Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.342
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF Journal La Bisecoman Journal of Management and Administration Provision
Sarah Sambiran, Sarah
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 75 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 75 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR DI KOTA MANADO Sajow, Angelina; Sambiran, Sarah; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tercapainya kinerja yang maksimal tidak akan terlepas dari peran pemimpin birokrasi dalam memotivasi bawahannya dalam melaksanaakan pekerjaan efisien dan efektif. Berdasarkan UUD 1945 pasal 34, “anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Dengan adanya Undang-Undang tentang anak terlantar, maka pemerintah telah memberikan kebijakan yang berupa program untuk kesejahteraan anak-anak yang merasa belum mempunyai hak yang sama pada anak yang lain. Dinas sosial kota manado yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial khususnya untuk anak terlantar tentunya dalam melaksanakan kegiatan dan program akan sangat membantu jika di dukung dengan kelengkapan data dan fasilitas atau prasarana yang ada di kantor. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini di antaranya adalah : 1) Produktivitas yang ditunjukan oleh Dinas Sosial sudah baik, tetapi masih ada saja anak-anak terlantar yang masih berkeliaran di tempat umum,2) kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Dinas kepada masyarakat sudah baik, namun harus lebih ditingkatkan lagi agar supaya bisa lebih baik lagi., 3) dalam hal pemberian bantuan sosial tidak sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh Dinas Sosial atau bisa dikatakan tidak tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani anak terlantar di kota manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Kinerja, Pemerintah, Anak Terlantar
KUALITAS PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ASET PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Rumondor, Ezrani Maria; Sambiran, Sarah; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hakikatnya, manusia akan memerlukan fungsi pengaturan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya, kehadiran pemerintahan serta pemerintah menjadi sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan manusia termasuk di dalamnya menyangkut aspek ketertiban umum, ketentraman masyarakat yang pada kajian selanjutnya, merupakan kebutuhan dasar hidup yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan dasar lain terpenuhi. Aspek-aspek ini kemudian diatur menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat yang ada di daerah. Di sisi lain, keterbukaan zaman dan percepatan di berbagai bidang membuat masyarakat yang semakin dinamis dan kritis menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik termasuk dalam bidang pemerintahan. Satpol PP dalam kewenangannya menyelenggarakan tugas dan fungsi yang ada, umumnya memiliki citra atau image yang kurang baik, karena selalu diidentikan dengan aparat yang sewenang-wenang, arogan, kasar, penindas, serta sering dianggap lebih mengutamakan otot daripada brain ketika melaksanakan tugas termasuk kegiatan penertiban yang paling sering mengangkat citra dan kualitas Satpol PP ke publik. Oleh karenanya, dalam penelitian ini, didasarkan pada kajian konsep tentang betapa penting dan strategisnya fungsi Satpol PP maka perlu juga diimbangi dengan kualitas pelayanan saat bertugas, secara khusus pada penertiban aset pemerintah daerah. Dengan metode penelitian kualitatif, didasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kualitas dalam penelitian ini didasarkan pada delapan dimensi kualitas menurut Garvin yaitu kinerja, fitur, keandalan, kesesuaian, daya tahan, service ability, estetika, dan persepsi kualitas, dan disimpulkan secara keseluruhan kualitas pelayanan Satpol PP (Provinsi Sulawesi Utara) dalam penertiban aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulut sudah cukup baik karena sudah sesuai Standar Operasional Prosedur, namun perlu untuk terus dimaksimalkan secara kualitas terlebih yang menyangkut beberapa hal dasar di antaranya perihal pengembangan SDM termasuk standarisasi rekrutmen Satpol PP (dengan mayoritas Tenaga Harian Lepas/Honorer), Pelatihan dan Pendidikan, masalah kewenangan dalam pelaksanaan tugas, pengadaan sarana prasara serta penganggaran yang masih perlu ditingkatkan.Kata Kunci : Kualitas, Satpol PP, Penertiban Aset.
