Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.022
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Veteran Law Review Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah JUSTISI JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Jurnal Ilmiah Dunia Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis UNISKA LAW REVIEW Law Development Journal Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Syiah Kuala Law Journal Jurnal Hukum Pelita Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Journal of Law, Poliitic and Humanities Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Equality Before The Law Forschungsforum Law Journal Jurnal Hukum Statuta Equality Before The Law Ius Comparatum: Journal of Law Studies
M. Rizki Yudha Prawira
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
POTENSI OVERKRIMINALISASI PADA PENGATURAN TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA: PERSPEKTIF FAIR TRIAL Prawira, M. Rizki Yudha
Jurnal Hukum Statuta Vol 4 No 1 (2024): Volume 4, Nomor 1, Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v4i1.9530

Abstract

Tindak pidana kohabitasi diatur dalam Pasal 412 KUHP yang melarang setiap individu untuk hidup bersama sebagaimana suami istri, kendatipun hubungan tersebut dilakukan di luar perkawinan. Adapun ancaman bagi setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan ini adalah sanksi pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (sepuluh juta rupiah). Pengaturan mengenai tindak pidana kohabitasi telah menimbulkan berbagai kekhawatiran, khususnya mengenai potensi kriminalisasi yang berlebihan atau dikenal dengan istilah overkriminalisasi. Menggunakan hukum pidana untuk mengatasi sebuah permasalahan haruslah menjadi upaya terakhir, sebagaimana diartikulasikan dalam prinsip ultima ratio. Douglas Husak telah memperingatkan bahaya overkriminalisasi, dimana negara diberikan wewenang yang terlalu luas untuk mengontrol individu di wilayah yurisdiksinya dengan menggunakan hukum pidana. Kriminalisasi suatu perbuatan harus mempertimbangkan pembatasan internal dan eksternal. Pembatasan internal berfokus pada tingkat kerusakan, kerugian dan niat jahat yang diakibatkan oleh sebuah tindakan, yang menjamin klasifikasinya sebagai tindak pidana. Selanjutnya, pembatasan eksternal juga menjadi faktor lainnya yaitu fokusnya pada kepentingan negara dan bagaimana kriminalisasi suatu tindakan dapat berkontribusi terhadap tujuan tersebut. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai potensi terjadinya overkriminalisasi akibat dimasukkannya kohabitasi ke dalam KUHP, yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas peradilan yang adil. Di balik tujuan kriminalisasi tindakan kohabitasi dimana pendekatannya merujuk pada moral dan norma umum, diperlukan sebuah penelitian untuk mengkritisi pandangan tersebut sebagai bentuk sumbangan pemikiran baru khususnya kepada perkembangan hukum pidana di Indonesia.
Gerakan Pro Demokrasi Mengkritisi Rezim Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia Wibowo, Hanifah Fairuz; Prawira, M. Rizki Yudha
Equality Before The Law Vol 4 No 2 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.450

Abstract

Masa pemerintahan pada Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dirasa banyak pihak membuat kekuatan militer mendominasi Thailand. Publik merasa kebebasan sipil semakin tergerus dengan adanya ketentuan Lese Majeste yang mengatur mengenai tindak pidana untuk melindungi raja, ratu, pewaris dan orang yang diberikan kekuasaan terkait berpotensi disalahgunakan dan dapat mengkriminalisasi suara kritis. Ketidakjelasan batasan mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan yang ditujukan kepada pihak kerajaan dan penguasa dianggap kerap kali disalahgunakan. Selain itu juga situasi tergerusnya ruang sipil juga terlihat dengan pembubaran partai politik Future Forward Party sebagai partai oposisi yang banyak dicurigai terjadi kesewenang – wenangan dalam prosesnya. Situasi tersebut memunculkan gerakan resistensi dari kelompok pro demokrasi yang banyak datang dari kalangan muda. Gerakan resistensi tersebut merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional serta konstitusi hingga ketentuan hukum nasional Thailand. Oleh karena itu negara harus mengupayakan hal terbaik untuk memastikan dijaminnya HAM dan harus menegakan hukum bagi para pelaku walaupun datang dari pemerintahan berkuasa.
Penundaan Berlarut (Undue Delay) Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penghalang-Halangan Dan Kekerasan Kepada Kerja Pers: Sebuah Tinjauan Kritis: Penundaan Berlarut (Undue Delay) Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penghalang-Halangan Dan Kekerasan Kepada Kerja Pers: Sebuah Tinjauan Kritis M. Rizki Yudha Prawira
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 15 No 2 (2025): September 2025
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v15i2.3263

