Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.874
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Development Research Jurnal Akta SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Al-Dustur Jurnal Hukum Sasana Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Journal Equity of Law and Governance Locus Journal of Academic Literature Review Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PESHUM
Didiek Wahju Indarta
Universitas Bojonegoro
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Putri Ayu Permatasari; Didiek Wahju Indarta; Irma Mangar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4004

Abstract

Perkembangan teknologi digital memperluas pemanfaatan lagu dan musik di ruang publik komersial, sehingga menuntut sistem pengelolaan royalti yang jelas, terstruktur, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari kewajiban pelaku usaha dalam membayar royalti lagu serta mekanisme tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran royalti lahir dari konstruksi normatif yang komprehensif, mencakup aspek regulatif, kelembagaan, ekonomi, teknologi, dan sosial. Penerapan sistem lisensi kolektif satu pintu melalui LMKN dengan dukungan sistem digital seperti SILM dan Inspiration System meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan royalti. Selain itu, mekanisme penegakan hukum berjenjang berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana, disertai kebijakan keringanan tarif bagi UMKM, mencerminkan upaya menyeimbangkan perlindungan hak ekonomi pencipta dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola royalti berbasis kepastian hukum dan keadilan sosial menjadi kunci keberlanjutan industri musik nasional.
PEMULIHAN PSIKOLOGIS BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI EVALUATIF TERHADAP PERAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 Maya Novatina; Didiek Wahju Indarta; Irma Mangar
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63210

Abstract

Abstrak Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius, khusunya dampak terhadap kondisi psikologis Perempuan sebagi kelompok yang paling rentan menjadi korban. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh, termasuk pemulihan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis hakikat penetapan kebijakan pemulihan psikologis bagi Perempuan korban kekerasan seksual serta pengaturan pemulihan psikologis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan psikologis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan hak korban secara komprehensif dan berprespektif korban. Pemulihan psikologis tidak hanya berarti sebagai proses penyembuhan trauma tetapi juga sebagai upaya mengembalikan martabat, rasa aman, dan fungsi sosial korban, Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga professional, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara melalui kebijakan yang implementatif dan berkelanjutan agar pemulihan psikologis bagi Perempuan korban kekerasan seksual dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: kekerasan seksual, pemulihan psikologis, peran negara, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.   Abstract Sexual violence is a serious violation of human rights that has serious consequences, especially psychological consequences for women as the group most vulnerable to becoming victims. The state has an obligation to provide comprehensive protection and recovery, including psychological recovery. This study aims to analyze the essence of establishing psychological recovery policies for women victims of sexual violence and the regulation of psychological recovery based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The results of the study show that the psychological recovery policy in the Law on Sexual Violence Crimes is the responsibility of the state in ensuring comprehensive and victim-centered recovery of victims' rights. Psychological recovery does not only mean the process of healing trauma but also efforts to restore the dignity, sense of security, and social function of victims. However, in its implementation, there are still obstacles, such as limited resources, a lack of professionals, and weak coordination between relevant institutions. Therefore, it is necessary to strengthen the state's commitment through implementable and sustainable policies so that psychological recovery for women victims of sexual violence can be carried out effectively and fairly.. Keywords: sexual violence, psychological recovery, role of the state, Law on Sexual Violence Crimes.
Mekanisme Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Anggita, Edyra Putri; Indarta, Didiek Wahju; Mangar, Irma
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.835

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam negara hukum menuntut adanya instrumen kelembagaan yang mampu mendukung pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik secara efektif, profesional, dan akuntabel. Salah satu instrumen tersebut adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang secara normatif mengalami perubahan pengaturan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini membatasi bentuk hukum BUMD hanya pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sehingga keberlanjutan Perusahaan Daerah (PD) dalam bentuk lama menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik Perusahaan Daerah setelah berubah menjadi Perseroan Terbatas serta mekanisme perubahan badan hukum tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan PD menjadi Perseroan Terbatas merupakan transformasi yuridis yang menegaskan pergeseran status dari badan hukum publik ke badan hukum privat, ditandai dengan penerapan asas separate legal entity, asas tanggung jawab terbatas pemegang saham, serta pemisahan fungsi kepemilikan dan pengurusan melalui organ perseroan. Mekanisme perubahan badan hukum dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah, penyusunan akta pendirian, dan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, perubahan ini bukan sekadar administratif, melainkan merupakan keharusan normatif untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola BUMD yang profesional sesuai prinsip hukum perseroan modern.
Accountability of The Government of The Republic of Indonesia For Illegal Migrant Workers Amilatul Khoiriyah; Didiek Wahju Indarta
Journal Equity of Law and Governance Vol. 6 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.6.1.10533.50-55

