Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY
Daud Liando, Daud
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search
Journal : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

 1   2 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA H.V. WORANG PROVINSI SULAWESI UTARA TUNAS, MAYA; LIANDO, DAUD; PRATIKNJO, HENY MARIA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 81 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze community participation in: decision making(participation in decision making), participation in implementation (participation in implementation),participation in utilization of results (participation in benefit), and participation in evaluation (participationin evaluation).This type of research used in this study is a qualitative descriptive study with representativeelements of: Head of HANURA UPTD, Head of Protection Section for Natural Resources Conservationand Community Empowerment. Camat, Lurah, Tua Hukum, and the Community. Data collectiontechniques using observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are carried outthrough the stages of organizing data, data reduction, data grouping, data analysis and drawingconclusions. Data triangulation is carried out to check the validity of data and information, then the resultsof data analysis are presented using words written words.The results show that participation in decision making has not been demonstrated by the community due tothe lack of opportunities in the preparation of program plans and activities, so that it cannot convey whatthey need, where the community needs community empowerment activities. Participation in theImplementation was shown by the community through the presence in Focus Group Discussion (FGD) andsocialization, while the opportunity to utilize the available facilities was not yet available because it waswaiting for cooperation with the private sector. Participation in Utilization Results are only limited toutilizing existing natural resources and have not utilized existing tourism activities to empower thecommunity. Participation in the Evaluation does not yet exist because there is no opportunity for thecommunity to participate. It is recommended that the government involve the community to participatestarting from the public consultation, outreach. The community can manage the surrounding natural area eventhough the government has involved the private sector in developing TAHURA, also involving thecommunity in the Evaluation stage to provide input for further program improvementKeyword: Community Participation, Ecotourism
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TONDANO DI PROVINSI SULAWESI UTARA KAROUW, AMELIA; LIANDO, DAUD; WALELENG, GRACE
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 79 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Tondano Watershed Management Policy in theprovince of North Sulawesi. This research uses the descriptive qualitative method. Research data are obtainedfrom informants who are representatives of the society and government. The result of the study indicatesthat on the organizational aspect, Tondano watershed management institutions are very stronglysupported by regulations under a strict legal umbrella for the management of the Tondano watershed,such as Law No. 41 1999 concerning Forestry, PP 37 2012 concerning watershed management, which issubsequently elaborated by North Sulawesi Provincial Regulation No. 1 2013 concerning the managementof the Tondano watershed. In addition to that, Tondano watershed management involves many parties(multidisciplinary and multi-sector) in the Tondano watershed area. In the aspects of interpretation policyregarding the management of the Tondano watershed, it can be concluded that the implementor andstakeholders are able to master and know their duties and functions in the management of the Tondanowatershed. In the aspect of application or implementation of Tondano watershed management policiesbased on existing regulations, however, a lot of plans in the form of programs and activities have been seenexisting in every relevant agency, all of which are to make the Tondano watershed useful and sustainable.But in their implementation, these activities have not been carried out thoroughly by the regionalgovernment both in the province and district/city. The obstacle faced is the lack of commitment andpresence of stakeholders in implementing watershed management based on existing regulations.Keywords: policy implementation, Tondano watershed management, organization, interpretation,application.
