Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Pembuangan Akhir Jalupang: Mengupas Keterlibatan Stakeholder dalam Penataan Tempat Pengelolaan Sampah Nuruzakiah, Aulia; Azijah, Dewi Noor; Mahendra Putri, Lolita Deby
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.12934

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat menggunakan metode lahan urug saniter, metode lahan urug terkendali, dan/atau teknologi ramah lingkungan. Namun, sistem pengelolaan sampah di TPA Jalupang masih menggunakan sistem open dumping. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk menerapkan salah satu metode pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi yang mungkin diterapkan oleh DLH Kabupaten Karawang untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya lebih serius dari DLH Kabupaten Karawang untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di TPA Jalupang. Solusi yang disarankan meliputi peningkatan prasarana dan sarana, penambahan armada pengangkut sampah, serta realisasi rencana pengembangan TPA menjadi TPST.
Analisis Representasi Kandidat Perempuan Di Pemilu Legislatif Kabupaten Karawang Periode 2024-2029 Fatharani, Andini; Hakim, Lukmanul; Mahendra Putri, Lolita Deby
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.19640

Abstract

The gender affirmative policy mandating a minimum 30% quota for female legislative candidates has not significantly improved women’s political representation in the Karawang Regency DPRD in the 2024 election. This decline reflects structural barriers and entrenched patriarchal culture that limit substantive female political participation. This study analyzes women’s political representation using Hanna Pitkin’s (1967) theory across formal, substantive, symbolic, and descriptive dimensions to evaluate the effectiveness of gender affirmation and identify inhibiting factors. Employing a qualitative phenomenological approach, the research explores women’s experiences and meanings in political representation. Findings reveal that women’s representation is limited to procedural formalities without substantive political commitment from parties, resulting in symbolic representation lacking genuine legitimacy. Patriarchal norms and financially-driven pragmatic politics reinforce women’s subordinate status, hindering their role as effective political agents. The study highlights the necessity for structural and cultural reforms to foster meaningful and empowered women’s representation in local politics. Keywords: Women’s Political Representation, Women’s Representation, DPRD Karawang Regency.
KAPABILITAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN CIREBON Amelia, Dini; Aryani, Lina; Putri, Lolita Deby Mahendra
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Volume 5 No. 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i2.27164

Abstract

Kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon tiap tahunnya mengalami peningkatan, sementara Kabupaten Cirebon mendapatkan Predikat Kabupaten Kota layak Anak tingkat Pratama setiap tahunnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Perempuan dan Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui bagaimana kapabilitas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak menggunakan teori Implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus dengan jenis instrumental case study dengan tingkat eksplanasi deskriptif. Kurangnya Sumber Daya Manusia serta Sumber Daya Anggaran menjadi penyebab tidak berjalannya program dengan baik. Kurangnya komunikasi dengan lembaga dan pihak terkait juga mengakibatkan program tidak berjalan secara maksimal.
KINERJA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI DALAM PELAYANAN DAN REHABILITASI ANAK JALANAN Rhamadanri, Indah; Purnamasari, Hanny; Putri, Lolita Deby Mahendra
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.29559

Abstract

Permasalahan anak jalanan di Kota Bekasi masih belum dapat dikendalikan dari segi programnya, terutama dari pihak pemerintah daerah melalui dinas sosial Kota Bekasi yang ditangani khusus oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Anak jalanan dan Lansia disinyalir belum menunjukan hasil yang dominan melalui program-programnya dalam menangani salah satu permasalahan tersendiri di pihak instansi terkait. Untuk itu perlu adanya penelitian untuk menelaah serta sebagai sarana untuk mengetahui kendala apa yang menjadi penyebab kurang optimalnya kinerja dinas sosial Kota Bekasi. Dalam rangka melakukan analisis data, penulis menggunakan teori kinerja birokrasi publik Dwiyanto (2006) diantaranya produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja dinas sosial Kota Bekasi dalam menangani anak jalanan masih ada beberapa kekurangan dikarenakan dari segi produktivitas adanya alur pelayanan sudah cukup baik. Selanjutnya kualitas layanan dari segi penjangkauan dan tempat rehabilitasi sudah memadai tapi untuk fasilitas pendukung program masih belum cukup memadai. Dan responsivitas pada dinas sosial Kota Bekasi sudah cukup memadai dengan adanya sistem TRC antar opd satpol PP dan Dinkes. Dalam hal responsibilitas pada dinas sosial Kota Bekasi sudah sesuai dengan SOP adalah hal tanggung jawab dan pelayanan pegawai, dan masih ada sedikit kendala dari kurangnya SDM. Secara akuntabilitas kinerja dinas sosial Kota Bekasi belum menentukan kespesifikan dari program.
PELAKSANAAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN KARAWANG (TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK) Savina, Aura; Yulyana, Eka; Putri, Lolita Deby Mahendra
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.30619

Abstract

Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara yang penting dalam negara demokrasi untuk mendukung kedaulatan rakyat dan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Kabupaten Karawang, implementasi keterbukaan informasi publik diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017. Selanjutnya standar layanan juga ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 315 Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Nomor 487.24/Kep.317-Huk/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penelitian ini membahas mengenai analisis tantangan dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dari penyelenggaraan pelayanan informasi yang dikelola oleh PPID Pemerintah Kabupaten Karawang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif penellitian ini ditulis berdasarkan indikator aplikasi dari teori implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones. Pengumpulan data penelitian dilakukan peneliti melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi terhadap pihak yang dinilai terlibat pada topik penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor utama yang menjadi penghambat ketidakstabilan partisipasi masyarakat dalam mengakses pelayanan informasi yang diselenggarakan oleh PPID Kabupaten Karawang. Komitmen pemerintah dalam meregulasi kebijakan, keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak mereka untuk mengakses informasi publik menjadi masalah utama yang dibahas pada penelitian ini. Rekomendasi strategi kemudian dibuat untuk memperkuat regulasi kebijakan dan aksesibilitas teknologi agar partisipasi masyarakat dalam pelayanan keterbukaan informasi publik dapat ditingkatkan dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Karawang.
Model Kolaborasi Pemerintah dan Komunitas dalam Rehabilitasi Pasca Kebakaran Hutan di Gunung Tampomas Algie Rahmawan Hidayat; Noor Azijah, Dewi; Lolita Deby Mahendra Putri
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v4i4.6279

Abstract

This study examines the government’s role in post-disaster mitigation of forest fires on Mount Tampomas, Sumedang. Frequent forest fires reveal suboptimal post-disaster mitigation efforts despite the regulatory role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD). A qualitative intrinsic case study method was employed to analyze this phenomenon using primary and secondary data, interviews, field observations, and documentation. Findings show that BPBD’s involvement was limited to emergency response, while rehabilitation and reconstruction efforts were largely carried out voluntarily by community groups, NGOs, and nature enthusiasts. Key challenges include limited resources, lack of technical knowledge, and insufficient formal training on post-disaster mitigation. Funding for mitigation mainly comes from non-governmental initiatives that play a crucial role in environmental recovery. The study recommends improved coordination among stakeholders, enhanced capacity building and training on post-disaster rehabilitation, and dedicated regulations and funding allocations to support community-based mitigation efforts as part of a sustainable disaster management strategy.