Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

PERANCANGAN PASAR TRADISIONAL DI SENTAJO RAYA DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR RUMAH GODANG Fauzi Erdiansyah; Yohannes Firzal; Gun Faisal
Vitruvian : Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan Vol 9, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (884.745 KB) | DOI: 10.22441/vitruvian.2020.v9i3.002

Abstract

Perekonomian dan pendapatan daerah salah satunya bersumber dari pasar. Sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah di Kabupaten Kuantan Singingi, maka dibangunanlah pasar tradisional yang disebut dengan Pasar Kecamatan. Pasar tradisional ini tidak hanya sebagai pembangkit perekonomian daerah tetapi juga sebagai sarana umum masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Salah satu Kecamatan yang belum memiliki pasar kecamatan adalah Kecamatan Sentajo Raya. Kecamatan Sentajo Raya memiliki berbagai kekayaan tradisi dan budaya, salah satunya adalah Kompleks Cagar Budaya Rumah Godang. Komplek Cagar Budaya Rumah Godang merupakan kawasan Arsitektur Rumah Tradisionali di Kuantan Singingi. Pemilihan Arsitektur Rumah Godang sebagai pendekatan dalam perancangan Pasar Tradisional ini di karenakan kasus dan sumber sama-sama berada satu wilayah. Perancangan Pasar Tradisional ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan umum yang sering di jumpai pada pasar tradisional yaitu masalah lingkungan kotor, drainase tidak lancar, tidak beraturannya lapak pedagang, ruang parkir yang tidak beraturan. Permasalahan utama perancangan adalah penerapan tema perancangan pada perancangan pasar tradisional.
Sosialisasi Budidaya Kurma dan Konsep Green Constitution Hayatul Ismi; Yeni Kusumawaty; Evi Deliana; Ulfia Hasanah; Dessy Artina; Erdiansyah Erdiansyah; Fenny Trisnawati
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) Vol 5, No 1 (2019): April
Publisher : Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.474 KB) | DOI: 10.22146/jpkm.32111

Abstract

Rokan Hulu Regency is famous for its religious tourism with the construction of Madani Islamic Center Mosque which is visited by thousands of visitors from different regions every week. To support the characteristic of this religious tourism area, it was planned to cultivate the date palms which was inspired by the Holy Qur'an to increase the income and welfare of the community of Babussalam Village. In relation to the introduction of relatively new date fruit cultivation in Indonesia, socialization and counseling on the potential of date palms and village rules concepts in line with green constitution were necessary. This counseling aimed to provide guidance to the community of Babussalam Village Rokan Hulu District Rokan Hulu as a village that has a program of cultivation of date palms through village regulations and to improve the living standards of villagers in Babussalam as well as a pilot village of dates cultivation. Based on the five indicators (increase of participant's knowledge, the activity of the participants, the suitability of the training materials to the needs of the participants, the impact of future activity implementation and the participation rate based on the number of participants), the activity is considered successful and can improve knowledge, motivation and  of community and the apparatus of Babussalam village in implementing date palm cultivation as a trade mark for Rokan Hulu Regency as a religious tourism destination in the future.
SISTEM KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK Erdiansyah Erdiansyah; Hengki Firmanda; Nurahim Rasudin
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.235 KB) | DOI: 10.30652/jih.v10i2.7978

Abstract

The customary legal system of the Mamak Tribe community with a matrilineal kinship system. The division of the inheritance system according to the customary law of the talak mamak tribe adheres to the matrilineal system and the combination between the individual inheritance system and the collective inheritance system. The division of inheritance is done by ninik mamak of the heirs. First, high estate, low estate (livelihood / livelihood) should be separated from the property of the husband and wife, after which the division of this inheritance property can be distributed to the heirs. When a dispute arises, it is first resolved as a family through deliberation. Dispute Resolution on the Rights of the Mamak Tribe Women According to the Dispute over the rights of the Mamak Tribe Women will be brought to a deliberation within the Talang Mamak Tribunal if no agreement is found in the family, then a resolution is requested in the Mamak Tribal Tribal Customs procedure. The parties involved in resolving the dispute over the women's rights of the Talang Mamak Tribe include: the Head of the Tribe, as well as all the customary leaders in the institution.
Model Penanganan Dan Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Lingkungan Universitas Di Kota Pekanbaru Elmayanti yanti Elmayanti; Davit Davit Rahmadan; Erdiansyah Erdiansyah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i2.8539