PERAN KEPALA DINAS DALAM MENINGKATKAN KINERJA PNS DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TALIB, FIRMAN; LIANDO, DAUD; PRATIKNJO, MARIA HENY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam organisasi. Seorangpemimpin bertugas untuk mengawasi serta mengontrol jalannya suatu organisasi. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peran kepala dinas dalam meningkatkankinerja bawahannya, dengan mengacu pada teori dari Oemar Hamalik berdasarkan aspekkatalisator, fasilitator, pemecah masalah, penghubung sumber, dan komunikator.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data adalah person, place, paper.Informan penelitian ini adalah Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Pelaksana/Staf.Tehnik pengumpulan data, yaitu interview, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan, kepala dinas telahmelaksanakan dengan baik empat indikator. Kendala utama terdapat dalam peran kepala dinassebagai pemecah masalah karena masih banyaknya permasalahan organisasi dan permasalahanpegawai yang belum terselesaikan seperti belum meratanya kemampuan aparatur dalammenjalankan tugas pokok dan fungsinya dan beban pekerjaan yang hanya bertumpu pada beberapaorang saja.Sebagai saran agar kepala dinas tetap mempertahankan budaya kerja yang demokratisnamun tetap juga kritis terhadap bawahan yang salah. Kepala Dinas berperan sebagai fasilitator,pemecah masalah, penghubung, dan komunikator yang baik.Kata Kunci : Peran, Kepemimpinan, Kinerja, Pegawai Negeri Sipil
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU ANALIS KEPEGAWAIAN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA MANGINDAAN, MERRY; LIANDO, DAUD; LENGKONG, JOHNY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis penyebab Implementasi Kebijakan PengangkatanDalam Jabatan Analis Kepegawaian untuk mengembangkan karir PNS di Badan KepegawaianDaerah Provinsi Sulawesi Utara belum berjalan optimal.Metode yang digunakan adalah kualitatif. Sebagai objek penelitian adalah implemenasi kebijakandari aspek Organisasi (Organization), Interpretasi (Interpretation) dan Aplikasi (Application). Datayang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu observasi dan wawancara.Sedangkan data sekunder yaitu segala hal yang berhubungan dengan konsep, teori dan referensi –referensi yang berkaitan dengan penanganan keluhan baik yang bersumber dari buku, majalah,jurnal maupun hasil penelitian lainnya Informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Badan, SekretarisBadan, Pegawai BKD, dan Peserta yang tidak lolos dalam pengakatan analis jabatan fungsionalHasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga indikator yang digunakan, terdapat dua indikatoryang belum berjalan dengan optimal, yaitu pada indicator interpretasi dan aplikasi.Disarankan perlunya sosialisasi kebijakan pengangkatan analis kepegawaian dengan baik dan mampumeyakinkan pegawai negeri sipil. Serta memberikan penghargaan selain tunjangan dan lainnya selainyang ditetapkan undang-undang.Kata kunci : Analis Kepegawaian, Implementasi Kebijakan
EFEKTIVITAS TUNJANGAN KINERJA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SAM RATULANGI LASUT, MELINDAH; AREROS, WILLIAM; LIANDO, DAUD
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 76 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tunjangan Kinerja merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalamhal ini tenaga kependidikan yang besarannya didasarkan pada kelas jabatan dengan memperhatikankehadiran, capaian sasaran kerja pegawai dan integritas. Tunjangan kinerja diberikan denganmemperhatikan penilaian prestasi kerja setiap bulannya. Tunjangan kinerja sebagai bentuk penghargaanterhadap kinerja yang dihasilkan. Diharapkan dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerjaguna pencapaian tujuan organisasi.Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanaefektivitas tunjangan kinerja bagi tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sam Ratulangi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tunjangan kinerja sudah efektif dalam meningkatkan kinerja tenagakependidikan berdasarkan pada produktivitas, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan.Kata kunci: Efektivitas, Tunjangan Kinerja, Tenaga Kependidikan
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (STUDI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV) ALING, AGUSTIEN AHUNGSEHIWU; LIANDO, DAUD; Londa, Very
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 3, No 45 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract :The changing work environment is so dynamic, many faced by every organization. Organizations and structures are always required to adapt and move with those changes, automatically changes in the organizational structure also have an impact on the career development of individual employees. In the case of regional personnel, in the implementation of personnel management, especially promotion, mutation and demotion is a phenomenon that often occurs in a regional organization.The process of appointment of echelon IV structural officials in their implementation is technically less relevant to the qualifications required by the organization. The irrelevance of the the position and educational background and the expertise of the appointed officials so it deemed necessary to examine why the personnel management of the regional personnel agency, education and training of the Sangihe islands districts on the appoinment of the echelon IV structural officials has not gone wellThis research is descriptive qualitative research using POAC management function theory proposed by George R.Terry as the guideline of this research, but the problems encountered in the related field are the indicators of planning and organizing while the indicators of actuating and controlling there is no problem in the field.                