Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.023
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Ius Constituendum Gorontalo Law Review Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum JURNAL USM LAW REVIEW International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Journal Of Human And Education (JAHE) Innovative: Journal Of Social Science Research De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Ar-Risalah Journal of Legal Contemplation HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES
Faisal, Fatma
Faculty Of Law, Universitas Khairun, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Maslahah Dan Prinsip Negara Hukum: Government Public Policy from the Perspective of Maslahah and the Principles of the Rule of Law Mawardi; Yudhi Hertanto; Iqlima Zahari; Fatma Faisal; Johannes Triestanto
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10233

Abstract

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis negara yang berfungsi sebagai sarana untuk menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks negara hukum, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai produk keputusan politik, tetapi juga sebagai tindakan pemerintahan yang harus tunduk pada norma hukum serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik pemerintah Indonesia melalui dua perspektif utama, yaitu teori maslahah sebagai prinsip kemaslahatan umum dalam hukum Islam dan prinsip negara hukum (rule of law) sebagai fondasi konstitusional penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan maslahah digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu mencegah timbulnya kemudaratan, sementara prinsip negara hukum digunakan untuk mengkaji aspek legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dengan menelaah berbagai literatur berupa jurnal ilmiah nasional, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan normatif untuk memahami hubungan antara nilai kemaslahatan dan prinsip hukum dalam perumusan serta implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik yang efektif dan berkeadilan harus disusun dengan mengintegrasikan nilai maslahah sebagai orientasi substantif dan prinsip negara hukum sebagai kerangka normatif. Tanpa orientasi kemaslahatan, kebijakan berpotensi kehilangan legitimasi sosial, sementara tanpa landasan negara hukum, kebijakan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, sinergi antara maslahah dan prinsip negara hukum menjadi prasyarat penting dalam menciptakan kebijakan publik yang responsif, adil, dan berkelanjutan.
PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Fatma Faisal; La Ode Muhammad Muskur; Rahmatullah
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 35 No 1 (2026)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.35.1.14-25

Abstract

The principle of openness constitutes a fundamental foundation of a democratic state governed by the rule of law, requiring that the law-making process be conducted in a transparent and participatory manner. In Indonesia’s constitutional system, this principle derives its constitutional legitimacy from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is further regulated by Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations. However, legislative practice reveals a tendency to disregard the principle of openness, leading to formal judicial review before the Constitutional Court. This article aims to normatively analyze the Constitutional Court’s interpretation of the principle of openness in the law-making process. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings indicate that the Constitutional Court plays a strategic role in strengthening openness as part of constitutional democracy, although its implementation continues to face challenges in legislative practice. This article contributes to the development of formal judicial review studies by affirming openness as a substantive constitutional standard in law-making, while also enriching the discourse on formal review by elaborating openness as a substantive constitutional parameter and deepening the concept of meaningful public participation in the context of judicial control over the legislative process in Indonesia.
Pencegahan Penyebaran Hoax Di Media Sosial Pada Kalangan Siswa SMK Negeri 1 Kota Ternate: Preventing the Spread of Hoaxes on Social Media Among Students of State Vocational School 1, Ternate City Mahmud Hi. Umar; Fatma Faisal; Sri Indriyani Umra; Rasty Amalia Faroek
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.7938

Abstract

Tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja menimbulkan tantangan serius berupa meningkatnya penyebaran informasi palsu (hoax), khususnya di lingkungan pelajar sekolah menengah kejuruan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kesadaran hukum dan etika bermedia sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam mengenali, memverifikasi, serta mencegah penyebaran hoaks di media sosial. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan analisis studi aktual yang relevan dengan kehidupan remaja. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kota Ternate dengan melibatkan siswa kelas X dan XI. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terkait karakteristik hoaks, dampak sosial dan hukum penyebaran informasi palsu, serta pentingnya sikap kritis dalam menggunakan media sosial. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kemampuan verifikasi informasi dan belum optimalnya intergrasi literasi digital dalam pembelajaran sekolah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan untuk membentuk budaya bermedia sosial yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab di kalangan pelajar.
Ambang Batas Pencalonan Presiden "Presidential Threshold" Perspektif Hukum Tata Negara: Presidential Threshold: A Constitutional Law Perspective Ernesta Arita Ari; Kevin Mario Immanuel; Fatma Faisal; Muchamad Taufiq; Faharudin
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.8061

