Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

KAPABILITAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN CIREBON Amelia, Dini; Aryani, Lina; Putri, Lolita Deby Mahendra
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Volume 5 No. 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i2.27164

Abstract

Kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon tiap tahunnya mengalami peningkatan, sementara Kabupaten Cirebon mendapatkan Predikat Kabupaten Kota layak Anak tingkat Pratama setiap tahunnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Perempuan dan Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui bagaimana kapabilitas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak menggunakan teori Implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus dengan jenis instrumental case study dengan tingkat eksplanasi deskriptif. Kurangnya Sumber Daya Manusia serta Sumber Daya Anggaran menjadi penyebab tidak berjalannya program dengan baik. Kurangnya komunikasi dengan lembaga dan pihak terkait juga mengakibatkan program tidak berjalan secara maksimal.
KINERJA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI DALAM PELAYANAN DAN REHABILITASI ANAK JALANAN Rhamadanri, Indah; Purnamasari, Hanny; Putri, Lolita Deby Mahendra
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.29559

Abstract

Permasalahan anak jalanan di Kota Bekasi masih belum dapat dikendalikan dari segi programnya, terutama dari pihak pemerintah daerah melalui dinas sosial Kota Bekasi yang ditangani khusus oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Anak jalanan dan Lansia disinyalir belum menunjukan hasil yang dominan melalui program-programnya dalam menangani salah satu permasalahan tersendiri di pihak instansi terkait. Untuk itu perlu adanya penelitian untuk menelaah serta sebagai sarana untuk mengetahui kendala apa yang menjadi penyebab kurang optimalnya kinerja dinas sosial Kota Bekasi. Dalam rangka melakukan analisis data, penulis menggunakan teori kinerja birokrasi publik Dwiyanto (2006) diantaranya produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja dinas sosial Kota Bekasi dalam menangani anak jalanan masih ada beberapa kekurangan dikarenakan dari segi produktivitas adanya alur pelayanan sudah cukup baik. Selanjutnya kualitas layanan dari segi penjangkauan dan tempat rehabilitasi sudah memadai tapi untuk fasilitas pendukung program masih belum cukup memadai. Dan responsivitas pada dinas sosial Kota Bekasi sudah cukup memadai dengan adanya sistem TRC antar opd satpol PP dan Dinkes. Dalam hal responsibilitas pada dinas sosial Kota Bekasi sudah sesuai dengan SOP adalah hal tanggung jawab dan pelayanan pegawai, dan masih ada sedikit kendala dari kurangnya SDM. Secara akuntabilitas kinerja dinas sosial Kota Bekasi belum menentukan kespesifikan dari program.
PELAKSANAAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN KARAWANG (TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK) Savina, Aura; Yulyana, Eka; Putri, Lolita Deby Mahendra
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.30619

Abstract

Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara yang penting dalam negara demokrasi untuk mendukung kedaulatan rakyat dan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Kabupaten Karawang, implementasi keterbukaan informasi publik diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017. Selanjutnya standar layanan juga ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 315 Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Nomor 487.24/Kep.317-Huk/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penelitian ini membahas mengenai analisis tantangan dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dari penyelenggaraan pelayanan informasi yang dikelola oleh PPID Pemerintah Kabupaten Karawang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif penellitian ini ditulis berdasarkan indikator aplikasi dari teori implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones. Pengumpulan data penelitian dilakukan peneliti melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi terhadap pihak yang dinilai terlibat pada topik penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor utama yang menjadi penghambat ketidakstabilan partisipasi masyarakat dalam mengakses pelayanan informasi yang diselenggarakan oleh PPID Kabupaten Karawang. Komitmen pemerintah dalam meregulasi kebijakan, keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak mereka untuk mengakses informasi publik menjadi masalah utama yang dibahas pada penelitian ini. Rekomendasi strategi kemudian dibuat untuk memperkuat regulasi kebijakan dan aksesibilitas teknologi agar partisipasi masyarakat dalam pelayanan keterbukaan informasi publik dapat ditingkatkan dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Karawang.
PENGARUH KINERJA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARAWANG Yana, Neneng Rizki; Aryani, Lina; Putri, Lolita Deby Mahendra
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 12 No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v12i1.5628