KUALITAS PELAYANAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA MANADO Sondakh, Erlangga Y.; Sambiran, Sarah; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Publik mengharapkan menerima pelayanan mudah, cepat, murah dalam pengurusan perijinan. Tujuan penelitian ini mengungkapkan kualitas pelayanan dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling dimana orang-orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian merupakan orang-orang yang dianggap bertanggungjawab dan tahu akan masalah yang diteliti. variabel penelitian terdiri dari efisiensi pelayanan, dan faktor penghambat pengurusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu, belum terwujud secara optimal khususnya waktu pelayanan walaupun biaya pelayanan tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Kemudian responsivitas pegawai terhadap setiap keluhan masyarakat dikatakan sudah baik. Namun perlu ditingkatkan efektifitas kinerja. Dalam pengurusan penerbitan surat izin mendirikan bangunan (IMB) ini terdapat faktor penghambat antara lain faktor internal dan eksternal.Kata Kunci: Kualitas pelayanan, Ijin Mendirikan Bangunan, Kota Manado
DAMPAK KEBIJAKAN PERIZINAN MINIMARKET TERHADAP USAHA KECIL DI KECAMATAN KAWANGKOAN DAN KAWANGKOAN BARAT Kawilarang, Jeremy Albert Yusitra; Sambiran, Sarah; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dampak merupakan benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dampak juga dapat diartikan sebagai benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Dilihat dari sisi ekonomi, dampak berarti bahwa pengaruh suatu penyelenggaraan kegiatan terhadap perekonomian. Penilaian dampak membawa pada awal siklus kebijakan, definisi problem dan penentuan agenda. Tujuan penilaian adalah untuk menunjukkan bagaimana suatu kebijakan atau program tertentu sudah “bekerja/tidak bekerja”, memenuhi tujuan kebijakan/program serta menjaga konstruksi problem dan klaim kebijakan yang dilakukan pemerintah. Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Minimarket dalam dunia perdagangan saat ini, adalah toko barang kebutuhan sehari-hari dengan ruangan yang tidak terlalu luas (minimarket) bukan lagi merupakn istilah asing bagi masyarakat umum, terutama yang tinggal dikota-kota besar. Minimarket merupakan perantara pemasar antara produsen dan konsumen 15 akhir dimana aktivitasnya adalah melaksanakan penjualan eceran. Sebagai minimarket yang menyediakan barang kebutuhan sehari- hari suasana dan keseluruhan minimarket sangat memerlukan suatu penanganan yang profesional dan khusus agar dapat menciptakan daya tarik pada minimarket. Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing–masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing–masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki.Kata Kunci : Dampak Kebijakan, Minimarket, Usaha Kecil Menengah.
PEMBERDAYAAN APARAT PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TINCEP DAN DESA TIMBUKAR KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA Sambiran, Sarah; Pati, Agustinus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mitra dalam pengabdian ini adalah perangkat penyelenggara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat di Desa Tincep dan Desa Timbukar Kecamatan Sonder yang masing-masing berjumlah 15 orang dan jumlah keseluruhan 30 orang.Masyarakat desa masih menemui kendala dalam perencanaan pembangunan desa. Kondisi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar Kecamatan Sonder menunjukkan masalah manajemen pemerintah desa yang menyebabkan kendala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kurang mengertinya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa.Target luaran kegiatan pengabdian PKM penyelenggaraan pemerintah desa adalah antara lain :1. Terbentuknya tim penyusun perencanaan pembangunan desa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar .2. Aparatur pemerintah dan masyarakat desa dapat memahami dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar .3. Laporan hasil pengabdian dan jurnal pengabdian yang dipublikasikan.Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra tersebut di atas adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada mitra berdasarkan teori-teori dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang proses penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar, pelatihan terhadap kelompok aparat pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIMASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (Suatu Studi di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur) Wua, Claudio Josua; Sambiran, Sarah; Lapian, Marlien T
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan seorang kepala desa pada sebuah desa merupakan sosok sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana kepala desa merupakan pemimpin yang dipilih secara demokratis layaknya kepala daerah dan presiden, oleh sebab itu, maju mundurnya sebuah desa terdapat faktor kepemimpinan. Di Indonesia dampak pandemic covid 19 bukan hanya dirasakan pada tingkat kota besar namun dampaknya hingga ke desa-desa. Dampak yang paling parah dirasakan kebanyakan masyarakat, termasuk masyarakat desa, dampak penurunan ekonomi, diakibatkan pembatasan sosial, aktivitas manusia dari satu daerah ke daerah yang lain demi mencegah penyebaran virus. Selain dampak ekonomi, dampak lain yang sangat dirasakan adalah dampak sosial, dimana dengan adanya pandemi tersebut masyarakat diwajibkan menjaga jarak dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti ibadah, kegiatan budaya dan perkumpulan dilarang, bahkan menjadi polemik antara masyarakat desa dimana terjadi penutupan jalan-jalan dan lorong yang tidak sedikit menimbulkan konflik sosial berskala kecil. Penelitian ini menggunakan metode Purpusive Sampling, maka informan yang akan dipilih adalah orang-orang yang diharapkan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa terpengaruh akibat adanya pandemic covid 19, pengaruh tersebut dirasakan lewat perubahan budaya kerja, kebijakan serta focus kepada penanganan dampak covid 19. Dengan adanya pandemic covid 19, dimensi kemampuan kepala desa Tokin dalan mengarahkan disimpulkan berjalan dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan baik terlihat dari berjalannya kebijakan pemerintah pusat dan daerah di Desa Tokin.Kata Kunci : Kepemimpinan, Hukum Tua, Pemerintahan, Pandemi covid19.
