Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.619
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Ius Constituendum Gorontalo Law Review Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum JURNAL USM LAW REVIEW International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Journal Of Human And Education (JAHE) Innovative: Journal Of Social Science Research De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Ar-Risalah Journal of Legal Contemplation
Faisal, Fatma
Fakultas Hukum Universitas Khairun
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Legal Implications of Minimum Education Requirements for DPR Candidates in the Perspective of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decisions Budi Handayani; Muchamad Taufiq; Yusuf; Fatma Faisal; Mohammad Solekhan
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 4: October-2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.8941

Abstract

The establishment of a minimum education requirement for candidates of the House of Representatives (DPR) has become a complex legal issue, sparking debates between the principles of meritocracy and the fulfillment of citizens’ constitutional rights. On one hand, educational qualifications are considered essential to ensure the intellectual capacity, rationality, and legislative competence of parliamentary members in performing their lawmaking and supervisory functions. On the other hand, such provisions may lead to discrimination against citizens who lack access to adequate formal education, thereby restricting their constitutional right to be elected as guaranteed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This article aims to thoroughly examine the legal implications of establishing a minimum education requirement for DPR candidates from the perspective of the 1945 Constitution and the Constitutional Court’s jurisprudence. Using a normative juridical approach, this study analyzes the compatibility of educational restrictions with the principles of equality before the law, political rights, and constitutional democracy. The findings reveal that educational qualifications should not be perceived as discriminatory limitations but rather as instruments to ensure competence and integrity within the legislative body as part of a democratic rule-of-law system. Nevertheless, such restrictions must be formulated proportionally, clearly, and in accordance with constitutional objectives so as not to violate the principle of equality before the law or the fundamental right of citizens to participate in governance. Therefore, any regulation regarding educational requirements for DPR candidates must strike a balance between the need for legislative professionalism and the protection of citizens’ constitutional rights.
Pendidikan Karakter Anti Korupsi Bagi Kalangan Remaja dalam Upaya Dini Memberantas Tindak Pidana Korupsi Malik, Faissal; Adhyaksa, Andika; M. Djafar, Muhammad; Faisal, Fatma
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 4 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i4.1150

Abstract

Korupsi menghantui “Bumi Kie Raha” dengan ditetapkannya Gubernur Maluku Utara sebagai tersangka. Sebelumnya juga mantan Gubernur Maluku Utara, Thaib Armaiyn dan putrinya juga terjerat kasus korupsi. Ini menjadi catatan buruk ditengah-tengah perkembangan fantastis Maluku Utara. Berdasarkan data yang termuat dalam Tribun Ternate.com, terdapat 3 kasus di tahun 2023 yang sedang di dalami yang potensi kerugian negara yang ditimbulkan berkisar 300 Miliar Rupiah. Ini menandakan bahwa Maluku Utara menjadi sorotan terkait tingginya kasus korupsi yang sedang melanda. Korupsi dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat antisosial atau biasa dianggap sebagai patologi sosial, oleh karenanya korupsi menjadi “penyakit” dan merugikan masyarakat luas. Penguatan karakter melalui pendidikan anti korupsi menjadi permulaan yang sangat menjanjikan untuk membentuk karakter generasi penerus untuk sejak dini menghindari perbuatan-perbuatan yang telah mendarah daging di kehidupan bangsa Indonesia. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, maka dari kegiatan ini, solusi yang ditawarkan adalah melaksanakan Sosialisasi hukum dengan sasaran pelajar / remaja yang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu wujud pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Hasil dari kegiatan ini kemudian dipublikasikan pada jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai wujud penyebarluasan pengetahuan tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk pencegahan melalui pendidikan Anti Korupsi.
Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Persimpangan Jalan: Studi Kasus Pemberhentian Hakim Aswanto Umra, Sri Indriyani; Faisal, Fatma
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3219

