Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang JURNAL USM LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semarang Law Review Tematik
Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti
Unknown Affiliation
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Busana Dan Dekorasi : Studi Kasus Di Sanggar Hanny Semarang Putri, Fienda Restiti; Yulistyowati, Efi; Muryati, Dewi Tuti
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 25 No. 2 (2023): Desember (2023)
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v25i3.4772

Abstract

Wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian biasanya disebabkan karena salah satu pihak    tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian tersebut, demikian juga yang terjadi dalam perjanjian  sewa menyewa busana dan dekorasi di Sanggar Hanny Semarang,  sehingga menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan.  Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mengkaji cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa busana dan dekorasi di Sanggar Hanny Semarang, kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi tersebut dan upaya mengatasinya. Jenis/tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis.    Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah  penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa busana dan dekorasi  pada  Sanggar Hanny Semarang  tahun 2021.    Sampel tersebut diambil dengan cara  purpsive. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa busana dan dekorasi di Sanggar Hanny Semarang dilakukan dengan cara kekeluargaan secara musyawarah dan mufakat dengan meminta pertanggungjawaban dari pihak penyewa karena perbuatan yang dilakukan pihak penyewa menimbulkan kerugian materiil dengan jumlah ganti rugi yang harus dibayaroleh pihak penyewa busana dan dekorasi Sanggar Hanny Semarang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi tersebut adalah  1) kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai kekuatan hukum pada perjanjian tidak tertulis, 2) penyewa masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana hak dan kewajibannya, 3) sulitnya beracara meminta pergantian kerugian sewa menyewa di pengadilan.  Kendala tersebut diatasi dengan cara 1) melakukan pendekatan persuasif melalui media massa (media elektronik dan jejaring media sosial) mengenai persoalan hukum khususnya yang terkait dengan perjanjian 2) menjelaskan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam KUHPerdata dan UUPK, 3) membantu proses aduan, klaim kerugian dan pembayarannya dalam menyelesaikan pemberian ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab dari wanprestasi yang telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dengan mengutamakan penyelesaian secara damai dan cepat tanpa harus melalui proses pengadilan.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA NEGERI 2 BOYOLALI MENGENAI SANKSI HUKUM BAGI PELAKU BALAP MOTOR LIAR Mulyani, Tri; Muryati, Dewi Tuti
JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/jmm.v4i2.69

Abstract

AbstractThe world of motorbike racing should be done professionally, but then it has developed into wild motor racing. Illegal motorbike racing is an event that is held without a permit which is often carried out in public places and this illegal motorbike racing activity is not carried out at all on official racing tracks, but on the highway. This illegal racing is a place to look for prestige among teenagers, as well as a place for gambling where every race is carried out there is always a bet money from hundreds of thousands to millions of rupiah, even causing casualties. Illegal motor racing actors can be subject to sanctions stipulated in Law No. 22/2009 concerning Road Traffic and Transportation and the Criminal Code, so that considering the importance of understanding legal sanctions for illegal motorbike racers, dedication is necessary. to the community in the form of Student Understanding of SMA Negeri 2 Boyolali. This service was carried out by way of lectures and direct questions and answers and evaluation by distributing questionnaires before and after the activity was carried out. The results of the dedication with the theme of understanding the law of the Boyolali 2 Public High School Students regarding sanctions for illegal motorbike racers showed an increase of 5.4%.Keywords: improvement; understanding; legal sanctions; students; wild motor racingAbstrakDunia balap motor seharusnya dilakukan secara profesional, namun kemudian berkembang menjadi balap motor liar. Balap motor liar merupakan suatu ajang yang diselenggarakan tanpa izin yang kerap kali dilakukan di tempat umum dan kegiatan balap motor liar ini sama sekali tidak dilakukan di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Balap liar ini menjadi ajang mencari gengsi antara remaja, juga sebagai wadah perjudian di mana setiap dilakukan balapan selalu ada uang taruhan dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, bahkan menimbulkan korban jiwa. Pelaku balap motor liar dapat dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga kiranya mengingat pentingnya pemahaman mengenai sanksi hukum bagi pelaku balap motor liar, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan Tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil pengabdian dengan tema pemahaman hukum Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai sanksi bagi pelaku balap motor liar, menunjukkan adanya peningkatan 5,4%.Kata Kunci: peningkatan, pemahaman, sanksi hukum, siswa, balap motor liar
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tlogosari Kulon Mengenai Hukum Waris Di Indonesia Septiandani, Dian; Abib, Agus Saiful; Astanti, Dhian Indah; Muryati, Dewi Tuti; Ananda, Raka Wahyu Ananda; Pamungkas, Beatrich Advismadya
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/ba4ter04