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PUSKESMAS (SIMPUS) DI KOTA MANADO (Studi Puskesmas Bahu) Rewah, Daniel Ridel; Sambiran, Sarah; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah kota Manado mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kualitaspelayanan kesehatan yang ada di kota Manado, kebjiakan tersebut terdapat pada peraturan walikota Manado nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan kota Manado, terkait dengan perwakot yang ada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Bahu kota Manado mempunyai inisiatif untuk bisa melakukan pelayananan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dengan cara membuat Sistem Informasi Puskesmas (Simpus) sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan memuaskan bagi pasien sesuai dengan standart yang telah ditetapkan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128 tahun2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa puskesmas didefenisikan sebagai unit pelaksana teknis di Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah. Adapun juga dalam menopang sistem informasi kesehatan ini di tunjang dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan yang dimana jelas tercantum dalam pasal 3 ayat 1, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan diperlukan data, informasi, dan indikator kesehatan yang dikelola dalam sistem informasi kesehatan. Adapun manfaat Sistem Informasi Manajeman Puskesmas yaitu mempermudah dan mempercepat pelayanan, membakukan prosedur dan standar pelayanan serta mendapatkan data dan informasi yang akurat. Sistem Informasi Manajeman Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan manajemen puskesmas secaralebih berhasil guna dan berdayaguna. Prosedur data Sistem Informasi Manajeman Puskesmas berdasarkan teknologi informasi yang tepat waktu, akurat, lengkap dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Diterapkannya penggunaan Sistem Informasi Manajeman Puskesmas ini di karenakan belum adanya validitas data mengenai orang sakit, penyakit, bumil, memperbaiki pengumpulan data di Puskesmas guna laporan ke Dinas Kesehatan Kota serta diperlukannya informasi yang tepat, akurat, dan up to date yang berkaitan dengan data orang sakit, ketersediaan obat, jumlah ibu hamil,masalah imunisasi. Kata Kunci : Efektivitas, Sistem Informasi Manajemen, Puskesmas.
Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dalam Pembinaan Olahraga (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu) Turang, Gavrila J.V; Sambiran, Sarah; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Strategi Pembinaan Olahraga merupakan hal yang sangat penting yang juga harus dilakukan guna untuk meningkatkan olahraga yang ada di Kota Kotamobagu. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial”. Olahraga tersebut dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra olahraga, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan dapat meraih puncak pencapaian prestasi. Penelitian ini melihat bagaimana Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam Pembinaan Olahraga yang ada di Kotamobagu dengan studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu penulis bisa meneliti adanya peningkatan dalam setiap pembinaan olahraga dari kegiatan tournament di tingkatan kota kotamobagu terutama di kelompok umum, strategi yang telah dilakukan pemerintah ini sudah diakui di level provinsi sulawesi bahkan diluar sulut Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan fokus penelitian di ambil dari Fred R. David yang mana terdapat 3 Fungsi, yakni : Perumusan strategi, Implementasi Strategi, Evaluasi. Dari hasil penelitian Dinas Kepemudaan dan Olahraga sejauh ini masih kurang dalam melaksanakan perumusan strategi dan Implementasi strategi yang di buat Dinas Kepemudaan dan Olahraga sejauh ini masih kurang belum memaksimalkan pengimplementasian mulai dari sumber daya. Kata Kunci : Strategi, Dinas Kepemudaan dan Pembinaan Olahraga
Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) Nagaring, Denny David; Sambiran, Sarah; Sumampow, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Adanya anak terlantar dan anak jalanan gelandangan, pengemis, wanita rawan sosial ekonomi, menunjukkan masih banyaknya kemiskinan di daerah. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan hidup dari setiap manusia. Dimana kesejahteraan sosial diperoleh dari terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup dan suasana ketentraman dalam kehidupan sekitar. Penelitian ini berlokasi di Kota Manadi khususnya di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk mengkaji mengenai peran pemerintah dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan social di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan berfokus menggunakan teori dari Ndraha (Hum 2010:36) Pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu: Fungsi primer atau fungsi pelayanan Fungsi dan Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan Fungsi sekunder. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah mengambil kebijakan yang tujuannya adalah untuk menanggulangi masalah anak terlantar di Kota Manado beberapa kebijakan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan angka bahkan membawa Kota Manado ke angka 0 untuk kasus Anak Terlantar. Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Masalah Kesejahteraan Sosial
Mobilisasi Penduduk Di Wilayah Daerah Perbatasan Kota Bitung Dan Kabupaten Minahasa Utara Studi Di Kelurahan Tendeki Dan Desa Tontalete Rok-Rok Pelengkahu, Regina Hermi; Sambiran, Sarah; Sumampow, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana mobolisasi penduduk di daerah perbatasan kota bitung dan kabupaten minahasa utara. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian akan di kaji menggunakan teori mobilisasi Jary dalam Tetiani (2005 : 25). Mobilitas sosial (social mobility) ialah gerakan individu (atau kadang-kadang kelompok ) antar posisi-posisi yang berbeda dalam heirarki stratifikasi sosial (social stratificaton) dalam suatu masyarakat. Jadi fokus dalam penelitian akan dilihat pada alasan terjadi mobilisasi penduduk di perbatasan Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara sehingga fokus dalam penelitian ini akan difokuskan pada mobilisasi penduduk di kelurahan tendeki dan desa tontalete rok-rok. terjadinya mobilisasi penduduk di Wilayah perbatasan Minahasa Utara dan Kota Bitung tepatnya di Kelurahan Tendeki dan Desa Tontalete Rok-rok terjadi karena adanya Gerakan Mobilitas Horisontal non permanen. Alasannya karena masyarakat Kelurahan Tendeki hanya datang tetapi tidak menetap secara legalitas status kependudukan. Masyarakat datang hanya alasan bekerja sebagai petani tetapi mereka tinggal diwilayah Desa Tontalete Rok-rok sifatnya tidak pasti akan menetap atau tidak. Masyarakat memandang bahwa mereka tidak mendapatkan kesetaraan social saat berada pada wilayah Kelurahan Tendeki sehingga mereka melakukan migrasi ke Wilayah Desa Tontalete Rok-rok. Kata Kunci: Mobilisasi, Kependudukan, Perbatasan
Co-Authors .., Bustamin Ansik, Militia Arpi Rondonuwu Assa, Aprillia P.G Bagit, Regina Sari Bingku, Andini Eliesy Margaretha Budiman, Yerry Damuhu, Marlina Derek, Eriek P. Egeten, Hetwin Frans Singkoh, Frans Gosal, Denada Hanibe, Ayu Marchsela Indriana, Ika Jeffry W. Londa, Jeffry W. Jegiftha, Lumettu Johny Lumolos Josef Kairupan, Josef Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis E Kasenda, Ventje Katuuk, Sheren Kawilarang, Jeremy Albert Yusitra Kimbal, Alfon Kogoya, Arius Kolondam, Helly F. Lahutung, Deisy Angreini Lambey, Trintje Langi, Astrid Amelia Lapian, Marlien Lapian, Marlien T Lolong, Christofel Ronal Londa , Very Y. Mahamurah, Desmon Makalew, Marlen Novita Mala, Juniati A Maliatja, Fike M. Maluegha, Ferda Manoppo, Isye R.A Mantiri, Michael Mantiri, Michael Mantiri, Michael S Marciano Recky Karundeng, Marciano Recky Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Mawara, Hendra Jonatan Mawara, Raflee Michael Stephanus Mantiri, Michael Stephanus Monintja, Donald K Monintja, Veronica Lesyani Nagaring, Denny David Naue, Gayu Neni Kumayas, Neni Pago, Meity Panambunan, Jesica Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pangemanan, Sofia E. Pantow, Rafel F. F. Pati, Agustinus Pelengkahu, Regina Hermi Pelenkahu, Micel George Ponga, Ega Miranti Punuindoong, Aneke Punusingon, Debora Meriska Punya, Piter Stevi Rachman, Ismail Raintung, Anggreyni Rambalangi, Rambalangi Rengkung, Frangky Rewah, Daniel Ridel Rolos, Jenifer Cindy Rontos, Indra C. Rorimpandey, Grasela Rumondor, Ezrani Maria Sajow, Angelina Sambenga, Selina Sasahang, Novlando Sigarlaki, Nastasia Thalia Sombang, Carlos A. Sondakh, Erlangga Y. Sondakh, Revaldo W. Sorongan, Rizka P.A.D. Stefanus Sampe, Stefanus Sumampow, Ismail Sunda, Cliff M T. A. M. Ronny Gosal Talumesang, Dahlia A.E Tampilang, Jelfi H. Tamunu, Prichilia Tandayu, Ebenhaeser Offler Tasik, Vidi Ravael Timmerman, Martha Inka Tuerah, Stevie Tulandi, Amelia Elfirra Tumambo, Maria Tumbelaka, Erwin Fernando Tumbelaka, Ria Laurina Turang, Gavrila J.V Undap, Gustaf Warsono, Wahyu Nengsi Wawoh, Marselino Waworundeng, Welly Wua, Claudio Josua Zulhadji, Aristo