Abstract

Independensi dan imparsialitas hakim Mahkamah Konstitusi memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural, dan personal. Dimensi fungsional mengandung arti larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk memengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hakim konstitusi tidak mengenal mekanisme  recall layaknya anggota legislatif. Desain pengisian jabatan hakim konstitusi melalui pengusungan dari tiga lembaga negara dimaksudkan agar mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan negara dalam rekrutmen hakim, sehingga dapat menjauhi anggapan bahwa MK berada di bawah pengaruh salah satu cabang kekuasaan. Hakim Mahkamah Konstitusi terikat prinsip moral dan etik dan aturan yang terkait dengannya untuk menciptakan peradilan yang independen dan akuntabel.
Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pilkada Tahun 2024 di Kota Ternate Faisal, Fatma
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.18897

Abstract

The purpose of this research is to examine the participation of female voters in the 2024 Regional Head Election in Ternate City, North Maluku Province. This study employs an empirical juridical research method. The empirical juridical research method is a legal research approach that aims to observe law in its practical sense, analyzing and examining how law operates within society. This method also encompasses research on legal identification and the effectiveness of law. The functioning of law in society can be analyzed through aspects such as the level of legal effectiveness, compliance with the law, the role of legal institutions in law enforcement, and the implementation of legal rules in addressing social issues. This research utilizes both primary and secondary data. Primary data is obtained directly from the first-hand sources related to the issues under discussion, while secondary data is gathered through library research, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The findings of this research reveal that women’s participation in the era of globalization and modernization plays a significant role in various aspects of societal life. Women’s roles are increasingly recognized not only as voters but also as active participants in electoral contests. Efforts to foster awareness and encourage female voters to exercise their voting rights must be conducted consistently. Furthermore, socialization regarding the use of voting rights should be accompanied by education on the prohibition of involvement (both as candidates and voters) in money politics practices.
Pencegahan Penyebaran Hoax Di Media Sosial Pada Kalangan Siswa SMK Negeri 1 Kota Ternate: Preventing the Spread of Hoaxes on Social Media Among Students of State Vocational School 1, Ternate City Mahmud Hi. Umar; Fatma Faisal; Sri Indriyani Umra; Rasty Amalia Faroek
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.7938

Abstract

Tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja menimbulkan tantangan serius berupa meningkatnya penyebaran informasi palsu (hoax), khususnya di lingkungan pelajar sekolah menengah kejuruan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kesadaran hukum dan etika bermedia sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam mengenali, memverifikasi, serta mencegah penyebaran hoaks di media sosial. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan analisis studi aktual yang relevan dengan kehidupan remaja. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kota Ternate dengan melibatkan siswa kelas X dan XI. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terkait karakteristik hoaks, dampak sosial dan hukum penyebaran informasi palsu, serta pentingnya sikap kritis dalam menggunakan media sosial. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kemampuan verifikasi informasi dan belum optimalnya intergrasi literasi digital dalam pembelajaran sekolah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan untuk membentuk budaya bermedia sosial yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab di kalangan pelajar.
Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Maslahah Dan Prinsip Negara Hukum: Government Public Policy from the Perspective of Maslahah and the Principles of the Rule of Law Mawardi; Yudhi Hertanto; Iqlima Zahari; Fatma Faisal; Johannes Triestanto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10233

