Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudence SIGn Jurnal Hukum Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Reformasi Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Legislasi Indonesia
Ramli, Tasya Safiranita
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube Asril, Fitri Astari; Permata, Rika Ratna; Ramli, Tasya Safiranita
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.10368

Abstract

Tujuan: Penelitian ini akan membahas mengenai, pertama, bentuk perlindungan hak cipta pada platform Youtube menurut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Kedua, aturan hukum yang berkaitan dengan digital kreatif pada platform YouTube menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan mengkaji literatur serta peraturan perundang-undangan terkait hak cipta dan korelasinya dengan hukum teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam digital platform YouTube. Analisis data yang digunakan bersifat yuridis kualitatif.Temuan: Penelitian ini menunjukkan pemerintah Indonesia belum secara maksimal melindungi pencipta, pemegang hak cipta dan bahkan content creator yang telah mewujudkan ide kreatifnya ke dalam bentuk konten video di YouTube. Di samping itu, masih maraknya praktik pelanggaran hak cipta dalam digital platform YouTube juga merupakan bukti bahwa aturan hukum yang berlaku saat ini belum dapat menjawab persoalan di atas.Kegunaan: Hadirnya mekanisme hukum yang secara bersamaan mampu memenuhi hak eksklusif dari pencipta serta content creator guna mewujudkan digital kreatif sebagai bentuk pembangunan ekonomi Indonesia menjadi kenyataan dan menghindari benturan kepentingan antar kedua belah pihak. Di samping itu, diperlukan sebuah aturan hukum yang spesifik dan konkret dengan sanksi yang tegas terhadap perbuatan pelanggaran hak cipta sebagai bentuk perlindungan hak cipta secara maksimal.Kebaruan/Orisinalitas: Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tulisan ini memiliki perbedaan yang menekankan pada aspek digital kreatif sebagai salah satu pengembangan dari ekonomi kreatif yang bertumpu pada peranan digital platform.
Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain Suhyana, Fina Agustina; Suseno, Sigid; Ramli, Tasya Safiranita
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 2: Oktober 2020 - Maret 2021
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i2.92

Abstract

Salah satu resiko yang harus disikapi oleh perbankan adalah tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, dimana nantinya nasabah tidak mengetahui bahwa saldo di rekeningnya telah habis karena telah terjadi penarikan menggunakan kartu ATM hasil kloning. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penerapan hukum terhadap transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, dan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM hasil kloning. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis, dipolarisasi, dikategorisasi dan dikelompokkan sesuai dengan alur pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, diatur berdasarkan UU No. 1 Tahun 1960 dan UU No. 19 Tahun 2016. Akan tetapi, tindak pidana transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, belum diatur secara tegas di Indonesia apabila dibandingkan dengan Singapura dan Jepang. Adapun perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM hasil kloning, dapat diketahui berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 21 Tahun 2011, PBI No. 16/1/PBI/2014, POJK No. 1/POJK.07/2013, serta POJK No. 18/POJK.07/2018. Dengan dasar kesimpulan tersebut, diharapkan secara tegas dapat dibentuk Undang-Undang tentang tindak pidana transaksi ilegal. Selain itu, Bank selaku PUJK harus membuat kebijakan penggunaan kartu ATM dengan teknologi chip implant, serta penerapan OTP sebagai autentikasi dua faktor (two-factor authentication) kepada para nasabahnya, sehingga risiko tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain dapat diminimalisir.
Implementation of the Principle of Novelty in the Registration of Traditional Batik Motifs as Industrial Designs in Indonesia Ruhiat, Dea Rahmawaty; Rafianti, Laina; Ramli, Tasya Safiranita
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 6, No 1 (2024): Ministrate
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v6i1.35041

