Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.013
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Keadilan Pembaharuan Hukum The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" JURNAL USM LAW REVIEW JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Justicia Journal
Lilik Warsito
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan Warsito, Lilik
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9018

Abstract

This study aims to analyze the conditions of insolvency and the role of the bankruptcy test in bankrupt proceedings under Act No. 37 of 2004 on Insolvencies and Delayed Debt Payment Obligations. (UUK-PKPU). In the context of Indonesian law, insolvency proceedings are regarded as a final settlement mechanism for debtors who are unable to pay their debts. This research is urgent given the severity of insolvency cases that affect not only debtors and creditors but also the economy as a whole. This normative law research uses a library-based approach by analyzing secondary data such as legislative regulations, court rulings, and related literature. The findings show that the current insolvency conditions are too simple, requiring only the presence of two or more creditors and the inability to pay one debt that has been due. The study criticizes the failure of the insolvency test as a condition of insolventness, which is important in determining whether the debtor is really in a position to be unable to pay his debt. The absence of the insolvency test could lead to a company with sufficient assets still to pay its declared debt, which in turn could harm the economy and create uncertainty for investors. The study recommends a revision of the UUK-PKPU to restore the insolvency test as one of the conditions of insolvents, ensuring that only debtors who are truly unable to pay their debts can be declared to be pailit as the debtor provides better protection to debtors that are still solvent and prevents the abuse of the process as a means to charge debts quickly.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat-syarat kepailitan dan peran tes insolvensi dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Dalam konteks hukum Indonesia, proses kepailitan dianggap sebagai mekanisme penyelesaian akhir untuk debitur yang tidak mampu membayar utangnya. Penelitian ini memiliki urgensi mengingat maraknya kasus kepailitan yang tidak hanya berdampak pada debitur dan kreditur, tetapi juga pada ekonomi secara keseluruhan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat-syarat kepailitan yang diberlakukan saat ini terlalu sederhana, hanya memerlukan adanya dua atau lebih kreditur dan ketidakmampuan membayar satu utang yang telah jatuh tempo. Penelitian ini mengkritik hilangnya tes insolvensi sebagai syarat kepailitan, yang mana tes tersebut penting untuk menentukan apakah debitur benar-benar dalam kondisi tidak mampu membayar utangnya. Absennya tes insolvensi dapat menyebabkan perusahaan dengan aset yang masih cukup untuk membayar utangnya dinyatakan pailit, yang pada gilirannya dapat merugikan perekonomian dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Penelitian ini merekomendasikan revisi pada UUK-PKPU untuk mengembalikan tes insolvensi sebagai salah satu syarat kepailitan, memastikan bahwa hanya debitur yang benar-benar tidak mampu membayar utangnya yang dapat dinyatakan pailit sebagai bentuk memberikan perlindungan lebih baik kepada debitur yang masih solven serta mencegah penyalahgunaan proses kepailitan sebagai alat untuk menagih utang secara cepat. 
TRANSFORMASI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGATURAN HARTA KEKAYAAN PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Warsito, Lilik; Sulistyowati, Herwin; Dewi, Putri Maha
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.763

Abstract

ABSTRAK Transformasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan mengalami perubahan signifikan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelumnya, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga ruang lingkup pengaturan harta kekayaan suami-istri terbatas pada periode tersebut. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi, kini perjanjian perkawinan dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung, memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk mengatur pemisahan atau pengelolaan harta bersama kapan saja selama perkawinan berjalan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah dan menganalisis transformasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi. Transformasi ini memperluas fungsi perjanjian perkawinan, tidak hanya sebagai pencegahan konflik harta saat perceraian, tetapi juga sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak dan pihak ketiga yang terkait dengan harta bersama. Implementasi putusan tersebut memberikan kepastian hukum, khususnya bagi pasangan perkawinan campuran, serta memungkinkan pemisahan harta berlaku efektif sejak tanggal perjanjian dibuat tanpa berlaku surut, sehingga menghindari ketidakpastian atas status harta yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, perjanjian perkawinan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan dan perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan di Indonesia. Kata Kunci : Pemisahan harta bersama; Hukum keluarga Indonesia; Kepastian hukum perjanjian perkawinan
PERAN ASAS EQUALITY YANG BERKEADILAN DALAM KEBIJAKAN SEKTOR HUKUM PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN KESEJAHTERAAN SOSIAL Putri Maha Dewi; Sulistyowati, Herwin; Warsito, Lilik; Ariwibowo Arifin, Herjuno; Mada Kusuma, Leo
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14105

