Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.575
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Al Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman Jurnal Manajemen Pelayanan Publik TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial Jurnal Mantik Khazanah Sosial Jurnal Darma Agung Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Neo Politea : Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Global Mind Jurnal Imliah Hubungan Internasional KarismaPro
Undang, Gunawan
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Transportation Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial

 1 
Mengevaluasi Kembali Tatakelola Pemerintahan Daerah di Indonesia Undang, Gunawan
TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial Vol. 7 No. 1 (2024): Temali: Jurnal Pembangunan Sosial
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jt.v7i1.35000

Abstract

Dasar hukum tatakelola pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami 9 kali perubahan. Yang pertama kalinya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah (KND). Sesuai dengan pilihan politik hukum, undang-undang tersebut diubah beberapa kali, dan terakhir – yang berlaku saat ini – adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan-perubahan tersebut antara lain bertujuan untuk meningkatkan sistem tatakelola pemerintahan di daerah. Namun dalam pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan (medebewind), dan otonomi daerah masih banyak menemukan kendala mendasar, antara lain kemandirian daerah; seperti kemandirian anggaran yang masih tergantung pada pemerintah pusat (sentralisasi). Fenomena ini mirip dengan sitem sentralisasi di era Orde Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut. Metode kualitatif digunakan dalam enelitian ini dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengaturan tatakelola daerah telah mengalami 9 kali perubahan sejak Indonesia merdeka (1945), terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2) Beberapa asas sudah digunakan sejak tahun 1945; terutama asas otonom (otonomi), namun pengertiannya lebih luas daripada otonomi di era penjajahan Belanda, yakni kemerdekaan untuk mengatur (vrijheid van regeting) sebagaimana lazimnya negara merdeka. (3) Kedudukan eksekutif dan legislatif mengalami penyempurnaan menuju sistem triaspolitika dan checks and balances. Sebelumnya (1948), mekanisme sistem pengawasan – misalnya – eksekutif (Kepala Daerah) mengawasi DPRD dan DPD (legislatif). (4) Pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan Otda selama lebih dari 25 tahun sejak reformasi (1998) masih belum memandirikan daerah sebagai hakikat dari Otda. Kebaruan penelitian dapat berimplikasi pada perbaikan kemandirian daerah menuju otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata, dan otonomi yang bertanggungjawab.
Co-Authors Adam Darmawan Ali Mukti Tanjung Deden Suhendar Dhina, Meiry Akmara Dina Dina Dina Dina Dina, Dina Elazhari, Elazhari Eny Nuryani R Eny Nuryani Resmawati Eny Nuryani Resmiawati Heri Heri Heri Husni Thamrin Khairuddin Tampubolon Khairuddin Tampubolon Muhammad Ridwan Caesar Nunti Sibuea Nurhasanah Pin Pin Pin, Pin Primanto, Aji Ramadha Yanti Parindori Sulaeman, Achdijat Taufiq Alamsyah Taufiq Alamsyah Taufiq Alamsyah Taufiq Rahmat TIRA LISTANIA Tom Finaldin Tri Darmawan Adimihardja Zahra, Yasmin Nur