Abstract

One of intellectual property that has legal protection in Indonesia is industrial design. In Indonesia, industrial design is closely related to the handicraft industry. In Indonesia there is already a registration of industrial designs that use handicraft designs such as traditional batik motif designs which are protected by copyright as an expression of traditional culture. This phenomenon is an overlapping and intersecting issue between the fields of copyright and industrial design. For this reason, legal studies are urgently needed to determine whether a traditional cultural expression can have industrial design novelty or not. This article uses a normative juridical approach, in the form of an analysis of legal principles of Indonesia’s law which is related to research problems. Based on the research results, traditional batik motifs fulfill the elements of an industrial design that can be registered and protected by the industrial design legal framework in Indonesia. The principle of novelty of industrial design can be implemented to filter the novelty of industrial design in selecting registration of traditional batik motifs as industrial designs. The legal protection of traditional batik motifs based on the Industrial Design Law has not been regulated comprehensively and clearly, the legal protection is only regulated as a disclosure of pre-existing industrial designs. A theoretical approach is needed in applying the articles regarding provisions for checking the novelty and registration of industrial designs related to communal intellectual property using the legal principles and theories that underlie the formation of the Industrial Design Law in Indonesia.
LEGAL FRAMEWORKS FOR SPECTRUM SHARING: UNLOCKING INDONESIA'S BROADBAND POTENTIAL Kosasih, Achmad Arizki; Ramli, Tasya Safiranita; Virhani, Mohan Rifqo
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 26, No 3: December 2024: Law and Justice in Digital Age
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v26i3.41315

Abstract

This article analyzes the application of spectrum sharing regulations in mobile broadband technology in Indonesia. Since 2019, the country has witnessed significant progress in the widespread adoption of 4G LTE broadband network infrastructure. However, the development of 5G telecommunications technology remains nascent, operating in a non-standalone mode that relies on existing 4G LTE infrastructure and is currently available only in several major cities. To improve service quality and increase accessibility to 4G LTE and 5G broadband networks, a clear and comprehensive legal framework is essential. This framework should facilitate the sharing of 4G LTE infrastructure, particularly radio frequency spectrum, with 5G technology, thereby enhancing broadband coverage in underdeveloped, frontier, and outermost regions. The Indonesian government has enacted the Job Creation Law, which addresses spectrum sharing in the telecommunications sector. This research employs a normative juridical approach, integrating both primary and secondary data analysis to examine the legal framework governing spectrum sharing. It specifically investigates the impact of the Job Creation Law on the implementation of spectrum sharing in Indonesia's telecommunications landscape. The findings indicate that the current spectrum sharing policy is insufficiently supportive of 4G LTE technology, thereby impeding the deployment of 5G non-standalone technology in underdeveloped, frontier, and outermost areas. To remedy this situation, spectrum sharing policies must ensure non-discriminatory access, be responsive to market demands, and adapt to technological advancements. Moreover, the study highlights the importance of collaborative efforts among stakeholders in crafting spectrum sharing provisions that address the needs of both 4G LTE and 5G technologies.
Protection of Economic Rights Through Royalty Optimization on Film Content in Digital Platforms Kalbu, Gabrielle Bening; Ramli, Ahmad M.; Ramli, Tasya Safiranita
Reformasi Hukum Vol 28 No 2 (2024): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v28i2.1064

Abstract

The emergence of digital platforms based on video-on-demand (VoD) has transformed the distribution and marketing of films from conventional methods to more efficient digital systems that reach wider audiences. However, this transition also presents new challenges, particularly in protecting copyright and related rights, especially regarding the distribution of royalties as part of the creator’s economic rights. This study aims to examine the current legal framework and the urgency of establishing a fair royalty distribution system in the digital film industry. Using a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the study analyzes relevant primary legal sources. The findings show that there is no standardized mechanism for royalty distribution among copyright holders and related rights owners, particularly for works distributed via digital platforms. Royalty agreements are often based on private contracts that vary significantly and lack legal oversight, leaving creators vulnerable to exploitation. The study concludes that a comprehensive and adaptive legal framework is urgently needed. It is recommended that the government and industry stakeholders develop clear, transparent, and equitable digital-based royalty distribution regulations to ensure fair compensation for all rights holders.
INOVASI STANDARDISASI MARKETPLACE DALAM MERESPON E-COMMERCE SEBAGAI UPAYA MENUJU CAVEAT VENDITOR Ramli, Tasya Safiranita; Ramadayanti, Ega; Lestari, Maudy Andreana; Fauzi, Rizki
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i2.783

