Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.94
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Al-Adl : Jurnal Hukum Justicia Journal Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Muhammad Andri
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : Justicia Journal

 1 
PEMBAGIAN HARTA GONO GINI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Irwina Safitri, Ade; Mariastutik, Zulis; Andri, Muhammad
Justicia Journal Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v11i1.11102

Abstract

Gono gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama sama selama masa dalam ikatan perkawinan.Perbincangan masalah gono gini sering menjadi hangat di masyarakat dan menyita perhatian public, terutama media massa dalam kasus perceraian public figur atau seorang artis terkait perselisihan tentang pembagian gono gini atau harta bersama. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelit - belit, bahkan sering memanas dalam sidang - sidang perceraian di pengadilan bila dikomulasi dengan tuntutan pembagian gono gini atau harta bersama, atau apabila ada rekonvensi pembagian gono gini atau harta bersama dalam perkara perceraian. Lalu Bagaimana perspektif Hukum islam terhadap gono gini? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa Didalam hukum fiqih islam pembahasan harta gono gini tidak membahas secara rinci tentang pembagian harta gono gini suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besarnya saja, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang - undang perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang - undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu . Sehingga pembahasan tentang harta bersama lebih luas dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII yang terdiri dari 13 pasal.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH: (STUDI KASUS DI DESA GEDANGAN, SUMOBITO JOMBANG) Rizvi Hadziq, Fazlur; Andri, Muhammad
Justicia Journal Vol. 12 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i1.12103

Abstract

Di zaman milenial ini, memiliki sertifikat tanah sangat diwajibkan untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan masalah atau perkara-perkara mengenai tanah. Namun dengan begitu, masih saja ada masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah, padahal hal ini sangat penting mengingat begitu mudahnya untuk memanipulasi sistem sertifikasi, begitu juga dengan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat khususnya di Desa Gedangan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Yang bahkan hampir sebagian masyarakat Desa Gedangan tidak memiliki sertifikat tanah sama sekali. Maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya? Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung yang dihadapi masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya? Solusi seperti apakah agar pendaftaran tanah menjadi lebih baik? Penelitian ini termasuk dalam tipelogi penelitian Empiris. Data dikumpulkan dengan dua cara, yaitu wawancara serta mengisi kuesioner dan dianalisis secara kualitatif serta mengunakan pendekatan perundang-undangan serta prinsip hukum yang berlaku yang menjadi patokan dalam menentukan kesadaran hukum masyarakat. Data dari lapangan tersebut diperoleh melalui diskusi serta melalui media elektronik yang fokus terhadap permasalahan.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Kesadaran Hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya masih tergolong kurang, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti tata cara serta aturan hukum yang berlaku dalam mendaftarkan tanahnya, hal ini rawan terpicu terjadinya konflik sengketa serta pemalsuan akta sertifikat. Pemerintah setempat harus lebih giat dalam mempercepat sertifikasi tanah, karena apabila program telah dijalankan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu maka kebanyakan masyarakat tidak mengetahuinya.
PENCEGAHAN PERKAWINAN DI USIA MUDA DI KABUPATEN JOMBANG : ( STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg) Jamaluddin Al Husaini Al Af, Sayyid; Andri, Muhammad
Justicia Journal Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i2.12207

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on Belief in One Almighty God. Young or early age marriage is a marriage that is carried out when they are not yet 20 years old, both male and female. So that this age becomes one of the obstacles for himself, his family and society to achieve a good life stability. Based on the provisions of Law Number 16 of 2019 it states that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19, whereas in the previous Law No. 1 of 1974 the minimum age for marriage for women was 16 years and for men 19 years old. From underage marriages there are several social problems faced, including promiscuity due to lack of control and effective communication from parents, economic factors, low education factors, cultural and traditional factors, and mass media factors. The fact is that the implementation of marriage at an early age has a negative impact on children, both physically and mentally. Based on the Study Report on Child Marriage in Indonesia, high rates of early marriage can increase the risk of death for mothers and children. Some examples of impacts that can result from early marriage include health problems, the risk of babies born with stunting, hampered education, and inharmonious marriages. Early marriage will certainly lead to underage work because like it or not, early age couples have to make a living for their next life. Because they are underage, of course finding a job will be difficult, this will result in economic difficulties and in the long term, child neglect. In other words, underage marriage can be contrary to the objectives of Islamic law and therefore the Jombang Religious Court prevents underage child marriages in Jombang Regency.
Implementasi Kedudukan Dan Hak Anak Angkat Dalam Pewarisan: Studi Di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Shobirin, Wiji; Andri, Muhammad
Justicia Journal Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i1.13105

