Garuda - Garba Rujukan Digital

Kepastian Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 A mir Rizki, Mohammad Fa iq; Rato, Dominikus; Puspaningrum, Galuh
Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 3 (2023): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v7i3.4145

Fenomena perkawinan beda agama sebagai realitas sosiologis yang tidak terbendung dalam masyarakat Indonesia yang heterogen menempati ruang abu-abu dalam domain yuridis disebabkan disatu sisi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara implisit diinterpretasikan sebagai ketentuan yang memberikan halangan dilakukan perkawinan beda agama dan dilain sisi ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan kesempatan dilakukan pencatatan perkawinan beda agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum perkawinan beda agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Tujuan Penelitian untuk mengetahui status hukum perkawinan beda agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggubakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah status perkawinan beda agama berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 ditentukan oleh hukum agama melalui institusi keagamaan untuk melakukan interpretasi dan menentukan perkawinan tersebut absah. Formalitas pencatatan perkawinan beda agama sebagai kepentingan dan tanggung jawab negara menurut ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilakukan sepanjang hasil interpretasi institusi keagamaan menentukan keabsahan perkawinan tersebut.

THE DEPICTION OF THE MAIN CHARACTER'S CHANGE AS A VICTIM OF SEXUAL VIOLENCE IN THE FILM "SPEAK" Puspaningrum, Galuh; Halim, Abdul
Journal of English Literature and Linguistic Studies Vol 4, No 1 (2025): Journal of English Literature and Linguistic Studies (JELLS) - November 2025
Publisher : Faculty of Languages and Literature, Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jells.v4i1.59683

This research aims to analyze the main character's change as a victim of sexual violence in the film "Speak" using the semiotics of signs. The focus of this research is to find out and examine the semiotics sign and the meaning in the film “Speak” (2004). This research follows the theory of semiotics sign by Roland Barthes (1968 & 1972). Semiotics is the study of signs and their relationship with other signs and the meaning of signs. This research uses qualitative methods and watching and taking screenshots in the form of pictures or images that will contain paint, action, words, gestures, expressions, and appearances that are part of scenarios or scenes in the film "Speak" as the technique for collecting data. In data analysis, the research took the theory by Miles, Huberman, & Saldana (2014). Semiotic signs obtained in the film "Speak" include positive and negative changes with signs of distrust, anger, helplessness, fear, desperation, self-blame, embarrassment, trust, courage, and self-esteem and also the meaning of these signs concerning the main character's change as a victim of sexual violence. It can be concluded that the signs obtained are interrelated with each other. The changes in the main character are related to the incident, the perpetrator, the environment, and the stigma from outside and within, shown through the thoughts, feelings, and behavior of the victim as a result of a bad experience.

Gugatan Pembatalan Pemegang Hak Desain Industri Kaca Helm (Studi Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024) Hapsari, Erdita; Dani Widiyanti, Ikarini; Puspaningrum, Galuh
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hak Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang memberikan perlindungan hukum terhadap desain yang baru dan orisinal. Dalam praktiknya, masih terjadi pelanggaran dan mengarah pada sengketa hukum serta pembatalan hak desain industri. Sengketa desain industri antar pelaku usaha terjadi seperti pada Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang merupakan sengketa desain industri kaca helm milik Verawati sebagai Penggugat dan Sumarno sebagai Tergugat. Lalu, Penggugat mengajukan banding dan akhirnya ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung dan keluar-lah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan desain industri mempunyai hak untuk dilindungi bagi pelaku usaha pemegang hak tersebut, serta alasan dan pertimbangan hukum dalam sengketa pembatalan desain industri, termasuk ganti rugi dan hukuman penjara hingga 4 tahun (Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000). Dalam Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024, desain dianggap baru jika tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Penggugat gagal membuktikan keberadaan desain sebelumnya, sehingga pendaftaran desain Tergugat sah. Putusan ini menekankan pentingnya bukti kuat dan pemahaman hak-hak hukum.

Penerapan Teori Conscious Parallelism dan Plus Factors dalam Pembuktian Perkara Penetapan Harga Utomo, Anindhia Aziza Raihana; Puspaningrum, Galuh
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3706

Penetapan harga dilarang Undang-Undang Persaingan Usaha karena berpotensi menghilangkan persaingan. Kesepakatan harga sering dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis, melainkan melalui kesamaan perilaku (conscious parallelism) dan plus factors sebagai analisis tambahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan larangan penetapan harga serta penerapan teori conscious parallelism dan plus factors dalam pembuktian pelanggaran oleh KPPU. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga merupakan perjanjian yang dilarang berdasarkan Pasal 5 dengan pendekatan per se illegal, namun penggunaan alat bukti tidak langsung belum diatur dalam regulasi. Kondisi ini menimbulkan perbedaan penilaian dalam praktik penegakan hukum sehingga diperlukan penguatan regulasi untuk menjamin kepastian hukum.

Issuance of Environmental Approvals Based on the Precautionary Principle: A Legal Study Nuril Firdausiah; Iwan Rachmad Soetijono; Galuh Puspaningrum
Rechtenstudent Vol. 6 No. 2 (2025): Rechtenstudent August 2025
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v6i2.362

On October 5 2020 the government and the people's representative council passed a new law, namely Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which raises pros and cons. These changes are based on simplifying licensing. Which changes the nomenclature of environmental permits to environmental approval. Permits are clearly a state administration decision as regulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, whereas normative approval does not have an explicit meaning as a state administration decision. Furthermore, the change in norms is also accompanied by the elimination of the community's right to responsibility towards the government as the permit giver which was originally stipulated in Article 38 of Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management. Environmental permit violations that occur do not have any impact on the business permit. The government only provides punishment in the form of a warning to violators.

