Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.246
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAHKAMAH Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Jurnal Hukum Sasana Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Robotika Journal of Law, Poliitic and Humanities Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies AL-SULTHANIYAH Journal of Islamic Economic Scholar
Khalid
Unknown Affiliation
Religion Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135 PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Parapat, Apwan Riadi; Khalid
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.931

Abstract

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai tahun 2029. Putusan ini lahir dari evaluasi atas kompleksitas pemilu serentak lima kotak yang dinilai membebani pemilih dan penyelenggara, sekaligus menurunkan kualitas demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dipadukan dengan analisis perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan pemilu berpotensi meringankan beban teknis penyelenggaraan, namun menimbulkan perdebatan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dinilai melampaui fungsi negative legislator. Dari perspektif maqasid al-syari‘ah, keputusan ini perlu diuji secara kritis agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang dituju. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian hukum tata negara dan fiqh siyasah dengan menekankan pentingnya integrasi prinsip konstitusional dan nilai keadilan Islam dalam perumusan sistem kepemiluan yang adil, konstitusional, dan maslahat.
Analisis Siyasah Maaliyah terhadap kebijakan harga eceran tertinggi lpg 3 kg di Sumatera Utara (Keputusan Gubernur No. 188.44/546/Kpts/2023) Siregar, Intan Sari; Khalid
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/4cdyv140

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram, khususnya di wilayah Kota Medan. Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan energi bersubsidi yang terjangkau bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai hambatan seperti ketidaksesuaian antara HET dan realitas biaya distribusi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap aturan distribusi LPG bersubsidi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, bukan hanya sebagai norma tertulis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konsep untuk memahami dasar-dasar teori Siyasah Maaliyah dalam perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kebijakan penetapan HET telah mencerminkan prinsip keadilan sosial. Namun secara praktis, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena tidak dibarengi dengan sistem distribusi, insentif, dan pengawasan yang optimal. Dalam tinjauan Siyasah Maaliyah, kebijakan ini pada prinsipnya sesuai dengan tujuan kemaslahatan (al-maslahah) menurut Imam al-Ghazali, namun perlu evaluasi dan penyesuaian agar maslahat yang diniatkan tidak berubah menjadi mafsadah. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang lebih holistik dan responsif sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi di tingkat masyarakat.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terhadap Persyaratan Penerimaan Calon Kepala Daerah Sanksi Hukuman Bagi Calon yang pernah Terpidana di Tinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah Khairul Simanjuntak; Khalid
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4657

Abstract

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan keabsahan pencalonan kepala daerah yang pernah menjadi terpidana, serta relevansinya dengan ketentuan hukum positif dan prinsip fiqih siyasah. Kasus yang menjadi objek penelitian adalah sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, di mana calon wakil bupati terpilih terbukti pernah dijatuhi pidana namun tetap mencalonkan diri menggunakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur fiqih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai tindakan calon tersebut melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat keterbukaan dan kejujuran sebagai mantan terpidana. Mahkamah memutuskan diskualifikasi calon dan memerintahkan pemungutan suara ulang, menegaskan bahwa pelanggaran terhadap integritas dan kejujuran calon merupakan cacat substantif, bukan sekadar formalitas administratif. Dalam perspektif fiqih siyasah, putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan (‘adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah ‘ammah) yang menuntut pemimpin memiliki moralitas dan integritas yang tinggi. Diskualifikasi tersebut mencerminkan bentuk sanksi ta‘zīr siyasah, yakni hukuman moral dan sosial bagi calon yang melanggar prinsip kejujuran publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum positif dalam putusan MK selaras dengan nilai-nilai fiqih siyasah yang menempatkan integritas moral sebagai syarat utama kepemimpinan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu perlu memperketat verifikasi dan transparansi calon kepala daerah untuk menjaga integritas demokrasi dan keadilan publik.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RANGKAP JABATAN MENTERI ATAU WAKIL MENTERI SEBAGAI KOMISARIS BUMN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Ismuhadi; Khalid
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1198

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum serta prinsip-prinsip siyasah Islam terkait praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri atau wakil menteri yang juga menjabat sebagai komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan Fiqh Siyasah, penelitian ini menelaah regulasi dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta prinsip-prinsip amanah, keadilan, dan maslahat dalam kepemimpinan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi efektivitas pelayanan publik, serta bertentangan dengan prinsip etika kepemimpinan dalam Islam yang melarang penumpukan kekuasaan. Oleh karena itu, rangkap jabatan pejabat negara dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai siyasah syar’iyyah yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan.
Analysis Dissenting Opinion and Concurring Opinion in Decision MK No.90/PUU-XXI/2023 Perspective Siyasah Qadhaiyyah Muhammad Farhan; Khalid
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1335

Abstract

In the Constitutional Court Decision NO. 90/PUU-XXI/2023, which discusses the age limit for presidential and vice-presidential candidates, there are several discrepancies in the trial process. This is due to two constitutional judges presenting different arguments but reaching the same conclusion (Concurring Opinion) and four constitutional judges expressing differing opinions (Dissenting Opinion). There is an anomaly where the two judges with Concurring Opinions should be more appropriately categorized under Dissenting Opinions. If we examine the reasoning of the two judges with Concurring Opinions, it can be assessed that their arguments lean more towards the Dissenting Opinion, but their opinions shifted to the part that granted the request. The problem formulation to be discussed includes, first, how to analyze the Dissenting Opinion and Concurring Opinion of the judges in the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which reflects differing views among the judges regarding the substance of the case examined, and second, how to view and interpret the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 regarding the judges' opinions in the trial from the perspective of Siyasah Qadhaiyyah, such as the principles of public policy in Islam that are oriented towards the welfare of the community.
Analisis Yuridis Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Sebagai Komisaris BUMN Berdasarkan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah Wisly Dian Pratama; Khalid
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i1.5251

Abstract

Abstrak: Praktik rangkap jabatan pejabat publik merupakan persoalan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan modern karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, melemahkan profesionalitas, serta mereduksi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu praktik yang menimbulkan polemik di Indonesia adalah rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas melarang menteri merangkap jabatan, pengaturan mengenai wakil menteri sempat menimbulkan kekosongan norma hingga akhirnya ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut menyatakan bahwa larangan rangkap jabatan menteri berlaku pula bagi wakil menteri. Namun dalam praktiknya, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat belum sepenuhnya diimplementasikan, terbukti dari masih banyaknya wakil menteri yang menjabat sebagai komisaris BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan rangkap jabatan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dalam perspektif hukum tata negara dan politik Islam, khususnya konsep al-wizārah menurut Imam al-Mawardi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan wakil menteri memiliki dasar konstitusional yang kuat dan sejalan dengan prinsip-prinsip politik Islam yang menekankan pembatasan kekuasaan, integritas, serta fokus tugas pembantu kepala negara.
Co-Authors Aidil Pananggar Siregar Amin, Faris Muslihul Andhy Permadi, Andhy Angreini, Salsa Audina, Yuni Audy Zahra, Amalia Putri Dwiamalia, Rafina Fachruddin Fauzan Safri Hummam Habibullah Nasution Indi Sintia Indri Sudanawati Rozas Ismuhadi Ivan Gunawan Izzuddin, Muhammad Andik Khairul Simanjuntak Muhammad Farhan Muhammad Luthfi Pulungan Parapat, Apwan Riadi Putra, Yogi Danil Roufdy Rizky Prasetyo Siregar, Intan Sari Suarni Syafruddin Wapiatul Khoiriyah Harahap Widya Veronica Wisly Dian Pratama Yadi Harahap Yenny Lukman