Frans Singkoh, Frans
Unknown Affiliation

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : GOVERNANCE

Pengawasan Pemerintah Dalam Menangani Perdagangan Perbatasan Minuman Beralkohol Ilegal di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Karlos, Yurike Claudia; Singkoh, Frans; Kimbal, Alfon
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdagangan Minuman beralkohol menjadi permasalahan tersendiri yang ditangani oleh pemerintah, disisi lain alkohol merupakan pemicu kejahatan di masyarakat disisi lain menjadi komoditas yang mendatangkan peningkatan ekonomi di masyarakat, dalam pengarturannya minuman beralkohol dari luar negeri sudah seharusnya mengikuti regulasi yang diatur oleh pemerintah, namun kenyataan dilapangan terkadang berkata lain terutama di wilayah perbatasan seperti di kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengawasan pemerintah dalam menangani perdagangan perbatasan minuman beralkohol ilegal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaitif. Adapun Fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti didasarkan pada tiga aspek permasalahaan mengenai perdagangan perbatasan minuman beralkohol ilegal yaitu: Pengimplementasian regulasi yang kurang optimal, Peran pemerintah daerah dalam aspek pengawasan yang masih minim dan Kesadaran masyarakat yang kurang. Dari hasil penelitian mengenai Pengawasan Pemerintah Dalam Menangani Perdagangan Perbatasan Minuman Beralkohol Ilegal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, ditarik kesimpulan: Pengawasan pemerintah dinilai belum maksimal meskipun mereka giat melakukan kegiatan patroli di sepanjang wilayah Kecamatan Tabukan Utara. Belum maksimalnya pengawasan oleh pemerintah dikarenakan beberapa kendala seperti, kurangnya sarana dalam melakukan kegiatan pengawasan.Kata Kunci : Pengawasan, Minuman beralkohol, Perbatasan
Pengaruh Pembangunan Infrastruktur (Jalan) Terhadap Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Studi kasus di Kecamatan Mooat) Mamahit, Virginia Sisilia; Singkoh, Frans; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting juga merupakan roda penggerak pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan  infrastruktur seperti  transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam suatu daerah kemajuan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indicator kemajuan daerah tersebut. Infrastruktur jalan adalah sarana pertama yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat dan pendatang dalam suatu daerah, oleh sebab itu jalan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan. Salah satu fungsinya adalah melancarkan distribusi barang dari satu daerah ke daerah lain. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan salahs satu penghasil hasil pertanian yang membutuhkan pupuk dalam menjalankan kegiatannya. Oleh sebab itu hubungan antara infrastruktur jalan dan distribusi pupuk sangatlah erat, oleh sebab itu dalam penelitian ini, penulis berfokus pada sejauh mana Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya di Kecamatan Mooat. Kata Kunci : Efektivitas, Infrastruktur Jalan, Distribusi Pupuk
Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tahun 2016 Mewengkang, Andrea J; Singkoh, Frans; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Perencanaan dan Pembangunan “Musrenbang” di Kecamatan Tompaso  merupakan bentuk forum musyawarah untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan/desa. Namun, sebagaimana diketahui, bahwa dari setiap pengembangan usul yang diusulkan oleh masyarakat kepada pemerintah, tidak semua tempat itu bisa diwujudkan, Ada usulan yang harus dipertimbangkan untuk direalisasikan, ada juga usulan yang dijadikan prioritas pada tahun yang akan datang.  Nugroho dan Wrihatmolo, yang menjelaskan bahwa suatu perencanaan yang baik dan efektif memiliki 4 unsur yaitu sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel. Menggunakan metode penelitian kualitatif, Dimana dalam pengumpulan datanya penulis melakukan wawancara dan observasi di lapangan terkait Musrenbang di Kecamatan Tompaso. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan, telah dilakukan sesuai dengan SOP Musrenbang Kecamatan yang berlaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Musrenbang Kecamatan Tompaso meliputi masyarakat, kejelasan tujuan, indikator pengembangan program, kompetensi sumber daya manusia, dan anggaran perencanaan.  Kata Kunci : Efektifitas, Perencanaan, Musrenbang
Peran Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud Ipu, Viona; Nayoan, Herman; Singkoh, Frans
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau pun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Disisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) dan untuk mewujudkan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena yang kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam penelitian ini bertempat di Kecamatan nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan Penyelesaian sengketa tanah dengan cara alternatif di Kecamatan Nanusa sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan mereka dimana setiap terjadi sengketa dalam masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah diantara mereka. Cara ini telah berlangsung secara turun temurun, camat melakukan penyelesaian sengketa dikecamatan nanusa untuk memberikan arahan kepada warga desa yang terkait atau yang terlibat dengan masalah tanah Kata Kunci : Peran, Camat, Sengketa Tanah
Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu di Kecamatan Tuminting Wayuni, Sasela Astri; Pangemanan, Sofia E; Singkoh, Frans
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