The results showed that the implementation of the appoinment of echelon IV structural officials was not fully in accordance with the mechanism and procedure of appointment of civil servants in structural positions as regulated in the government regulation because in the process of conducting the assesment subjectively, and not apart from the policy of position consideration agency and the rank and officer of staffing officers who accommodate officials through the proximity of the relationship and  family                From the results of this study then suggested some things include : local goverment sangihe archipelago should minimize the policies and interventions that cause the appoinment of structural officials to be not objective. Staffing officers should develop the mechanism of appoinment of officials through the stages in accordance with existing rules by merit system, by placing the right people, and optimizing the implementation of education and training for stuctural officials by allocating more funds for education and training activities so that through the provision of education and training will be positively correlated to impact on improvements to quality improvement, the ability of echelon IV structural officials in carrying out the work so as to give a tangible contribution to the region. Keyword : Management, Staffing Agencies Staffing areas, education and training
MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018 TJIKOA, FIKRI; LIANDO, DAUD; LENGKONG, JOHNY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mendapatkan jawaban mengapa mutasi pada ASN Daerah di KomisiPemilihan Umum Bolaang Mongondow dapat terjadi meskipun hal itu tidak memenuhi ketentuanKetentuan Peraturan Pemerintah.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.. Informan penelitian yaitu :Sekretaris Komisi Pemilihan Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Ketua Komisi PemilihanUmum, dan Para Aparat Sipil Negara di Kantor Komisi Pemilihan Umum. Data dalam penelitian iniadalah terdiri dari data Primer dan data Sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori mutasi yang tidak ilmiah yang dikemukakan olehHasibuan (2013) masih amat relevan dengan masalah penelitian, terutama aspek “Tidak didasarkankepada norma/standar kriteria tertentu” dan aspek dilakukan “berdasarkan spoil system”. Dalamkasus mutasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, ditemukanpula bahwa selain 4 aspek dalam teori mutasi bukan ilmiah, ditemukan pula bahwa aspekPaternalistik Birokrasi juga merupakan hal yang amat mendeterminasi terjadinya mutasi.Dapatdisimpulkan pula bahwa salah satu penyebab, terjadinya mutasi, distimulasi oleh nilai-nilai politikdalam lingkungan birokrasi yang belum dapat menerima perbedaan pandangan atau pilihan politik.Artinya bahwa Demokrasi masih dilihat sebagai sebuah cara untuk mencapai tujuan dan bukansebagai ruang kebebasan berpolitik.Disarankan Teori Mutasi yang tidak ilmiah dapat ditambah dengan satu aspek lagi, yaituaspek paternalistik birokrasi. Dengan ditemukannya aspek Paternalisitik Brikorasi, maka TeoriMutasi yang ilmiah harus diperkuat dengan menambahkan aspek integritas sebagai salah satu aspekpenilaian.Kata Kunci : Mutasi, Aparatur Sipil Negara, Komisi Pemilihan Umum
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2018 WONGKAR, BRYAN CHRISTO; LIANDO, DAUD; KAWUNG, EVELIN
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengapa Implementasi KebijakanPengarusutamaan Gender oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi SulawesiUtara pada Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2018 belum berjalanoptimal.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan berdasarkan implementasikebijakan Edward III, dilihat dari aspek komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, danstruktur birokrasi. Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh peneliti di lokasipenelitian dengan cara melakukan wawancara dengan sejumlah informan. Sementara itu, sumberdata sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan sebagai pendukung. Informan penelitian, yaitu :Kepala Dinas, Kepala Bidang Fasilitasi dan Pengembangan IKM, Kepala Sub Bagian Perencanaandan Keuangan, serta Kepala Seksi pada Bidang Fasilitasi dan Pengembangan IKM. Tehnikpengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengarusutamaan gender belum optimal diimplementasikan pada program pengembangan IKM karena factor komunikasi dan disposisi yangtidak mendukung.Disarankan agar menganggarkan dan melakukan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri dengan isukebijakan pengarusutamaan gender. Melakukan review terhadap seluruh dokumen perencanaan,kerangka acuan kerja, standar operasional prosedur (SOP) agar responsive gender. Memberikansanksi disiplin kepada pelaksana program dan kegiatan yang lalai dalam menerapkan kebijakanpengarusutamaan gender. Menjalankan fungsi koordinasi bagi pihak terkait.Kata kunci : Pengarusutamaan Gender, Implementasi Kebijakan, IKM
PROFESIONALISME PENYIDIK CYBERCRIME DI SUBDIT SIBER DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULUT JULIYANTO, EKO; KAUNANG, MARKUS; LIANDO, DAUD