Abstract

There are thousands of victims every year, and Komnas Perempuan reports that in 2020 alone there were around 8,000 cases that went unreported. Around 5,000 of them were carried out by the perpetrators who were supposed to protect the victims, such as fathers, brothers, uncles (incest), as well as school teachers, religious teachers, lecturers, and the police. With the Minister of Education and Culture Regulation (Permendikbud) Number 30 of 2021 which aims to protect students from sexual violence. The condition of zero tolerance for sexual violence on campus, which was initiated by the Minister of Education and Culture, is highly anticipated. In 2019, there were 174 cases in 79 campuses in 29 provinces. The objectives of this research are; First, to provide physical and psychological protection for victims of sexual violence that occurred in the university environment, especially in Pekanbaru. Second, to provide solutions in handling cases of sexual violence, both penal and non-penal. Third, to provide prevention and education about sexual violence in the university environment, especially in the city of Pekanbaru. 
Analisis Yuridis Command Responsibility Terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia Victor Fernando Panjaitan; Mukhlis. R; Erdiansyah
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.413

Abstract

Pelanggaran hak asasi manusia berat seringkali melibatkan aktor militer dalam struktur komando yang kompleks, sehingga prinsip tanggung jawab komando sangat penting untuk memastikan akuntabilitas atasan ketika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang kejahatan tersebut. Namun, penerapannya dalam hukum Indonesia masih lemah, terutama karena rumusan yang diskresioner dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan dominasi yurisdiksi militer, yang mengurangi transparansi dan efektivitas dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan personel angkatan bersenjata. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan komparatif, studi ini menganalisis kesenjangan antara peraturan nasional dan standar internasional seperti Statuta Roma dan Konvensi Jenewa. Temuan menunjukkan inkonsistensi normatif yang signifikan yang menghambat penuntutan yang efektif, menyoroti perlunya harmonisasi hukum Indonesia dengan prinsip-prinsip internasional dan revisi Undang-Undang Pengadilan Militer untuk memastikan akuntabilitas yang lebih jelas dan keadilan yang lebih baik bagi para korban
Analisis Pola Kriminalitas C3 Dan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Wilayah Polda Riau Erdiansyah; Muhammad Rizky Sholeh Harahap; Alfin Zikra; Andre Agung Kristian; Dimas Maulana Rasyidi; Hamizan Miftah; Jelita Br Tamba; Kanaya Sava Nabira; Syaza Zahra Latifa
HUMANUS : Jurnal Sosiohumaniora Nusantara Vol. 3 No. 3 (2026): HUMANUS (Jurnal Sosiohumaniora Nusantara)
Publisher : Yayasan Pengembangan Dan Pemberdayaan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62180/my5hf604

Abstract

Kejahatan terhadap harta benda kategori C3 mencakup Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas), dan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) merupakan permasalahan ketertiban umum yang paling menonjol di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola distribusi dan intensitas kriminalitas C3, menguji pengaruh jenis tindak pidana C3 terhadap jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebagai indikator efektivitas penegakan hukum, serta mengidentifikasi perbedaan distribusi kasus antarwilayah di lingkungan Kepolisian Daerah Riau. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, korelasi Pearson, dan One-Way ANOVA menggunakan SPSS 26. Data primer berupa 466 Laporan Polisi C3 yang dihimpun dari 12 Polres se-Polda Riau periode Januari–Mei 2026 melalui kuesioner terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Curat mendominasi dengan 78,5% dari total kasus, diikuti Curanmor 13,5% dan Curas 7,9%. Model regresi menghasilkan R² = 0,762, artinya 76,2% variasi jumlah tersangka dijelaskan oleh ketiga variabel independen. Secara parsial, Curat (t = 4,493; p = 0,002) dan Curanmor (t = 2,334; p = 0,048) berpengaruh signifikan, sementara Curas tidak signifikan (p = 0,351). Uji ANOVA mengonfirmasi perbedaan distribusi antarwilayah yang signifikan (F = 5,319; p = 0,003). Temuan ini diinterpretasikan melalui Routine Activity Theory dan General Strain Theory, dengan implikasi bahwa strategi penegakan hukum harus bersifat kontekstual-wilayah, mempertimbangkan karakteristik sosio-spasial masing-masing Polres.
Transformasi Pendidikan Sekolah Dasar Menuju Sekolah Ramah Anak Melalui Program Mahasiswa KKN MBKM FH UNRI Desa Sungai Jalau Erdiansyah Erdiansyah; Cecilia Karen Marchinda; Cindy Deborah Novlisya Pasaribu; Dirga Maulana; Handra Asrio Febri; Hafidh Yean Ariqoh; Haikal Haikal; Riska Septiani Siregar; Wan Mardhiyyaul Fitri; Yuli Arisa Wulandari; Zakkiyah Aulia
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 7 (2025): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.7.126-134

