Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Paulus Law Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Liza Utama
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Ummie Tsabita Ananda Afiudin; Neisa Angrum Adisti; Ayu Puspasari; Aimi Aimi; Dewi Indasari; Liza Utama; Muhamad Rasyid; Muhammad Syahri Ramadhan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2441

Abstract

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak dampak dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Banyaknya pekerja dipecat oleh perusahaan karena banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan akibat pandemi. Banyaknya pekerja yang tidak mengetahui tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam menyelesaikan masalah ini, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah menetapkan bahwa harus dilakukan dengan konsensus (non-litigasi) terlebih dahulu, tetapi kenyataannya tidak demikian. Pekerja/buruh secara langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial tanpa terlebih dahulu membuat penyelesaian melalui musyawarah dan konsensus. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil diskusi menunjukkan penyelesaian kasus penghentian kerja berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu non litigasi yang berorientasi pada musyawarah dan konsensus serta litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menekankan penyelesaian kasus penghentian kerja harus dilakukan melalui musyawarah konsensus terlebih dahulu, yakni perundingan bipartit. Dengan cara ini, jika kesepakatan tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dengan cara ini, jika kesepakatan masih belum tercapai, penyelesaian baru menggunakan metode pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Ke depan, penulis menyarankan agar upaya dilakukan untuk terus meningkatkan kesadaran hukum para peminat terkait penyelesaian kasus penghentian pekerjaan.
Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012: Implementation of the Principle of Islamic Personality in the Process of Resolving Islamic Banking Disputes Following Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 Muhammad Umar Kelibia; Hamzah Mardiansyah; Firmansyah; Jamaluddin T; Liza Utama
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7318

Abstract

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia memiliki pijakan yuridis dan filosofis yang kokoh, sejalan dengan status Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan legitimasi hukum bagi aktivitas lembaga keuangan berbasis syariah. Kendati demikian, persoalan muncul dalam ranah penyelesaian sengketa, khususnya terkait yurisdiksi pengadilan yang berwenang menangani perkara ekonomi syariah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa kewenangan eksklusif dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang melibatkan umat Islam berada pada Peradilan Agama. Implementasi asas personalitas keislaman ini membawa tantangan tersendiri, baik dari sisi kesiapan kelembagaan Peradilan Agama maupun dari aspek pemahaman hukum masyarakat yang masih terbatas. Studi ini bertujuan mengeksplorasi penerapan asas personalitas keislaman dalam konteks penyelesaian sengketa perbankan syariah, serta mengkaji konsekuensi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap struktur kewenangan peradilan. Diharapkan hasil penelitian ini berkontribusi pada penguatan sistem hukum ekonomi syariah yang adil dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.
The Application of the Ultimum Remedium Principle in the Handling of Minor Crimes in Indonesia Mery Rohana Lisbeth Sibarani; Aribandi; Aliman; Ade Ari Gumilar; Liza Utama
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 3: July 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i3.8187

