Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pekanbaru Rani Sudena Tarigan; Ahmad Hadi
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 4 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v4i2.6630

Abstract

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik khususnya di Kota Pekanbaru. Latar belakang penelitian ini menyoroti penggunaan plastik yang meluas dan meningkat telah menjadi isu utama global karena dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Akibatnya dapat merubah keseimbangan lingkungan yang merugikan sehingga berpotensi mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi dan menganalisis kendala dari Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori Thomas B. Smith yang menggunakan 4 indikator, yaitu Kebijakan yang Diidealkan, Kelompok Sasaran, Organisasi Pelaksana, dan Faktor Lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi kebijakan di masyarakat. Banyak peraturan dalam kebijakann yang tidak dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Kurangnya sosialisasi yang menyeluruh menyebabkan kesenjangan informasi pelaku usaha dan masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diperlukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru harus memperkuat koordinasi dengan setiap kalangan dan menetapkan strategi baru untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan usulan pelaku usaha untuk memfasilitasi pengadaan kantong plastik ramah lingkungan atau kantong belanja alternatif. Dan juga harus memperbaiki sistem cara pelaksanaan dengan menyusun skala prioritas agar terwujudnya implementasi kebijakan yang efektif dan efisien.
Branding dan Pengembangan Olahan Pangan Lokal Lele sebagai Produk Unggulan Umkm Perempuan Kampung Bungaraya Kabupaten Siak Tantri Puspita Yazid; Ahmad Hadi; Irwan Iskandar; Fiona Fiona; Muhammad Firdaus; Chelsy yesicha
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 7 (2025): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.7.652-661

Abstract

This community service program was implemented to empower women's groups in Bungaraya Village, Siak Regency, through the development of value-added and competitive processed catfish products. This activity is part of the implementation of the Social Inclusion-Based Library Transformation (TPBIS), which prioritizes libraries as centers for improving literacy and community welfare. The approach used included discussion methods, direct practice, and coaching focused on improving technical skills (making catfish floss and crackers), strengthening branding, utilizing social media and marketplaces as marketing tools, and assistance with business legality. The results of the activity showed that participants experienced significant improvements in their understanding of entrepreneurship, productivity, and creativity in creating new products based on local potential. In addition, this activity also strengthened social relations among participants and increased women's confidence in entrepreneurship. This activity directly supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), specifically goal 5 (gender equality) and goal 8 (inclusive economic growth). With a comprehensive approach, this program has proven effective in building economic independence and strengthening the role of women in community-based village development.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kota Padang Panjang Paska Pidadiko S; Ahmad Hadi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7348

Abstract

Masalah yang diangkat adalah meningkatnya volume sampah dari tahun ke tahun, meskipun telah ada regulasi yang mengatur pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan model Edward III untuk menganalisis implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda telah dilakukan dengan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, serta adanya komitmen dari pelaksana kebijakan. Namun, terdapat hambatan signifikan, seperti kurangnya pedoman teknis yang jelas, belum dipisahkannya fungsi regulator dan eksekutor, serta ketiadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang khusus menangani bidang persampahan. Selain itu, penerapan insentif, sanksi, dan sistem perizinan masih belum optimal, dan keterbatasan tempat sampah terpilah menghambat partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai turunan teknis dari Perda, pemisahan fungsi regulator dan eksekutor, pengangkatan PPNS, serta perluasan penyediaan tempat sampah terpilah. Peningkatan kolaborasi lintas sektor dan evaluasi rutin terhadap SOP juga disarankan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.
Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Truk Bertonase Berat Di Kota Pekanbaru) Firdaus Liska; Ahmad Hadi
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1659

Abstract

Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki tiga landasan hukum dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan serta Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi kasus truk bertonase berat di kota pekanbaru) serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Teknik analisis data mengacu pada model studi kasus Robert K. Yin yang meliputi pencocokan pola (pattern matching), penyusunan penjelasan (explanation building), dan analisis deret waktu (time series analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktepatan substansi kebijakan mengakibatkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal berdasarkan kriteria evaluasi William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Faktorfaktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan tersebut antara lain pelaksanaan Operasi ODOL (Over Dimension and Over Loading), adanya rancangan pembentukan Peraturan Wali Kota, belum tersedianya terminal angkutan barang, serta lambatnya respons terhadap pengaduan masyarakat. Peneliti menyarankan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk segera mengesahkan Peraturan Wali Kota yang lebih teknis, membangun terminal angkutan barang, serta memperkuat koordinasi antarinstansi agar memberikan efek jera kepada pelanggar.
Implementasi Kebijakan Tentang Tim Terpadu Dan Satuan Tugas Penertiban Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kecamatan Kuantan Tengah Destria Maharani; Ahmad Hadi
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1684

Abstract

Penelitian ini berupaya memahami bagaimana kebijakan tentang tim terpadu dan satuan tugas penertiban pajak daerah dan retribusi daerah diterapkan di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan menggunakan pandangan teori implementasi Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal kondisi ini ditunjukkan oleh karakteristik komunikasi yang belum mendalam hingga tingkat bawah, karakteristik sumber daya manusia dan finansial yang masih terbatas, serta kondisi disposisi atau sikap aparat yang baru sebatas komitmen formalitas tanpa tindakan nyata yang padu. Selain itu, faktor penghambat utama terletak pada struktur birokrasi yang mengalami kegagalan fungsi akibat ketiadaan pemimpin komando yang tegas dan kejelasan pembagian tugas teknis antarsektor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola melalui penyusunan Prosedur Operasional Standar bersama, optimalisasi pembaruan layanan digital pada website perpajakan daerah, serta penataan pembagian tugas personel lapangan agar pengawasan wajib pajak komersial berjalan lebih konsisten dan target pendapatan asli daerah dapat tercapai secara maksimal.