Abstract

Bullying in elementary schools remains a serious issue that affects students’ psychological well-being and academic performance. The 2025 KKN MBKM Program of Universitas Riau at SDN 011 Sungai Jalau was implemented as a preventive effort to create a safe, comfortable, and child-friendly school environment. The activities included observation, questionnaire distribution, data analysis, socialization for teachers, and the provision of a complaint box as a safe reporting medium for students. Based on the survey results, 83.9% of students stated that they had experienced or witnessed bullying, while 16.1% stated that they had not, indicating that bullying practices are still quite high in the school environment. After the socialization and introduction of the complaint box, the school community showed increased awareness and proactive responses in handling student reports. Overall, this program not only improved understanding of bullying prevention but also fostered a caring culture, mutual respect, and early prevention to support the realization of a child-friendly school.
Pengaturan terhadap Pembinaan Anak Residivis pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Agustina Wati; Mukhlis R; Erdiansyah
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena anak residivis menimbulkan persoalan serius bagi efektivitas sistem peradilan pidana anak. Residivisme tidak hanya menunjukkan adanya kegagalan pembinaan dalam mencegah pengulangan tindak pidana, tetapi juga memperlihatkan bahwa pola pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak belum sepenuhnya menjawab kebutuhan khusus anak yang mengulangi tindak pidana. Pengaturan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana terkait pembinaan anak residivis masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus pembinaan anak residivis, sehingga menimbulkan kekosongan pengaturan yang berdampak pada tidak adanya pembedaan pola pembinaan bagi anak residivis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan undang-undang (statute approach). Sumber data yang digunakan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, ensiklopedia, dan kamus. Teknik pengumpulan data dengan metode kajian kepustakaan dengan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengaturan hukum mengenai pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak masih bersifat umum dan belum membedakan secara khusus mekanisme pembinaan antara anak residivis dan non residivis, sehingga pola pembinaan yang diberikan masih seragam dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus anak residivis. Pembaharuan yang ditawarkan diarahkan pada asesmen secara mendalam mengidentifikasi faktor-faktor pengulangan tindak pidana sebagai dasar penyusunan pembinaan individual dengan berfokus pada kebutuhan dan risiko pengulangan tindak pidana anak serta evaluasi berkala terhadap perubahan perilaku dan kesiapan sosial anak sebelum kembali ke masyarakat.
Penguatan Kesadaran Hukum Lingkungan Masyarakat dan Aparat Desa dalam Upaya Pencegahan Perambahan Hutan Lindung Bukit Betabuh Muhammad Zulhidayat; Erdiansyah; Elmayanti; Riyanda Elsera Yozani; Ilham Azhari
Community Service: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): April
Publisher : GRM Academic Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67710/communityservice.v2i1.57

Abstract

Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi terus mengalami degradasi akibat aktivitas perambahan dan alih fungsi lahan ilegal yang dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta terbatasnya kapasitas pengawasan aparat desa. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi hukum partisipatif, dialog interaktif, studi kasus regulasi kehutanan, dan pendampingan perumusan komitmen tingkat lokal dengan melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat sebagai mitra utama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman hukum mitra mengenai batas kawasan hutan, regulasi perlindungan lingkungan, sanksi pidana perambahan, serta skema pengelolaan hutan yang legal. Kegiatan ini berhasil menyatukan persepsi antara aparat desa dan warga untuk membentuk mekanisme pengawasan berbasis komunitas guna mencegah pembukaan lahan secara ilegal sejak dini. Kesimpulannya, penguatan kesadaran hukum melalui pendekatan sosialisasi terpadu efektif meningkatkan kapasitas aparat desa dan partisipasi masyarakat dalam memitigasi perambahan, sekaligus menjadi langkah awal yang krusial untuk menjaga kelestarian ekosistem Hutan Lindung Bukit Betabuh secara berkelanjutan.