Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Restorative Justice dalam Pemulihan Ekonomi Nasional: Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis (Studi terhadap Rumah Restorative Justice Bojonegoro) Lisa Aminatul Mukaromah; Eko Arief Cahyono; Dery Ariswanto; Khurul Anam
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1483

This study focuses on efforts to determine the practice of solving criminal cases through the Restorative Justice approach at the House of Restorative Justice in Bojonegoro Regency. This research uses qualitative methods and field research to explore the concept of restorative justice and its application to the House of Restorative Justice in Bojonegoro Regency. The results of this study state that Restorative Justice is a powerful alternative paradigm for solving minor criminal cases in the community. The Bojonegoro Regency Government, together with the District Attorney's Office, collaborate in humane law enforcement through the establishment of 5 (five) House of Restorative Justices in Bojonegoro Regency located in Kauman Village and Pacul Village in Bojonegoro District, Jipo Village, Kepohbaru District, Dolokgede Village, Tambakrejo District, and Pilanggede Village, Balen District. The application of the concept of restorative Justice at the House of Restorative Justice in Bojonegoro has generally been carried out well as a form of the sense of crisis towards social problems of the community in a humane law enforcement effort. It involves the active role of village heads and local community leaders.

Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata M.S.I, Lisa Aminatul Mukaromah; M.H.I, Khurul Anam; Laily Rima Febrianti; Dinda Oktavia Bulan Fitriani; Vera Sofi Khusnia; Dwi Nur Laili
JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.720

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi mediasi elektronik di pengadilan dalam perspektif hukum acara perdata. Perkembangan era digital telah mendorong transformasi di berbagai aspek, termasuk sistem peradilan. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah kehadiran mediasi elektronik di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 mengatur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 3/2022), yang menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih praktis, efisien, dan mudah diakses. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi mediasi elektronik di pengadilan melalui analisis komprehensif dari perspektif huku acara perdata. Penelitian dimulai dengan pembahasan regulasi yang mengatur mediasi elektronik di pengadilan, seperti Perma No. 1 Tahun 2016 dan Perma No. 3 Tahun 2022. Selanjutnya, analisis difokuskan pada kelebihan, tantangan, dan implikasi penerapan mediasi elektronik dalam hukum acara perdata. Artikel ini juga mengkaji pandangan para ahli hukum terkait integrasi mediasi elektronik dengan sistem peradilan online yang komprehensif, serta kebutuhan edukasi dan pelatihan bagi para pihak dan mediator. Implementasi mediasi elektronik di pengadilan membawa peluang dan tantangan dalam hukum acara perdata. Upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadikan mediasi elektronik sebagai solusi efektif dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa di Indonesia.

OPTIMIZING LAW ENFORCEMENT THROUGH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH FOR POST-PANDEMIC COMMUNITY RECOVERY IN BOJONEGORO REGENCY, INDONESIA Aminatul Mukaromah, Lisa; Anam, Khurul
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 26, No 2: August 2024: The Global and National Challenges for Justice
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v26i2.37438

The economic instability following the Covid-19 pandemic has led to a potential increase in criminal activity within society. Addressing this challenge requires innovative approaches to law enforcement. This paper examines the application of restorative justice principles in restoring the economy of the community in Bojonegoro Regency post-pandemic. Utilizing normative-empirical research methods, this study assesses the progressive impact of restorative justice in this context. The findings indicate that restorative justice in Bojonegoro Regency has successfully shifted away from a punitive justice paradigm, leading to positive economic outcomes for the community. However, the lack of supervision remains a critical issue that needs to be addressed to enhance the implementation and further improve the economic recovery process. This case serves as a valuable example for the effective implementation of restorative justice within the Indonesian context.

Islamic Business Ethics on The Using Bots in The Completion of Daily Quests in The Game Growtopia Syifa, Muhammad Khoirus; Huda, Nurul; Mukarromah, Lisa Aminatul
Et-Tijarie Vol 9, No 2: Desember 2024
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ete.v9i2.27239

The mechanism of using bots in the game Growtopia is indicated to violate the principles of Islamic business ethics according to Naqvi's theory. This is because the use of bots can create an imbalance within the game's ecosystem and cause losses to other players. The imbalance refers to the lack of sportsmanship among players. The losses suffered by other players include falling behind in virtual item productivity, and developers also experience losses as this can reduce the integrity of the game developers, who are perceived as unable to provide a healthy ecosystem for players. This research uses a descriptive-qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation. After conducting the research, it was found that the use of bots in Growtopia violates Islamic business ethics principles of balance, free will, and responsibility. While bots can provide efficiency in completing daily tasks, this ultimately undermines the integrity of the game and creates unfairness among players. The use of bots makes the game unfair because players using bots gain unreasonable advantages compared to those who play honestly. Growtopia imposes penalties in the form of bans on accounts detected using bots in the game.

PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DENGAN GUGATAN ACARA SEDERHANA DAN ACARA BIASA DI INDONESIA: (STUDI KOMPARASI ANTARA PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016 DENGAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 ) aminatul, lisa
At-Tuhfah : Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 1 (2017): At-Tuhfah : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

“Kegiatan ekonomi yang sangat pesat dikalangan masyarakat menimbulkan munculnya sengketa ekonomi syariah. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berapa faktor diantaranya yaitu berdirinya banyak badan usaha yang memakai label Syariah. seperti Bank, Asuransi, pegadaian dan masih banyak yang lainnya. Seiring berjalannya waktu dalam setiap prosesnya pasti akan ada permasalahan keperdataan dalam menjalankan roda badan usaha yang berlabel syariah tersebut, maka penyelesaiannya pun harus dilakukan oleh lembaga yang benar- benar paham syariat Islam. Kewenangan baru khusunya bagi penegak hukum yakni peradilan agama adalah tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang Peradilan Agama antara lain adalah untuk menyelesaikan perkara antara orang yang memeluk agama Islam dalam bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, wakaf, Infaq, Shodaqah, Zakat, Hibah dan Ekonomi Syariah. Yang termasuk dalam ranah ekonomi syariah telah diatur yaitu meliputi: Bank, Lembaga keuangan mikro, Asuransi, Reasuransi, Reksa dana, Obligasi, Sekuritas, Pembiayaan, Pegadaian, Dana pensiun lembaga keuangan dan Bisnis yang semuanya ada label syariah dibelakangnya. Perma No 14/2016 telah mengatur bagaimana cara mengajukan gugatan dengan Acara sederhana maupun gugatan dengan Acara biasa. Landasan hukum formal ini bagi penegakan hukum ekonomi syariah dapat mewujudkan proses litigasi yang cepat, sederhana dan murah sekaligus responsif.”

PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM ERA KLASIK (BANI UMAYYAH DAN BANI ABBASIYAH) aminatul, lisa
At-Tuhfah : Jurnal Studi Keislaman Vol. 9 No. 2 (2020): At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw yang kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan khulafaur Rasyidin. Saat itulah Islam mulai memberi pengaruh kepada dunia, karena para khalifah sudah melakukan perluasan wilayah keluar daerah Arab. Setelah masa Khulafaur Rasyidin muncullah daulah Bani Umayyah dan Abbasiyah. Berdasarkan catatan sejarah, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat saat kepemimpinan bani Umayyah dan Abbasiyah. Sehigga peradaban Islam memberi pengaruh yang besar ke pada dunia saat itu. Para sejarawan menyebut saat itu dengan “The Golden Age”. Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang peradaban, ilmu pengetahuan, politik, pemerintahan, sains dan teknolgi Termasuk di bidang Ekonomi. Berangkat dari uraian tersebut di atas, artikel ini akan membahas perkembangan ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dengan menggunakan penelilian kualitataif berbasis kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada masa Umayyah dan Abbasiyah mengalami kemajuan di beberapa bidang peradaban salah satunya adalah dalam bidang pemikiran ekonomi. Dinasti Abbasiyah menjadikan Islam sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan hal itu menjadi faktor berkembangnya perekonomian Islam pada masa itu. Dapat dikatakan bahwa, ada suatu kisah yang tak terharga nilainya dari peninggalan sejarah Dinasti Abbasiyah. Hal ini harus menjadi motivasi untuk membangun visi umat dalam mengembangkan perekonomian dunia. Lebih dari 750 tahun, pemerintahan Islam berkibar sejak Bani Umayyah sampai Abbasiyah, dua system pemerintahan yang belum pernah ada tandingannya di dunia manapun hingga saat ini dan merupakan suatu masa yang panjang dan luas.

PERAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENANGGULANGI DAMPAK SOSIAL JUDI ONLINE TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA Khurul Anam; Mukaromah , Lisa Aminatul
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak sosial yang kompleks, salah satunya adalah meningkatnya kasus judi online yang menjangkau hingga ke dalam institusi rumah tangga. Judi online tidak hanya menjadi persoalan hukum pidana, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekonomi, psikologis, dan spiritual dalam keluarga, terutama dalam keluarga Muslim yang nilai-nilainya bertumpu pada ajaran syariat Islam. Dampak yang ditimbulkan meliputi penelantaran nafkah, gangguan komunikasi antar pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum keluarga Islam dalam menanggulangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online terhadap keutuhan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji sumber hukum Islam seperti Al-Qur’an, hadis, serta literatur fiqh klasik dan kontemporer, ditambah analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai perangkat hukum nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki peran preventif, edukatif, mediatif, dan kuratif yang efektif dalam mengatasi penyimpangan akibat judi online, serta mampu menjadi instrumen perlindungan bagi istri dan anak dari dampak destruktif rumah tangga yang tidak harmonis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi edukasi pranikah berbasis syariah, optimalisasi lembaga mediasi keluarga Islam, dan integrasi sistem hukum Islam dengan hukum positif dalam perlindungan keluarga Muslim di era digital.

