Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.44
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bina Hukum Lingkungan Literatus Journal of Community Development FOCUS: Journal of Social Studies IBLAM Law Review Bina Hukum Lingkungan Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat (M-PKM) Amicus Curiae KANGMAS: Karya Scientific Community Service is a journal Binamulia Hukum AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Journal of Law
Radian Syam, Radian
Trisakti University
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Model Pendampingan Berbasis Komunitas: Implementasi Program Sahabat Saksi dan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Manggarai, Tebet Jakarta Selatan Windiyastuti, Feny; Heliany, Ina; Syam, Radian; Fitryantica, Agnes
Journal of Community Development Vol. 6 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i2.1828

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual melalui penerapan model pendampingan berbasis komunitas di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Program Sahabat Saksi dan Korban dirancang sebagai respons terhadap keterbatasan kapasitas masyarakat dalam melakukan pencegahan, penanganan awal, dan pendampingan anak korban kekerasan seksual. Metode pelaksanaan meliputi observasi awal, pemetaan kebutuhan, diskusi kelompok terarah, pelatihan relawan komunitas, serta sosialisasi kepada masyarakat yang melibatkan ketua RT/RW, tokoh masyarakat, orang tua, dan relawan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan seksual pada anak, serta meningkatnya kesiapan kader dalam merespons kasus secara cepat dan tepat. Relawan yang telah dilatih mampu memahami prinsip-prinsip perlindungan anak, memberikan pertolongan pertama psikososial, serta mendampingi keluarga korban dalam mengakses layanan rujukan resmi seperti kelurahan, kepolisian, dinas sosial, dan P2TP2A. Pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas mampu memperkuat koordinasi lintas pihak dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih responsif terhadap perlindungan anak. Secara keseluruhan, program ini menyimpulkan bahwa model pendampingan berbasis komunitas efektif dalam memperkuat sistem dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual dan memiliki potensi untuk direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.
Analisis Peran Penegak Hukum dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Salman, Helmi; Syam, Radian
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.673

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam ketahanan nasional Indonesia, ditandai dengan angka prevalensi penyalahgunaan yang signifikan. Pemerintah merespons ancaman ini melalui kerangka hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengamanatkan peran sentral kepada dua institusi penegak hukum utama: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kehadiran dua lembaga dengan kewenangan penyidikan yang setara memunculkan diskursus mengenai dualisme kewenangan yang berpotensi menimbulkan inefisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian peran dan problematika yuridis yang muncul dalam implementasi kewenangan kedua lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan data implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, BNN diposisikan sebagai lembaga khusus dengan mandat komprehensif, sementara Polri berperan sebagai penegak hukum umum. Namun, terdapat ambiguitas norma dalam Undang-Undang Narkotika terkait kewenangan penyidikan khusus, yang menciptakan potensi tumpang tindih dan diperparah oleh tantangan koordinasi praktis di lapangan. Problematika ini menghambat efektivitas pemberantasan narkotika secara strategis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislatif untuk memberikan demarkasi kewenangan yang jelas serta penguatan mekanisme koordinasi operasional untuk mewujudkan sinergi yang efektif.      
Legal Analysis of the Cancellation of Homologation in the Process of Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) in Decision Number 1345 K/Pdt.Sus-Bankment/2024 Iwan Hermawan; Radian Syam
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID) Vol. 5 No. 03 (2026): Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia (JIM-ID), March 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal mechanism that provides debtors with the opportunity to restructure their debts through a peace agreement with creditors. The peace agreement becomes legally binding after being ratified by the court through homologation. However, Law Number 37 of 2004 allows for the cancellation of homologation if the debtor fails to implement the terms of the peace agreement, which can lead to bankruptcy and significant legal consequences for the parties. This problem is reflected in Decision Number 1345 K/ Pdt.Sus -Pailit/2024, so it needs to be studied in depth. The formulation of the problem in this study includes: first, how the judge's legal considerations in deciding to cancel the homologation in Decision Number 1345 K/ Pdt.Sus -Pailit/2024 and second, what are the legal consequences of the cancellation of homologation for debtors and creditors in the decision. The research method used is normative juridical legal research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the judge's legal considerations in deciding the cancellation of homologation are based on the proven negligence of the debtor in carrying out payment obligations as stipulated in the homologated peace agreement , thus fulfilling the provisions for homologation cancellation according to Law Number 37 of 2004. Viewed from the theory of legal certainty, justice, and benefit, the decision confirms the consistency of the application of the law to violations of peace. The legal consequences of the cancellation of homologation in the a quo decision are the termination of the PKPU peace agreement, the change in the debtor's legal status to bankruptcy, and the restoration of the creditor's rights to collect their receivables through the bankruptcy mechanism according to the principle of paritas creditorum .
Kajian Hukum terhadap Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 189/HUK/SK/1975 dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Rozikin, Imam; Syam, Radian; Robekha, Jamiatur; Rum, Muhammad Gufron
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1279

Abstract

Artikel ini menganalisis keberlakuan hukum serta mekanisme pembatalan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 yang melarang pendirian gereja dan pelaksanaan ibadah umat Kristen di luar Kota Serang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara keberlanjutan praktik administratif di tingkat lokal dengan prinsip supremasi konstitusi dan perlindungan kebebasan beragama dalam sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji doktrin hukum administrasi negara, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan untuk menilai keabsahan keputusan administratif tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK Tahun 1975 mengandung cacat kewenangan, prosedur, dan substansi karena melampaui atribusi kepala daerah, diterbitkan tanpa mekanisme partisipatif yang memadai, serta bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional. Meskipun secara teoritis keputusan tersebut dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), hambatan limitasi waktu menyebabkan mekanisme tersebut tidak efektif untuk menguji keputusan yang telah berlaku selama puluhan tahun. Oleh karena itu, pembatalan administratif berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan jalur yang lebih rasional dan sejalan dengan prinsip good governance. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme constitutional filtering serta koreksi internal birokrasi sebagai upaya menjembatani kesenjangan antara praktik administratif lokal dan prinsip konstitusional dalam menjamin supremasi konstitusi serta perlindungan kebebasan beragama.
Co-Authors Aji, Nugroho Bayu Alimsyah, Syamsuddin Aurigae Bee Hendra Devika Cetirzania Dynanti, Rana Syndri Farhan, Mohammad Rahul Feny Windiyastuti Fitryantica, Agnes Hayyu Nurrafi Awalsari Heliany, Ina Ina Heliany Intan Nevia Cahyana Iwan Hermawan Lase, Renungan Syukur Berkat Muhammad Faishal Ohandi, Max Andrew Raihan Pahrazi Regita, Angeline Robbani, Hamzah Robekha, Jamiatur Rozikin, Imam Rum, Muhammad Gufron Salman, Helmi Saputro, Suryo Admojo Windiyastuti, Feny