Abstract

Kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi selalu mengalami dinamika yang mentransformasikan kehidupan konvensional memasuki era digital. Dewasa ini, dikenal suatu inovasi bisnis digital yang mengandalkan jaringan internet untuk dapat bertransaksi dalam dunia virtual, yaitu e-commerce. Adapun kemudian, terdapat marketplace sebagai pemain besar dalam era ekonomi digital yang memfasilitasi pelaku usaha atau online shop untuk bertransaksi dengan konsumen.  Hal tersebut menandakan perubahan dari sarana yang bersifat konvensional menuju virtual. Dengan tujuan untuk mengkaji pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan transaksi pada e-commerce melalui inovasi standardisasi marketplace.  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menerangkan berbagai ketentuan dalam perundang-undangan berupa data sekunder, yaitu terdiri dari beberapa bahan hukum serta riset pustaka secara daring. Dilakukan pula pengkajian bahan pustaka berupa kasus, analisis dan perbandingan hukum yang berkaitan dengan penelitian sebagai dasar pemikiran dalam pemberian inovasi yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan inovasi berupa mekanisme standardisasi marketplace yang disebut Insem atau Indonesian National Standard for e-Commerce on Marketplace. Mengingat belum adanya regulasi yang merespon secara komprehensif terkait ekonomi digital dalam bidang marketplace serta adanya kebutuhan berupa perpindahan kondisi dari caveat emptor ke caveat venditor sebagai bentuk penjaminan keamanan bertransaksi. Maka, dilakukan pula studi perbandingan pada Singapura dan Tiongkok mengenai mekanisme pengawasan pemerintahnya yang telah diselaraskan untuk diterapkan di Indonesia. Dengan demikian, eskalasi ekonomi digital dapat segera terwujud dengan tercapainya kondisi caveat venditor secara sempurna di Indonesia. 
PRINSIP PRINSIP CYBER LAW PADA MEDIA OVER THE TOP E-COMMERCE BERDASARKAN TRANSFORMASI DIGITAL DI INDONESIA Ramli, Tasya Safiranita
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i3.485

Abstract

AbstrakDi dalam era konvergensi seperti sekarang ini perubahan teknologi cukup berkembangan dengan pesat sehingga informasi yang diinginkan dapat diperoleh dengan cepat. Di dalam dunia maya nama Cyber Law dikenal dari istilah Cyberspace Law yang meliputi beberapa subyek hukum di dalamnya dengan menggunakan teknologi digital yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Salah satu contoh Transformasi Digital adalah Sistem Informasi Western Digital Vigiliant. Perusahaan tersebut sudah mengimplementasikan sistem untuk melakukan pemantauan mengenai tingkat kemajuan mereka secara real-time. Begitu besarnya efek Transformasi Digital, sehingga hal ini membantu mereka tetap menjadi perusahaan terdepan dalam pasar Hard disk. Seperti Perubahan strategi pemasaran, model bisnis, operasi, produk, pendekatan pemasaran, objektif dan lain-lain yang dihubungkan hal-hal digital.Seperti perubahan strategi pemasaran yang kini lebih menggunakan media sosial daripada iklan di media cetak, dan lain-lain.Keywords : Cyber Law, Digital, Konvergensi, Teknologi dan Transformasi.
ASPEK HUKUM ATAS KONTEN HAK CIPTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO 19 TAHUN 2016 Ramli, Tasya Safiranita
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i1.589

Abstract

Hak cipta adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keseluruhan hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang untuk karya asli dan derivasi dari karya asli untuk periode yang terbatas waktu dan tunduk pada pengecualian tertentu yang diperbolehkan. Hak Cipta dibuat sebagai kebijaksanaan penyeimbang kepentingan Pencipta, Penerbit, dan Pembaca. Kebijakan ini ditempuh bukan untuk membatasi kepemilikan atas suatu Ciptaan. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber. Istilah hukum siber diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikkan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Dalam hal ini E Commerce di Indonesia masih sangat massif pengaturannya dan membutuhkan adanya regulasi yang dapat menyeimbangkan antara Pencipta dan User di dunia e Commerce sekarang ini. Keywords : E Commerce, Hak Cipta, Informasi dan Teknologi. 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PLATFORM DONATION-BASED CROWDFUNDING BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP PARA PIHAK YANG TERLIBAT DI INDONESIA Palito, Jeremias; Priowirjanto, Enni Soerjati; Ramli, Tasya Safiranita
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i1.3223