Abstract

The accountability of the Indonesian government towards illegal migrant workers. This study examines how the government is accountable to illegal Indonesian migrant workers. This study aims to find out the causes, obstacles, and legal protection of illegal Indonesia migrant workers. This study uses a normative approach used to examine the protection of migrant workers in the context of government accountability for illegal migrant workers. The data sources used are primary data and secondary data and data analysis using qualitative descriptive analysis. The results of the study can be concluded that illegal Indonesian migrant workers do not receive strong legal protection and accountability from the government like legal migrant workers. This study recommends the need for stricter supervision of institutions that open service services to work abroad and for the public to be aware of false information about the rapid departure of Indonesia's migrant workers.
The Concept of Negotiation Obligations Between Banks and Defaulting Debtors Based on the Principle of Good Faith in the Perspective of the Civil Code Indarta, Didiek Wahju; Mangar, Irma; Juventia Imelda R
Journal of Development Research Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Number 1, May 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jdr.v10i1.526

Abstract

This study discusses the legal position of banks against defaulting debtors from the perspective of the Civil Code (KUHPerdata), focusing on the absence of a bank's legal obligation to negotiate. The research emphasizes that the Civil Code does not require banks to negotiate before pursuing their legal rights, such as collecting obligations, demanding compensation, or executing guarantees. This study is based on two main legal principles, namely the principle of freedom of contract, which provides space for the parties to determine the content of the agreement including the negotiation clause, and the principle of good faith, which limits the exercise of rights to be carried out in a reasonable and proportionate manner. The research is normative-juridical, analyzing articles of the Civil Code, the Banking Law, and related legal literature, and assessing the juridical implications of the absence of negotiation obligations for banks. The results of this study are expected to provide a conceptual understanding of the rights and obligations of banks and debtors as well as alternative to normative non-performing loans.
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata indonesia Didiek Wahju Indarta; Irma Mangar; Nico Ferdian; Miftahul Rozaq
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 10, No 3 (2026): June (In Progress)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v10i3.39604

Abstract

Abstrak Pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata Indonesia masih tergolong rendah dan belum merata. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas istilah hukum, rendahnya literasi hukum, serta terbatasnya akses terhadap informasi yang mudah dipahami. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi mengenai jenis-jenis jaminan, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, serta penggunaan media visual yang komunikatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat, yang terlihat dari kemampuan peserta dalam mengenali dan membedakan jenis-jenis jaminan serta memahami fungsi dan risikonya dalam praktik hukum. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan waktu dan perbedaan tingkat pemahaman peserta. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan, inovatif, dan kolaboratif melalui peningkatan intensitas sosialisasi, pemanfaatan media digital, penyederhanaan bahasa hukum, serta peran aktif berbagai pihak dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami dan menerapkan konsep jaminan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Kata Kunci: pemahaman masyarakat; jaminan hukum; hukum perdata; sosialisasi hukum; literasi hukum. Abstract  Public understanding of the types of guarantees in Indonesian civil law is still relatively low and uneven. This condition is caused by various factors, such as the complexity of legal terms, low legal literacy, and limited access to easy-to-understand information. This community service activity aims to increase public understanding through socialization about the types of guarantees, both material guarantees and individual guarantees. The methods used include counseling, interactive discussions, and the use of communicative visual media. The results of the activity showed an increase in public understanding, which can be seen from the ability of participants to recognize and distinguish types of guarantees and understand their functions and risks in legal practice. However, there are still obstacles such as time constraints and differences in participants' levels of understanding. Therefore, sustainable, innovative, and collaborative efforts are needed through increasing the intensity of socialization, the use of digital media, simplifying legal language, and the active role of various parties in improving public legal literacy. Thus, it is hoped that the public can understand and apply the concept of guarantees appropriately in their daily lives in order to realize certainty and legal protection. Keywords: community understanding; legal guarantee; civil law; legal socialization; legal literacy.
Co-Authors Amilatul Khoiriyah Amilatul Khoiriyah Andani, Debby Kusuma Anggita, Edyra Putri Anisa Rohmawati Eka Sari, Wulan Imelda Ristasaputra, Juventia Irma Mangar Juventia Imelda R Lailatul Mutmainah M. Abdim Munib Mahendra, DWi Fana Maya Novatina Miftahul Rozaq Miranda Damayanti Mutmainah, Lailatul Nico Ferdian Nurul Fajriyah Putri Ayu Permatasari Rahmania, Cindy Swastika Suhirmawan, Andik Galih Wanda Dwi Safitri