Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : UIR LAW REVIEW

Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945 Abd Thalib
UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9.106 KB) | DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.559

Abstract

Keberadaan DPD-RI adalah untuk mengakomodasi kepentingan daerah serta melakukan check and balances dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. DPD-RI memiliki fungsi pada bidang legislasi, pengawasan, memberikan pertimbangan (konsultasi) kepada DPR-RI dan anggotanya. DPD-RI belum mempunyai fungsi yang siknifikan jika dibandingkan dengan DPR-RI, dugaan tersebut terkait dengan terbatasnya kewenangan DPD-RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini dapat ilihat dari bunyi Pasal 22D UUD-RI 1945 dan Pasal 223 UU RI No. 27 Tahun 2009. Sebagai bagian dari anggota MPR-RI yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD-RI maka DPD-RI memiliki legitimasi dalam menjalankan perannya untuk menggagas amademen UUD-RI 1945 yang ke lima (5). Adapun dampak gagasan tersebut adalah untuk menuju sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kearah yang lebih baik untuk menuju cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Dalam menggagas amademen UUD-RI 1945 yang ke lima (5), DPD-RI menemui banyak kendala antara lain adalah : 1) adanya tarik ulur kepentingan antara fraksi-fraksi dan 2) sulitnya menemukan Pasal mana yang dapat dirubah dan Pasal mana yang tidak boleh dirubah. Kata Kunci : Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD 1945
ANALISIS BISNIS SECARA SYARIAH PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Nur Aisyah Thalib; Thalib, Abd
UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(1).15587

Abstract

Trading transactions are not just done conventionally, where buyers and sellers meet in person. Now transaction has turned into a cyber-spaced transaction, where trading transaction is done through social networks, computers, mobile phones, and so on. Such a transaction is called an online trading transaction. (e-commerce). This article aims to analyze the study of the philosophy of Islamic law about business in the Shariah on electronic transactions. This writing uses normative methods of research that are descriptive. The source of legal material uses primary legal material such as regulations of legislation-invitations and secondary legal materials such as books and all scientific publications on related legal research. Data collection techniques using the study of libraries from both print and electronic media (internet). Based on the results of research and data analysis, to date Indonesia has not had a legal instrument to accommodate the development of e-commerce. While the law is one of the main ornaments in business. In the absence of special regulations governing virtual agreements, automatically such agreements on the Internet will be governed by applicable non-electronic agreement laws.