Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Share : Social Work Journal

SERTIFIKASI MENEGASKAN EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL DI INDONESIA Darwis, Rudi Saprudin
Share : Social Work Journal Vol 6, No 1 (2016): Share Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (651.346 KB) | DOI: 10.24198/share.v6i1.13151

Abstract

Eksistensi pekerjaan sosial sebagai profesi mengalami perkembangan sejak diterbitkannya UU No 11 Tahun 2009. Salah satu amanat dari dari undang-undang tersebut adalah pelaksanaan sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial sebagai sumberdaya manusia kesejahteraan sosial. Tulisan ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan sertifikasi pekerja sosial di indonesia berdasarkan Permensos RI Nomor 03 Tahun 2015 serta konsekuensi dari sertifikasi tersebut bagi penguatan eksistensi profesi pekerjaan sosial di Indonesia.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN MARGALUYU KELURAHAN CICURUG Sulistiyorini, Nur Rahmawati; Darwis, Rudi Saprudin; Gutama, Arie Surya
Share : Social Work Journal Vol 5, No 1 (2015): Share Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.058 KB) | DOI: 10.24198/share.v5i1.13120

Abstract

Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi paningkatan volume sampah tersebut adalah dengan cara: mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat. Permasalahan dalam partispasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah adalah apa saja bentuk regulasi yang terkait dengan pengelolaan sampah di Lingkungan Margaluyu, bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan tngkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian tentang pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug, Tujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat di Lingkungan Margaluyu. (2) mendeskripsikan tingkat partisipasi masyrakat di Lingkungan Margaluyu Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan yaitu dengan memberikan sumbangan tenaga berupa kerja bakti dan ikut serta dalam pengelolaan sampah. Selain itu, mereka juga mengadakan pertemuan warga yang dilakukan satu kali dalam sebulan, yang dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT. Dalam hal ini tingkat RT cenderung berbentuk partisipasi langsung sedangkan tingkat RW berbentuk partisipasi tak langsung. Warga melakukan kegiatan tersebut tanpa merasa terpaksa sama sekali. Tingkat peran serta masyarakat yang terjadi di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug menurut kategori sedang, masyarakat ikut serta partisipasi akan tetapi pelaksanaanya masih belum maksimal.
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN Santoso, Meilanny Budiarti; Darwis, Rudi Saprudin
Share : Social Work Journal Vol 7, No 1 (2017): Share Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.251 KB) | DOI: 10.24198/share.v7i1.13819

Abstract

Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) tidak dapat dilakukan seperti terhadap orang dewasa. Balai Pemasyarakatan (BAPAS), melalui peran Pendamping Kemasyarakatan yang dimilikinya, berperan penting dalam proses peradilan ABH sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku. Pada tulisan ini akan dipaparkan pelaksanaan peran dari Pendamping Kemasyarakatan (PK) dalam menjalankan fungsi BAPAS pada penanganan ABH. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna mencermati perilaku, tindakan, lingkungan sosial serta aspek lainnya yang terkait dengan pelaksanaan peran (PK) pada setiap tahap dalam proses peradilan yang dijalani oleh ABH, yaitu pada tahap sebelum pengadila (pra-adjudikasi), tahap pengadilan (adjudikasi), dan tahap setelah pengadilan (post-adjudukasi).Hasil penelitian menunjukan bahwa PK tidak dapat melakukan pendampingan secara penuh sebagaimana mestinya kepada ABH yang menjalani proses peradilan. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan jumlah PK yang dimiliki BAPAS sehingga seorang PK harus mendampingi beberapa orang ABH yang seringkali lokasinya berjauhan dengan waktu yang terbatas. Meskipun demikian, fungsi BAPAS dalam proses penanganan ABH dapat dijalankan sesuai tahapan yang ditetapkan. BAPAS dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menangani ABH berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, sesuai perundangan-undangan.
PERAN INSTITUSI LOKAL DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT: KASUS PUNGGAWA RATU PASUNDAN DALAM PROGRAM DESA WISATA DI DESA SUKARATU KECAMATAN GEKBRONG KABUPATEN CIANJUR Darwis, Rudi Saprudin; Resnawaty, Risna; Irfan, Maulana; Risman, Apep
Share : Social Work Journal Vol 6, No 2 (2016): Share Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.773 KB) | DOI: 10.24198/share.v6i2.13213

