Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.799
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Development Research Jurnal Akta SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Al-Dustur Jurnal Hukum Sasana Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Journal Equity of Law and Governance Locus Journal of Academic Literature Review Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PESHUM
Didiek Wahju Indarta
Universitas Bojonegoro
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Mekanisme Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Anggita, Edyra Putri; Indarta, Didiek Wahju; Mangar, Irma
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.835

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam negara hukum menuntut adanya instrumen kelembagaan yang mampu mendukung pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik secara efektif, profesional, dan akuntabel. Salah satu instrumen tersebut adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang secara normatif mengalami perubahan pengaturan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini membatasi bentuk hukum BUMD hanya pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sehingga keberlanjutan Perusahaan Daerah (PD) dalam bentuk lama menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik Perusahaan Daerah setelah berubah menjadi Perseroan Terbatas serta mekanisme perubahan badan hukum tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan PD menjadi Perseroan Terbatas merupakan transformasi yuridis yang menegaskan pergeseran status dari badan hukum publik ke badan hukum privat, ditandai dengan penerapan asas separate legal entity, asas tanggung jawab terbatas pemegang saham, serta pemisahan fungsi kepemilikan dan pengurusan melalui organ perseroan. Mekanisme perubahan badan hukum dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah, penyusunan akta pendirian, dan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, perubahan ini bukan sekadar administratif, melainkan merupakan keharusan normatif untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola BUMD yang profesional sesuai prinsip hukum perseroan modern.
Accountability of The Government of The Republic of Indonesia For Illegal Migrant Workers Amilatul Khoiriyah; Didiek Wahju Indarta
Journal Equity of Law and Governance Vol. 6 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.6.1.10533.50-55

Abstract

The accountability of the Indonesian government towards illegal migrant workers. This study examines how the government is accountable to illegal Indonesian migrant workers. This study aims to find out the causes, obstacles, and legal protection of illegal Indonesia migrant workers. This study uses a normative approach used to examine the protection of migrant workers in the context of government accountability for illegal migrant workers. The data sources used are primary data and secondary data and data analysis using qualitative descriptive analysis. The results of the study can be concluded that illegal Indonesian migrant workers do not receive strong legal protection and accountability from the government like legal migrant workers. This study recommends the need for stricter supervision of institutions that open service services to work abroad and for the public to be aware of false information about the rapid departure of Indonesia's migrant workers.
The Concept of Negotiation Obligations Between Banks and Defaulting Debtors Based on the Principle of Good Faith in the Perspective of the Civil Code Indarta, Didiek Wahju; Mangar, Irma; Juventia Imelda R
Journal of Development Research Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Number 1, May 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jdr.v10i1.526

Abstract

This study discusses the legal position of banks against defaulting debtors from the perspective of the Civil Code (KUHPerdata), focusing on the absence of a bank's legal obligation to negotiate. The research emphasizes that the Civil Code does not require banks to negotiate before pursuing their legal rights, such as collecting obligations, demanding compensation, or executing guarantees. This study is based on two main legal principles, namely the principle of freedom of contract, which provides space for the parties to determine the content of the agreement including the negotiation clause, and the principle of good faith, which limits the exercise of rights to be carried out in a reasonable and proportionate manner. The research is normative-juridical, analyzing articles of the Civil Code, the Banking Law, and related legal literature, and assessing the juridical implications of the absence of negotiation obligations for banks. The results of this study are expected to provide a conceptual understanding of the rights and obligations of banks and debtors as well as alternative to normative non-performing loans.
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata indonesia Didiek Wahju Indarta; Irma Mangar; Nico Ferdian; Miftahul Rozaq
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 10, No 3 (2026): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v10i3.39604

Abstract

Abstrak Pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata Indonesia masih tergolong rendah dan belum merata. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas istilah hukum, rendahnya literasi hukum, serta terbatasnya akses terhadap informasi yang mudah dipahami. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi mengenai jenis-jenis jaminan, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, serta penggunaan media visual yang komunikatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat, yang terlihat dari kemampuan peserta dalam mengenali dan membedakan jenis-jenis jaminan serta memahami fungsi dan risikonya dalam praktik hukum. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan waktu dan perbedaan tingkat pemahaman peserta. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan, inovatif, dan kolaboratif melalui peningkatan intensitas sosialisasi, pemanfaatan media digital, penyederhanaan bahasa hukum, serta peran aktif berbagai pihak dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami dan menerapkan konsep jaminan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Kata Kunci: pemahaman masyarakat; jaminan hukum; hukum perdata; sosialisasi hukum; literasi hukum. Abstract  Public understanding of the types of guarantees in Indonesian civil law is still relatively low and uneven. This condition is caused by various factors, such as the complexity of legal terms, low legal literacy, and limited access to easy-to-understand information. This community service activity aims to increase public understanding through socialization about the types of guarantees, both material guarantees and individual guarantees. The methods used include counseling, interactive discussions, and the use of communicative visual media. The results of the activity showed an increase in public understanding, which can be seen from the ability of participants to recognize and distinguish types of guarantees and understand their functions and risks in legal practice. However, there are still obstacles such as time constraints and differences in participants' levels of understanding. Therefore, sustainable, innovative, and collaborative efforts are needed through increasing the intensity of socialization, the use of digital media, simplifying legal language, and the active role of various parties in improving public legal literacy. Thus, it is hoped that the public can understand and apply the concept of guarantees appropriately in their daily lives in order to realize certainty and legal protection. Keywords: community understanding; legal guarantee; civil law; legal socialization; legal literacy.
Pemisahan Kepemilikan Tanah Dan Bangunan Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuh Perdata Didiek Wahju Indarta; Irma Mangar; Juventia Imelda Ristasaputra
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4701

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan dalam perjanjian jual beli ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam hukum perdata, perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat pokok, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek yang jelas, serta causa yang halal. Selama syarat tersebut terpenuhi, perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Namun, dalam hukum agraria, keberlakuan asas pemisahan horizontal menyebabkan kepemilikan tanah tidak secara otomatis meliputi kepemilikan bangunan atau benda yang berada di atasnya. Oleh karena itu, perjanjian jual beli tanah yang juga memuat peralihan bangunan harus didukung dengan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  perjanjian jual beli tanah dan bangunan dapat dinyatakan sah berdasarkan syarat Pasal 1320 KUH Perdata, peralihan hak atas tanah baru diakui secara hukum apabila dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) dan didaftarkan ke kantor pertanahan. Dengan demikian, penerapan asas pemisahan horizontal memiliki implikasi bahwa objek tanah dan bangunan dalam transaksi hukum harus dinyatakan secara tegas dan diproses sesuai prosedur agraria agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna.
Co-Authors Amilatul Khoiriyah Amilatul Khoiriyah Andani, Debby Kusuma Anggita, Edyra Putri Anisa Rohmawati Eka Sari, Wulan Irma Mangar Juventia Imelda R Juventia Imelda Ristasaputra Lailatul Mutmainah M. Abdim Munib Mahendra, DWi Fana Maya Novatina Miftahul Rozaq Miranda Damayanti Mutmainah, Lailatul Nico Ferdian Nurul Fajriyah Putri Ayu Permatasari Rahmania, Cindy Swastika Wanda Dwi Safitri