PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 9 BANDUNG: SOSIALISASI TENTANG ASPEK HUKUM DALAM KEGIATAN BISNIS DI MARKETPLACE PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 9 BANDUNG Priowirjanto, Enni Soerjati; Munaf, Carolina Renee
Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH), Juni 2023
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/jkbh.v5i2.166

Kurangnya pemahaman mengenai aspek hukum dalam kegiatan bisnis di marketplace menjadi salah satu faktor dari ketidaktahuan akan hak dan kewajiban para penggunanya di kalangan sekolah lanjutan atas. Ketidaktahuan ini menimbulkan dampak keraguan dan ketidakpastian akan pentingnya perlindungan hukum bagi mereka, khususnya pada saat mereka dirugikan oleh pelaku usaha online, karena produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Berangkat dari pemikiran tersebut, Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitasi Padjadjaran, memandang perlu untuk melakukan sosialisasi kepada siswa dan guru dari Sekolah Mengengah Kejuruan Negeri 9 Bandung. Kegiatan pengabdian diawali dengan penyampaian materi mengenai aspek hukum dan kegiatan bisnis di marketplace serta contoh penerapannya pada salah satu marketplace di Indonesia. Hasil dari diskusi dan tanya jawab dalam sosialisasi yang dilakukan, tampak adanya peningkatan pemahaman dari Guru dan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandung mengenai aspek hukum dalam kegiatan bisnis di marketplace. Tim Pengadian Pada Masyarakat menyarankan perlu dilakukan upaya sungguh-sungguh oleh Guru dan Siswa dalam mecoba melaksanakan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari sosialisi tersebut.

Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram dalam Kegiatan Produksi Konten Pornografi Menggunakan Fitur Bot yang Terintegrasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia Ariani, Anindya Pradipta; Priowirjanto, Enni Soerjati; Haffas, Mustofa
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 3 No 12 (2024): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v3i12.1751

Perkembangan teknologi dapat menjadi pisau bermata dua karena inovasi-inovasi yang tercipta dari perkembangan tersebut dapat digunakan untuk hal yang positif ataupun negatif. Adapun salah satu penggunaan inovasi teknologi untuk hal negatif dapat terlihat dari penggunaan bot deepfake dalam aplikasi olahpesan Telegram untuk menghasilkan konten pornografi. Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui bagaimana pengaturan di Indonesia terhadap penggunaan bot tersebut dan mengetahui pertanggungjawaban dari Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram atas penyalahgunaan salah satu fiturnya. Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan penelitian utama. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa produksi konten pornografi menggunakan bot deepfake dalam aplikasi Telegram merupakan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia dan Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram tidak memiliki tanggung jawab hukum terhadap hal tersebut karena adanya perlindungan dari safe harbour yang tercermin dalam Pasal 11 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020.

SOSIALISASI MENGENAI ASPEK HUKUM DARI PENGGUNAAN CHATGPT DALAM DUNIA PENDIDIKAN DI SMK AL-WAFA KABUPATEN BANDUNG: SOSIALISASI MENGENAI ASPEK HUKUM DARI PENGGUNAAN CHATGPT DALAM DUNIA PENDIDIKAN DI SMK AL-WAFA KABUPATEN BANDUNG Priowirjanto, Enni Soerjati; Rivani Israwan, Annisa Rami; Josca, Marcella Putri; Kevin, Nicholas; Ardhiansyah, Chandra; Desiani, Raisya Hasna; Munaf, Carolina Renee
KABUYUTAN Vol 2 No 2 (2023): Kabuyutan, Juli 2023
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/kabuyutan.v2i2.161

ChatGPT (Chat Generative Pre-training Transformer) hadir sebagai bentuk perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan digunakan untuk memberikan kemudahan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan manusia, di antaranya adalah kegiatan dalam dunia pendidikan. Namun, penggunaan ChatGPT ini menimbulkan pro dan kontra terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap dunia pendidikan, khususnya apabila dilihat dari aspek hukum. Berangkat dari fakta tersebut, Tim PPM (Pengabdian Pada Masyarakat) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran memandang diperlukan adanya sosialisasi mengenai aspek hukum ChatGPT di dunia Pendidikan. Sosialisasi dilakukan kepada Guru dan Siswa dan guru SMK (Sekolah menengah Kejuruan) Al-Wafa yang ada di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kegiatan PPM diawali dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada Guru dan Siswa untuk memetakan tingkat pemahaman penggunaan ChatGPT. Hasil pengolahan kuesioner menunjukan bahwa sebagian Guru dan Siswa sudah memahami ChatGPT dan sudah menggunakannya. Meskipun masih belum mengetahui dampak dari penggunaan tersebut dari aspek hukum. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui paparan yang dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab. Hasil diskusi dan tanya jawab, memperlihatkan adanya pemahaman Guru dan Siswa mengenai aspek hukum ChatGPT beserta dampak positif dan negatif dalam dunia pendidikan.

Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Muhammad Faqih; Enni Soerjati Priowirjanto
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 11 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Deepfakes as a derivative subset of the use of artificial intelligence technology have the ability to manipulate images or videos that overlay faces on other people's bodies with the intention of creating new videos with false representations. Initially this deepfakes ability was used in filmmaking and has now been applied to the features of mobile applications, but in reality there is an abuse of its ability to make a video with pornographic content. In Indonesia, there have also been several cases of similar pornographic videos featuring Indonesian artists in their videos and have been spread on the internet. Indonesia itself does not have special regulations regarding artificial intelligence technology, only explicitly stated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). This study was structured using normative juridical methods, using library data collection procedures, and document study data collection techniques. The study was conducted to discuss the legal basis for violations that occur when someone (the perpetrator) abuses the ability of deepfakes to make a video with pornographic content according to Article 29 jo. Article 4 paragraph (1) and Article 35 jo. Article 9 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography is an act that is prohibited and accompanied by criminal sanctions as a form of criminal responsibility for the perpetrators.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Promosi Minuman Beralkohol Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Rifva Putri Abie Sutarya; Enni Soerjati Priowirjanto; Tasya Safiranita
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 11 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Instagram platform is used as a media of promoting alcoholic beverages because of its low cost and rapid dissemination of information. However, uploading alcoholic beverage content is against the law because alcoholic beverages cannot be promoted in the mass media, including social media. This study aims to determine how the platform has responsibilities. This research was conducted using a normative juridical approach, that the research was conducted by conducting research through the literature as the main research material. Based on the research conducted, it was found that the legal liability of the Electronic System Operator for the Private Scope of the Instagram Platform is very limited if there is an upload of content that violates the provisions, so that sanctions that can be imposed to suppress the upload of illegal content must be applied to business actors as users of the electronic system.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search