Abstract

Jaminan kebebasan pers tidak hanya terletak pada eksistensi dari peraturan perundang – undangan untuk melindunginya dan adanya lembaga secara spesifik mengimplementasikannya, namun juga kepastian pada penegakan hukumnya. Komponen perlindungan pers sendiri salah satunya berada pada kepastian hukum pada proses penyelidikan dan/atau penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Salah satu permasalahan pada proses penegakan hukum adalah penundaan berlarut atau dikenal dengan istilah undue delay. Menurut Peraturan Ombudsman RI No. 26 Tahun 2017 Pasal 11 mengatur salah satu bentuk dari maladministrasi adalah penundaan berlarut dimana layanan diberikan melebihi baku mutu waktu dari janji layanan. Berdasarkan laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 terdapat sembilan kasus dugaan tindak pidana kepada pers yang diduga undue delay atau berlarut proses penyelesaiannya. Jika dibaca dari polanya pada kasus – kasus tersebut, 5 kasus bentuknya serangan fisik dimana pelakunya diduga datang dari oknum aparat penegak hukum sendiri dan 4 kasus lainnya adalah serangan siber/digital. Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab dari permasalahan ini yang mana terletak pada ketentuan peraturan perundang – undangan terkait dan juga pada tataran praktik pelaksanaannya
Prisoners of Conscience Cases in Indonesia: The Rights of Fair Trial Perspective Prawira, M. Rizki Yudha
UNISKA LAW REVIEW Vol 5 No 2 (2024): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v5i2.6870

Abstract

This study examines cases of prisoners of conscience (PoC) in Indonesia through the lens of the right to a fair trial. The patterns observed in these PoC cases include arbitrary arrest, imprisonment, torture, exile, and even enforced disappearance. Various examples illustrate these issues. According to data gathered by Amnesty International Indonesia, there are numerous instances related to PoC. Between August 2019 and April 2024, there were 128 prisoners of conscience (PoC) related to 82 cases in Indonesia. The same source indicates that many of these prisoners were incarcerated solely for their peaceful expressions. They have been charged under various laws, including the Information and Electronic Transactions Law, as well as laws concerning criminal blasphemy, treason, and pornography. This research uses normative juridical methods, specifically focusing on library legal research to examine secondary data and relevant legal materials. The approach adopted in this study is a statutory approach, which entails referencing legal issues or problems specifically pertaining to cases involving prisoners of conscience. This study also examines cases of PoC in Indonesia from the perspective of the right to a fair trial. It highlights the numerous violations of fair trial rights evident in the patterns of arrests leading to imprisonment in these cases.
Balancing National Security And Open Investment: Comparative Study On America’s Foreign Investment Screening Regulation For Indonesia’s Potential Adaptation Prabangkara, Ali Arva; Yudha Prawira, M. Rizki
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 7 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i7.4460

Abstract

This study explores the delicate balance between national security and economic openness in the context of foreign direct investment (FDI), focusing on how Indonesia can potentially adopt a screening mechanism inspired by the United States’ regulatory framework. Using a comparative legal approach, this research analyzes the U.S. Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA) and the role of the Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) as a model for assessing foreign investment that may pose national security risks. The study investigates key elements of FIRRMA, such as the scope of covered transactions, strategic sectors, and the national security review process. These aspects are then examined against Indonesia’s current regulatory landscape, highlighting existing gaps in investment screening, especially in sectors critical to national sovereignty and data security. The findings suggest that while Indonesia promotes an open investment climate, the absence of a structured and centralized foreign investment review mechanism exposes the country to vulnerabilities in strategic industries. The paper argues for a context-sensitive adaptation of the U.S. model, proposing a more robust and preventive screening system that upholds national security without discouraging foreign capital inflows. This study contributes to the growing discourse on legal harmonization and institutional readiness in safeguarding national interests amid globalization.
Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Yusuf Argiansyah, Hikmal; Yudha Prawira, M Rizki
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Pelita Mei 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i1.3946

