Garuda - Garba Rujukan Digital

Peningkatan kesadaran publik terhadap Fenomena Sosial Sexting sebagai Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual Anak Berbasis Gender Online di Kota Samarinda Shorea Helminasari; Helnisa; Kurnawati Pasulle
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v4i1.128

Dewasa ini, kekerasan seksual semakin banyak terjadi seiring berkembangnya akses media sosial berbasis teknologi. Kemajuan teknologi khususnya teknologi berbasis internet sangat terlihat jelas dalam kehidupan saat ini. Salah satu fenomenanya yaitu adanya smartphone, komputer, laptop, Personal Digital Assistant (PDA). Sexting merupakan salah satu fenomena sosial yang saat ini sedang banyak terjadi khususnya dikalangan remaja. Aktifitas sexting merupakan metode interaksi melalui jejaringsosial pada golongan masyarakat khususnya anak dan remaja yang sedang dibentuk kembali dan didefinisikan ulang melalui teknologi komunikasi. Dari berbagai macam bidang kehidupan yang dijalani dengan teknologi berbasis internet ini, salah satunya adalah bidang kehidupan seksualitas. Kasus kekerasan seksual di Kota Samarinda selama kurun 3 tahun ke belakang kian memprihatinkan (2019-2021). Tercatat pada tahun 2021 Kota Samarinda menjadi daerah tertinggi dengan laporan 173 kasus kekerasan seksual di antara kabupaten/kota lainnya di provins Kalimantan Timur. Maka dari pada itu, kekerasan seksual akan terus terjadi jika tidak ada kesadaran untuk terus memanfaatkan kemajuan teknologi, internet dan berbagai aplikasi serta media sosial dengan positif, bijak, dan sehat. Karena kendali seksualitas diri adalah pada individu itu sendiri. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentangfenomenasosial sexting dan sekaligus memberikan advokasi kepada masyarakat umum kota Samarinda khususnya yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual namun minim ruang dan informasi terkait alur pelaporan dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia khususnya di kota Samarinda. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dalam tahapan bentuk metode penyuluhan dengan terjun langsung pada masyarakat sasaran guna meningkatkan edukasi dan advokasi kepada korban kekerasan seksual. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi seluruh elemen masyarakat berkaitan fenomena sosial yang terjadi dalam pergeseran prilaku masyarakat di era komunikasi digital khususnya di Kota Samarinda tentang fenomena sosial sexting.

Peran (DP2PA) dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kota Samarinda Shorea Helminasari; Erni Dea Kristi; Helnisa Helnisa; M. Farhan As Salami; Shakira Mustafa
TheJournalish: Social and Government Vol. 4 No. 2 (2023): social and government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v4i2.475

Pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak telah diakui secara formal sejak kemerdekaan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik dengan baik. Semakin tingginya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak serta tingginya kejadian human trafficking atau yang lebih dikenal dengan perdagangan orang di Indonesia menjadikan pembangunan bidang perempuan dan perlindungan anak sebagai isu penting. Dewasa ini, kekerasan seksual semakin banyak terjadi seiring berkembangnya akses media sosial berbasis teknologi. Kasus kekerasan seksual di Kota Samarinda selama kurun 3 tahun ke belakang kian memprihatinkan (2019-2021). Tercatat pada tahun 2021 Kota Samarinda menjadi daerah tertinggi dengan laporan 173 kasus kekerasan seksual di antara kabupaten/kota lainnya di provinsi Kalimantan Timur. Berangkat dari kasus kekerasan seksual di Kota Samarinda selama kurun 3 tahun ke belakang yang kian memprihatinkan (2019-2021) maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak khususnya yang terjadi di Kota Samarinda serta mengetahui hambatan dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan fokus penelitian peran DP2PA dalam menjalankan 6 layanan pokok menangani kasus kekrasan seksual anak, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif dari Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Public Services Based on Health Protocols During the Covid-19 Pandemic in Bontang Lestari Village: Pelayanan Publik berdasarkan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Bontang Lestari Indriati Salam; Muhammad Zainal Arifin; Shorea Helminasari
International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Wadah Inovasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53622/ij3pei.v3i1.202

Public service providers must react to the COVID-19 pandemic. Many government regulations to prevent this virus's spread affect service providers' public service standards. Improving public service standards will help stop this infection. Researchers in Bontang Lestari Village, hit by the COVID-19 epidemic, observed issues, including limited service hours, unprepared health protocol facilities, and uneven health protocol socialization. Then the research question is how public services based on health protocols are implemented during the COVID-19 pandemic in Bontang Lestari Village and what are the obstacles. This study examines public service health procedures during the COVID-19 pandemic in Bontang Lestari Village and the challenges they faced. This study used qualitative research. According to the research, the health protocol for using masks has not been optimally implemented because residents/employees still take off their masks when chatting/conducting services, the health protocol for washing hands has gone well and in accordance with the rules applied, and the health protocol for maintaining distance between residents has been set at 1 meter. Residents and staff' ignorance of health protocols hinders the public service process based on them. Thus, the chance of getting COVID-19 is rising, and residents have less time to take care of their requirements, making services seem substandar.