Abstract

Asasequality yang berkeadilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Prinsip ini mengharuskan perlakuan yang setara terhadap wajibpajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama serta pengenaan pajak yang proporsional berdasarkan kemampuan masing-masing individu atau entitas. Dalam sistem perpajakan, asas equality tidak hanya berfungsi untuk mencegah diskriminasi dalam penentuan subjek dan objek pajak, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung redistribusi kekayaan. Sejak lintas perdagangan memasuki globalisasi ekonomi, instrumen ekonomi seperti pajak menjadi lebih penting. Untuk menjalankan pemerintahan di setiap negara, ada banyak dana yang diperlukan. Penyeienggaraan pemerintahan membutuhkan banyak sumber dana, terutama untuk kegiatan pembangunan karena dana yang diperiukan tidak cukup. Pajak, retribusi, sumbangan, monopoli, dan pungutan lain disebut sebagai pungutan sendiri. Jika disederhanakan, beberapa penerimaan pemerintah ini dapat diklasifikasikan sebagai penerimaan pajak dan non-pajak. Upaya pemaksaan yang bersifat legal diperlukan untuk pemungutan pajak agar sesuai denganasas keseimbangan dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan dan sanksi yang berkaitan dengan penghindaran pajak harus lebih ditekankan untuk memberikan efek jera kepada mereka yang menghindari pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu mengembangkan sistem administrasi yang transparan, berbasis teknologi, serta mengadopsi tarif pajak progresif untuk mendukung keadilan. Dengan penerapan asas equality yang berkeadilan, sistem perpajakan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan
KONTRIBUSI NOTARIS DALAM MENDUKUNG INVESTASI ASING DI INDONESIA: STUDI TENTANG PEMBUATAN AKTA OTENTIK DALAM PENANAMAN MODAL ASING (PMA) Warsito, Lilik; Maha Dewi, Putri
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14106

Abstract

Investasi asing memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Notaris berperan penting dalam proses penanaman modal asing (PMA) melalui pembuatan akta otentik yang memberikan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi notaris dalam mendukung investasi asing di Indonesia, khususnya dalam aspek pembuatan akta otentik sebagai instrumen legalitas investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum bagi investor asing melalui pembuatan dokumen hukum yang sah. Namun, terdapat beberapa kendala dalam praktiknya, seperti perubahan regulasi yang dinamis, birokrasi yang kompleks, serta tantangan dalam penyelesaian sengketa investasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem perizinan, penguatan kapasitas notaris, serta digitalisasi layanan hukum guna meningkatkan efektivitas peran notaris dalam mendukung investasi asing. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang lebih kompetitif dan memiliki kepastian hukum yang kuat.
TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS herwin, Herwin Sulistyowati; warsito, lilik
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14107

Abstract

Pemalsuan akta otentik dalam peralihan hak atas tanah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat menimbulkan dampak hukum serius, baik bagi individu maupun bagi sistem pertanahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pemalsuan akta otentik, faktor penyebabnya, serta peran dan tanggung jawab notaris dalam mencegah serta menghadapi pertanggungjawaban hukum terkait pemalsuan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan akta otentik dalam peralihan hak atas tanah sering terjadi akibat lemahnya sistem administrasi pertanahan, keterlibatan oknum notaris yang tidak berintegritas, serta kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Notaris yang terlibat dalam pemalsuan akta otentik dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 dan 266 KUHP, pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang timbul, serta sanksi administratif dari Majelis Pengawas Notaris. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan sistem administrasi pertanahan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan terhadap notaris, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pemalsuan akta otentik.
PERAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) JURANGAGUNG LESTARI DALAM MENYEJAHTERAKAN ANGGOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI ( STUDI KASUS DI KABUPATEN KENDAL WARSITO, LILIK; HERMAWAN, FAJAR
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 01 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i1.327

Abstract

ABSTRAKSebagai organisasi yang berperan menampung aspirasi masyarakat petani di desa, P3A memiliki peran signifikan dan strategis, karenanya keanggotaan P3A perlu memperlihatkan keterwakilan semua unsur masyarakat petani sesuai dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Mengatur mengenai pemberdayaan petani sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik. Geografis desa Jurangagung yang berupa perbukitan menjadikan desa Jurangagung daerah yang rawan terjadi tanah longsor dan sedimentasi. Perbedaan kepentingan antar petani desa juga menjadi masalah yang menghambat perkembangan pertanian di desa Jurangagung. Keberadaan semua unsur warga desa, termasuk warga desa petani, dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani. Keterlibatan semua masyarakat petani dalam ruang pengambilan kebijakan P3A masih rendah yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah keterbatasan informasi antara pengurus P3A, Pemerintah Desa dengan masyarakat petani yang mengakibatkan pengambilan kebijakan publik menjadi terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran peran masyarakat petani dalam pengisian keanggoatan di P3A dan faktor – faktor yang memengaruhi hal tersebut. 
Co-Authors Aprianto . Ariwibowo Arifin, Herjuno Dewi, Putri Maha Dika Ratu Marfu'atun Esdarwati, Susila Farida, Any Hermawan, Fajar Herwin Sulistyowati, Herwin herwin, Herwin Sulistyowati Hono Sejati, Hono Irfan Rizky Hutomo Lamijan Lamijan, Lamijan Mada Kusuma, Leo Maha Dewi, Putri Putri Maha Dewi Surya Kusuma Wardana Tri Susilowati Umami, Anni Shanty Urip, Giyono