Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Providing Additional Sanctions For Cybercrimes Related To Indecent Crimes Wahyu Tri Hartanto; Evi Retno Wulan
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i1.5809

Abstract

Providing additional sanctions for cyber crimes related to immoral crimes is an important step in dealing with threats that arise in the era of digitalization. This article explores the urgency, types of additional sanctions that may be imposed, judges' considerations in imposing additional sanctions, and the challenges in implementing them. Cyber crimes related to immorality, such as the distribution of pornographic content and grooming, have a serious impact on victims and society. Therefore, providing additional sanctions aims to provide appropriate punishment to the perpetrator and prevent the recurrence of similar criminal acts in the future. Judges need to consider various factors, including the severity of the act, the impact on the victim, and the principles of justice and human rights in determining appropriate additional sanctions. Although faced with a number of challenges, cooperation between various institutions and relevant stakeholders is expected to strengthen law enforcement against cybercrime and provide better protection for society from threats in cyberspace.
The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23 Missleini Missleini; Evi Retno Wulan
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i1.5828

Abstract

Decision Number 813 K/PID2-23 is of deep concern in the legal field, especially regarding the analysis of the ratio decidendi principle of justice applied by judges in determining decisions. In this context, it is important to understand the various aspects that are taken into consideration by judges in making fair and just decisions. In this discussion, we will explore several key aspects that need to be considered in analyzing the principle of justice in Decision Number 813 K/PID2-23. These aspects include the principles of proportionality in the application of law, equality before the law, legal certainty, and rehabilitation and resocialization. This research also refers to the relevance and implications of the decision for the development of law and justice in society. It is hoped that this discussion can provide deeper insight into how the principle of justice ratio decidendi of judges is applied in the context of complex criminal cases such as Decision Number 813 K/PID2-23.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAYANAN KECERDASAN BUATAN (AI) Farida, Nur; Retno Wulan, Evi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 3 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i3.469

Abstract

Technology that develops as a tool for people's lives is now increasingly diverse, ranging from the simple to the most sophisticated. One of the results of this sophistication is known as artificial intelligence (AI). The use of AI services that have been comprehensive in all sectors of life and in various forms including AI Chatbot and Generative AI, will have a negative impact on its users if not used responsibly. Until now, the Indonesian government has not issued legal regulations that specifically regulate the use of AI. The purpose of this study is to examine the legal certainty of the accuracy of AI service information and the legal protection of personal data on the use of AI artificial intelligence services. The research method is normative juridical method using a statute approach, and conceptual approach. From the research, it can be concluded that there is a need for regulations that specifically regulate the implementation of AI services in Indonesia.
Preparation of Law Creating Work Based On Law No. 12 of 2011 Muhammad Ihza Prayogo; Evi Retno Wulan
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 20 No. 2 (2024): September
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v20i2.237

Abstract

The formation of Indonesia laws is stipulated by the 1945 Constitution regarding Article 96 of Law No. 12 of 2011, which emphasizes the importance of public participation in every stage of lawmaking. However, in reality, the process of forming laws and regulations, such as in the case of the Job Creation Law, does not involve maximum public participation. This has led to the emergence of dissatisfaction among the public with the resulting omnibus law concept. To achieve the goals of democracy and social justice, the government needs to improve the participation mechanism by opening up space for public input. This process must be conducted transparently from the planning stage to enactment so that the public feels involved and heard. Without active participation from the public, legal products could potentially be unaccepted and deemed illegitimate. Therefore, efforts to implement omnibus law as a solution to simplify regulations must be accompanied by concrete steps to involve the community. Otherwise, the ideals of legal reform will be difficult to achieve.
Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manuasia dalam Menyikapi Tantangan Global Covid-19 Handaru Dwi Lesmana; Evi Retno Wulan
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 2: Januari 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i2.1324

Abstract

Penegakan Hukum di Indonesia yang khususnya membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) baru-baru ini menjadi sorotan public, dikarenakan adanya ancaman dari wabah virus covid-19 melanda Indonesia dan juga menjadikan virus covid-19 ini sebagai pandemic. Virus covid-19 itu sendiri merupakan virus mematikan serta menularkan apabila mengalami kontak fisik dengan seseorang yang terjangkit. Covid-19 pertama kali ditemukan di dataran tirai bambu atau lebih dikenal dengan Negara China khususnya terletak di kota Wuhan. Dalam ruang lingkup dalam negeri khususnya di Indonesia virus covid-19 sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat terutama di sektor industri yang dimana para pekerja swasta atau buruh mendapat nafkah sehari-hari dari pekerjaan tersebut. Dengan mewabahnya virus covid-19 membuat tak sedikit buruh mengalami nasib pilu seperti para buruh diminta work from home, ada buruh yang diistirahatkan dalam kurun waktu belum dapat ditentukan, bahkan cukup banyak bidang industri melakukan PHK secara masal bagi buruh. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat 2 berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Metode penelitian: Artikel ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Hasil penelitian: menunjukkan bahwa sebaran virus covid-19 3 Mei 2020 mencapai 11.192 kasus, hal tersebut menungkat secara signifikan. Akibat imbas corona 1.732 orang kena PHK, lalu dirumahkan berkisar 3.703 orang dari 16 perusahaan.
Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Alasan Pemberat Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Kasus Nomor 724/Pid.B/2023/Pn Sda Ang, Felix; Wulan, Evi Retno
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8051

