Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.105
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The Spirit of Society Journal : International Journal of Society Development and Engagement IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) HUKUM BISNIS JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains IBLAM Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN-PENMAS) Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Hukum Sehasen Journal of Social And Economics Research journal of social and economic research Ulil Albab PESHUM Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Evi Retno Wulan
Faculty Of Law, Narotama University Surabaya, Indonesia
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
KETIDAKJELASAN MAKNA “MENTRANSMISIKAN” PASAL 28 AYAT 2 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK REVISI KEDUA Oktabiantoro, Dwi; Evi Retno Wulan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.307

Abstract

Pasal 28 Ayat (2) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur larangan penyebaran informasi bermuatan kebencian. Namun, terjadi perbedaan penafsiran terkait makna “mentransmisikan” yang masih membingungkan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penafsiran makna “mentransmisikan” berdasarkan gramatikal, sistematis, teleologis dan autentik. Hasil analisis menunjukkan secara gramatikal, mentransmisikan berarti mengirim informasi dari satu pihak ke pihak lain. Secara autentik, mentransmisikan adalah pengiriman informasi hanya ke satu orang penerima, bukan disebarluaskan. Secara sistematis, teleologis dan sosiologis, mentransmisikan perlu ditafsirkan hanya ke satu orang untuk memberikan perlindungan memadai dan selaras dengan penafsiran secara autentik. Kesimpulannya, mentransmisikan perlu ditafsirkan secara tegas hanya dikirim ke satu orang untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah ujaran kebencian melalui dunia maya.
KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERATURAN KAPOLRI NO 6 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TERSANGKA Adawiyah, Robiatul; Wulan, Evi Retno
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.317

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan penetapan tersangka dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran “bukti permulaan” pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan KUHAP yang telah disempurnakan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa terhadap suatu penyidikan haruslah terdapat 2 alat bukti yang cukup beserta keyakinan penyidik secara objektif untuk memenuhi dalam penetapan tersangka. Namun berbeda dengan ketentuan yang ada dalam PERKAP 6/2019 yang pada proses penyidikan, terdapat SPDP yang memuat identitas tersangka. Hal ini menjadi konflik norma, namun ketentuan yang berlaku pada PERKAP 6/2019 haruslah selaras dengan ketentuan dalam KUHAP.
PEMBATASAN USIA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DARI ANAK NARAPIDANA PEREMPUAN Arif, Ingrid Angelina Lukito; Retno Wulan, Evi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.322

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ratio legis ketentuan pembatasan usia anak dari narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan pada pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 . Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak anak usia dini dari narapidana perempuan belum sepenuhnya terjamin dalam kerangka hukum yang ada. Dalam pengaturan ketentuan perlindungan hukum ini masih belum maksimal dalam menentukan batasan usia anak dari narapidana perempuan. Penelitian ini mengusulkan perbaikan kebijakan pembatasan usia perlindungan hukum bagi anak usia dini dari narapidana perempuan dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang pembatasan usia perlindungan hukum bagi anak usia dini dari narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.
KONSTRUKSI KEERASAN PSIKIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLIDUNGAN ANAK Masrufa, Masrufa; Wulan, Evi Retno
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.339

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang KDRT No 23 Tahun 2004 dapat diterapkan didalam UU Perubahan Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat diterapkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
The Urgency of Regulating the In Dubio Pro Natura Principle within the National Environmental Law System Atabiya, M Haikal; Wulan, Evi Retno
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 11, January 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i11.3649

Abstract

Introduction: This article examines the alleged corruption in tugboat service operations at Pangkalbalam Port between 2020 and 2022. The issue emerged from several vessels that were not charged tugboat service fees, raising suspicions of potential state losses. The case became a legal concern because service exemptions in state-owned port enterprises must comply strictly with national maritime regulations.Purposes of the Research: The purpose of this study is to conduct a juridical analysis of whether the absence of tugboat service charges constitutes a corruption offense under Indonesian anti-corruption law. This research further seeks to clarify the legal classification of vessels subject to mandatory tug services and evaluate the regulatory compliance of port operators in determining service obligations.Methods of the Research: This study applies a normative juridical method using statutory, case, and jurisprudential approaches. Data sources include case files, maritime transport laws, Ministerial Regulations on pilotage and towage services, internal tariff policies of PT Pelindo, and relevant court decisions. These legal materials are analyzed systematically to determine whether all elements of corruption and state financial loss are fulfilled based on applicable legislation.Findings of the Research: The findings prove that the vessels exempted from tugboat service charges were legally categorized as non-mandatory tug vessels under Law Number 17/2008, Ministerial Regulation PM 57/2015, and PT Pelindo’s tariff policies. No elements of abuse of authority, illicit enrichment, or state financial loss were found; therefore, the case could not proceed to prosecution. This research offers novelty by clarifying vessel-classification mechanisms and recommending improved regulatory understanding for port operators.
A Green Criminology Perspective on the DPA Mechanism: Corporate Impurity in Environmental Crimes Post the Job Creation La Arif Rahman Hakim; Evi Retno Wulan
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/82gepc50

