Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.62
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Studi Komunikasi dan Media Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurisprudence Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Literasi Hukum Jurnal Hukum Positum SIGn Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Progressive Law Review Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Independent KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Padjadjaran Law Research and Debate Society Law Development Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Jurnal Multidisiplin West Science Innovative: Journal Of Social Science Research Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Journal of Law and Justice Jurnal Legislasi Indonesia Technology and Economics Law Journal Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Dialogia Iuridica Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Tasya Safiranita, Tasya
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital Tasya Safiranita Ramli; Ahmad M. Ramli; Rika Ratna Permata; Ega Ramadayanti; Rizki Fauzi
Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 24, No 2 (2020): Jurnal Studi Komunikasi dan Media
Publisher : BPSDMP Kominfo Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31445/jskm.2020.3295

Abstract

The growth of the Internet in Indonesia is changing so quickly as it progresses, the existence of Internet is attracting interest to facilitate people who have interest in computers. Lately, Internet service users are increasing rapidly, and start to expand widely with changes in the digital transformation era. Advanced information technology has digitized all fields including business (digital revolution era), because it provides practical ease in the dynamic of communication and information.  However, in its development has resulted in a negative impact in the realm of information technology relating to the escalation of crime in cyberspace. This research uses qualitative research methods, a normative juridical approach with descriptive of analysis through data collection techniques in the form of online literature studies that produce secondary data sources with three legal materials. The results of the research present a legal protection effort for consumers conducted in a preventative, repressive, solutive and alternative through dispute resolution both litigation and non-litigation. So that the protection of laws against consumers who utilize e-commerce Platform as an alternative means of online shopping can be assured by the legal efforts of the use of regulations governing the electronic trading, especially on e-commerce Platform social media.Perkembangan internet di Indonesia berubah sangat cepat seiring dengan berjalannya waktu. Beberapa waktu ke belakang, eksistensi internet telah menarik minat sebagian masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap komputer. Akhir-akhir ini, pengguna jasa internet meningkat secara pesat dan mulai berkembang secara luas dengan adanya perubahan di era transformasi digital. Teknologi informasi yang semakin maju telah mendigitalisasi semua bidang termasuk bisnis (digital revolution era) sebab memberikan kemudahan secara praktis dalam dinamisnya komunikasi dan informasi. Namun, dalam perkembangannya telah mengakibatkan dampak negatif dalam ranah teknologi informasi berkaitan dengan eskalasi kejahatan di dunia maya. Dalam penelitian digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis melalui teknik pengumpulan data berupa kajian literatur secara daring yang menghasilkan sumber data sekunder dengan tiga bahan hukum. Hasil penelitian menghadirkan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan secara preventif, represif, protektif, solutif, dan alternatif melalui penyelesaian sengketa, baik jalur litigasi maupun nonlitigasi sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen yang memanfaatkan platform e-commerce sebagai sarana alternatif dalam berbelanja online dapat terjamin dengan adanya upaya hukum dari pemanfaatan regulasi yang mengatur tentang perdagangan elektronik khususnya pada platform e-commerce.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DONATION-BASED CROWDFUNDING PADA INDUSTRI FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA Jeremias Palito; Enni Soerjati Priowirjanto; Tasya Safiranita Ramli
Literasi Hukum Vol 4, No 2 (2020): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.25 KB)

Abstract

Teknologi pembayaran berkembang dengan pesat. Bank bukan lagi menjadi satu-satunya lembaga pembayaran yang ada. Merupakan financial technology, suatu inovasi dalam bidang finansial yang marak digunakan masyarakat terutama dikarenakan adanya gelombang revolusi industri 4.0. Salah satu bentuk financial technology yang digandrungi masyarakat dalam mencari dana adalah donation-based crowdfunding, yaitu suatu media pembayaran yang mengutamakan pengumpulan dana dari sejumlah banyak kontributor, digunakan untuk menggalang dana kemanusiaan. Namun, platform donation-based crowdfunding terutama yang berbasis sistem elektronik, memiliki kekurangan, di antaranya lemahnya pengaturannya di Indonesia, serta adanya penyelewengan dana terkumpul. Dalam penelitian ini dilakukan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif, berspesifikasi deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data studi dokumen. Dengan adanya penelitian ini, instrumen hukum mengenai donation-based crowdfunding berbasis sistem elektronik dapat diketahui sehingga dapat ditelaah prosedur perizinan yang harus dimiliki platform serupa donation-based crowdfunding, meminimalisir terjadinya penyelewengan dana, serta agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan platform financial technology di Indonesia
Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Sephora atas Dasar Persamaan pada Pokoknya Berdasarkan HIR dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Sherly Ayuna Putri; Tasya Safiranita Ramli; Hazar Kusmayanti
Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v4i2.3182