KARAKTERISTIK KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN UTANG DI BANK Abdul Hafid Firdaus; Dyah Ochtorina Susanti; Galuh Puspaningrum
Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Vol. 5 No. 2 (2023): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/ai.v5i2.680

This research aims to understand the characteristics of Youtube content as an object of collateral for debts at banks, the ratification of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy, Youtube content as another form of copyright in accordance with Article 40. Law Number 28 of 2014 can be used as an object of fiduciary guarantee. However, there are no specific regulations governing Youtube content or copyright as an object of fiduciary guarantee, so the main basis for the object of fiduciary guarantee is Law Number 42 of 1999 concerning Guarantees, making financial institutions doubtful about providing credit. with Youtube content objects as collateral due to the lack of clarity in regulations, both in terms of valuation and execution. This research uses Normative Legal Research with a statutory, comparative and conceptual approach. This research seeks to provide an explanation and understanding of the characteristics of Youtube content intended by law as an object of collateral in banks.

Dugaan Praktek Jual Rugi (Predatory Pricing) pada Flash Sale melalui Live Streaming Aplikasi Tiktok Marissa Ayu Niar; Ermanto Fahamsyah; Galuh Puspaningrum
Amanna Gappa VOLUME 34 NOMOR 1, 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pesatnya perkembangan e-commerce membuat pelaku usaha berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produk dan menemukan inovasi guna mempertahankan eksistensi di dalam pasar, dengan berbagai promosi dalah satunya flash sale dengan menggunakan fitu live streasming aplikasi Tiktok. Namun, dalam prakteknya penetapan harga yang sangat rendah dalam flash sale seringkali dikaitkan dengan praktek jual rugi (predatory pricing) yang telah dilarang pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satunya ialah indikasi pada live streaming oleh brand skincare SCORA pada flash sale 3.3 Special Deals. Permasalahan yang diteliti adalah mengenai dugaan praktek predatory pricing pada flash sale melalui live streaming aplikasi Tiktok dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha pesaing akibat adanya jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang. Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini merupakan date sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flah sale yang dilakukan melalui live streaming aplikasi tiktok tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk jual rugi dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur pada Pasal 20 dan bentuk perlindungan hukum dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.

Issuance of Environmental Approvals Based on the Precautionary Principle: A Legal Study Nuril Firdausiah; Iwan Rachmad Soetijono; Galuh Puspaningrum
Rechtenstudent Vol. 6 No. 2 (2025): Rechtenstudent August 2025
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v6i2.362

On October 5 2020 the government and the people's representative council passed a new law, namely Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which raises pros and cons. These changes are based on simplifying licensing. Which changes the nomenclature of environmental permits to environmental approval. Permits are clearly a state administration decision as regulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, whereas normative approval does not have an explicit meaning as a state administration decision. Furthermore, the change in norms is also accompanied by the elimination of the community's right to responsibility towards the government as the permit giver which was originally stipulated in Article 38 of Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management. Environmental permit violations that occur do not have any impact on the business permit. The government only provides punishment in the form of a warning to violators.

Kebijakan Formulasi dan Prospektif Penegakan Hukum Tindakan Kealpaan Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan (Dinamika Pertanggungjawaban Pidana dalam Malpraktik Medis) Godeliva Ayudyana Suyudi; Dina Tsalist Wildana; Sapti Prihatmini; Galuh Puspaningrum
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i2.49-70

Article 440 of the Health Act formulates criminal penalties for the negligence of medical persons/health workers in health services that result in serious injury or death. This study aimed to examine the urgency of the special provision formulation policy and its prospective law enforcement. This framework creates the general provisions of the Criminal Code applied in dealing with negligent acts of medical personnel/health workers resulting in serious injury or death of patients, which should be overridden based on “lex specialis derogat legi generali” principles. Health act in Article 440 as a material offence has special characteristics, whose assessment is based on professional standards and is oriented towards providing balanced legal protection for patients, health workers, and legal certainty for law enforcement officials. According to proving the elements of negligence and causal relationship in the context of therapeutic transactions, it is based on evidence according to KUHAP. Expert testimony occupies an important position in determining professional standards, including medical records and/or visum et repertum. As a material offense, Health Law Article 440 requires caution to achieve the goals of material truth and justice. It can be concluded that the law enforcement of negligence of medical/health workers must be based on the specificity of the unlawful nature of the act, which is different from general criminal offenses, with the benchmark of professional standards resting on the causal relationship between negligence and consequences through evidence, especially expert testimony.

Keabsahan Penghapusan Paten Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nuzulia Kumala Sari; Galuh Kumala Puspaningrum; Saudatus Zahro
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18 No 1 (2024): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.87-102

Penelitian ini menganalisis penghapusan Paten PT Jaindo Metal Industries berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kekayaan Intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penghapusan Paten berdasarkan surat edaran karena adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Penelitian ini akan membahas terkait keabsahan penghapusan Paten berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari penghapusan Paten akan berdampak pada menghilangnya segala perlindungan hukum yang semula dimiliki oleh Pemegang Paten dan Penerima Lisensi. Pada putusan peninjauan kembali pertimbangan hukum hakim telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum karena keterlambatan pembayaran biaya tahunan masih dapat dikenakan denda. Surat Edaran yang dijadikan dasar untuk menghapus Paten tidak dapat menganulir peraturan perundang-undangan karena termasuk pada tataran peraturan kebijakan (beleidsregel). Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual tidak memenuhi syarat untuk menghapus Paten milik PT Jaindo Metal Industries sehingga harus batal demi hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyelarasan serta pembaharuan oleh pemerintah terkait Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan terkait Paten.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search