Abstract

Environmental protection in Indonesia faces increasingly serious structural challenges following the enactment of the Criminal Procedure Law Number 20 of 2025 (the Criminal Code / KUHP), which for the first time introduces the Deferred Prosecution Agreement (DPA) mechanism for corporations. This study aims to: (1) analyze the normative framework of the DPA mechanism under Article 328 of the 2025 Criminal Code and assess its alignment with the principle of primum remedium as well as the constitutional right to a clean and healthy environment as guaranteed by Article 28H of the 1945 Constitution; (2) identify normative conflicts between the 2025 Criminal Code, Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH), Law Number 1 of 2023, and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation; and (3) formulate minimum normative standards to ensure that criminal proceedings in environmental crimes are constitutional and in line with the principles of ecological justice. This study employs a normative legal research method through a statutory approach and a conceptual approach grounded in a green criminology perspective. The findings indicate that the simultaneous interaction among the Job Creation Law, the 2023 Criminal Code, and the 2025 Criminal Code collectively constructs a three-layered "architecture of corporate impunity" in environmental crimes. There is a substantive conflict of norms between Article 328 of the 2025 Criminal Code and Article 85(2) of the Environmental Protection and Management Law, which prohibits out-of-court settlements for environmental crimes, without an explicit harmonization clause. This study concludes that the DPA has the potential to become an instrument that institutionalizes corporate impunity if it is not accompanied by three minimum normative criteria: restricting the scope of offenses, the obligation for ecological restoration based on independent scientific assessments, and a monitoring mechanism involving technical ecological institutions and affected communities.
The Vagueness of Norms on Attempted Cybercrimes in Article 17 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Rony Wijaya; Evi Retno Wulan
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/xx6p7106

Abstract

The development of digital technology has given rise to new forms of crime that are fundamentally different from conventional offenses. This study examines the normative ambiguity surrounding attempted offenses in cybercrimes under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (the New Criminal Code/New KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (the EIT Law/UU ITE). Article 17 Paragraph (1) of the New Criminal Code stipulates that for an attempt to be punishable, there must be intent, the commencement of execution, and the non-completion of the act due to circumstances independent of the perpetrator’s will. However, this concept was constructed upon the paradigm of conventional crime, which is physical and linear. Consequently, it creates serious complications when applied to cybercrimes that are virtual, automated, and simultaneous in nature. Furthermore, the formal offense characteristics found in several articles of the EIT Law logically clash with the doctrine of criminal attempt, which inherently requires the non-completion of an act. Using a normative legal research method, this study demonstrates that the phrase "directly potential to cause a criminal offense" in Article 17 Paragraph (2) of the New Criminal Code contains clear normative ambiguity. This ambiguity potentially leads to overcriminalization (an excessive application of criminal law where it encompasses too many actions, including activities that have not yet caused real harm or remain within the scope of legitimate use) of incomplete cybercrimes. Concurrently, it risks undercriminalization (an inadequate application of criminal law where it fails to encompass substantively dangerous acts due to limitations or ambiguity in the formulation of legal norms) regarding legitimate digital activities. To address this ambiguity, normative harmonization and law enforcement guidelines based on technical understanding are urgently required. The novelty of this study lies in formulating normative-functional parameters to determine the threshold for the 'commencement of execution' in cybercrimes under Article 17 Paragraph (2) of the New Criminal Code—an area left undeveloped in prior research. Concretely, the proposed functional-technical parameters focus on the cumulative intensity of technical actions, the degree of the perpetrator’s control over automated processes, and the objective manifestation of criminal intent to measure the direct risk posed to the target electronic system.
ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA: STUDI KASUS TINDAKAN ASUSILA PEMILIK PESANTREN AD-DINIYAH DALAM KAITANNYA DENGAN UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Rony Wijaya; Evi Retno Wulan
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1109

