Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Fatwa Hukum Jurnal Medika Malahayati Intelektual: Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi Soedirman Law Review INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Agus Mardianto
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Tantangan dan Peran Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Ekonomi Digital Masturi, Frida Nurrahma; Herlan, Asep; Iryatin, Al Fiani Nenden; Mardianto, Agus
Soedirman Law Review Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.1.16095

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara konsumen berinteraksi dalam transaksi bisnis, dimana sekarang ini dapat menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam melindungi hak-hak konsumen di era ekonomi digital, tantangan hukum yang dihadapi, serta perbandingan perlindungan konsumen di Indonesia, China, dan Jepang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti UUPK, UU ITE, dan PP PSTE. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik transaksi digital, seperti perlindungan terhadap data pribadi dan transaksi lintas negara. Tantangan utama meliputi celah hukum, kurangnya literasi konsumen, serta kelemahan penegakan hukum. Dibandingkan dengan China dan Jepang, Indonesia perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum serta meningkatkan literasi digital kepada masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui kebijakan adaptif, pengawasan berbasis teknologi, dan kolaborasi lintas sektor guna menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan.Kata Kunci: Tantangan dan Peran Hukum; Perlindungan Konsumen; Ekonomi Digital.
Penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pembatalan Merek “Novec 1230” Dalam Putusan Nomor No. 12/Pdt.Sus-Merk/2018/Pn.Niagajkt.Pst Nadeak, Lydia Verginia; Sukirman, Sukirman; Mardianto, Agus
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.39

Abstract

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan mempunyai peranan paling penting untuk membedakan asal usul  produk barang dan jasa. Suatu merek yang sudah menjadi merek terkenal memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik sehingga tercipta kemasyuran dalam suatu merek tersebut. Perlindungan suatu merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif, dimana sistem ini menegaskan pemberian perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada pemilik hak merek apabila telah melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu. Dalam hal ini pengaturan tentang merek bertujuan untuk melindungi pemilik merek yang telah medaftarkan terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Metode analisis pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan data disajikan dengan teks naratif berdasarkan analisis data dengan metode normatif kualitati. Berdasarkan Hasil penelitian pada Putusan Nomor No. 12/PDT.SUS-MERK/2018/PN.NIAGAJKT.PST diketahui bahwa Merek “Novec 1230” terdapat kesamaan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara Merek “NOVEC” milik Penggugat dengan Merek “Novec 1230” milik tergugat. Merek “Novec 1230” milik penggugat dapat dibatalkan karena telah memenuhi usur-unsur yang ada di dalam  ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan dianggap sudah tepat. Kata Kunci : Merek; Merek Terkenal; Perlindungan Merek; Pembatalan Merek.
EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SICantik DALAM PENGELOLAAN DATA PERIZINAN (APDP) BERBASI IT: (Studi Mall Pelayanan Publik Kabupaten Gresik) Sucahyo, Imam; Rahmadi, Andhi Nur; Mardianto, Agus
INTELEKTUAL ( E-Journal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi ) Vol 12 No 1 (2025): Jurnal Intelektual: Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/intelektual.v12i01.1252

Abstract

The use of information technology transforms government activities with the aim of increasing the effectiveness and efficiency of government administration which has an impact on the quality of service. One of the innovations from the Ministry of Communication is SiCantik Cloud, a smart application for integrated public cloud-based licensing services that can be used by government agencies independently. The Gresik Regency Investment and Integrated One-Stop Service Office (DPMPTSP) is currently implementing the SiCantik Cloud application in licensing services. This study aims to evaluate the implementation of the SiCantik Cloud application based on the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number 15 of 2014. The determination of informants using the purposive sampling method totaling 6 informants consisting of DPMPTSP employees) Gresik Regency and the community as users of the SiCantik application. Based on data from findings in the field, the implementation of the SiCantik Cloud application in Gresik Regency has been able to provide a positive impact on services that can increase the issuance of business permit documents every year. The features in the Sicantik application are considered simple and easy enough for the public to understand, although there are still people who do not fully understand how to operate the Sicantik application. The results of the evaluation by researchers based on the indicators of Requirements, Systems, mechanisms and procedures, Service period, Costs, Service products, and Complaint handling are considered to be in accordance with the SOP stated in the Gresik Regent Regulation Number 94 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing and Non-Licensing Services in Gresik Regency and are very helpful in terms of services that are easy and fast. Keywords: SiCantik Application, Evaluation, Public Service.  
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Atas Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Dalam Putusan MA No. 796 K/Pdt.Sus-Hki/2023 Prasaja, Farisa Awanis; Mardianto, Agus; Afwa, Ulil
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 1 No 1 (2024): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/invention.v1i1.1218

Abstract

This research discusses the Legal Protection for Trademark Rights Holders for Similarities in Principal Based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in Supreme Court Decision No. 796 K/Pdt.Sus-Hki/2023 with Linda Anggraeningsih and Muhammad Shakeel as the Plaintiff and Defendant Parties and the legal consequences of the decision for the parties. The purpose of this research is to analyze whether the parties have received legal protection as trademark rights holders and also the legal consequences arising from the Supreme Court's decision. This research uses a normative juridical research approach method that relies on secondary data obtained through literature studies with qualitative normative methods. The results of research and discussion in this study can be concluded that Linda Anggraeningsih has not received legal protection for her Trademark Rights because the lawsuit she won in the Commercial Court was canceled by the Cassation Decision. Supreme Court Decision Number 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 canceled Decision Number 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst which results in Umamascarves Trademark is still entitled to produce and market its products because it remains validly registered in PDKI so that it gets legal protection for its trademark.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK TERHADAP HAK PENERIMA LISENSI MEREK MENURUT UU NO. 15 TAHUN 2001 Mardianto, Agus
Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, No 3 (2011)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2011.11.3.174

Abstract

Trade globalization has made trade mark becomes very important, especially in relation to a fair business competition. A trade mark is a sign that functions as a distinguished from those of others, quality guarantee and source of origin.  Owner of a trade mark registered reserves exclusive right to use that trade mark for a period of time or may grant permission to other parties to use the trade mark.  Permission to other parties should be given through a letter of agreement for permission to use (not transfer of ownership) that trade mark for a certain period of time, and this is accordingly called licence.  Registration of a trade mark in the general list of trade mark can be cancelled upon request with an argument that the trade mark has a basic similarity with a previously registered trade mark, or the registration was made for cruel intention.  This paper discusses licence and cancellation of a trademark, as well as the consequences of trade mark cancellation for the licensee. Cancellation of a trade mark registration results in termination of a trade mark license agreement, but the licensee may reserve his right until the completion of agreement period.Key words : exclusive right, license agreement, licensee
Co-Authors Afwa, Ulil Alfina Julita Noor Asriani Andhi Nur Rahmadi, Andhi Nur Arif Effendi Aryuni Yuliantiningsih Dheya Rahmawati Herlan, Asep Imam Sucahyo Iryatin, Al Fiani Nenden Khrisnoe Kartika Khrisnoe Kartika Lydia Verginia Nadeak M.I. Wiwik Yuni Hastuti Maria Mu’ti Wulandari Masturi, Frida Nurrahma Muhammad Ikhsan Lubis, Muhammad Ikhsan Nadeak, Lydia Verginia Noer Indriyati Nur Wakhid Prasaja, Farisa Awanis Ringgo Alfarizi S Sanyoto Sukirman Sukirman Sukirman Sukirman Sukirman Sukirman Suyadi, Suyadi Tedi Sudrajat Wahyoeningsih, Krisnhoe Kartika Wismaningsih Wismaningsih