Abstract

Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah “Tabanni”, sementara konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata adoptie. Dalam Undang-undang anak angkat tidak berhak mendapat waris dari orang tua angkatnya. namun di masyarakat masih terjadi anak angkat mendapat waris dari orang tua angkatnya. penelitian ini mengangkat tentang Bagaimana Kedudukan dan hak Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam. dan bagaimana proses pembagian warisan dilakukan dalam konteks keluarga yang memiliki anak angkat di Desa Keplaksasi Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris karena penelitian ini berfokus pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, yang kemudian dihubungkan dengan praktik yang terjadi di lapangan. hasil penelitian ini menyatakan bahwa Bahwa pada dasarnya Pengangkatan Anak mengutamakan kepentingan anak. Di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan tidak memutus hubungan darah. Anak angkat dapat diakui secara hukum dan diberikan hak melalui putusan pengadilan. Dalam Islam, anak angkat tidak mendapatkan hak waris seperti anak kandung. Melainkan mendapatkan hak waris hanya dari orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tanpa persidangan pengadilan dan hibah tanah yang tidak sesuai aturan menyebabkan konflik warisan. Konflik antara Kasdi dengan Endang Kastyowati pada dasarnya adalah konflik antara orang Tua Kandung dengan Anak Kandung. namun yang menjadi catatan besar adalah bahwa konlik ini bermula dari orang tua angkat mereka yaitu (Mu'asim) yang menghibahkan harta kepada Endang Kastyowati sehingga membuat konflik dengan Kasdi yang sejatinya adalah orang tua Kandungnya. Dan penyelesaian Konflik ini telah dilakukan dengan jalan Mediasi kedua belah pihak. Dalam penyelesaian sengketa yang ada kaitannya dengan kewarisan secara mediasi di Kantor desa harus memperhatikan status subyek hukumnya dan posisi (status) obyek sengketa beserta kesepakatan para pihak yang bersengketa mengenai permasalahan akan diselesaikan secara hukum adat ataukah hukum islam ataukah berdasrkan musyawarah untuk mufakat
ANALISIS YURIDIS HAK DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto Oky Setyawan, Farhan; andri, muhammad; Susilowati, Tri
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14101

Abstract

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali dijumpai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Banyak motif yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut, misalnya karena faktor kecemburuan, ekonomi, perselingkuhan, suami pengangguran, sosial budaya, istri pembangkang dan lain sebagainya, kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Tujuan penelitian ini antara lain: Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang kekerasan dalam rumah tangga nomor 310/Pdi.Sus/2022/PN.Mojokerto dan Mendeskripsikan efektivitas putusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sesuai putusan pengadilan nomor 310/Pdi.Sus/2022/PN.Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut: Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto terdiri dari Saksi (korban) kekerasan dalam rumah tangga mengajukan tuntutan kepada pengadilan, Keterangan terdakwa dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Efektivitas putusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak suami terhadap pihak istri sesuai dengan putusan pengadilan nomor 310/Pdi.Sus/2022/Pn.Mojokerto antara lain: Menjalankan Kebijakan Sesuai Kaidah Hukum, Bersinergi dengan aparat hukum, Memberikan Fasilitas Hukum, Memberikan Kesadaran Tentang Hukum Kepada Masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertimbangan Majelis Hakim laporan tindak kekerasan terdakwa dalam rumah tangga yang dilakukan sesuai dalam pasal 5 huruf a terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, kemudian hasil penyelidikan luka lebam dan rasa sakit yang dialami saksi (korban) berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 353/3094/416-207/2022 dengan kesimpulan ditemukan memar pada kedua lengan atas, paha atas dan paha bawah setelah pasien mendapatkan perawatan pasien dipulangkan. Dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Efektivitas putusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sesuai putusan pengadilan nomor 310/Pdi.Sus/2022/Pn.Mojokerto. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu substansi hukum, kultur hukum dan struktur hukum.
PENANGANAN KREDIT MACET TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO YANG MENINGGAL DUNIA DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK Ardana, Fransiska; Andri, Muhammad; Winarsih, Rini
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14108