Abstract

This study was motivated by issues surrounding organizational performance and the quality of public services at the Karawang Regency Education, Youth and Sports Agency. Therefore, the purpose of this study is to determine the effect of organizational performance on the quality of public services at the Karawang Regency Education, Youth and Sports Agency. This study This research employs a quantitative approach with correlation analysis. The population in this study consists of employees and service applicants at the Education, Youth, and Sports Office of Karawang Regency. The theory used to analyse this research is the organizational performance theory by Dwiyanto, which consists of productivity, service quality, responsiveness, responsibility, accountability, and Zeithaml's public service quality theory, which consists of tangibles, reliability, responsibility, assurance, and empathy. Before conducting data analysis, the research instrument was tested, consisting of validity and reliability tests. Data analysis was conducted using IBM SPSS 25. Data analysis consisted of normality tests, heteroscedasticity, linearity, correlation tests, determination tests and simple linear regression testing. The results of this study indicate a significant influence of organizational performance on the quality of public services at the Karawang Regency Education, Youth, and Sports Office. This is evidenced by the calculated t-value > t table (20.537 > 1.987) and significance value (0.000<0.05). Then, from the determination calculation, a value of 81.1% was obtained, which means that the influence of organizational performance on the quality of public services at the Karawang Regency Education, Youth and Sports Agency is very strong and significant. Then, from the determination calculation, a value of 81.1% was obtained, which means that the influence of organizational performance on the quality of public services at the Karawang Regency Education, Youth and Sports Agency is very strong and significant
STUDI FENOMENOLOGI TENTANG KESENJANGAN KETERAMPILAN DIGITAL DALAM PEMANFAATAN APLIKASI E-DUKCAPIL Nayla Salsabila; Dewi Noor Azijah; Lolita Deby Mahendra Putri
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 9 No 01 (2026): Januari 2026
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v9i01.6955

Abstract

affect the community’s ability to utilize the E-Dukcapil application in Cigunungsari Village, Tegalwaru District, Karawang Regency. The research focuses on the community’s psychomotor experiences in accessing and using online-based population administration services. A qualitative approach with a phenomenological method was employed, as this method allows researchers to explore the meanings of residents’ subjective experiences regarding the implementation of the digital system. Research data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving village officials and residents who had used the E-Dukcapil application. The findings indicate that most community members experience difficulties in understanding the application workflow, uploading documents, and following the established digital procedures. Low levels of digital literacy, limited assistance from village officials, and minimal socialization activities are the main factors contributing to the digital skills gap. These obstacles demonstrate that the success of digital transformation in public services depends not only on the availability of technology but also on the community’s ability to independently master and operate the system.
Responsivitas Pelayanan DPPPA Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Kabupaten Karawang Tiara Carendra Gandih; Lukmanul Hakim; Lolita Deby Mahendra Putri
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 9 No 01 (2026): Januari 2026
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v9i01.7197

Abstract

Empowerment and Child Protection (DPPPA) of Karawang Regency in handling cases of sexual violence against women. The study employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Service responsiveness was analyzed using six indicators proposed by Zeithaml as cited in Hardiyansyah (2018): responsiveness capability, service speed, service accuracy, service attentiveness, timeliness of service, and responsiveness to complaints.The findings show that the indicators of responsiveness capability, service accuracy, service attentiveness, and timeliness of service have been implemented effectively through the application of standard operating procedures, empathetic attitudes of officers, and cross-sectoral coordination. However, service speed remains constrained by limited human resource capacity during periods of increased case volume. In addition, responsiveness to complaints has not been optimal due to insufficient dissemination of complaint and feedback mechanisms, resulting in victims being unaware of available channels to submit criticism and suggestions. These findings indicate the need to strengthen human resource capacity, improve workload distribution, and enhance socialization and proactive communication regarding service and complaint mechanisms to improve the responsiveness of women’s protection services.
TATA KELOLA KECAMATAN KARANGBAHAGIA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK Tisa Sumaya; Gun Gun Gumilar; Lolita Deby Mahendra Putri
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 9 No 01 (2026): Januari 2026
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v9i01.7202

