Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Membangun Kesadaran Hukum Pedagang Terhadap Peredaran Uang Palsu di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate Anshar; La Ode, Muhamad Taufik; Adhyaksa, Andika; Mufti, Ahmad
KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2025): KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Candela Edutech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63288/jipm.v1i3.15

Abstract

Peredaran uang palsu merupakan permasalahan hukum dan sosial yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi masyarakat, terutama di pasar tradisional yang masih mengandalkan transaksi tunai. Minimnya pemahaman hukum para pedagang terhadap ciri-ciri uang asli dan konsekuensi hukum dari peredaran uang palsu menjadi faktor utama yang memperbesar potensi kerugian ekonomi dan ketidaktertiban transaksi di lingkungan pasar tradisional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum pedagang di Pasar Tradisional Gamalama, Kota Ternate, agar mampu mengenali, mencegah, dan menindaklanjuti peredaran uang palsu secara tepat. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum langsung dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode dialogis dan simulasi deteksi uang asli secara sederhana dengan mendatangi satu demi satu dari 10 (sepuluh) sampel pedagang yang dilaksanakan pada Minggu, 28 September 2025. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap aspek hukum dan teknis identifikasi uang palsu yang secara fisik berbeda dengan uang asli. Para pedagang juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih waspada dan akan bersikap proaktif bilamana menemukan peredaran uang palsu. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum di kalangan pedagang pasar tradisional serta mendukung upaya pencegahan tindak pidana peredaran uang palsu. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini penting sebagai model pemberdayaan hukum berbasis komunitas di lingkungan pedagang pasar tradisional.
Return of State Losses Through State Administrative Instruments : an Effort to Avoid Criminal Liability Amriyanto, Amriyanto; Andika Adhyaksa; Didith Prahara
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5632

Abstract

This study aims to analyze and give birth to the concept of state financial loss return through state administrative legal instruments and to give birth to a loss recovery model in the form of state financial loss return through compensation claims. This study uses a normative type of research using primary, secondary and tertiary legal materials. Legal materials are obtained through library research, then analyzed with qualitative techniques by drawing conclusions in a deductive way. The result of State financial losses due to unlawful acts, both intentional and negligent, that have implications for corruption crimes are problems that can hinder the growth and continuity of development. The return of state financial losses through criminal law instruments in the form of payment of compensation has failed to recover state financial losses. Enforcement of the criminal law on corruption should be the ultimate remedium, not the premium remedium. The legal instrument of state administration offers the recovery of losses through the return of state financial losses in the form of compensation claims. The instrument was used as an effort to avoid criminal liability, but it was successful in recovering losses. This research is very urgent in giving birth to the concept and model of returning state financial losses for the growth and sustainability of national development
The Structure of State Ministries in Indonesia's Presidential System: Prohibition of Dual Positions for Deputy Ministers Rahmat Saputra; Salha Marasaoly; Andika Adhyaksa
Journal of Social Research Vol. 5 No. 3 (2026): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v5i3.3091

Abstract

This research aims to find out the extent of the effectiveness of the implementation of the ban on dual positions for Deputy Ministers in Indonesia. Deputy Ministers (Wamen) in the Indonesian government system were formed to assist the Minister to improve the effectiveness of state administration. This is in line with the provisions of Article 23 of Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, that Ministers and Deputy Ministers are prohibited from holding concurrent positions. However, in practice, this shows that there is several Deputy Ministers who are still holding dual positions. This research uses a normative research method with a legislative approach. The legal materials used in this study include primary legal materials consisting of relevant laws and regulations and legal documents, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and print and online media that are directly related to the research object. All these legal materials are collected through literature study techniques. Furthermore, the collected data is analyzed using a descriptive method to provide an in-depth and systematic explanation. The results of this study show that there are still many Deputy Ministers who hold dual positions in the SOE sector. The non-compliance of the Deputy Ministers shows arrogance and abuse of power in exercising their authority. Of course, this is contrary to existing regulations and mandates from the Constitution.
LAW ENFORCEMENT OF LAND GRACE Robert Lengkong Weku; Andika Adhyaksa
Khairun Law Journal Volume 6 Issue 2, March 2023
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v6i2.6293

Abstract

This study aims to analyze legal protection for acts of land grabbing and to analyze the prevention and handling of acts of land grabbing. The type of research used is normative legal research, relying on and using library data, namely secondary data in the field of law. The technique of obtaining legal materials is by means of library research by collecting legal materials by reading, quoting, recording and understanding various legal literature and laws. The results of the study show that 1) The legal provisions themselves have accommodated land grabbing in both criminal and civil aspects. 2) Enabling legal sanctions in forcing someone's obedience to the law as above contains aspects of prevention and enforcement aspects.
PERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN ABORSI : ANTARA PELIMPAHAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bambang Hermawan; Nurul Shalihat Ansar; Rahmat Hidayat; Andika Adhyaksa
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 2, March 2026
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i2.11367

Abstract

Penegasan batas antara tanggung jawab negara dan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan yang mendesak dalam penyelenggaraan urusan kesehatan. penelitian ini bertujuan untuk membahas pelibatan masyarakat dalam pencegahan aborsi merupakan bentuk pelimpahan tanggung jawab negara atau perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta membahas bentuk, batasan dan mekanisme tanggung jawab masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif dengan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach. Pengaturan norma yang melibatkan masyarakat harus dibangun secara proporsional agar partisipasi tersebut berfungsi sebagai penguat tata kelola pemerintahan, bukan sebagai pengalihan atas kewajiban negara. Pengaturan mengenai bentuk, batas, dan mekanisme tanggung jawab masyarakat dalam pencegahan aborsi belum dirumuskan secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun peraturan pelaksanaannya. Pembentuk undang-undang dan Peraturan Pemerintah perlu memperjelas konstruksi hukum pelibatan masyarakat dalam pencegahan aborsi sebagai wujud partisipasi masyarakat. Pengaturan norma yang lebih rinci mengenai bentuk, batas, dan mekanisme tanggung jawab masyarakat dalam pencegahan aborsi.
Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Di Indonesia: The Role of the Ombudsman in Supervising Public Services in Indonesia Johannes Triestanto; Rusli Jalil; Yulianis Safrinadiya Rahman; Andika Adhyaksa; Iwan Rasiwan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 5: Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.10458

Abstract

Salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip good governance adalah pelayanan publik. Kualitas pelayanan yang luar biasa menggambarkan adanya transparansi, akuntabilitas, serta profesionalitas aparatur negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi banyak masalah, terutama yang berkaitan dengan praktik maladministrasi, seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, hingga pelayanan yang diskriminatif. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen untuk memastikan hak-hak masyarakat dipenuhi sebagai pengguna layanan publik. Dalam konteks tersebut, Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara independen yang bertanggung jawab untuk memeriksa bagaimana pelayanan publik dijalankan. Peran Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik di Indonesia adalah subjek penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini didasarkan pada penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman memiliki peran yang sangat strategis, seperti menerima dan memeriksa laporan masyarakat, melakukan investigasi terhadap dugaan maladministrasi, serta memberikan rekomendasi kepada instansi penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman juga berperan dalam upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur negara. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan yang dilakukan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya tingkat kepatuhan instansi terhadap rekomendasi Ombudsman, keterbatasan sumber daya, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan maladministrasi.