Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Atas Pencemaran Sungai Citarum (Studi Putusan 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg) Azzahra Healtiane Nuryanta; Benedikta Irene Ciptaning Putri; Anita Zulfiani
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 8 (2023): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8308432

Abstract

The cause of the damage and pollution of the Citarum river is the development of factory activities that produce waste from these production activities, if not processed properly it can disrupt the environmental ecosystem and cause natural pollution because the waste contains hazardous and toxic substances. Apart from causing contamination and damage to the river ecosystem, this is certainly endangering human life. Therefore, the West Java government is trying to improve the condition of the Citarum river by holding various Citarum river maintenance programs. Not only focusing on the government, the community must also be involved in repairing the Citarum river. In criminal law enforcement related to environmental issues related towaste water quality standards, emission quality standards, or disturbance quality standardsmost cases are resolved through administrative or civil channels. This law enforcement uses the principle of ultimum remedium which means that criminal law is the final case to resolve a case, or is called the final application. This writing aims to analyze the criminal law arrangements regarding the criminal act of pollution of the Citarum river and law enforcement against the criminal act of environmental pollution in the Citarum river in the form of waste disposal by reviewing Law no. 32 of 2009. This research method uses the method of juridical normative law. The results of this study are industrial waste that is not managed properly will be very detrimental to society, especially if the disposal of this waste is carried out to vital resources for the general public such as the Citarum river so that strict law enforcement is needed to provide a deterrent effect on perpetrators.
Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Tindakan Merubah Substansi Putusan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.01/MKMK/T/02/2023) Muhammad Fuad Hassan; Anita Zulfiani
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 1 (2023): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Novembe
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i1.792

Abstract

Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi menjadi perhatian masyarakat, ketika terjadi perubahan frasa dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 mengenai tindakan penggantian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tindakan merubah frasa dari semula "dengan demikian" menjadi "ke depan" tersebut telah diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) No. 01/MKMK/T/02/2023 terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan memiliki komitmen untuk menjaga kehormatan lembaga dengan menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik, melalui pembentukan MKMK. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh MKMK, perbuatan merubah frasa dalam pertimbangan putusan merupakan pelanggaran Kode Etik, yaitu melanggar Sapta Karsa Hutama dalam hal “penerapan prinsip integritas”. Berkaitan dengan asas kepastian hukum, putusan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum adalah putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang mendapat persetujuan bersama dari hakim konstitusi atau mayoritas hakim konstitusi dalam hal terdapat perbedaan pendapat. Implikasi dari penelitian ini adalah memahami komitmen kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi pelanggaran kode etik, yang dapat mengurangi potensi pelanggaran kode etik hakim konstitusi di masa yang akan datang, serta dapat menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.