Abstract

The principle of ultimum remedium serves as a fundamental concept in criminal law, emphasizing that criminal sanctions should be the final recourse after other legal remedies are deemed insufficient. This doctrine arises from the understanding that criminal law is inherently repressive and should only be employed when non-penal approaches fail to resolve legal issues. In Indonesia, the application of this principle in handling minor criminal offenses remains problematic. Although recent legal reforms have begun to incorporate restorative justice mechanisms, punitive approaches still dominate in practice. Many individuals committing petty crimes continue to be prosecuted through formal judicial proceedings and subjected to imprisonment, despite the relatively minor harm caused. This study explores the extent to which the ultimum remedium principle has been implemented in the enforcement of minor criminal offenses in Indonesia. It also examines the challenges hindering its effective application and offers potential policy recommendations. Using a normative juridical approach, this research analyzes statutory provisions and relevant case studies. The findings indicate that the principle has not been fully realized, primarily due to inconsistent enforcement practices among law enforcement officials and the underdevelopment of alternative dispute resolution frameworks outside the court system.
EDUKASI DAN PENDAMPINGAN E-COMMERCE UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS BISNIS DAPUR UMMI Adi Sutrisman; Arabiatul Adawiyah; Liza Utama; Al-Man Raffli Saputra
Aptekmas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol 7 No 4 (2024): Aptekmas Volume 7 Nomor 4 2024
Publisher : Politeknik Negeri Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dapur Ummi Kyana, sebuah UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya layanan catering nasi box, menghadapi kendala dalam pemanfaatan e-commerce untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Untuk mengatasi hal tersebut, dilaksanakan program pengabdian masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemilik serta karyawan dalam penggunaan platform e-commerce. Program ini dirancang untuk membantu Dapur Ummi Kyana memaksimalkan pemasaran produk, meningkatkan penjualan, serta efisiensi operasional melalui teknologi digital. Kegiatan diawali dengan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi aspek yang memerlukan perbaikan, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dan edukasi terkait penggunaan aplikasi e-commerce. Pendampingan teknis diberikan agar pengelolaan toko online berjalan optimal. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kemajuan dan memberikan masukan konstruktif. Hasil yang diperoleh menunjukkan peningkatan signifikan: pemilik dan karyawan kini lebih memahami e-commerce dan mampu mengelola toko online secara mandiri. Penjualan meningkat sekitar 30% dalam tiga bulan pertama pasca pendampingan berkat strategi pemasaran yang lebih efektif. Brand Dapur Ummi Kyana juga menjadi lebih dikenal, sehingga jumlah pelanggan baru bertambah. Program ini diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang, dan disarankan agar UMKM terus mengikuti perkembangan teknologi serta tren pemasaran digital untuk menjaga keberlanjutan usaha.
LEGAL HANDLING OF CHILD MARRIAGE AS A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS (CRITICAL STUDY OF WOMEN'S RIGHTS IN GENDER EQUALITY FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL ISSUES AND CRIME ERADICATION) Dwiprigitaningtias, Indah; Muhammad Adystia Sunggara; Yaris Adhial Fajrin; Muhammad Bagus Adi Wicaksono; Endang Mustikowati; Liza Utama
Paulus Law Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Within the framework of human rights and the effects on gender equality, this study seeks to mainly clarify the philosophical elements of child marriage. The study takes a normative legal research stance in its examination of this matter, with an emphasis on the examination of legal principles, doctrines, and norms as solutions to legal problems. Normative juridical research, sometimes called legal product research, is the methodology used in this study. According to the results of the study, there are several philosophical problems with the concept of child marriage. The practice of underage marriage is harmful on many levels and greatly hinders children's development. Child marriage must also stop if we are to reach gender equality in society, according to the report. The ideal of gender parity will remain a distant dream so long as societies practise child marriage. The reason for this is that child marriage serves to reinforce preexisting gender stereotypes and impedes societal attempts to achieve gender equality. Thus, one must take great pains to eradicate child marriage if true gender equality is to be achieved.
Socialization: Improving the Quality of Lecturers' Workload by Avoiding Predatory Journals: Pengabdian Wiranti Kusuma Hapsari; Petrus Jhon Alfred D. D; Liani Sari; Liza Utama; Chrismesi Pagiu
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.4010

Abstract

This community service (PkM) activity aims to improve the quality of Lecturer Workload (BKD) reporting and the integrity of lecturers' scientific publications through intensive outreach on identifying and avoiding predatory journals. Improving the quality of BKD is crucial considering that scientific publications are a key component in evaluating academic performance and submitting Credit Points (AK). The PkM was implemented in the form of a one-day workshop and outreach at each of the authors' affiliated campuses. The implementation method included material delivery (interactive lectures) and hands-on practice (journal identification simulations using Beall and DOAJ/Scopus criteria). Effectiveness was measured by comparing pre-test and post-test results to assess improvements in lecturers' competency and awareness. A total of 90 lecturers from three affiliated campuses fully participated in this activity. Statistical analysis showed an average increase in knowledge scores of 35% in the post-test (p < 0.01), indicating that the outreach successfully improved lecturers' understanding of the characteristics of predatory journals (e.g., promises of rapid publication, hidden fees, and lack of a credible peer-review process). Furthermore, there was an increase in lecturers' confidence in selecting reputable journals. This outreach model has proven effective in equipping lecturers with the knowledge and practical skills needed to protect their scientific work from the threat of predatory journals. The primary contribution of this PkM is to support higher education institutions' efforts to ensure the quality of Tridharma outputs and maintain the accountability of the BKD (Regional Research Service Agency) in accordance with national standards.
Communication with Investors: Strengthening Strategies to Address the Decline in the Jakarta Composite Index and Improve the Welfare of MSMEs Made Susilawati; Nadiya Yunan; Iswanto; Liza Utama
Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Vol. 8 No. 1 (2026): All articles in this issue include authors from 3 countries of origin (Indonesi
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/kharaj.v8i1.9332