PENERAPAN NILAI NILAI KORUPSI PADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KELURAHAN KARANG ANYAR KOTA SAMARINDA Helminasari, Shorea
Jurnal Pengabdian Kreativitas Pendidikan Mahakam (JPKPM) Vol. 3 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/jpkpm.v3i1.1349

Seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi yang terjadi di negara Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Bahwa sudah pada taraf menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang seharusnya sejahtera dengan kekayaan alam yang melimpah. Pada tingkat internasional, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai citra buruk terkait korupsi. Berdasarkan indeks persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International, Indonesia pada tahun 2017 memiliki Indeks sebesar 37 dari 100 dan menempati posisi 96 dari 180 negara yang disurvei. Sementara itu, World Economic Forum dalam The Global Competitivness Report 2017 â€“ 2018 menyampaikan bahwa faktor terbesar yang menghambat dalam melakukan bisnis di Indonesia adalah korupsi dengan nilai 15,4. Keadaan tersebut akan mengakibatkan investor luar negeri ke negara-negara lain yang dianggap memiliki iklim lebih baik. Kondisi seperti ini akhirnya memperburuk perekonomian dengan segala aspeknya di negara ini. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independent yang secara khusus menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain melakukan upaya kuratif tindak korupsi. Upaya penindakan ini membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Belum lagi jika dihitung dari dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya memberantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (prenventif), seperti Pendidikan anti-korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini. Pendidikan Anti Korupsi (PAK) adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai antikorupsi sejak dini. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai antikorupsi (jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung- jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) dari dalam diri individu. Sementara di sisi lain, dunia pendidikan yang diharapkan menjadi penguat budaya antikorupsi makin dirasakan tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Proses pendidikan seperti mementingkan penguasaan pengetahuan semata ketimbang membiasakan perilaku baik. Sekalipun sekolah mengimplementasikan berbagai kegiatan sejenis, akan tetapi hal tersebut dilaksanakan seolah terpisah dari proses pembelajaran yang utuh. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk mengembalikan sekolah sebagai lokomotif penguatan budaya antikorupsi untuk jangka panjang. Kita awali dengan melakukan Pendidikan Antikorupsi yang dimotori oleh satuan pendidikan. Sangat diharapkan bahwa seluruh lapisan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Hal ini karena kita adalah korban utama korupsi, menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap sistem yang korup, mendorong tata kelola pemerintah yang akuntabel, dan meningkatkan mutu demokrasi.Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang nilai-nilai anti korupsi bagi organisasi sosial kemasyarakatan dan sekaligus memberikan advokasi kepada masyarakat umum kota Samarinda khususnya masyarakat di lingkungan Kelurahan Karang Anyar yang memiliki berbagai organisasi sosial kemasyarkatan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dalam tahapan bentuk metode penyuluhan dengan terjun langsung pada masyarakat sasaran guna meningkatkan edukasi dan advokasi kepada masyarakat anggota organisasi sosial kemasyarakatan. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi seluruh elemen masyarakat berkaitan tentang nilai-nilai anti korupsi yang dapat menjadi salah satu cara upaya preventif di era komunikasi digital tentang pentingnya Pendidikan Anti Korupsi bagi masyarakat umum.

Public Services Based on Health Protocols During the Covid-19 Pandemic in Bontang Lestari Village: Pelayanan Publik berdasarkan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Bontang Lestari Salam, Indriati; Zainal Arifin, Muhammad; Helminasari, Shorea
International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Wadah Inovasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53622/ij3pei.v3i1.202

Public service providers must react to the COVID-19 pandemic. Many government regulations to prevent this virus's spread affect service providers' public service standards. Improving public service standards will help stop this infection. Researchers in Bontang Lestari Village, hit by the COVID-19 epidemic, observed issues, including limited service hours, unprepared health protocol facilities, and uneven health protocol socialization. Then the research question is how public services based on health protocols are implemented during the COVID-19 pandemic in Bontang Lestari Village and what are the obstacles. This study examines public service health procedures during the COVID-19 pandemic in Bontang Lestari Village and the challenges they faced. This study used qualitative research. According to the research, the health protocol for using masks has not been optimally implemented because residents/employees still take off their masks when chatting/conducting services, the health protocol for washing hands has gone well and in accordance with the rules applied, and the health protocol for maintaining distance between residents has been set at 1 meter. Residents and staff' ignorance of health protocols hinders the public service process based on them. Thus, the chance of getting COVID-19 is rising, and residents have less time to take care of their requirements, making services seem substandar.