Abstract

Pengembangan masyarakat merupakan suatu aktivitas yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program-program yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan menggunakan institusi lokal sebagai wadah aktivitas kolektifnya. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan peran institusi lokal dalam program Desa Wisata di Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong Kabupaten Bandung yang telah mampu menarik partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan kegiatan wisata. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus. Adapun kasus yang dijadikan subyek studi adalah kasus Punggawa Ratu Pasundan (PRP) sebagai institusi lokal yang dibentuk dalam program desa wisata di Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Gambaran mengenai peranan institusi lokal dalam pengembangan masyarakat akan dideskripsikan melalui empat peranan yang dilakukan PRP dalam aktivitas pengembangan desa wisata di Desa Sukaratu, yaitu fasilitatif, mediasi, penyampai informasi, dan pendayagunaan gotong royong. Hasil penelitian menunjukan peran fasilitatif dilaksakan oleh PRP dalam menjaring berbagai aspirasi masyarakat dan anggotanya. Peran mediasi dilakukan oleh PRP dalam ranah penyelesaian konflik-konflik yang terjadi didalam organisasi. Peran PRP sebagai penyampai informasi sering dilakukan dalam rapat mingguan guna terus menjaga konsisitensi organisasi dalam mengedukasi masyarakat. Peran terakhir adalah peran PRP dalam mendayagunakan gotong royong masyarakat, peran ini dilakukan dengan mewadahi kegiatan-kegiatan gotong royong masyarakat dan menyalurkannya melalui kegiatan-kegiatan pembangunan yang menyangkut kepentingan umum. Namun suksesi kepengurusan yang tertunda-tunda, hilangnya sosok tokoh masyarakat yang menjadi salah satu penggerak, dan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat menyebabkan vakumnya kepengurusan PRP, sehingga kegiatannya agak tersendat. Atas dasar hasil studi ini maka direkomendasikan bahwa untuk merealisasikan suksesi organisasi oleh masyarakat secara independen dan mandiri agar kegiatan pegelolaan wisata Desa Sukaratu dapat berlanjut secara optimal.
Keseimbangan Sosial untuk Keserasian Sosial (Kasus Keserasian Sosial antara Penduduk Setempat dan Pendatang di Daerah Industri Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat) DARWIS, Rudi Saprudin
Share : Social Work Journal Vol 8, No 1 (2018): Share: Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.716 KB) | DOI: 10.24198/share.v8i1.16050

Abstract

ABSTRAKPembangunan sektor industri telah mendorong berdirinya pusat-pusat industri di berbagai daerah dalam bentuk kawasan industri ataupun tidak dalam bentuk kawasan industri. Keberadaan pusat industri menjadi daya tarik bagi para pencari kerja untuk datang ke daerah tersebut. Situasi tersebut dapat menimbulkan adanya benturan kepentingan antara penduduk setempat dengan penduduk pendatang terkait dengan terhadap keberadaan industri. Tulisan ini akan menguraikan tentang keseimbangan sosial yang terdapat pada masyarakat di daerah industri yang akan mencerminkan kondisi keserasian sosial masyarakat tersebut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Aspek-aspek keseimbangan sosial dalam tulisan ini meliputi kemerataan sosial ekonomi, kesempatan kerja dan berusaha yang sama, kesamaan hak dan kewajiban, serta kemampuan mengelola konflik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan sosial akan didiskusikan pula dalam tulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan keseimbangan sosial antara penduduk setempat dan pendatang secara keseluruhan dirasakan masih seimbang, walaupun dalam mendapatkan pekerjaan dan berusaha penduduk pendatang mempunyai kesempatan yang lebih besar dibandingkan penduduk setempat. Kata kunci: keserasian sosial, keseimbangan sosial, masyarakat industri
Community Driven Development Dalam Implementasi Corporate Social Responsibility oleh PT. Pertamina Subang Resnawaty, Risna; DARWIS, Rudi Saprudin
Share : Social Work Journal Vol 8, No 1 (2018): Share: Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.277 KB) | DOI: 10.24198/share.v8i1.16426