Abstract

Hukum waris di Indonesia bersifat plural, artinya ada tiga sistem hukum yang berlaku tergantung pada agama dan adat yang dianut pewaris dan ahli waris: Hukum Waris Islam (Faraidh), Hukum Waris Adat (yang berbeda di tiap daerah), dan Hukum Waris Perdata (KUH Perdata). Umat Muslim berpedoman pada hukum Islam, sementara non-Muslim umumnya menggunakan KUH Perdata, dan masyarakat dengan latar belakang adat yang kuat bisa mengikuti hukum waris adat setempat. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Tlogosari Kulon mengenai hukum waris di Indonesia, maka perlu dilakukan penyuluhan hukum. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan ceramah dan tanya jawab secara langsung setelah selesai ceramah. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman menggunakan  kuesioner pre-test dan post-test, kemudian hasilnya dihitung kenaikan persentasenya dan dianalisis. Kata kunci: Peningkatan Pemahaman; Masyarakat; Waris; Tlogosari Kulon, Penyuluhan Hukum.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tlogosari Kulon  Mengenai Hukum Waris di Indonesia Septiandani, Dian; Abib, Agus Saiful; Astanti, Dhian Indah; Muryati, Dewi Tuti; Ananda, Raka Wahyu; Pamungkas, Beatrich Advismadya
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/6vk8fg24

Abstract

Hukum waris di Indonesia bersifat plural, artinya ada tiga sistem hukum yang berlaku tergantung pada agama dan adat yang dianut pewaris dan ahli waris: Hukum Waris Islam (Faraidh), Hukum Waris Adat (yang berbeda di tiap daerah), dan Hukum Waris Perdata (KUH Perdata). Umat Muslim berpedoman pada hukum Islam, sementara non-Muslim umumnya menggunakan KUH Perdata, dan masyarakat dengan latar belakang adat yang kuat bisa mengikuti hukum waris adat setempat. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Tlogosari Kulon mengenai hukum waris di Indonesia, maka perlu dilakukan penyuluhan hukum. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan ceramah dan tanya jawab secara langsung setelah selesai ceramah. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman menggunakan  kuesioner pre-test dan post-test, kemudian hasilnya dihitung kenaikan persentasenya dan dianalisis. Kata kunci: Peningkatan Pemahaman, Masyarakat, Waris, Tlogosari Kulon, Penyuluhan Hukum.
Politics of Environmental Permit Law in Sustainable Development Perspective Mulyani, Tri -; Muryati, Dewi Tuti; Triasih, Dharu -
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4008

Abstract

In light of UUPPLH Articles 38 and 39, which provide that environmental permits may be withdrawn by the TUN court, the unclear paradigm raises severe concerns about the validity of environmental permission as the subject of a dispute amongst state officials. The Job Creation Law really refers to an Environmental Feasibility Decree (SKKL) or a Statement of Environmental Management Commitment (PKPLH) that has been approved by the federal and local governments, depending on the kind of environmental approval. Buildings that comply with the Job Creation Law and have received environmental approval in the form of a product meet the conditions to be considered for consideration as permits, as stated in Article 39, paragraph (2). The vague paradigm substantially calls into doubt the validity of environmental permission as the topic of a State Administrative dispute, given Articles 38 and 39 of the UUPPLH, which stipulate that environmental permits may be canceled through the TUN court. Depending on the kind of environmental approval, the Job Creation Law really refers to an Environmental Feasibility Decree (SKKL) or a Statement of Environmental Management Commitment (PKPLH) that has been accepted by the federal and municipal governments. Construction that conforms with the Job Creation Law and that obtains environmental approval in the form of a product meets the conditions to be declared suitable for consideration as a permit, as stated in paragraph (2) of Article 39. 
Co-Authors Abib, Agus Saiful Amri Panahatan Sihotang Ananda, Raka Wahyu Dhian Indah Astanti, Dhian Indah El Ula, Khaidar Alifika Endah Pujiastuti Magribi, Imam Mulyani, Tri - Natalis, Aga Nuswanto, A Heru Pamungkas, Beatrich Advismadya Putri, Fienda Restiti Riana, Rati Riani, Nia Okta Septiandani, Dian Septiandani, Dian Siti Chotijah, Siti Subaidah Ratna Juita Sukimin Supriyadi - Supriyadi Supriyadi Suwandi, Dedy Swasti Gautama, Indhira Vidya Tamba, Tumanda Tri Mulyani Triasih, Dharu Triasih, Dharu Triasih, Dharu - Triwati, Ani Violeta, Asriva Cynthia Wardani, Diah Ayu mulya Wulandari, Dita Putri Yulistyowati, Efi