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 79 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cybercrime is a crime that occurs in cyberspace which is different from criminal acts in general. In Indonesia, this is anew crime and requires special treatment. TheCybercrime Sub-Directorate of the North Sulawesi Regional PoliceSpecial Criminal Investigation is an agency that specializes in handling Cybercrime cases in the North Sulawesi region.The Professionalism factor is very important to be a benchmark for solving cybercrime cases in North Sulawesi handledby the cybercrime Sub Directorate of Special Criminal Investigation of North Sulawesi Regional Police. But seen fromthe settlement of cases in 2017 classified as still in the lower category. The purpose of this study was to determine thecause of the handling of cases conducted by Cybercrime Investigators in the Cybercrime Sub Directorate of SpecialCriminal Investigation Directorate of North Sulawesi Regional Police. This research uses a qualitative approach.Research informants were the Head of the Cybercrime Sub-Directorate, the Office of the Cybercrime Sub-Director, theCybercrime Sub-Director and 4 members of the Cybercrime Sub-Director, which totaled 7 people. Data collection usesinterview guidelines, while data analysis techniques use triangulation and data reduction techniques in terms of WellMotivation, Well Education, Well Trained, Well Equipment and Welfare. Based on the data analysis, it was concludedthat the handling of cases conducted by Cybercrime Investigators in the Cybercrime Sub-Directorate of the NorthSulawesi Regional Police Special Criminal Investigation Unit has not been carried out professionally becauseThe professionalism of Cybercrime Investigators in the Cyber Criminal Investigation Directorate of North SulawesiRegional Police is still lacking in terms of Well Motivation, Well Education and Well Equipment. Based on the resultsof the study, it can be recommended that the leadership of the Special Criminal Investigation Directorate can providemotivation by rewarding members who can resolve cases, the Leader can add personnel or members in the SpecialCriminal Investigation Cybercrime Sub Directorate who have an educational background related to CybercrimeLeadership can propose or propose an additional investigative budget in the Cyber Sub-Directorate.Keyword: Professionalism, Cybercrime, Investigator
MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKTOR PERINDUSTRIAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA SUMANTO, ELLEN; LIANDO, DAUD; RUMAWAS, WEHELMINA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana manajemen kinerja PegawaiNegeri Sipil di sector perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah ProvinsiSulawesi Utara.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi,wawancara dan dokumentasi dengan focus penelitian adalah indicator menggunakan teori KenBlanchard dan Gerry Ridge tentang model manajemen kinerja yang terdiri dari 3 bagian yaitu,performance planning (perencanaan kinerja), day to day coaching (pelaksanaan setiap hari),performance evolution (evaluasi kinerja) atau review dan learning (peninjauan ulang dan belajar).Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan manajemen kinerja Pegawai Negeri Sipil disector perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utarabelum maksimal. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pada proses perencanaan programkerja dan pelaksanaannya sudah berjalan baik namun dalam pelaksanaan evaluasi belum maksimalkarena ternyata pegawai merasa beban kerjanya besar karena harus merangkap tugas dan tanggungjawab akibat kurangnya pegawai di sector perindustrian. Oleh karena itu, disarankan untukmelakukan penambahan pegawai disektor perindustrian, melakukan pengawasan secara periodik,memberikan pelatihan dan pendidikan seperti penyuluh perindustrian dan analis data IKM, untukmeningkatkan kemampuan yang merata kepada para pegawai serta menjaga komunikasi antarapimpinandan staf dengan membuat laporan individu berbasis aplikasi.Kata Kunci : Manajemen Kinerja, Sektor Perindustrian
Co-Authors ALING, AGUSTIEN AHUNGSEHIWU Anita Wongkar, Anita Claudio Usman Datalamon, Nelfiane Donly Bilote, Donly Evelin Kawung Femmy Tasik, Femmy Gladis Lossu, Gladis Goni, Michael G. H. Grace Waleleng Hetmy Wowor, Hetmy Joyce Rares Kaawoan, Johannis KAROUW, AMELIA Kimbal, Alfon Kolamban, Gabriela Aprilia Lapian, Marlien LENGKONG, JHONY Lengkong, Johny LENGKONG, JOHNY Maervilli Sumual, Maervilli Mais, Ririn Mamangkey, Marlin Mamesah, Prisillia Mandalika, Rudolfo Mangalemma, Tri Amiputra MANGINDAAN, MERRY Mangole, Riki Manitik, Widya Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Melindah Lasut, Melindah Michael Mamentu, Michael Mingkid, Gary Jonathan Mogot, Halen Giovano Mole, Kartini Mondoringin, Jane Widya Mudinillah, Adam Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Paath, Angelita Palandung, Jein Hilda Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pasumah, Stefanus Bonifasius Patar Rumapea Pinoke, Retno Pratiknjo, Maria H Rawis, Junior A. K. Rengkung, Frangky Sabaru, Herryanto Samson, M. Sahrul Fikri Sasuwu, Junaidy M. SOMBOADILE, DAENDELS Stefanus Sampe, Stefanus Sudrajat, Maulidyka Agustyan Sumangando, Revaldi C. SUMANTO, ELLEN Suoth, Lingkan T. A. M. Ronny Gosal TALIB, FIRMAN Tamarengki, Alan Arnaldo TJIKOA, FIKRI TUNAS, MAYA Tuwo, Sindy Undap, Gustaf VERY LONDA Wehelmina Rumawas Wenur, Anton K. WILLIAM AREROS Willy Kapoh, Willy WONGKAR, BRYAN CHRISTO Zulkifli Golonggom, Zulkifli