Claim Missing Document
Check
Articles

SiBakul Jogja Free Shipping: Empowerment to Turn on the Economy of Yogyakarta’s MSMEs in Pandemic Era Nur Faidati; Muhammad Khozin; Gerry Katon Mahendra
Iapa Proceedings Conference 2020: Proceedings IAPA Annual Conference
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2020.417

Abstract

This study focuses on the efforts made by the government to make MSMEs survive and their products accessible to consumers in this pandemic era. The real problem for MSMEs in this pandemic era is rebuilding a sluggish economy due to a number of policies that require people to be at home to reduce the spread of the Covid-19. The research method used in this research is descriptive exploratory qualitative research method. This study uses a desk study and interview technique. Desk studies are carried out through secondary data tracking. Interviews were conducted with regional apparatus organizations (OPD) which handle MSMEs and MSMEs’ actor. From the research conducted, it is known that SiBakul Jogja Free Shipping is enough to be the answer to reviving the economy for MSMEs who are still struggling through the Covid-19 pandemic to get their market back, without visiting consumers or making conventional transactions.
ANALISIS DAMPAK PENGHENTIAN TUGAS KPA KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2016 Gerry Katon Mahendra
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i2.1656

Abstract

Kasus HIV AIDS di Kota Yogyakarta mengalami kecenderungan naik setiap tahunnya. Namun disaat yang bersamaan, pemerintah pusat membubakaran beberapa Lembaga Non Struktural (LNS) yang dianggap tidak efektif. Melalui Peraturan Presiden No.124/2016 pasal 17a ayat 1 pemerintah pusat resmi menghentikan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) per 31 Desember 2017. Hal ini tentu saja berimbas kepada KPA Daerah seluruh Indonesia, termasuk KPA Kota Yogyakarta. Disaat mereka giat dan gencar melakukan upaya meminimalisir penyebaran HIV AIDS hingga menorehkan prestasi. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak yang cukup signifikan dalam upaya meminimalisir penyebaran HIV AIDS, diantaranya pengalihan tanggung jawab penanggulangan HIV AIDS dan sudut pandang penanganan HIV AIDS, potensi kekurangan SDM ASN dalam upaya penanggulangan HIV AIDS, dan perubahan pola koordinasi penanggulangan HIV AIDS.
PERAN PEMERINTAH DESA HARGOMULYO KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN Rangga Riawan Haryo Praseno; Gerry Katon Mahendra
Jurnal Caraka Prabu Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v5i1.417

Abstract

Indonesia has a tropical climate, so Indonesia only has two seasons throughout the year, namely the rainy season and the dry season. However, both seasons can change depending on uncertain global conditions. This study aims to determine the role of the Village Government in overcoming the Drought in Hargomulyo Village, Kokap District, Kulon Progo Regency. This is also to identify supporting and inhibiting factors in overcoming drought in Hargomulyo Village, Kokap District, Kulon Progo Regency. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques use in-depth interviews and documentation. The data that has been obtained are analyzed through the data reduction stage, processing techniques, data analysis, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the success in dealing with drought in Hargomulyo Village was shown by the availability of clean water from tank trucks in the event of drought every year. There are three roles that influence the success of this drought response. The three roles are planning, implementing, and evaluating. In the success of drought disaster relief in Hargomulyo Village, there are supporting and inhibiting factors in each process. The Village Government is expected to assist the community in submitting Toren procurement proposals to the Regional Government if there are limited village funds. The community and government are expected to be able to initiate and run tree planting programs from an early age for prevention in the future.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019 Ismatullah Ismatullah; Gerry Katon Mahendra
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 3 No. 1 (2021): Journal of Social Politics and Governance (June)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/JSPG.2021v3i1.556

Abstract

Undang-undang No 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 41 menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah sebuah peran serta masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dalam subjek pembangunan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.. Dalam hal ini, penelitian ini akan membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019. Terdapat empat jenis partisipasi di Desa Kaligintung yaitu (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan, (3) partisipasi dalam pengambilan manfaat dan (4) partisipasi dalam evaluasi. Selanjutnya faktor partisipasi masayarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kaligintung dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan terdapat pula faktor penghambat. Pada faktor pendukung terdapat tiga faktor yaitu faktor ekonomi, faktor kesadaran, faktor pendidikan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah menggunakan bahu jalan desa untuk kepentingan pribadi, namun faktor ini tidak menjadikan tertundanya pembangunan infrastruktur jalan Desa Kaligintung.
Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata Di Objek Wisata Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul Muhammad Iqbal Wahyu Pradana; Gerry Katon Mahendra
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 3 No. 2 (2021): Journal of Social Politics and Governance (Desember)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/JSPG.2021v3i2.623