Abstract

Sebuah usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha masyarakat yang meningkatkan kehidupan taraf ekonominya, seiring perkembangan zaman perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang UMKM bekerjasama dengan pihak permodalan atau bank dengan tujuan memperbesar usaha tanpa mempertimbangkan resiko-resiko yang akan diterima. Pihak bank sendiri sebelum melakukan pencairan modal usaha harus mempunyai keyakinan bahwa pihak pelaku usaha mampu menangung pembayaran setiap bulanya dengan jaminan berupa hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) sehingga akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi bahasan didalam penulis skripsi ini. Hutang-piutang bagi debitur yang meninggal dunia tidak terlepas adanya tanggung jawab untuk melunasi hutangnya hal ini menjadi harta peninggalan yang harus di tanggung oleh ahli waris guna menyelesaikan adanya sisa hutang-piutang. Namun faktanya semasa hidupnya pelaku usaha atau debitur mengikatkan hutangpiutang beserta perikatan asuransi jiwa kredit, maka semua sisa hutangnya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Upaya yang harus dilakukan ahli waris agar tidak terjadi wanprestasi, melakukan klaim asuransi dengan dasar sebagai pemegang polis pengganti dari debitur yang meninggal dunia, jika perusahaan asauransi tidak mencairkan dana dari klaim asuransi jiwa, maka perlindungan hukum bagi ahli waris menempuh upaya hukum baik Non Litigasi maupun Litigasi. Setelah diadakan pembahasan terhadap permasalahan yang ada maka dapat di simpulkan bahwa jika didasarkan akan hal ini pihak ahli waris selaku pengganti dari pewaris wajib melakukan pelunasan sisa hutangnya dengan dasar adanya asuransi jiwa kredit yang mana menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, guna pengambilan jaminanan berupa sertifikat atau sering disebut dengan hak tanggungan. Sisa pokok hutang pada kredit macet besarannya berpariatif. Jika nilai lelang obyek Hak Tanggungan lebih besar dari nilai sisa pokok hutang, maka pihak kreditur (Bank) memberikan kelebihan yang dimaksud kepada pihak debitur, yang dalam hal debitur telah meninggal dunia maka kelebihan tersebut diserahkan kepada ahli waris
PERAN JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Errika, Noer Diana; Andri, Muhammad; Susilowati, Tri
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14110

Abstract

Dengan adanya peran Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang tidak terlepas dari beberapa ketentuan hukum yang berlaku seperti sebelum dilakukannya penunututan, Kejaksaan melakukan upaya penyelidikan hingga pemeriksaan tersangka. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan wewenang Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta mengetahui faktor yang menghambat Jaksa dalam melaksanakan wewenangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi mencakup fungsi sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut (Pasal 26 UU Nomor 31 tahun 1999), serta pelaksana putusan pengadilan (eksekutor). Wewenang yang dimiliki Jaksa adalah dapat melakukan tindakan hukum seperti melakukan penyadapan, penyitaan, penahanan, dan penangkapan (Pasal 7 ayat (1) KUHAP). Adapun hambatan yang dihadapi Jaksa berupa hambatan internal yang meliputi kualitas sumber daya manusia dan birokrasi yang kompleks, serta hambatan eksternal yang berupa intervensi politik dan stigma negatif dari masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan sistem pencegahan tindak pidana korupsi agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal, serta perlunya pembaruan sistem hukum yang terfokus pada pencegahan korupsi dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas yang berlaku.
Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi : Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan rochim, abdul; Andri, Muhammad
Justicia Journal Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v7i1.130