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme prosedur hukum acara dalam penyelesaian sengketa tentang merek terkenal “Sephora” dan pembuktian perkara hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga berdasarkan HIR dan apakah Putusan Pengadilan Niaga No.34/Pdt.Sus.Merek/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang pelanggaran merek terkenal “Sephora”, telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum merek yang diatur dalam TRIPs dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
Pelindungan Merek Terhadap Dilusi Merek Dalam Ruang Virtual Metaverse Berdasarkan Perjanjian Syarat Dan Ketentuan Pengguna Akun Metaverse Azrinda Rachmadanty Zahra; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita Ramli
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.1082

Abstract

The development of technology today makes humans coexist with technology. Many human activities can be carried out through the internet network. One of them is the presence of the metaverse which is a technology that contains virtual interactions, digital objects, and decentralized humans from various platforms. Metaverse is used by many people as a medium for buying and selling transactions. Metaverse users generally sell their products in the form of NFTs. Various well-known brands have started promoting their products through the metaverse. The emergence of well-known brands in the metaverse is an opportunity for irresponsible parties to infringe brand rights. As was the case in Ryder Ripps v. Yuga Labs. Pollution, imitation, obscuration, and so forth of well-known trademarks are carried out by irresponsible parties. One of them is the doctrine of Trademark Dilution. Trademark dilution is the unauthorized use by other parties that can weaken the quality or characteristics of a trademark. This makes the question of how the protection of trademarks in the virtual space of the metaverse and what legal action can be taken when there is a violation of trademark rights. Not many countries have regulated the protection of digital trademarks specifically against trademark dilution, as well as Indonesia. This research will be conducted using a non-native juridical approach method with legal sources in the form of laws and regulations, international agreements, theories, and legal rules. The focus of this research is how metaverse with the platform in it can protect the trademark with the terms and conditions agreement of account users in the platform. The result of this research is that brands can be protected against infringement of rights to the brand as well as brand dilution by referring to the terms and conditions of account users listed in the platform. In addition, the legal action that can be taken is to file a lawsuit as determined by the platform and the removal of related content.
The Influence of Trademark Bullying on Brand Owners of Large Businesses and UMKM Actors Based on Positive Law in Indonesia Lainun Hilmansyah, Shilfa; Ratna Permata, Rika; Safiranita, Tasya
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 2 (2024): Government Policy and Its Implementation to Maintain the Stability of the Nation
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i2.48559

Abstract

This study analyzes the impact of Trademark Bullying in influencing business competition in Indonesia on business owners and efforts can be made in the event of legal uncertainty for business actors who own UMKM brands in the event of Trademark Bullying based on the applicable positive law. The stidy used juridical normative method. Trademark Bullying practices also involve threats of litigation or legal reporting to the authorities. Where if this happens small business brand owners will be greatly disadvantaged because of the large costs required if this takes place in the litigation process because small business brand owners do not have the financial capacity to fight legally, so in the end they give up using the brand they own. legally due to the lawsuit process filed by the perpetrator of Trademark Bullying.
Implementation of the Principle of Novelty in the Registration of Traditional Batik Motifs as Industrial Designs in Indonesia Ruhiat, Dea Rahmawaty; Rafianti, Laina; Ramli, Tasya Safiranita
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 6, No 1 (2024): Ministrate
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v6i1.35041

