Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Kajian Viktimologi dalam Perkara Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim tentang Peranan dan Posisi Korban Pemerkosaan Rafi Nurzaki Fauzan; Anita Zulfiani
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1037

Abstract

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang masih cenderung belum berperspektif restoratif, sehingga pelindungan hukum dan pemulihan korban belum optimal. Tujuan penelitian adalah mengkaji posisi dan peranan korban dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim melalui perspektif viktimologi dengan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang - undangan, kasus, dan konseptual, serta analisis deduktif melalui silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dikategorikan sebagai biologically weak victims, socially weak victims, dan unrelated victims akibat ketimpangan relasi kuasa dan gender. Proses viktimisasi juga memenuhi unsur teori aktivitas rutin (motivated offenders, suitable target, dan absence of capable guardians) serta mencerminkan kekerasan berbasis gender. Penjeratan pasal dalam putusan dinilai telah sesuai, dan pemenuhan hak korban diwujudkan melalui pengabulan permohonan restitusi yang sesuai untuk mewujudkan pelindungan hukum terhadap korban. Dengan demikian, pendekatan viktimologi penting untuk mendorong pelindungan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan dan pemulihan korban.
Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pertambangan Minerba di Indonesia Perspektif Hukum Progresif Amien Fajar Khuzaeni; Lego Karjoko; Anita Zulfiani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 5 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i5.9681

Abstract

Penegakan hukum tindak pidana di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh paradigma positivisme hukum yang kaku dan prosedural. Pendekatan formalistik tersebut terbukti gagal mengatasi kejahatan pertambangan terorganisasi, cenderung tajam ke bawah terhadap penambang rakyat, serta mengabaikan kerusakan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan pendekatan positivistik serta merumuskan konstruksi implementasi Hukum Progresif dalam penegakan hukum pidana minerba yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Hukum Progresif memberikan landasan doktrinal untuk menggeser paradigma penegakan hukum dari sekadar keadilan prosedural (procedural justice) menuju keadilan ekologis dan substantif. Implementasi Hukum Progresif dilakukan melalui: 1) penerapan Corporate Criminal Responsibility dan doktrin strict liability untuk menjangkau beneficial owner; 2) pergeseran sanksi pemulihan ekologis dari ultimum remedium menjadi primum remedium; 3) pembedaan respons pidana melalui mekanisme restorative justice bagi Penambangan Tanpa Izin (PETI) skala subsisten rakyat; serta 4) penguatan sinergi integratif antar-penegak hukum dengan pendekatan multi-door approach. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Progresif menuntut keberanian moral dan diskresi positif dari aparat penegak hukum.
PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI EDUKASI ASPEK PIDANA PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KADIPIRO SURAKARTA Hartiwiningsih; Anita Zulfiani; Subekti; Diana Lukitasari; Lushiana Primasari; Dian Esti Pratiwi; Elsa Febri Saputri; Dewi Lanjarwati Kusumaningrum
Jurnal Pengabdian Masyarakat : BAKTI KITA Vol. 7 No. 2 (2026): Mei - Oktober
Publisher : LPPM Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/baktikita.v7i2.14037

Abstract

Waste management is essential for achieving a clean and healthy environment. However, improper waste management practices are still found in Kadipiro, Surakarta City. Waste management is regulated under Surakarta City Regional Regulation No. 4 of 2022, which establishes obligations and sanctions for violations. This study aims to analyze community waste management culture and the level of public understanding of the legal consequences of waste management violations. The study employs a mixed-method approach combining normative and empirical legal approaches. The activity was conducted on July 18, 2026, in Kadipiro Village, Banjarsari District, Surakarta City, involving 17 respondents. Data were collected through observation, structured questionnaires, and interviews with community members and parties involved in waste management at the village level, complemented by legal education activities. The data were analyzed qualitatively by comparing normative legal provisions with empirical findings. The results show that the community's waste management culture remains suboptimal. Although 82.4% of respondents stated that they consistently separated household waste, open burning and indiscriminate waste disposal were still found. Public understanding of the legal consequences of waste management violations also requires improvement. Therefore, continuous legal education, supervision, and community participation are needed to improve compliance and foster a responsible waste management culture. The findings indicate that strengthening waste management culture through increased understanding of regulations and their legal consequences is an important factor in achieving effective and sustainable waste management.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Imania Vega Aldana; Ismunarno Ismunarno; Anita Zulfiani
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to identify the acts classified as the criminal offense of pedophilia and to examine the legal regulations governing such offenses in Indonesia. A normative-descriptive research method was employed, utilizing statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that acts falling under the category of pedophilia-related crimes include sexual intercourse, obscene acts, grooming, non-physical or verbal sexual harassment, and child pornography, all committed with the intent of obtaining sexual gratification. Furthermore, the legislative framework applicable to prosecuting pedophilia offenders in Indonesia comprises Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code; Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection; Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 70 of 2020 concerning Procedures for the Implementation of Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Public Disclosure of the Identities of Perpetrators of Sexual Violence Against Children; Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes; and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.