BANK ISLAM DI INDONESIA Mukaromah, Lisa Aminatul; Khurul Anam
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 1 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Perkembangan bank-bank berdasarkan prinsip non ribawi pada akhirnya berpengaruh ke Indonesia. Masyarakat muslim Indonesia di era tahun 1970-an telah diliputi pengharapan untuk dapat melakukan transaksi yang berbasis syariah, sejak di beberapa negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah mendirikan perbankan yang berbasis Syariah. Pengharapan masyarakat untuk melakukan transaksi yang berbasis non ribawi telah didukung oleh keputusan organisasi masyarakat Islam perihal penerapan kaidah Islam dalam kegiatan perbankan. Organisasi masyarakat Islam yang berpengaruh di Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang membahas masalah riba. Kedua organisasi masyarakat Islam tersebut memiliki lembaga ijtihad, yaitu Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa?il Nahdlatul Ulama. Menurut Majlis Tarjih Muhammadiyah juga menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khusunya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam. Begitupun dengan Lajnah, memandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, antara lain menyetujui berdirinya bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga. Selain itu, beberapa kalangan yang menjadi penggiat ekonomi yang berbasis syariah mulai berupaya untuk mendirikan perbankan yang berbasis non ribawi di Indonesia. Kegiatan berbasis non ribawi tersebut pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan meghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar bagi hasil atau jual beli sebagaimana digariskan oleh syariat Islam. Kebutuhan untuk melakukan perubahan sistem keuangan perbankan menjadi penting, mengingat sistem perbankan dalam kehidupan ekonomi modern memegang peranan yang cukup dominan, khususnya bagi negara yang berpenduduk muslim, terlebih di Indonesia. Perubahan sistem dilakukan dengan konseptualisasi sistem perbankan yang bersumber dari interpretasi terhadap konsep dasar Islam

Implementasi Restorative Justice dalam Pemulihan Ekonomi Nasional: Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis (Studi terhadap Rumah Restorative Justice Bojonegoro) Mukaromah, Lisa Aminatul; Cahyono, Eko Arief; Ariswanto, Dery; Anam, Khurul
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1483

This study focuses on efforts to determine the practice of solving criminal cases through the Restorative Justice approach at the House of Restorative Justice in Bojonegoro Regency. This research uses qualitative methods and field research to explore the concept of restorative justice and its application to the House of Restorative Justice in Bojonegoro Regency. The results of this study state that Restorative Justice is a powerful alternative paradigm for solving minor criminal cases in the community. The Bojonegoro Regency Government, together with the District Attorney's Office, collaborate in humane law enforcement through the establishment of 5 (five) House of Restorative Justices in Bojonegoro Regency located in Kauman Village and Pacul Village in Bojonegoro District, Jipo Village, Kepohbaru District, Dolokgede Village, Tambakrejo District, and Pilanggede Village, Balen District. The application of the concept of restorative Justice at the House of Restorative Justice in Bojonegoro has generally been carried out well as a form of the sense of crisis towards social problems of the community in a humane law enforcement effort. It involves the active role of village heads and local community leaders.

Perlindungan Konsumen dalam Akad Jual Beli Diskon Akhir Tahun Perspektif Ekonomi Syariah Harjoni; Karfin; Hasrun, Andi; Mukaromah, Lisa Aminatul; Winarsih, Sri
Al-Mizan Vol 11 No 2 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i2.931

The background of this research focuses on consumer protection in the practice of end-of-year discount sales from the perspective of Islamic economics. End-of-year discount practices often do not align with the principles of Islamic economics, which require transactions to be conducted with transparency, honesty, and fairness. This research uses the library research methodology, collecting and analyzing literature related to Islamic economics, consumer protection, and discount practices. The purpose of this research is to analyze the extent of consumer protection in end-of-year discount transactions and identify the application of Islamic principles in these practices. The results show that end-of-year discount practices often neglect Islamic principles such as fairness, transparency, and trustworthiness. Many businesses fail to provide clear product information, which can harm consumers. The study also finds that current regulations do not fully accommodate Islamic values, requiring enhanced oversight and education for both businesses and consumers. In conclusion, integrating Islamic principles into end-of-year discount transactions can improve consumer protection and create a more just economic ecosystem. The contribution of this research is to provide a new perspective for the development of consumer protection policies that align with Islamic economic principles.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search