Abstract

The volatility of the Jakarta Composite Index (JCI) in 2026 has created a precarious environment for both institutional investors and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. This research explores the pivotal role of strategic investor communication in mitigating the adverse effects of market downturns and its subsequent impact on MSME welfare. Utilizing a qualitative-exploratory approach, the study analyzes how transparent, data-driven communication strategies can stabilize investor sentiment and prevent capital flight during bearish periods. Furthermore, it investigates the structural link between capital market stability and the informal economy, particularly how fluctuations in the JCI influence the availability of credit and partnership opportunities for MSMEs. Grounded in Signaling Theory and Stakeholder Theory, the findings suggest that effective communication acts as a buffer against market irrationality. The research highlights that while a decline in the JCI often leads to tightened liquidity, proactive engagement strategies can sustain investor confidence in the long-term resilience of the Indonesian economy. This study concludes with a proposed framework for "Integrated Financial Communication" that synchronizes macro-level market signaling with micro-level MSME support systems to ensure holistic economic welfare.
Tinjauan Normatif Terhadap Mekanisme Eksekusi Perkara Perdata Di Luar Pulau Jawa Dan Madura Berdasarkan Rbg Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: Normative Review of the Execution Mechanism for Civil Cases Outside Java and Madura Based on the Regional Regulations and Law Number 48 of 2009 Concerning Judicial Power Melani Indriana; Christina Bagenda; Herwantono; Wira Okta Viana; Liza Utama
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.8405

Abstract

Eksekusi putusan pengadilan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam sistem peradilan perdata karena menjadi sarana konkret untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara. Tanpa pelaksanaan eksekusi yang efektif, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berpotensi kehilangan makna yuridis dan sosiologisnya. Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, mekanisme eksekusi masih diwarnai oleh dualisme pengaturan berdasarkan wilayah berlakunya hukum acara, yaitu Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura serta Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang berlaku di luar wilayah tersebut. Perbedaan rezim hukum acara ini menimbulkan implikasi normatif dalam praktik eksekusi, khususnya berkaitan dengan kewenangan pengadilan, prosedur pelaksanaan eksekusi, serta tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan putusan perdata. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif mekanisme eksekusi perkara perdata di luar Pulau Jawa dan Madura berdasarkan ketentuan RBg serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun RBg secara normatif masih memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan eksekusi perkara perdata di luar Jawa dan Madura, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala struktural, prosedural, dan geografis yang berdampak pada tidak optimalnya penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dan pembaruan hukum acara perdata nasional guna mewujudkan sistem eksekusi putusan pengadilan yang lebih efektif, adil, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Co-Authors Ade Ari Gumilar Adi Sutrisman Aimi Aimi Al-Man Raffli Saputra Aliman Arabiatul Adawiyah Aribandi Ayu Puspasari Chrismesi Pagiu Christina Bagenda Dewi Indasari Dwiprigitaningtias, Indah ENDANG MUSTIKOWATI Fajrin, Yaris Adhial Firmansyah Hamzah Mardiansyah Herwantono iswanto Jamaluddin T Liani Sari Made Susilawati Melani Indriana Mery Rohana Lisbeth Sibarani Muhamad Rasyid Muhammad Adystia Sunggara Muhammad Bagus Adi Wicaksono Muhammad Syahri Ramadhan Muhammad Umar Kelibia Nadiya Yunan Neisa Angrum Adisti Petrus Jhon Alfred D. D Ummie Tsabita Ananda Afiudin Wira Okta Viana Wiranti Kusuma Hapsari