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius karena merusak integritas fisik, moral, dan psikologis anak sebagai generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana perspektif viktimologi menjelaskan dampak psikologis korban kejahatan seksual anak serta menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mampu mengakomodasi perlindungan dan pemulihan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan viktimologis, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen resmi, dan analisis terhadap kasus Ad Diniyah sebagai studi kasus aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) telah membawa pembaruan penting melalui pengaturan pidana kesusilaan dan pemberatan hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan kuasa dengan korban, namun secara substansial masih lebih berfokus pada aspek penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan psikologis korban. Dalam perspektif viktimologi, korban anak dalam kasus ini mengalami trauma jangka panjang berupa ketakutan, gangguan kepercayaan, dan stigma sosial yang tidak cukup disembuhkan melalui proses hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta peran Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) dan lembaga pendidikan keagamaan dalam menyediakan mekanisme pemulihan yang komprehensif dan berkeadilan.
Analisis Yuridis Perlindungan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional terhadap Kebebasan Berpendapat Dharma Wira Wijaya; Evi Retno Wulan
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/g1ye6y26

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis Pasal 218 dan Pasal 219 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional tentang perlindungan martabat Presiden dan Wakil Presiden, serta kaitannya dengan jaminan kebebasan berpendapat konstitusional sebagaimana dliatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pasal 218 dan Pasal 219KUHP yang memidanakan ekspresi yang dianggap menghina Presiden dan/atau Wakil Presiden mengandung norma yang abstrak dan multi-tafsir, seperti frasa "menghina secara terang-terangan". Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi membatasi ekspresi kritis serta pengawasan publik yang merupakan bagian integral dari masyarakat demokratis.Ketegangan antara perlindungan martabat pejabat negara dan jaminan kebebasan berekspresi mencerminkan dilema klasik dalam hukum pidana. Penelitian ini merekomendasikan penafsiran yang restriktf terhadap pasal-pasal tersebut dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan konteks kritik demokratis. Revisi kebijakan hukum juga disarankan untuk mempersempit ruang lingkup delik atau menggeser paradigmanya dari hukum pidana ke hukum perdata (gugatan perbuatan melawan hukum) agar lebih selaras dengan prinsip demokrasi dan standar HAM internasional, khususnya Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).  
Digital Reputation as a Protected Economic Interest under Indonesian Criminal Law Evi Retno Wulan; Arief Budiman
THE SPIRIT OF SOCIETY JOURNAL : International Journal of Society Development and Engagement Vol 9 No 2: Maret 2026
Publisher : LPPM of NAROTAMA UNIVERSITY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/scj.v9i2.3634

Abstract

The rapid expansion of Indonesia’s digital economy has transformed online reputation into a measurable economic asset for Micro Small and Medium Enterprises, as algorithm based rating systems directly determine visibility, consumer trust, and revenue sustainability. Despite its growing economic significance, the juridical status of digital reputation within Indonesian criminal law remains underdeveloped. This article examines whether online review extortion may be prosecuted under Law Number 1 Year 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 1 Year 2024. Using a normative juridical method with systematic and teleological interpretation, the study analyzes the structural elements of extortion, including unlawful threat, intent, causality, attempt, participation, and corporate liability, in the context of algorithm based reputational manipulation. The analysis demonstrates that Articles 482 and 483 of the Criminal Code, together with Article 27B of the Electronic Information and Transactions Law, provide a normative basis to prosecute digital coercion when reputational harm is conditionally linked to economic demand. However, neither statute explicitly recognizes digital reputation as an independent protected economic interest. This normative silence creates interpretative ambiguity and risks inconsistent enforcement. This article contributes to criminal law doctrine by conceptualizing digital reputation as a legally relevant economic interest within the framework of economic autonomy protection. Strengthening doctrinal clarity is therefore essential to ensure legal certainty, enhance deterrence, and reinforce the integrity of Indonesia’s digital economic governance.
Co-Authors Achsia, El Aisna Putri Andre Abadi Santoso Ang, Felix Arief Budiman Arif Rahman Hakim Arif, Ingrid Angelina Lukito Atabiya, M Haikal Boediningsih, Widyawati Dharma Wira Wijaya Dodi Togatorop Fairuz Rania Widamulya Fandy Firmansyah Handaru Dwi Lesmana Heru Kuswanto Indrati Rini, Indrati Long, Tjoe Kang Masrufa, Masrufa Missleini Missleini Muhammad Ihza Prayogo Muhammad Nuh Nur Farida Oktabiantoro, Dwi Renada Cipta Dewa Renada Cipta Dewa Rizky Pratama Robiatul Adawiyah Rony Wijaya Rony Wijaya Suwardi . Wahyu Tri Hartanto