BONUS DEMOGRAFI: PELAKSANAAN PESTA DEMOKRASI (PEMILU) DI TAHUN 2024, KOTA SAMARINDA Pratama, Prawira Yudha; Helminasari, Shorea; Sarmiasih, Mia; Rahman, Taufik
Jurnal Riset Inossa : Media Hasil Riset Pemerintahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam Vol. 5 No. 02 (2023): Desember
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54902/jri.v5i02.148

Penelitian ini mendeskripsikan serta menganalisis mengenai pemanfaataan peningkataan Bonus Demografi Kota Samarinda dalam pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024, dalam perjalannya menghadapi peluang dan tantangan unik dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama dengan memanfaatkan bonus demografi yang didominasi oleh generasi Z (Gen Z). Bonus demografi di Kota Samarinda memberikan potensi signifikan dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif, namun tantangan seperti apati politik, kurangnya pengalaman politik, dan dampak media sosial pada kesehatan mental generasi muda menjadi hambatan yang perlu diatasi.Penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, berupaya meningkatkan partisipasi pemilih melalui sosialisasi, edukasi pemilih, dan penekanan pada pemilih pemula. Dengan jumlah pemilih yang terus meningkat, Kota Samarinda memiliki potensi untuk memberdayakan generasi muda dalam proses demokrasi, tetapi langkah-langkah konkret harus diambil untuk mengatasi tantangan yang ada. sehingga untuk mendalami topik yang dibahas maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian studi literatur yang bersumber dari teori-teori yang relevan. terhadap permasalahan dalam penelitian ini, selain itu bukti-bukti nyata dalam penelitian ini didukung oleh beberapa sumber media massa yang akurat dan terpercaya dalam melakukan penelitian yang mendalam. Selaras dengan data survei dan perkembangan demografi yang dijelaskan dipembahasan, maka temuan penelitian ini bahwa Kota Samarinda memilki bonus demografi yang terus meningkat ini dibuktikan dengan adanya Data Pemilih Tetap (DPT) dengan adanya peningkatan ini maka penelitian ini menekankan pentingnya untuk melakukan pendidikan politik, literasi media, dan lingkungan politik yang inklusif untuk memastikan bahwa bonus demografi tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam membangun masa depan demokratis yang berkelanjutan.

Technology-Driven Archival Management in Samarinda's Library Service Christiana, Novianti; Helminasari, Shorea; Pratama, Prawira Yudha
Indonesian Journal of Public Policy Review Vol 25 No 3 (2024): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijppr.v25i3.1401

The management of archives is a critical function within governmental and private organizations, ensuring the preservation and accessibility of vital information. General Background: In response to the rapid advancements in information technology, the Government of Samarinda implemented a technology-based archival management system to improve efficiency and effectiveness. Specific Background: The study focuses on the implementation of this system within the Library and Archives Service of Samarinda, where traditional archival challenges such as the fragility of paper documents and the need for quick information retrieval necessitated a shift towards digital archives. Knowledge Gap: Despite the implementation of technology-based systems, there is limited research on their effectiveness within Indonesian governmental institutions. Aims: This study aims to evaluate the effectiveness of technology-based archival management in the Samarinda Library and Archives Service, focusing on document transfer, storage, indexing, and access control. Results: The findings indicate that the digital archival management system is effective in enhancing the security and accessibility of documents, with processes such as document scanning, digital storage, and indexing significantly improving archival practices. However, challenges such as inadequate storage capacity and network issues persist. Novelty: This study provides new insights into the specific challenges and successes of implementing a technology-based archival system in a governmental context in Indonesia. Implications: The research underscores the importance of continuous improvement in infrastructure and training to fully realize the benefits of digital archival systems, highlighting the need for enhanced server capacity and network reliability to support the increasing volume of digital archives. This study contributes to the broader understanding of digital archival management within the public sector, offering practical recommendations for similar initiatives in other regions. Highlights: Efficiency: Digital archives boost accessibility and security. Challenges: Storage and network issues hinder effectiveness. Implications: Ongoing infrastructure upgrades are essential. Keywords: Effectiveness, Archives, Digitalization, E-Archives

ANALISIS ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DI KOTA SAMARINDA SEBAGAI NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO’S): PERSPEKTIF SEJARAH DAN RUANG LINGKUP Saputra, Raka Roby; Helminasari, Shorea; Eryani, Trisna Waty Riza; Sarmiasih, Mia
Jurnal Riset Inossa : Media Hasil Riset Pemerintahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam Vol. 6 No. 02 (2024): Desember
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54902/jri.v6i02.150