Abstract

Abstrak                       Teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Financial technology, juga semakin digunakan masyarakat, terutama karena adanya gelombang revolusi industri 4.0. Salah satu bentuk financial technology yang dikenal dan digunakan masyarakat Indonesia yaitu donation-based crowdfunding. Donation-based crowdfunding dapat diartikan sebagai suatu media financial technology yang menggalang dana dari sejumlah banyak kontributor, berupa donasi kemanusiaan. Namun di Indonesia terdapat kelemahan dari praktik financial technology ini, dengan adanya  kecenderungan dari pemilik campaign  untuk menyelewengkan donasi yang telah terkumpul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab yang dimilki oleh platform. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan jenis ini berarti penelitian diadakan dengan melakukan penelitian melalui kepustakaan sebagai bahan penelitian yang utama. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa platform donation-based crowdfunding biasanya lepas dari tanggung jawab apabila terjadi penyelewengan dana atau semacamnya, sehingga pengaturan baru yang secara khusus mengatur mengenai donation-based crowdfunding berbasis sistem elektronik perlu untuk dibentuk.Kata Kunci: teknologi finansial, penggalangan dana berbasis donasi, pertanggungjawaban hukum.  Abstract                       Information technology is developing very rapidly. Financial technology is also increasingly being used by the community, especially because of the wave of the industrial revolution 4.0. One form of financial technology that is known and used by the Indonesian people is donation-based crowdfunding. Donation-based crowdfunding can be defined as a financial technology medium that raises funds from a large number of contributors, in the form of humanitarian donations. However, in Indonesia there are weaknesses in the practice of financial technology, with the tendency of campaign owners to divert the donations that have been collected. This study aims to determine how the platform has responsibilities. This research was conducted using a normative juridical approach. This type of approach means that research is conducted by conducting research through the literature as the main research material. From the research conducted, it was found that donation-based crowdfunding platforms are usually free of responsibility in the event of misappropriation of funds or the like, so that specific regulations regarding donation-based crowdfunding based on electronic systems need to be formed.Keywords: financial technology, donation-based crowdfunding, legal liability
Potensi Kekayaan Intelektual di Indonesia Guna Meningkatkan Perekonomian Negara Nugraha, Prasetya Agung; Ramli, Tasya Safiranita; Cahyadini, Amelia
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 8 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i8.817

Abstract

Pada era Society 5.0 ini, kegiatan perekonomian suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kemajuan suatu hasil inovasi dan teknologi terkhususnya Kekayaan Intelektual. Kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektualnya yang bermanfaat. Semakin banyak Kekayaan Intelektual dalam negeri yang dimiliki oleh Indonesia maka akan sangat mendukung potensi peningkatan dunia usaha yang lebih baik dalam persaingannya di era globalisasi ekonomi yang semakin maju. Penelitian ini membahas mengenai: Bagaimana potensi peran kekayaan intelektual di indonesia untuk meningkatkan perekonomian indonesia dan Bagaimana pelaksanaan praktik perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pembangunan ekonomi indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui bahan pustaka atau data sekunder terhadap kaidah hukum, asas hukum, dan norma yuridis.
Co-Authors Ahmad M. Ramli Amelia Cahyadini Asril, Fitri Astari Enni Soerjati Priowirjanto Fauzi, Rizki Kalbu, Gabrielle Bening Kosasih, Achmad Arizki Laina Rafianti Lestari, Maudy Andreana Mohan Rifqo Virhani, Mohan Rifqo Muhammad, Duta Nugraha, Prasetya Agung Palito, Jeremias Ramadayanti, Ega Rika Ratna Permata Ruhiat, Dea Rahmawaty Sigid Suseno Suhyana, Fina Agustina