Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Kajian Viktimologi dalam Perkara Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim tentang Peranan dan Posisi Korban Pemerkosaan Rafi Nurzaki Fauzan; Anita Zulfiani
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1037

Abstract

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang masih cenderung belum berperspektif restoratif, sehingga pelindungan hukum dan pemulihan korban belum optimal. Tujuan penelitian adalah mengkaji posisi dan peranan korban dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim melalui perspektif viktimologi dengan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang - undangan, kasus, dan konseptual, serta analisis deduktif melalui silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dikategorikan sebagai biologically weak victims, socially weak victims, dan unrelated victims akibat ketimpangan relasi kuasa dan gender. Proses viktimisasi juga memenuhi unsur teori aktivitas rutin (motivated offenders, suitable target, dan absence of capable guardians) serta mencerminkan kekerasan berbasis gender. Penjeratan pasal dalam putusan dinilai telah sesuai, dan pemenuhan hak korban diwujudkan melalui pengabulan permohonan restitusi yang sesuai untuk mewujudkan pelindungan hukum terhadap korban. Dengan demikian, pendekatan viktimologi penting untuk mendorong pelindungan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan dan pemulihan korban.
Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pertambangan Minerba di Indonesia Perspektif Hukum Progresif Amien Fajar Khuzaeni; Lego Karjoko; Anita Zulfiani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 5 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i5.9681

Abstract

Penegakan hukum tindak pidana di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh paradigma positivisme hukum yang kaku dan prosedural. Pendekatan formalistik tersebut terbukti gagal mengatasi kejahatan pertambangan terorganisasi, cenderung tajam ke bawah terhadap penambang rakyat, serta mengabaikan kerusakan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan pendekatan positivistik serta merumuskan konstruksi implementasi Hukum Progresif dalam penegakan hukum pidana minerba yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Hukum Progresif memberikan landasan doktrinal untuk menggeser paradigma penegakan hukum dari sekadar keadilan prosedural (procedural justice) menuju keadilan ekologis dan substantif. Implementasi Hukum Progresif dilakukan melalui: 1) penerapan Corporate Criminal Responsibility dan doktrin strict liability untuk menjangkau beneficial owner; 2) pergeseran sanksi pemulihan ekologis dari ultimum remedium menjadi primum remedium; 3) pembedaan respons pidana melalui mekanisme restorative justice bagi Penambangan Tanpa Izin (PETI) skala subsisten rakyat; serta 4) penguatan sinergi integratif antar-penegak hukum dengan pendekatan multi-door approach. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Progresif menuntut keberanian moral dan diskresi positif dari aparat penegak hukum.