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak covid-19 terhadap sektor pariwisata di obyek wisata Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi lapangan. Setelah melakukan penelitian dan menganalisis hasil penelitian, hasil penelitian menunjukan dampak covid terhadap sektor pariwisata di obyek wisata Goa Pindul Gunungkidul yaitu adanya penurunan wisatawan yang sangat signifikan, Dengan adanya pandemi, seluruh pedagang di sekitar Goa Pindul kehilangan mata pencahariannya. Para pedagang tersebut harus banting setir memikirkan bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-hari ditengah pandemi Covid-19. Saran kepada seluruh pihak yang terkait dalam rangka menjaga kesehatan agar terhindar dari terinveksinya virus covid- 19, maka pengelola harus memberikan perhatian lebih terhadap fasilitas yang ada agar tidak menjadi sarana yang memicu kerumunan serta menerapkan protokol kesehatan, lebih memfokuskan pada wisatawan local dan disarankan ada sosialisasi yang terus menerus tetapi santun
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG Fakhruddin Nur; Gerry Katon Mahendra
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 2 (2022): SEPTEMBER 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.1604

Abstract

Implementasi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Parigi Moutong nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten parigi moutong, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan dan memberikan alternatif solusi atau policy brief dan atau rancangan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong, dimasa depan, mengetahui adanya lintas sektor dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong, dan mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi, dan juga pada tahap kesiapsiagaan dalam penaggulangan bencana. serta mengetahui bagaimana, implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana banjir, longsor, angin topan, ataupun abrasi di Kabupaten Parigi Moutong. Adapun penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif atau Metode naturalistik menurut Sugiyono (2016) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. Hasil dari penelitian ini secara umum implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup baik, namun masih perlu perbaikan pada beberapa faktor yakni: Implemetasi kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar implementor, evaluasi dan sosialisasi implementasi, sumber daya implementasi, dan lingkungan sosial. Dan hasil penelitian lapangan menunjukan masih ada sebagian kebijakan yang belum tepat pada sasarannya dan belum terselesaikan sehingga masih memicu adanya kesalahpahaman antar dua belahpihak yaitu masyarakat terdampak dan juga implementor daerah terutama kepala daerah, sehingga perlu adanya evaluasi, edukasi pencegahan terkait bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitas, dan rekontruksi secara andil juga merata kepada setiap daerah di Kabupaten Parigi Moutong.
EVALUASI KEBIJAKAN PPKM DARURAT COVID-19 DALAM PERSPEKTIF LHKP PP MUHAMMADIYAH Nurul Sepfiatin Nurul; Gerry Katon Mahendra
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 3 (2022): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i3.279

Abstract

Pemerintah pada masa pandemi sudah mengalami beberapa perubahan kebijakan. Diawali kebijakan social distancing, PSBB, PPKM Mikro, hingga PPKM Darurat. Kebijakan PPKM Darurat menuai berbagai pro dan kontra. LHKP dalam hal ini merupakan lembaga di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mempunyai fokus kerja di kebijakan publik ikut meresponnya. Penelitian ini akan mengkaji tentang evaluasi kebijakan PPKM Darurat Covid-19 dalam perspektif LHKP PP Muhammadiyah. Tujuannya untuk mengetahui, menganalisis evaluasi kebijakan PPKM Darurat dalam perspektif LHKP PP Muhammadiyah dan memberikan rekomendasi kebijakan yang akan diterapkan kedepannya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektiftivitas kebijakan PPKM Darurat ini dinilai efektif, (2) Efisiensi dalam indikator ini dinilai tidak efisien. Hal ini dilihat dari lima faktor yang mempengaruhi; manusia, dana, metode, sarana dan prasarana, serta mesin, (3) Kecukupan kebijakan PPKM Darurat ini dinilai cukup, (4) Perataan kebijakan PPKM Darurat nasional dalam perspektif LHKP dinilai belum merata dalam penerapannya, (5) Responsifitas kebijakan PPKM Darurat dinilai tidak responsif, terakhir (6) Ketepatan kebijakan dinilai sudah tepat. Pemerintah dalam kebijakan PPKM Darurat belum bersungguh-sungguh menjalankan peraturan dan respon pemerintah pun agak lambat.
PENINGKATAN KAPASITAS PERENCANAAN DAN FUNGSI ORGANISASI KAMPUNG RAMAH ANAK RW 01 GIWANGAN, KECAMATAN UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA Erni Saharuddin; Gerry Katon Mahendra
JCOMENT (Journal of Community Empowerment) Vol. 3 No. 3 (2022): Community Empowerment
Publisher : The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/jcoment.v3i3.283