Abstract

ABSTRAKImplementasi CSR oleh badan usaha milik negara sering dianggap sebagai program bantuan sukarela. Tapi tidak demikian dengan program CSR yang dilakukan oleh PT. Pertamina field Subang. Program CSR pada awalnya lebih didominasi oleh program insidental yang berangsur-angsur bergerak menuju pemberdayaan masyarakat. Program pengelolaan sampah menjadi salah satu andalan dalam pelaksanaan CSR di Dusun Dangdeur Kabupaten Subang yang berupaya untuk memberdayakan masyarakat.Community Driven Development (CDD) adalah sebuah konsep yang dapat menjelaskan upaya dan inisiatif masyarakat dalam melaksanakan pengembangan masyarakat. Program CDD sebagai implementasi CSR ini diinisiasi oleh perusahaan, kemudian perusahaan melibatkan dan melatih masyarakat agar bisa mengendalikan proses pengembangan masyarakat secara mandiri, melalui penggunaan aset sumber daya dan membuat keputusan pengambilan wewenang langsung dalam menentukan keberlangsungan program dan pencapaian tujuan bersama dalam masyarakat tersebut.Keywords: community development, community Driven Development, CSR.
DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA PERDESAAN TERHADAP KEBERDAYAAN PEREMPUAN Rahmawati, Aulia; Darwis, Rudi Saprudin
Share : Social Work Journal Vol 14, No 1 (2024): Share : Social Work Journal
Publisher : University of Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/share.v14i1.55271

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor dengan perkembangan yang pesat dan memberikan dampak yang cukup baik bagi ekonomi. Pengembangan sektor pariwisata tidak hanya dilakukan di kota, tetapi juga di desa dengan dikembangkannya pariwisata perdesaan. Meskipun semakin berkembang, penelitian terkait dampak dari pariwisata perdesaan, terutama terhadap perempuan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dampak pengembangan pariwisata perdesaan terhadap keberdayaan perempuan dengan fokus pada Desa Ciburial, Kabupaten Bandung, Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik deskriptif. Perangkat desa, tokoh masyarakat, perempuan yang bekerja di sektor pariwisata, dan kelompok PKK dipilih sebagai informan secara purposive atau dengan pertimbangan tertentu. Hasilnya menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata meningkatkan peluang usaha dan pendapatan bagi perempuan, meskipun manfaat ekonomi belum merata. Secara psikologis, perempuan merasa lebih percaya diri dan bangga terhadap potensi wisata daerahnya. Semangat bersosialisasi dan peningkatan kohesivitas sosial menunjukkan bagaimana perempuan berdaya secara sosial. Terlebih lagi, konflik eksternal justru memperkuat solidaritas perempuan. Meskipun perempuan memiliki hak dan kebebasan untuk mengemukakan ide, representasi mereka dalam pemerintahan masih minim, mengindikasikan keberdayaan politik yang belum optimal. Kemudian, teridentifikasinya empat isu gender yang menghambat keberdayaan perempuan menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Ciburial belum bisa memberikan dampak yang optimal terhadap keberdayaan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan yang disesuaikan dan keterlibatan perempuan dalam semua aspek pengembangan pariwisata. Tourism is one of the fastest-growing sectors and significantly impacts the economy. The development of the tourism sector is not only carried out in cities but also in villages through the development of rural tourism. Despite its growth, research on the impact of rural tourism, especially on women, remains limited. Therefore, this study aims to reveal the impact of rural tourism development on women's empowerment, focusing on Ciburial Village, Bandung Regency, Indonesia. A qualitative approach with descriptive techniques was used in this study. Village officials, community leaders, women working in the tourism sector, and PKK groups were selected as informants through purposive sampling. The results show that the development of tourism increases business opportunities and income for women, although economic benefits are not yet evenly distributed. Psychologically, women feel more confident and proud of their region's tourism potential. Increased social cohesion and enthusiasm for socializing indicate how women are socially empowered. Furthermore, external conflicts strengthen women's solidarity. Although women have the right and freedom to express their ideas, their representation in government remains minimal, indicating that political empowerment is not yet optimal. The identification of four gender issues hindering women's empowerment shows that rural tourism development in Ciburial Village has not yet fully optimized its impact on women's empowerment. Therefore, tailored training programs and the involvement of women in all aspects of tourism development are needed.
PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM MENGKOORDINASIKAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA PADA DESA WISATA Aliim, Tahrizi Fathul; Darwis, Rudi Saprudin
Share : Social Work Journal Vol 13, No 2 (2023): Share : Social Work Journal
Publisher : University of Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/share.v13i2.51198