Abstract

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis negara yang berfungsi sebagai sarana untuk menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks negara hukum, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai produk keputusan politik, tetapi juga sebagai tindakan pemerintahan yang harus tunduk pada norma hukum serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik pemerintah Indonesia melalui dua perspektif utama, yaitu teori maslahah sebagai prinsip kemaslahatan umum dalam hukum Islam dan prinsip negara hukum (rule of law) sebagai fondasi konstitusional penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan maslahah digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu mencegah timbulnya kemudaratan, sementara prinsip negara hukum digunakan untuk mengkaji aspek legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dengan menelaah berbagai literatur berupa jurnal ilmiah nasional, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan normatif untuk memahami hubungan antara nilai kemaslahatan dan prinsip hukum dalam perumusan serta implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik yang efektif dan berkeadilan harus disusun dengan mengintegrasikan nilai maslahah sebagai orientasi substantif dan prinsip negara hukum sebagai kerangka normatif. Tanpa orientasi kemaslahatan, kebijakan berpotensi kehilangan legitimasi sosial, sementara tanpa landasan negara hukum, kebijakan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, sinergi antara maslahah dan prinsip negara hukum menjadi prasyarat penting dalam menciptakan kebijakan publik yang responsif, adil, dan berkelanjutan.
Fenomena Overlapping Regulasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara: The Phenomenon of Overlapping Regulations from the Perspective of Constitutional Law A. Muhammad Hasgar A.S; Yudhi Hertanto; Amiruddin Lannurung; Fatma Faisal; Johannes Triestanto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.7338

Abstract

Fenomena overlapping regulasi merupakan persoalan struktural yang terus berulang dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam ranah hukum tata negara. Tumpang tindih pengaturan terjadi ketika dua atau lebih peraturan perundang-undangan mengatur substansi yang sama namun memiliki norma, ruang lingkup, atau implikasi hukum yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari ketidakpastian hukum, inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan, hingga melemahnya legitimasi kebijakan publik. Dalam perspektif negara hukum, keberadaan regulasi yang tidak harmonis bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena overlapping regulasi dalam perspektif hukum tata negara Indonesia dengan menitikberatkan pada faktor penyebab, dampak konstitusional, serta upaya penataan regulasi sebagai solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan hukum dan jurnal nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa overlapping regulasi disebabkan oleh lemahnya perencanaan legislasi, minimnya koordinasi antar lembaga pembentuk peraturan, serta kecenderungan pembentukan regulasi sektoral tanpa harmonisasi yang memadai. Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh masyarakat sebagai subjek hukum yang mengalami kebingungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislasi yang sistematis melalui penguatan mekanisme harmonisasi, sinkronisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut penting untuk mewujudkan sistem hukum yang konsisten, efektif, dan sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Faisal, Fatma; Muskur, La Ode Muhammad; Rahmatullah
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 35 No 1 (2026)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.35.1.14-25

Abstract

The principle of openness constitutes a fundamental foundation of a democratic state governed by the rule of law, requiring that the law-making process be conducted in a transparent and participatory manner. In Indonesia’s constitutional system, this principle derives its constitutional legitimacy from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is further regulated by Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations. However, legislative practice reveals a tendency to disregard the principle of openness, leading to formal judicial review before the Constitutional Court. This article aims to normatively analyze the Constitutional Court’s interpretation of the principle of openness in the law-making process. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings indicate that the Constitutional Court plays a strategic role in strengthening openness as part of constitutional democracy, although its implementation continues to face challenges in legislative practice. This article contributes to the development of formal judicial review studies by affirming openness as a substantive constitutional standard in law-making, while also enriching the discourse on formal review by elaborating openness as a substantive constitutional parameter and deepening the concept of meaningful public participation in the context of judicial control over the legislative process in Indonesia.
Co-Authors A. Muhammad Hasgar A.S Amili, Halisma Amiruddin Lannurung Andika Adhyaksa Arief Budiono Budi Handayani Ernesta Arita Ari FAHARUDIN, FAHARUDIN Halisma Amili Hasim, Dahlai Iqlima Zahari Johannes Triestanto Kevin Mario Immanuel M Junaidi, M M. Djafar, Muhammad Mahmud Hi. Umar Malik, Faissal Mawardi Mohammad Solekhan Muchamad Taufiq Muskur, La Ode Muhammad Nasrah Hasmiati Attas Rahmatullah Rosyidi, Irham Rustam Rustam Sri Indriyani Umra Sybelle, Jan Alizea Umar, Mahmud Hi Yudhi Hertanto Yusuf