Abstract

One of intellectual property that has legal protection in Indonesia is industrial design. In Indonesia, industrial design is closely related to the handicraft industry. In Indonesia there is already a registration of industrial designs that use handicraft designs such as traditional batik motif designs which are protected by copyright as an expression of traditional culture. This phenomenon is an overlapping and intersecting issue between the fields of copyright and industrial design. For this reason, legal studies are urgently needed to determine whether a traditional cultural expression can have industrial design novelty or not. This article uses a normative juridical approach, in the form of an analysis of legal principles of Indonesia’s law which is related to research problems. Based on the research results, traditional batik motifs fulfill the elements of an industrial design that can be registered and protected by the industrial design legal framework in Indonesia. The principle of novelty of industrial design can be implemented to filter the novelty of industrial design in selecting registration of traditional batik motifs as industrial designs. The legal protection of traditional batik motifs based on the Industrial Design Law has not been regulated comprehensively and clearly, the legal protection is only regulated as a disclosure of pre-existing industrial designs. A theoretical approach is needed in applying the articles regarding provisions for checking the novelty and registration of industrial designs related to communal intellectual property using the legal principles and theories that underlie the formation of the Industrial Design Law in Indonesia.
Digital Tax Regulation in Facing Society 5.0 Era to Realize Indonesian Tax Sovereignty Cahyadini, Amelia; Safiranita, Tasya; Muttaqin, Zainal; Fauzi, Rizki; Ramli, Ahmad M
PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 1 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Technological advancements have catalyzed the emergence of the digital economy, where digital platforms, leveraging internet access, can penetrate multiple regions and accrue substantial profits unrestricted by national jurisdictions. This scenario presents advantages and convenience but simultaneously challenges a country's tax sovereignty. The traditional tax system, predicated on a company's physical presence for tax liability, finds itself ill-equipped to handle the digital domain's nuances. This research seeks to explore the potential and hurdles in implementing digital taxes in Indonesia, delving into the government's regulatory efforts within the framework of Society 5.0. From an academic standpoint, digital taxes illustrate the disruption in tax collection due to the absence of a tangible company presence. Thus, this study also aims to investigate the determination of tax sovereignty in the context of digital taxation, aspiring to enrich scholarly discourse. Employing a normative juridical approach, this study scrutinizes legal norms and rules while considering empirical facts from the field. The findings indicate that while the introduction of digital taxes in Indonesia holds significant promise and faces considerable challenges, governmental action to update and streamline digital tax regulations is imperative. Furthermore, the principles underlying digital tax proposals, such as Pillar One, require reinforcement to enhance their effective implementation.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v11n1.a7 
Perjanjian Lisensi dan Royalti Sebagai Wujud Pelindungan Hak Cipta Dalam Waralaba Film Hadianida, Nayla Sellyta; Safiranita, Tasya; Permata, Rika Ratna
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13909486

Abstract

Copyright as one of the IP regimes can be utilized in the franchise business. Currently, the franchise business can also be applied to the entertainment industry, namely the existence of a movie franchise, which contains copyright. Although, the movie franchise is widely known by the public, but in practice there are still many who unaware the legal protection of movie copyright holders (franchisor) who give permission to the copyright recipient (franchisee) to franchise the movie. Therefore, the authors are interested in conduct research and further discuss the legal protection of copyright holders of movies whose creation is developed in the form of movie franchises. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications and data analysis methods in this study were carried out using qualitative juridical methods. Based on the results of the discussion it is known that one of the implementation or embodiment of copyright protection for the copyright holders of the movie (franchisor) is the existence of a license agreement. The license agreement becomes the basis of the relationship between the franchisor and franchisee, which then from this agreement also arise the rights and obligations of the parties, one of which is royalty. The granting of royalty to the copyright holder of the movie becomes a form of appreciation and appreciation for the work created from the results of the mind of the copyright holder of the movie. 
Peran dan Tanggung Jawab Platform Digital dalam Upaya Pengenaan Pajak di Indonesia Era Society 5.0 Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Revina Putri Utami; Amelia Cahyadini; Tasya Safiranita
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 4 No. 1 (2025): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v4i1.4670