          Salah satu tugas berat pemerintah Indonesia adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan yang masih ada disemua daerah di Indonesia. Program Keluarga Harapan adalah program penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dini dengan cara pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini berada di Kecamatn Tuminting dimana masih terdapat banyak masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Fokus dsalam penelitian ini adalah kontribusi PKH untuk menunjang pendidikan siswa kurang mampu, dengan menggunakan konsep kontribusi sebagai suatu tindakan yang di adopsi menurut Soerjono Soekanto (2008) mengartikan kontibusi “sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya”. Jadi hal ini dapat di lihat bahwa dalam focus penelitian baik berupa: Bantuan dana, untuk siswa kurang mampu di kecamatan tuminting dan Bantuan materi, umtuk siswa kurang mampu di kecamatan tuminting. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tuminting sudah berjalan dengan baik. Dimana Program Keluarga Harapan ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan pendidikan anak usia sekolah agar mereka lebih mudah mengakses pelayanan pendidikan Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Pendidikan, Siswa
Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Kecamatan Langowan Timur) Manopo, Tesalonika Putri; Singkoh, Frans; Kasenda, Ventje
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kecacatan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Mewujudkan hal tersebut Pasal 33 UUD 1945 dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Langowan Timur dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas oleh dinas sosial Kabupaten Minahasa khususnya di Kecamatan Langowan Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi mereka dalam memberdayakan para penyandang disabilitas atau membantu pengembangan para penyandang disabilitas. Dinas sosial Kabupaten Minahasa telah berupaya semaksimal mungkin dalam pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas yang ada dalam hal membantu mereka secara sosial agar para penyandang disabilitas bisa mandiri Kata Kunci : Pemberdayaan, Disabilitas, Dinas Sosial
Pengawasan Pemerintah Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Hari Keagamaan di Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Lantang, Jehezkiel A.L.; Mantiri, Michael S; Singkoh, Frans
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks penyelenggaraan pengawasan pemerintah, pengawasan sesungguhnya menempati posisi yang sangat strategis sekali. Pasalnya, seberapapun bagusnya sebuah perencanaan program jika tanpa dibarengi dengan proses pengawasan yang memadai, maka segala program yang dicanangkan sebelumnya akan menjadi tidak terukur secara jelas tingkat keberhasilannya, bahkan sangat memungkinkan sekali akan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi didalamnya menjadi sulit untuk dideteksi. Pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana diterapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang sekitarnya. Pandemi Covid 19 merupakan musibah yang memilukan bagi seluruh penduduk dunia. Seluruh segmen kehidupan manusia terganggu. Diantaranya segmen dibidang Keagamaan. Sejak Pemerintah menerapkan Lockdown/ Karantina, banyak tempat ibadah yang harus ditutup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pencegahan Covid-19, pemerintah Desa mendapatkan peran mengawasi, menjaga rambu-rambu peraturan perundang – undangan agar dipatuhi oleh semua pihak di wilayah Pemerintah Desa Pineleng. Untuk itu setiap pihak terkait yang bekerja dalam pemerintahan harus menguasai lingkup tugas dan kewajibannya, mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku serta dibekali moral yang tinggi dan mental yang kuat sehingga dapat menjalankan tugas – tugasnya dengan optimal. Optimalisasi pelaksanaan pencegahan Covid – 19 belum terlaksana sebagaimana seharusnya, karena faktor diantaranya ketersediaan sumber daya manusia, faktor anggaran dan faktor komitmen Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Desa, Hari Keagamaan, Covid 19
Co-Authors Adrian, Friska Arisandi, Mardiansyah Assa, Christdyar M.D. Awalla, Yafet Baturangka, Theresia Bawenti, Juan Riko Benjamin, Morin Bonde, Suparto Buluran, Nini Carlos, Yosua Eurico Warenstein Dimara, Syort Gerid Dumaili, Alexandrite Edison, Fernando Alva Gahung, Ersas A Hormati, Glendy Ipu, Viona Jamin Potabuga Josef Kairupan, Josef Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis E. Karlos, Yurike Claudia Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Korto, Lukman Kosamah, Verinandus Koterisa, Randy Ladja, Firmansya Lamaiga, Feibri R. Lambey, Trintje Lantang, Jehezkiel A.L. Lapian, Marlien Lapian, Marlien Lengkong, Abraham Imanuel Liando, Daud Markus Liunsanda, Like Lomboan, Windi Luas, Jessica Lukas Lucky Mamile, Lukas Lucky Majore, Meikson Makagansa, Tommy Mamahit, Virginia Sisilia Mamonto, Nazlina Mamuaja, Bertha Rerey Mangolo, Endra Manopo, Tesalonika Putri Mantiri, Michael Mantiri, Michael Mantiri, Michael S Mariono, Bayu Prasetyo Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Mawikere, Michael Giovanni Mewengkang, Andrea J Michael Mamentu, Michael Mokodenseho, Nahdia Momongan, Deoglory Gideon Mongilong, Arifin Moningka, Chindy Claudya Moniung, Rikal Eben Montolalu, Marcelino Mosso, Aholiab Najoan, Monica Aprilia Naue, Gayu Nawipa, Ayub Nayoan, Herman Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Novie pioh, Novie Ofa, Syeni Ondang, Christofer Onsu, Indra Foreman Paat, Evicka Paat, Refendy Palit, Theodorus Pananginan, Vianita Sutriani Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pati, Agustinus Pendong, Alesandro Repi, Jeklin F. Rolos, Jenifer Cindy Rumakiek, Sherlly I.S.K. Saleh, Linda Salles, Ogtavianus F. Santo, Efraym Taona Sarah Sambiran, Sarah Sasuang, Andreas Sendow, Yurnie Serang, Renalde Pit Sikome, Jorildo Sondakh, Gerard Stefanus Sampe, Stefanus Sugumol, Eminus Sumampouw, Ismail Sumenge, Meilani Stivani Susim, Nus T. A. M. Ronny Gosal Takaredase, Julianty Thesa Than, Tresya Timbawa, Engelbert Toar, Kevin Tryadmadja, Didda Erwin Tryadmadja Tumiwa, Julian Tumuju, Natalia Mega Tuwing, Oktavin Yudit Walangitan, Clara Semaya Wanembo, Tundeki Waworundeng, Welly Wayuni, Sasela Astri Weol, Marshel Wowor, Mario