Abstract

Pergeseran perilaku manusia yang banyak bertransformasi dari analog ke digital banyak mempengaruhi berbagai elemen kehidupan baik pada bidang bisnis, hiburan hingga berjalannya roda pemerintahan. Digitalisasi pada pemerintahan ini tentunya memiliki sebuah kesempatan khususnya untuk mengurangi berbagai maladministrasi, tindak pidana korupsi dan berbagai bentuk kesewenang – wenangan. Kendati demikian terdapat berbagai tantangan dan potensi permasalahan akibat dari digitalisasi ini yaitu terkait perlindungan atas privasi dan data pribadi. Terdapat beberapa kasus terjadi terkait pelanggaran hak atas privasi dan perlindungan data pribadi seperti pencurian data, jual beli data secara illegal, peretasan, serangan malware, hingga manipulasi psikologis melalui social engineering. Dalam sudut pandang hak asasi manusia, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi adalah salah satu bentuk perwujudannya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam berbagai pandangan ahli, instrumen HAM internasional, dan instrumen HAM nasional. Posisi negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) membuatnya harus melakukan berbagai upaya untuk memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak setiap orang sebagai pemegang hak (rights holder) atas privasi dan perlindungan data pribadi. Oleh karenanya negara bertanggung jawab ketika terdapat pelanggaran baik itu ketika negara sebagai pelaku langsung atau ketika melakukan pembiaran.
PENUNDAAN BERLARUT (UNDUE DELAY) PENANGANAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA PENGHALANG-HALANGAN DAN KEKERASAN KEPADA KERJA PERS: SEBUAH TINJAUAN KRITIS M. Rizki Yudha Prawira, M. Rizki Yudha Prawira
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 14 No 2 (2024): September 2024
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v14i2.3351

Abstract

Guaranteeing rights to press freedom does not only lie in the existence of laws and regulations to protect it and institutions that specifically implement it, but also in certainty in law enforcement. One of the components of press protection is legal certainty in the investigation and/or inquiry process by the Indonesian National Police (Polri). One of the problems in the law enforcement process is protracted delays, also known as undue delays. According to the Ombudsman Regulation No. 26 of 2017, Article 11 regulates that one form of maladministration is protracted delays where services are provided beyond the time quality standards of the service promise. Based on a report by the Legal Aid Center for the Press, from 2020 to 2022, there were nine cases of suspected criminal acts against the Press that were suspected of undue delay or protracted processes. Based on the report and the pattern of these cases, five were physical attacks where the perpetrators were suspected to have come from law enforcement officers themselves, and the other four were cyber attacks. The research aims to find the cause of this problem, which lies in the provisions of the relevant laws and regulations and at the practical implementation level.
Regulation Act of Torture in Criminal Code: Opportunity and Challenge to Improve Human Rights Situation in Indonesia M. Rizki Yudha Prawira
JUSTISI Vol. 11 No. 1 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i1.3653