Abstract

Technological advancements in the Society 5.0 era have transformed the economic landscape, including taxation mechanisms. This study focuses on the role and responsibilities of digital platforms in tax imposition in Indonesia, governed by various regulations such as the Harmonized Tax Law (UU HPP) and Electronic Information and Transaction Law (UU ITE). The study finds that while digital platforms are central to the digital economy, existing regulations have not fully addressed the complexity of their operations, particularly in the context of taxation. Using a normative juridical approach, this research examines key challenges such as transaction anonymity, taxation disparities between conventional and digital companies, and tax avoidance by multinational digital platforms. On the other hand, the Indonesian government has initiated adaptation efforts by imposing Value-Added Tax (VAT) on digital trade, although its implementation still faces technical and administrative barriers. The study concludes that Indonesia's tax regulations need reforms to better accommodate the dynamics of the digital economy, including implementing fair and legally certain taxes for digital platforms. Recommendations include strengthening oversight, enhancing international collaboration, and utilizing technology to improve transparency and efficiency in the tax system. This research aims to contribute to the government, regulators, and business actors in creating an inclusive and sustainable digital economic ecosystem.
Potensi Artificial Intelligece (AI) Dalam Pelayanan Dan Pengawasan Pajak Di Indonesia Ditinjau Dari UU ITE, PP PSTE Dan UU KUP Amrullah, Ahmad Syarief; Cahyadini, Amelia; Safiranita, Tasya
Equality : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 2 (2024): Hukum Artificial Intelligence
Publisher : Yayasan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/equality-jlj.v1i2.51

Abstract

The application of artificial intelligence (AI) in tax services and supervision in Indonesia has raised attention due to its potential to improve efficiency and effectiveness in the digitization of the tax system. Currently, many problems are found in the digitization of tax services and supervision in Indonesia, which include difficulties in detecting fraud, data manipulation, unresponsive services, and false financial reports, which should not occur. Therefore, the purpose of this research is to explore the potential of AI in overcoming these taxation challenges and improving the performance of the tax system to be more effective, efficient, and accountable by reviewing existing related regulations and also examining the usefulness of using AI in meeting the needs of tax digitalization in the future. The research method includes literature analysis and case studies related to the implementation of AI in the context of taxation in other countries. The results of the analysis show that AI has great potential to improve the efficiency of tax services, detect fraud more accurately, and increase transparency or accountability in tax supervision, and meet the needs of the times although there are still challenges that must be overcome together.
Co-Authors AA Agustia Sinta Dewi Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Amelia Cahyadini Amrullah, Ahmad Syarief Anwar, Rizky Ananda Artha Liurencia Asril, Fitri Astari Aurelia Desviany, Maria Aurelllia N.T, Bernadette Ayu Pramesti, Astriani Azrinda Rachmadanty Zahra Biondy Utama Biondy Utama Danrivanto Budhijanto Eddy Damian Ega Ramadayanti Enni Soerjati Priowirjanto Eri Pramudyo Fauzi, Rizki Fitri Astari Asril Griselda P. Aritonang, Aileen Hadianida, Nayla Sellyta Haipa Nisrina Sayyidah Hanson, Nathania Abigail Hartyanto, Satrio Bagus Hasya, Shofiyyah Mardiyyah Hazar Kusmayanti, Hazar Hutomo, Putra Ikesha Pieter, Amarisha Imanuella, Gloria Jeremias Palito Kaina Medita Kalbu, Gabrielle Bening Karenina Aulia Puti Chaidir Khalda Alifia Azzahra Kosasih, Achmad Arizki Laina Rafianti Lainun Hilmansyah, Shilfa Leoni Andrea, Danetta Lestari, Maudy Andreana Liza Anggelina Manurung M. Ramli, Ahmad Maudy Andreana Lestari Millaudy, Reihan Ahmad Mohan Rifqo Virhani, Mohan Rifqo Muhamad Amirulloh, Muhamad MUHAMMAD ALGHIFARI AGRAPANA Muhammad, Duta Nugraha, Prasetya Agung Olivia, Denindah Palito, Jeremias Praxedis Ajeng Pradita Putri Adelia, Mutiara Putri Gunawan, Reggina Salsabila Putri Samudra, Kimiko Auguchiro Ramadayanti, Ega Ramli, Ahmad M Ranti Fauza Mayana Revanza Franseda Revina Putri Utami Rifa Elvaretta Khansa Rika Ratna Permata Riyana Sabina Rizki Fauzi Rohmana, Rubben Denova Ruhiat, Dea Rahmawaty Sabina, Riyana Sherly Ayuna Putri Sigid Suseno Sihombing, Eva Simanungkalit, Nadya Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Siti Nabila Salmaa Situmorang, Manotar Saulus Suhyana, Fina Agustina Tobing, Abel Nicholas L. Yoan Shevila Kristiyenda Zainal Muttaqin