Abstract

Good governance is a reflection of optimal public service quality. Therefore, planned and systematic service managementis an important requirement in improving service quality. With quality human resource management and the application of good governance principles, the government can formulate and implement policies that are more responsive to the needs of the community. Indicators in analyzing governance in services include accountability, transparency, democracy, and the rule of law. This study uses a qualitative design. A case study method was used to understand and explore management in the Karangbahagia subdistrict. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. Based on the research results, it is known that Karangbahagia Subdistrict has implemented the principles of good governance, especially the principles of accountability, transparency, democracy, and the rule of law. However, in its implementation, it still faces challenges, such as uneven SKM, community participation that does not reach all levels of society, and access to service information that is not easy for some community groups.
Difusi Inovasi Layanan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Miftahurrizqi Miftahurrizqi Miftahurrizqi; Lina Aryani; Lolita Deby Mahendra Putri
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 7.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of Digital Population Identity (IKD) in Cirebon Regency is stagnating, with 2025 realization reaching only 5.40% of the national target. This study aims to analyze the dynamics of IKD diffusion and map the inhibiting factors using Rogers' (2003) Diffusion of Innovations theory. The research method used is descriptive qualitative with data collection through observation and in-depth interviews, utilizing purposive sampling. The results reveal barriers across four dimensions. In innovation characteristics, IKD fails to become a primary need, viewed merely as a backup instrument due to public ecosystem unreadiness and procedural complexity. Communication channels suffer from inequality where face-to-face socialization is minimal, failing to reach the grassroots level. The time dimension shows behavioral anomalies: the younger generation tends to be critically slow, while the older generation is instant but passive. Finally, the social system experiences functional fragmentation due to reactive-conditional change agent strategies and the failure of formal village leaders' roles. The study concludes that the main barriers lie in social inertia and a data security trust crisis, necessitating a service transformation into proactive-scheduled approaches and mandatory ecosystem regulations.
Model Kolaborasi Pemerintah dan Komunitas dalam Rehabilitasi Pasca Kebakaran Hutan di Gunung Tampomas Algie Rahmawan Hidayat; Dewi Noor Azijah; Lolita Deby Mahendra Putri
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v4i4.6279

Abstract

This study examines the government’s role in post-disaster mitigation of forest fires on Mount Tampomas, Sumedang. Frequent forest fires reveal suboptimal post-disaster mitigation efforts despite the regulatory role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD). A qualitative intrinsic case study method was employed to analyze this phenomenon using primary and secondary data, interviews, field observations, and documentation. Findings show that BPBD’s involvement was limited to emergency response, while rehabilitation and reconstruction efforts were largely carried out voluntarily by community groups, NGOs, and nature enthusiasts. Key challenges include limited resources, lack of technical knowledge, and insufficient formal training on post-disaster mitigation. Funding for mitigation mainly comes from non-governmental initiatives that play a crucial role in environmental recovery. The study recommends improved coordination among stakeholders, enhanced capacity building and training on post-disaster rehabilitation, and dedicated regulations and funding allocations to support community-based mitigation efforts as part of a sustainable disaster management strategy.
From Digitalization to Public Adoption: An Analysis of Innovation Diffusion of the AMAN Application in the Transformation of Public Services in Pekanbaru City Eka Anjani Sapitri; Lolita Deby Mahendra Putri
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 15, No 2 (2026): August
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v15i2.4131

Abstract

Quality public services are one of the indicators of successful government administration. Public service innovation represents a form of governance reform aimed at improving the effectiveness of service delivery. This study aims to analyze the implementation of public service innovation through the Multipurpose Safe and Comfortable Application (AMAN) managed by the Department of Communication, Informatics, Statistics, and Encryption of Pekanbaru City. This study employs a descriptive qualitative approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The research informants consist of application managers and service users. Data analysis was conducted interactively through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the AMAN application innovation has not been fully optimal. Based on Rogers’ five diffusion of innovation indicators, the AMAN application demonstrates strengths in relative advantage through the integration of public services into a single digital platform and compatibility with the needs of Pekanbaru City residents. However, challenges remain in complexity due to limited integration among local government agencies, trialability due to insufficient public trials and socialization, and observability because some services remain inaccessible to users. Strengthening coordination, institutional capacity, and stakeholder collaboration is required to support the sustainability of this innovation.Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi pelayanan publik merupakan bentuk pembaruan dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Multipelayanan Aman dan Nyaman (AMAN) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pihak pengelola aplikasi dan masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi inovasi aplikasi AMAN belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan lima indikator difusi inovasi Rogers, aplikasi AMAN telah menunjukkan keunggulan pada aspek keuntungan relatif (relative advantage) melalui integrasi layanan dalam satu platform digital serta aspek kesesuaian (compatibility) dengan kebutuhan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala pada aspek kerumitan (complexity) akibat keterbatasan integrasi antarperangkat daerah, aspek kemungkinan dicoba (trialability) karena belum optimalnya uji coba dan sosialisasi, serta aspek kemudahan diamati (observability) karena sebagian layanan belum dapat diakses secara optimal. Penguatan koordinasi, kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi antaraktor diperlukan untuk mendukung keberlanjutan inovasi.