Abstract

Beberapa tahun terakhir, pariwisata telah mendapat banyak perhatian sebagai wadah potensial untuk mencapai tujuan pembangunan. Sebagai salah satu negara dengan jumlah pulau yang sangat banyak, Indonesia memiliki peluang besar untuk memajukan ekonomi negara melalui bidang pariwisatanya. Melalui artikel ini, penulis akan membahas bagaimana kelembagaan lokal dapat menjadi sebuah awalan yang baik bagi suatu negara untuk mengembangkan perekonomiannya hingga menciptakan kesejahteraan sosial. Penulis menggunakan metodi studi literatur atau kajian pustaka sebagai metode penyusunan artikel. Penulis juga menggunakan 3 (tiga) teori: Community Development Theory, Community Based Tourism Theory, serta Social Capital Theory sebagai dasar elaborasi atas pemikiran-pemikiran yang akan dituliskan pada bagian pembahasan. Hasil dari kajian literatur yang penulis lakukan memperlihatkan bahwa kelembagaan lokal dalam sektor pariwisata memegang peranan yang besar. Kelembagaan lokal dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di desa wisata, mengembangkan ekonomi lokal, serta membentuk sebuah pembangunan sosial yang berkelanjutan. Saran yang dapat diberikan oleh penulis yakni kelembagaan lokal dapat meningkatkan upayanya dengan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur, mempromosikan praktik pariwisata ke kancah internasional, serta memperluas pendidikan pariwisata di sekolah menengah. Dengan itu, lembaga lokal dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di desa wisata.
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PADA PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL DENGAN KOMUNITAS Aprilia, Marwah Dwita; Humaedi, Sahadi; Darwis, Rudi Saprudin
Share : Social Work Journal Vol 15, No 1 (2025): Share : Social Work Journal
Publisher : University of Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/share.v15i1.63174

Abstract

Pekerja sosial sebagai salah satu profesi yang berhubungan erat dengan program pemberdayaan melakukan kegiatan evaluasi sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas serta memastikan program tersebut berjalan mandiri dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaan proses evaluasi bukan suatu hal yang mudah dilakukan sebab memiliki berbagai tantangan yang dapat menyebabkan evaluasi tidak berjalan secara maksimal. Untuk dapat memastikan evaluasi program berjalan maksimal, pekerja sosial perlu memperhatikan tahapan proses evaluasi yang saling berkesinambungan, sehingga artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menggambarkan tahapan proses yang dilakukan pekerja sosial dalam mengevaluasi suatu program. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu studi kepustakaan (Library Research) dengan mengkaji berbagai sumber referensi pendukung untuk menguatkan analisis dan memperdalam pemahaman mengenai teori yang digunakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tahapan proses evaluasi program perlu dilakukan secara simultan dan berkesinambungan mulai dari pelibatan pemangku kepentingan, pendeskripsian program, penentuan fokus evaluasi, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penggunaan hasil evaluasi agar dapat menciptakan dinamika evaluasi yang partisipatif, objektif dan optimal.