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai bagaimana ruang lingkup Palang Merah indonesia (PMI) sebagai Non Governmental Organization (NGO’S) di Kota Samarinda, sesuai dengan tujuan organisasi serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana jenis penelitian yang menekankan pada peneliti yang harus aktif melakukan pengamatan (observasi), kemudian mencari data-data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, lalu menetapkan key informan dan informan serta mencari masyarakat yang menerima manfaat dari kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai narasumber yang diwawancarai kemudian akan dijabarkan kedalam tema atau kesimpulan dari tujuan penelitian yang ada. Dari hasil analisis data maka ditemukan bahwa organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi swasta yang kegiatanya sangat bermanfaat bagi masyarakat tetapi pada kenyataanya masyarakat hanya tahu Palang Merah Indonesia(PMI) adalah badan yang melakukan pelayanan darah donor dan pengambilan darah dan organisasi milik pemerintah padahal Palang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi swasta yang ada di Indonesia bahkan mencangkup dunia, kegiatannya sendiri antara lain dalam bidang memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata dan gangguan keamanan, pelayanan darah pelestarian dan pengambilan darah donor, melakukan pembinaan relawan, melakukan Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepalangmerahan, melakukan penyebarluasan kegiatan kepalangmerahan penanganan musibah atau bencana, pelayanan kesehatan dan social, memberikan peran masyarakat dalam kegiatan kepalangmerahan kemudian untuk mengtahui Apa saja faktor pendukung dan penghambat Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai Non Governmental Organization (NGO’S) di Kota Samarinda.

Partisipasi Suara Pemuda Dalam Sistem Politik Inonesia (Refleksi Pemilu 2024) Helminasari, Shorea; Rahmiyati, Rahmiyati; Aladawiyah , Rabi’ah
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i2.3191

The 2024 general election will be held on Wednesday, February 14, 2024, where youth participation in the 2024 election is indeed very significant and dominant. The role of youth is not only limited to being voters, but they are also actively involved in various aspects of election administration. The participation of youth votes in Indonesia's political system is a crucial aspect that reflects the dynamics of democracy and the regeneration of national leadership. This study aims to analyze the level of youth participation in the 2024 election, identify factors influencing their involvement, and evaluate the role of social media as a driver of political participation among the younger generation. The research method used is secondary data analysis from the official reports of the General Election Commission (KPU), case studies, and surveys related to young voters' behavior. The main findings show that youth participation, especially among Generation Z and millennials, has seen a significant increase compared to previous elections, driven by intensive digital campaigns and the use of social media as the primary source of political information. However, challenges such as misinformation and low digital literacy remain obstacles that need to be addressed. The conclusion of this study emphasizes the importance of strengthening political and digital literacy to ensure quality and sustainable youth participation in Indonesia's political system. This research provides an important contribution to understanding the dynamics of youth political participation and its implications for the future of Indonesian democracy.

Distribution Of Information On Independent Waste Management By The Creative Industry Of Tourism Awareness Groups (Pokdarwis) In Kampung Ketupat, Samarinda City As A Potential For Ecotourism Industry Based On Community-Based Research Model Helminasari, Shorea; Mustafa, Shakira; Arfan, Muhammad Edhil
Journal of Social Research Vol. 4 No. 8 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i7.2699

Waste has become a serious global issue experienced by almost all regions of the world, including Indonesia. The prevailing stigma in waste management within society has been that the government handles waste from the source, to temporary disposal sites (TPS), and then to final disposal sites (TPA). Waste management is a major challenge often faced by urban communities, including the city of Samarinda. Samarinda has various destination areas with tourism and economic potential that attract the attention of local residents as well as international visitors. One such place is Kampung Ketupat, a tourism village located in Samarinda Seberang District, Mesjid Subdistrict, specifically in the Mangkupalas Road area. This area is officially managed by the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), which reports that some residents still frequently dispose of waste into the river without proper waste disposal management. Kampung Ketupat has great potential to become a sustainable community-based ecotourism area. Strategic steps in distributing information related to independent waste management by involving creative industry players and local communities will not only help reduce environmental impacts but also increase public awareness of the importance of environmental sustainability as a tourism asset. Kampung Ketupat can serve as a model for community-based waste management in line with Samarinda City Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning waste management. This activity aims to implement a community-based service model in Kampung Ketupat, Samarinda City, involving Pokdarwis as well as the local government. The activities include training, seminars, public discussions, and community awareness campaigns. Regular evaluations will be conducted to ensure the sustainability and success of this program. It is expected that the residents of Kampung Ketupat, Samarinda City, will be more actively involved in independent waste management and the creative industry as a potential ecotourism industry.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search