Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

IMPLEMENTATION OF THE MERDEKA CURRICULUM POLICY AT MADRASAH ALIYAH AL WASHLIYAH, TEBING TINGGI CITY Fadila Rahayu Utami; Audia Junita; Beby Masitho Batubara
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 9 No 2 (2026): Sharia Economics
Publisher : Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v9i2.10591

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Merdeka Curriculum policy at Madrasah Aliyah Al Washliyah, Tebing Tinggi City, as part of the national education policy. The Merdeka Curriculum is designed to provide flexibility for educational units and educators in carrying out learning oriented toward strengthening essential competencies and students’ character. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving informants consisting of the head of the madrasah, vice principal for curriculum affairs, teachers, students, parents, madrasah supervisors, and the madrasah committee. The analysis of policy implementation in this study uses the theoretical framework of Van Meter and Van Horn, which includes policy standards and objectives, resources, communication among implementers, characteristics of implementing organizations, social, economic, and political environments, as well as the attitudes of policy implementers. The results indicate that the implementation of the Merdeka Curriculum policy at Madrasah Aliyah Al Washliyah, Tebing Tinggi City, has been running fairly well; however, it still faces several obstacles, particularly in terms of human resource readiness, availability of facilities and infrastructure, and optimization of coordination among policy implementers. Therefore, strengthening educator capacity, supporting learning facilities, and adaptive madrasah management are needed so that the implementation of the Merdeka Curriculum policy can be carried out more optimally.
Pendampingan Peningkatan Komunikasi Efektif dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Wenggedes Frensh; Audia Junita; Chairika Nasution; Nina Angelia
Prioritas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 02 (2025): EDISI SEPTEMBER 2025
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komunikasi efektif merupakan unsur penting dalam pelayanan publik karena menentukan kejelasan informasi, kualitas interaksi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan komunikasi efektif pada aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan. Kegiatan dilaksanakan pada 25 Agustus 2025 melalui kuesioner pretest-posttest, ceramah interaktif, simulasi, pendampingan, diskusi, dan refleksi. Kuesioner memuat lima indikator, yaitu pemahaman konsep, kejelasan informasi, mendengarkan aktif dan empati, responsivitas penanganan keluhan, serta komunikasi inklusif dan berorientasi pada solusi. Nilai rata-rata pretest sebesar 60% meningkat menjadi 80% pada posttest atau naik 20 poin persentase. Peningkatan tertinggi terjadi pada pemahaman konsep komunikasi efektif dan kejelasan penyampaian informasi. Kegiatan memperkuat kesiapan aparatur untuk memberikan layanan yang jelas, ramah, responsif, dan humanis. Namun, evaluasi lanjutan tetap diperlukan untuk menilai konsistensi penerapan kompetensi tersebut pada situasi pelayanan nyata.
Penguatan Hukum Partisipasi Pemuda pada Musrenbang Kecamatan Wampu Muhammad Citra Ramadhan; Adam; Novita Wulandari; Audia Junita; Tona Simanjuntak; Hayati Siahaan
Prioritas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 02 (2025): EDISI SEPTEMBER 2025
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat partisipasi pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) melalui perspektif hukum dan prinsip good governance di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Kegiatan dilaksanakan pada 01 September 2025 dengan melibatkan aparatur kecamatan, aparatur desa, dan pemuda Karang Taruna. Metode yang digunakan meliputi koordinasi dan kajian regulasi, angket awal, ceramah, simulasi Musrenbang, diskusi, serta evaluasi reflektif. Hasil angket awal menunjukkan bahwa 85% peserta telah pernah mendengar konsep perencanaan pembangunan partisipatif, tetapi 100% belum pernah terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan yang diinisiasi pemerintah. Materi menegaskan kedudukan Musrenbang sebagai ruang partisipasi yang perlu dijalankan secara terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada aspirasi masyarakat. Simulasi membantu peserta mengidentifikasi masalah, menyusun usulan, dan menyampaikan aspirasi secara terarah. Kegiatan menghasilkan peningkatan pemahaman operasional mengenai peran pemuda, mekanisme partisipasi, serta pentingnya dokumentasi dan tindak lanjut usulan. Pendampingan ini menjadi langkah awal penguatan literasi hukum pemuda dan aparatur untuk mewujudkan Musrenbang yang lebih inklusif