Abstract

Bahwa oragnisasi masyarakat (ormas) merupakan wadah utama dalam pejuang kemerdekaan, diantaranya Budi Utomo, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain-lain. Ormas yang merupakan mitra dan kontrol bagi pemerintah, karena unsur dari pendukung tegaknya demokrasi antara lain salah satunya yakni kebebasan berserikat. Maka dirasa perlu adanya pembelajaran melalui diskusi-diskusi sosial yang terwadahi melalui organisasi kemasyarakatan dan dijamin oleh konstitusi sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2017 dan juga diharapkan untuk partisipasi dan keberdayaan masyarakat terhadap hak-hak demokrasi yang lebih baik dan juga sebagai pembantu untuk mewujudkan tujuan negara yang tertulis pada pembukaan UUD 1945. Sehingga permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Bagaimana peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra terhadap pemerintah untuk menyampaikan hak-hak demokrasi masyarakat . Bagaimana organisasi kemasyarakatan menjadi control terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah demi tercapainya hak-hak demokrasi masyarakat. dalam artikel ini yakni Metode penelitian normatif, metode penelitian normatif ini atau yang biasa disebut dengan metode perpustakaan adalah suatu metode penelitian hukum yang mengambil data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga dapat berupa pengambilan dari para sarjana. Dalam temuannya bahwa Menjadikan ormas sebagai mitra pemerintah juga harus tetap konsisten terhadap martabat ormas, jangan menjadikan ormas sebagai pelayan pemerintah dengan mengharapkan bantuan-bantuan pemerintah yang dapat mempengaruhi kemandirian dan kebebasan organisasi. Ormas harus bisa dinamis terhadap perubahan sosial, jangan menjadikan citra ormas menjadi buruk dengan semakin banyaknya ormas yang melakukan pendekatan-pendekatan kepada partai politik, sehingga dikhawatirkan arah ormas cenderung kearah politik praktis, bukan politik kebangsaan yang memiliki tujuan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Kontrol terhadap pemerintah juga harus memiliki output yang jelas dengan menjadikan ormas sebagai extra parlementer ormas juga harus tetap independen menjaga marwah oganisasi, jangan sampai organisasi dijual belikan demi kepentingan oknum yang ada didalamnya
Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil : Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Studi Kasus Di Pemerintahan Kabupaten Jombang. febriono, wahyu; Andri, Muhammad
Justicia Journal Vol. 8 No. 1 (2019): VOL 8 NO.1 (2019) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum pegawai negeri sipil sebagai upaya untuk mewujudkan nilai atau kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran yang bahwasanya, Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur negara serta tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk dapat mewujudkan tujuan kemasyarakatan yaitu kesejahteraan, keadilan, bisa melayani masyarakat dengan setulus hati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin bagi pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (studi kasus) dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan penelitian hukum empiris. Sumber datanya badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan kabupaten jombang dengan pengumpulan data dilakukan teknik yang digunakan dengan melakukan penelitian, studi pustaka. Diperoleh temuan hasil penelitian yaitu : Dalam penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil melakukan berbagai tahapan diantaranya (1) proses penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang. (2) faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang. (3) jenis-jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan bagi pegawai negeri sipil (4) kriteria pegawai negeri sipil melanggar disiplin pegawai negeri sipil (5) aturan pelaksanaan peraturan hukum penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil (6) mekanisme dalam penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil (7) kebijakan internal penegakan hukum disiplin terhadap pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Jombang
Akibat Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Andri, Muhammad
Justicia Journal Vol. 4 No. 1 (2015): Vol. 4 No. 1 (2015): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage is a bond between one's inner and outer man with person woman as husband - wife to form a happy home, the eternal popularity of divinity Almighty. The marriage was valid when conducted according to the Law on Religion and belief respectively and in order to have the force of law and apply the power of these marriages must be registered. Reality in all societies there is often a practice of marriage Sirri deemed lawful religion, but does not have the power under the law applicable positive.In this study in trying ffor know how the views of Islamic law and positive law in the implementation of marriage Sirri, the factors that led to marriage Sirri, and how the settlement process of marriage Sirri by positive law.The findings generated in this study are as follows: (1) the basis of marriage Sirri menutut Islamic law is valid, but according to the positive law of marriage does not have the power serve as evidence to ensure legal certainty. (A) major factors that lead to marriage Sirri was done because of lack of knowledge and awareness of the law that marriage is to be registered. (B) completion of the process according to the positive law is the determination of the completion of the ratification of the marriage, as well as with the decision of divorce into one.In order to ensure legal certainty in the face of Sirri marriage problems should be considered carefully whether the marriage is really fixed in accordance with the legislation in force, so that in case of divorce was not until there was a marriage that does not have a marriage certificate. So that people understand the need for a registered marriage tau listed, so do not arise from the law, because marriage Sirri then KUA officials did not hesitate to socialize.
Co-Authors Abdul Rochim Ahmad Khisni Ardana, Fransiska Errika, Noer Diana Erviyanti, Tyas Fajarwati Kholig, Lulus febriono, wahyu Gios Adhyaksa Huda, Afif Ilanul Irwina Safitri, Ade Jamaluddin Al Husaini Al Af, Sayyid Mahmutarom HR Oktavianti, Vera Oky Setyawan, Farhan Rafi'ie, Mohammad Rafie, Mohammad Rizvi Hadziq, Fazlur Sari, Anggrita Shobirin, Wiji Sumarwoto, S.H.I., M.H. Sumarwoto, S.H.I., M.H. Supriadi Supriadi Syamsul Firdaus Tri Susilowati Winarsih, Rini Zulis Mariastutik, Zulis