Abstract

Keberadaan Kampung Ramah Anak tidak terlepas dari berbagai peran tokoh, proses interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Mekanisme pembentukan desa ramah anak tidak melalui penunjukan melainkan lebih menekankan pada kesadaran masyarakat setempat. Lembaga ini dibentuk pada 26 Juni 2019 dan sudah memiliki satgas dan Forum Anak. Organisasi yang relatif baru ini membuat mereka belum terorganisir dalam hal program atau kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, forum anak yang terdiri dari anak-anak masih dalam tahap pembelajaran dan pendampingan tentang bagaimana membentuk dan melaksanakan kegiatan tentang Desa Layak Anak. Bentuk kegiatan dalam pengabdian ini diawali dengan diskusi dengan pihak pengelola, dilanjutkan dengan melakukan observasi di lokasi. Hasil diskusi dengan pihak pengelola diperoleh rancangan program yang ditindaklanjuti dengan pendampingan dalam hal perencanaan dan penguatan organisasi, sedangkan kegiatan observasi dilakukan dengan mengunjungi beberapa tempat yang digunakan dalam kegiatan desa ramah anak seperti balai, taman bacaan anak , dan lingkungan di RW 01 Giwangan. Partisipasi mitra ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam kegiatan diskusi masalah yang dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan 2 orang anggota satgas, sedangkan kegiatan pendampingan dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan 2 perwakilan Forum Anak. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui tiga tahap penyelesaian yaitu penguatan fungsi, pemberian materi, dan kelengkapan dokumen kelembagaan.
Analisis Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Gamplong Gerry Katon Mahendra; Dewi Amanatun Suryani
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.137 KB) | DOI: 10.24905/igj.4.2.2021.%p

Abstract

Konsep desa wisata di Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan yang signifikan. Kabupaten Sleman, sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki kontur geografis beragam dan memiliki banyak destinasi desa wisata. Dinas Pariwisata Sleman mencatat pada tahun 2019 desa wisata yang terdapat di Kabupaten Sleman berjumlah 47 mulai dengan status rintisan, tumbuh, berkembang, dan mandiri. Desa Wisata Gamplong salah satunya, merupakan bagian dari 47 desa wisata yang terdapat di Kabupaten Sleman dan juga mampu menyandang status desa wisata mandiri. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa bahwa dalam aspek perencaaan, desa wisata Gamplong sudah memiliki langkah perencanaan yang baik dan matang dan strategis. Namun dalam pelaksanaan dan upaya pengembangan masih terdapat kendala yang cukup berarti. Mulai dari pandemi, penyamaan persepsi dengan stakeholder, hingga terkait dengan keberpihakan.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK BIDANG KESEHATAN RAMAH ANAK Gerry Katon Mahendra
JHeS (Journal of Health Studies) Vol 1, No 2: September 2017
Publisher : Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.853 KB) | DOI: 10.31101/jhes.245

Abstract

The rise of violence and a lack of fulfillment of the basic needs of children indicate the role of government in ensuring basic rights has not been optimal. Policy needed to accommodate the rights of the child. child-friendly city policy is expected to answer the question of fulfillment of children. The research objective knowing implementation of health children sector in the city of Yogyakarta 2016. Type of research using quantitative descriptive by spreading the questionnaire. Results of research policy implementation child-friendly city policy, child-friendly health care is GOOD (score 2.77). The findings in this study of a total of 18, just 4 health centers that implement child-friendly health services. The lack of cooperation between stakeholders in the implementation of child-friendly health care policy.Maraknya kasus kekerasan dan kurangya pemenuhan kebutuhan dasar anak mengindikasikan peran pemerintah dalam menjamin hak dasar belum optimal. Diperlukan kebijakan untuk mengakomodir hak anak. Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) diharapkan mampu menjawab persoalan pemenuhan hak anak. Tujuan penelitian, menganalisis implementasi kebijakan KLA di Kota Yogyakarta tahun 2016. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menyebar angket. Hasil penelitian pelaksanaan kebijakan KLA bidang kesehatan ramah anak di Puskesmas yang menerapkan pelayan kesehatan ramah anak BAIK (skor 2.77). Temuan dalam penelitian, dari 18 Puskesmas baru empat yang melaksanakan pelayanan kesehatan ramah anak. Minimnya kerjasama antar stakeholders pada implementasi kebijakan kesehatan ramah anak.