Abstract

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang membutuhkan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana. Salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk menegakkan keadilan adalah penerapan alasan pemberat pidana, yang bertujuan untuk memberikan hukuman lebih berat terhadap pelaku dalam kondisi tertentu. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan alasan pemberat pidana dalam kasus kekerasan seksual, khususnya dalam perkara nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkan alasan pemberat pidana meskipun terdakwa memiliki relasi kuasa sebagai atasan korban di lingkungan kerja. Ketimpangan kuasa seharusnya menjadi dasar pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam implementasi hukum agar prinsip keadilan dapat ditegakkan secara optimal. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pemberatan Pidana, Keadilan, Relasi Kuasa, Putusan Hakim
Dasar Hukum yang di Tetapkan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Long, Tjoe Kang; Wulan, Evi Retno
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.603

Abstract

Penelitian ini membahas rumusan masalah dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Tommy, dengan fokus pada penerapan hukum dan prinsip keadilan. Dasar hukum yang diterapkan oleh hakim harus sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 4 yang mengatur tindakan aktif seperti mencairkan dan mentransfer uang. Pasal 5, yang menekankan pada ketidaktahuan, mungkin kurang tepat mengingat keterlibatan aktif Tommy. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 4 sebagai dasar hukum akan lebih relevan. Untuk memastikan keadilan, hakim perlu memilih Pasal 4 dan mengevaluasi tindakan aktif Tommy secara mendalam. Selain itu, sanksi harus proporsional, termasuk pidana penjara dan denda yang sesuai dengan undang-undang dan beratnya pelanggaran, sambil mempertimbangkan efek jera untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan dengan metode penelitian normatif dan pendekatan undang- undang konseptual dan studi kasus.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penebangan Liar Di kawasan Hutan Lindung Renada Cipta Dewa; Evi Retno Wulan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i1.7152

Abstract

Pemidanaan terhadap pelaku penebangan liar di kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menimbulkan polemik, terutama ketika melibatkan masyarakat lokal yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Undang-undang tersebut, yang dirancang untuk menjerat kelompok terorganisir, sering kali diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemidanaan terhadap masyarakat lokal sebagai pelaku penebangan liar dapat dianggap adil dan proporsional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang berat terhadap masyarakat lokal tidak mencerminkan keadilan, karena tidak mempertimbangkan alasan kebutuhan dasar pelaku. Selain itu, pemidanaan seperti ini berdampak negatif pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penerapan keadilan restoratif dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pendekatan alternatif. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga diusulkan agar lebih kontekstual dengan realitas masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan yang lebih inklusif sekaligus menjaga kelestarian hutan secara efektif.
Evaluasi Penetapan Barang Bukti Dalam Perkara ITE: Kajian Normatif Atas Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020 Fairuz Rania Widamulya; Evi Retno Wulan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7463

Abstract

Hukum pembuktian berperan penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks barang bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Artikel ini menganalisis Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020 yang melibatkan barang bukti elektronik berupa voice note dengan muatan ancaman. Penelitian normatif ini bertujuan mengevaluasi ratio decidendi dalam menimbang barang bukti elektronik dengan mengacu pada prinsip legalitas, keadilan, dan kepastian hukum. Hasil analisis menunjukkan terdapat kelemahan dalam autentikasi barang bukti elektronik, kurangnya analisis terhadap muatan bukti, dan ketidakkonsistenan ratio decidendi dengan asas kepastian hukum. Kajian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi hakim dalam memahami teknologi informasi, penerapan standar forensik digital yang ketat, analisis yang lebih holistik terhadap barang bukti elektronik, serta sinkronisasi antara UU ITE dan KUHAP. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana dapat menjamin keadilan substantif dan meningkatkan kepercayaan publik.
Batasan Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan Hidup Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG) Achsia, El Aisna Putri; Wulan, Evi Retno
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8271

Abstract

This legal study examines the limits of legal protection for environmental activists in the context of hate speech offenses committed on social media, using Decision number 374/Pid.Sus/2024 / PN.SMG as a case study. This study examines the consistency of the judge's consideration in the decision with Article 66 of law no. 32 of 2009 on Environmental Protection and management (PPLH), which regulates the protection of environmental activists. The findings of the study indicate that, although the ruling excludes environmental activists, there are ambiguities in the implementation of Article 66 of the PPLH law, especially in terms of definitions and requirements for environmental activists, as well as the limits of legal protection provided. This study recommends broader regulation under Article 66 of the PPLH law to provide legal clarity and more complete protection for environmental activists while preventing potential abuse of the law. In addition, the study underscores the need for a balance between freedom of expression and protection against hate speech in the context of environmental advocacy.