Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.886
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi Jurnal Hukum Sehasen JUDGE: Jurnal Hukum
Mhd Azhali Siregar
Universitas Pembangunan Panca Budi
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Polres Padangsidimpuan) Olivia Oninta Karo – Karo; Mhd Azhali Siregar; T. Riza Zarzani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2684

Abstract

Kehadiran saksi verbalisan (penyidik yang menjadi saksi) dalam persidangan sering kali menjadi penentu ketika terdakwa mencabut isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan adanya tekanan atau paksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kehadiran saksi verbalisan dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Polres Padangsidimpuan serta bentuk pertanggungjawaban hukumnya jika ditemukan ketidaksesuaian dalam proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan pertanggungjawaban hukum saksi verbalisan dalam proses penanganan tindak pidana narkotika di Polres Padangsidimpuan, mengingat seringnya terdakwa mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan adanya tekanan atau intimidasi. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, data dikumpulkan melalui studi lapangan di Satres Narkoba Polres Padangsidimpuan serta analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran saksi verbalisan (penyidik) di persidangan menjadi instrumen krusial untuk membuktikan bahwa proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku dan tanpa paksaan. Pertanggungjawaban hukum saksi verbalisan mencakup aspek formil dan materiil, di mana penyidik dapat dijatuhi sanksi disiplin, kode etik, hingga sanksi pidana apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Meskipun demikian, efektivitas kesaksian ini sering kali terhambat oleh pandangan subjektif mengenai independensi penyidik sebagai saksi dalam perkara yang ditanganinya sendiri.
PENEGAKAN HUKUM MELALUI KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF Franisa Medilita Ketaren; Fitri Rafianti; Mhd Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2733

Abstract

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum yang bertujuan menciptakan penyelesaian perkara pidana secara lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan keadaan korban, pelaku, serta masyarakat. Dalam pelaksanaannya, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu berdasarkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta mengkaji implementasi dan hambatan penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bentuk diskresi penegakan hukum yang diberikan untuk mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dinilai mampu mengurangi penumpukan perkara, meningkatkan efisiensi proses peradilan pidana, serta memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban maupun pelaku. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan penegak hukum mengenai ruang lingkup penerapannya. Selain itu, belum adanya pengaturan yang secara eksplisit dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan yuridis penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta optimalisasi pengawasan dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkeadilan.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2025/PN Srh). Hardianto; Suci Ramadani; Mhd Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2734

Abstract

Indonesia, sebagai negara hukum, dalam Pasal 1 ayat 3 Konstitusi 1945, sebagaimana telah diubah, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum. Hukum merupakan norma atau peraturan yang mengatur masyarakat; semua perilaku dan tindakan warganya harus didasarkan pada hukum. Seiring dengan perkembangan yang semakin cepat, bentuk-bentuk kejahatan juga menjadi semakin kompleks dan terorganisir. Salah satu bentuk kejahatan yang telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan adalah kejahatan narkotika. Hal ini karena sirkulasinya mencakup semua lapisan masyarakat, baik miskin, kaya, tua, muda, maupun anak-anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan narkotika yang melibatkan penyalahgunaan pribadi narkotika Kelompok I, berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Srh. Isu-isu yang dipelajari meliputi penerapan unsur-unsur kejahatan, dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan kelayakan penerapan sanksi pidana dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Data diperoleh melalui tinjauan pustaka dan analisis putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika Kelompok I tipe shabu (metamfetamin), Terdakwa menggunakan Narkotika Kelompok I tanpa diyakinkan, ditipu, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
Co-Authors Ade Muliansyah Batubara Fajriansyah Marpaung Franisa Medilita Ketaren Frendy Sihotang Hardianto Henry Aspan Ibrahim Irma Fatmawati Ismaidar I, Ismaidar Muhammad Juang Rambe Nabilah Syaharani Olivia Oninta Karo – Karo Rafianti, Fitri Rahmayanti Rahul Ardian Fikri Sahlan Pege Siregar Senja Mawarni Suci Ramadani Syahranuddin Tengku Riza Zarzani N Veri Haryandi Siburian Yusril Fahri