Abstract

This research aims to analyze the opportunities and challenges with regulating the criminal act of torture in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). The provisions regarding the criminal act of torture in the Criminal Code certainly open up opportunities in efforts to eliminate the practice of torture in Indonesia. The provisions of Article 530 of the current Criminal Code and the explanatory section stipulate that this article directly derives from the provisions in the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. On the other hand, all efforts and mechanisms to eliminate the practice of torture in Indonesia still require many steps to be taken. This research was conducted using a normative juridical method with a statutory approach. This research also provides an explanation of several gaps from previous similar studies by explaining several novel analyses, such as: (1) the application of sanctions to perpetrators must be adjusted to the provisions of international instruments, (2) revision of various articles in the Criminal Procedure Code which has the potential to perpetuate the practice of torture, and (3) the urgency to ratify the Optional Protocol to the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT). The conclusion of this research is an explanation that the regulation of criminal acts of torture in the provisions of the new Criminal Code needs to be appreciated, but of course it is not enough. The state must have high commitment and political will to revise the Criminal Procedure Code openly and involve the community, ratify OPCAT, implement national legal provisions, and ensure law enforcement against perpetrators.
Anti-Bullying Education, Discipline Education, and Responsibilities at SDN Rawa Barat 05 AM: Edukasi Anti-Bullying, Pendidikan Disiplin, dan Tanggung Jawab Pada SDN Rawa Barat 05 Pagi Ibrahim*, Aji Lukman; Bachtiar, Handar Subhandi; M. Rizki Yudha Prawira; Hilda Novyana; Anni Alvionita Simanjuntak; Al Fath; Nada Syifa Nurulhuda; Virna Amalia Nur Permata; Aisyah Nurhalizah; Rafif Sani; Riyanto, Riyanto
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 4 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v8i4.20062

Abstract

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencegahan perundungan, sikap disiplin, dan tanggung jawab diperlukan adanya pemberian edukasi yang tepat dan terarah kepada peserta didik. Edukasi dengan cara edukasi menjadi salah satu langkah untuk mencegah adanya kasus perundungan khususnya di SDN Rawa Barat 05 Pagi, edukasi ini melibatkan 30 peserta didik. Pengabdian ini menggunakan metode ceramah, edukasi, dan diskusi yang berjudul Edukasi Sadar Hukum Terhadap Bullying Serta Pendidikan Disiplin dan Tanggung Jawab. Target dari pengabdian ini adalah siswa Sekolah Dasar yang duduk di kelas 4 dan kelas 5. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membentuk sikap disiplin serta tanggung jawab agar tindakan perundungan di sekolah diminimalisasi. Peningkatan pemahaman peserta didik dapat dilihat dari hasil posttest yang memperlihatkan peserta didik dapat memahami materi yang dibawakan.
Problematika Pemenuhan Kebutuhan Hukum Terhadap Kelompok Rentan Dalam Mengakses Keadilan M. Rizki Yudha Prawira
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research discusses the problems of vulnerable groups who often face various problems accessing justice. The stigma attached to them and various discriminatory treatments from the public and law enforcement officers are two forms of the problems they face. These factors contribute to negative perceptions and a growing reluctance among these groups to seek justice for their legal troubles. Based on the 2022 Legal Needs Survey report for Vulnerable Groups regarding the behavior patterns of vulnerable groups in resolving legal problems, it was found that vulnerable groups in resolving legal problems indicate that there is a problem. The form of problem portrayed is victim blaming, a perception that tends to be pessimistic when accessing justice, misunderstanding regarding informal mechanisms, and a perception that their efforts to resolve legal problems will not maket he situation getting better.
Co-Authors Aisyah Nurhalizah Aji Lukman Ibrahim Al Fath Anastasya Regina Sekar Cahyanto Anni Alvionita Simanjuntak Aryaputri, Aqila Shafiqa Davilla Prawidya Azharia Diani Sadiawati Fadiza Amalia Putri Falevi, Yunizar Handar Subhandi Bakhtiar Hanifah Fairuz Wibowo Hilda Novyana Islami, Diajeng Dhea Annisa Aura Jessica Ariana Hutagaol Muhammad Raihan Yulistio Mumtaz Hannafiah Nada Syifa Nurulhuda Novia Rahmadani Prabangkara, Ali Arva Rafif Sani Remal Agungta Ketaren, Saher Rianda Dirkareshza Riyanto Riyanto Shahinshah Satria Al Aziz Siti Helmyati Virna Amalia Nur Permata Wibowo, Hanifah Fairuz Yusuf Argiansyah, Hikmal