Abstract

Ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum di Indonesia telah menjadi perdebatan yang terus-menerus dalam wacana hukum tata negara. Untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, syaratnya adalah partai politik atau gabungan partai politik memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa ambang batas pencalonan dari sudut pandang hukum tata negara, dengan penekanan khusus pada demokrasi, hak konstitusional warga negara, dan model sistem presidensial Indonesia. Metode normatif, yang melihat peraturan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa ketentuan ambang batas tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam UUD 1945, dan berpotensi membatasi hak partisipasi politik warga negara. Selain itu, ambang batas juga dianggap melemahkan fungsi pemilu sebagai instrumen sirkulasi elit secara demokratis. Artikel ini merekomendasikan evaluasi ulang terhadap presidential threshold agar lebih sesuai dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional dan prinsip kedaulatan rakyat.
Legal Implications of Minimum Education Requirements for DPR Candidates in the Perspective of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decisions Budi Handayani; Muchamad Taufiq; Yusuf; Fatma Faisal; Mohammad Solekhan
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) October 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.8941

Abstract

The establishment of a minimum education requirement for candidates of the House of Representatives (DPR) has become a complex legal issue, sparking debates between the principles of meritocracy and the fulfillment of citizens’ constitutional rights. On one hand, educational qualifications are considered essential to ensure the intellectual capacity, rationality, and legislative competence of parliamentary members in performing their lawmaking and supervisory functions. On the other hand, such provisions may lead to discrimination against citizens who lack access to adequate formal education, thereby restricting their constitutional right to be elected as guaranteed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This article aims to thoroughly examine the legal implications of establishing a minimum education requirement for DPR candidates from the perspective of the 1945 Constitution and the Constitutional Court’s jurisprudence. Using a normative juridical approach, this study analyzes the compatibility of educational restrictions with the principles of equality before the law, political rights, and constitutional democracy. The findings reveal that educational qualifications should not be perceived as discriminatory limitations but rather as instruments to ensure competence and integrity within the legislative body as part of a democratic rule-of-law system. Nevertheless, such restrictions must be formulated proportionally, clearly, and in accordance with constitutional objectives so as not to violate the principle of equality before the law or the fundamental right of citizens to participate in governance. Therefore, any regulation regarding educational requirements for DPR candidates must strike a balance between the need for legislative professionalism and the protection of citizens’ constitutional rights.
Freedom of Association as a Pillar of The Democratic Rule of Law: A Normative Study of The ICCPR 1966 and Indonesian Law Fatma Faisal; Syawal Amirul Syah
Journal of Legal Contemplation Vol. 2 No. 2 (2026): Journal of Legal Contemplation
Publisher : Candela Edutech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63288/jlc.v2i2.23

Abstract

Freedom of association is a fundamental civil and political right that constitutes an essential component of a democratic state governed by the rule of law. This article examines the legal status of freedom of association within the framework of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 and evaluates the extent to which Indonesian law complies with international human rights standards. The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of relevant international human rights instruments and Indonesian constitutional and legislative provisions. The findings indicate that Article 22 of the ICCPR recognizes freedom of association as a fundamental right whose restriction is permissible only when it satisfies the cumulative requirements of legality, legitimate aim, necessity, and proportionality in a democratic society. Although Indonesia has constitutionally protected this right through Article 28E (3) of the 1945 Constitution and ratified the ICCPR through Law No. 12 of 2005, several regulatory and administrative practices continue to create inconsistencies with international standards. The originality of this study lies in developing an integrated normative framework that positions freedom of association not only as an individual human right but also as a constitutional principle supporting democratic governance under the rule of law. By systematically connecting Article 22 of the ICCPR with Indonesia's constitutional structure, this research offers a new analytical perspective on the harmonization of international human rights obligations and domestic constitutional law, while providing normative guidance for future legal reform aimed at strengthening democratic constitutionalism in Indonesia.
Interpreting Non-Derogable Rights in Indonesia’s Human Rights Protection Framework Fatma Faisal; Muslimah Muslimah
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 2 No. 2 (2026): Vol. 2 No. 2 (2026): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hks1ev09

Abstract

Human rights constitute one of the fundamental foundations of the rule of law, placing the protection of fundamental rights as an essential element in the administration of the state. Within the human rights protection framework, certain rights possess a special character because they may not be diminished under any circumstances. The problem arises when the protection of such rights intersects with the state's authority to impose limitations on human rights, particularly under circumstances that may justify restrictions or derogation. This situation raises questions concerning the scope of protection afforded to non-derogable rights and the relationship between the principle of non-derogable rights and the state's authority to limit human rights. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. This study argues that non-derogable rights must be recognized as a category of rights receiving special constitutional protection and, therefore, cannot be subjected to reduction through general limitation powers. The findings demonstrate that a clear distinction between limitation and derogation is essential in determining the scope of protection afforded to non-derogable rights. This distinction further affirms that the state's authority to restrict human rights remains subject to legal boundaries and cannot be exercised to diminish rights that are fundamentally non-derogable.
The Use of Magic in the Village Head Election in Tidore Islands City Indonesia Irham Rosyidi; Fatma Faisal; Mahmud Hi Umar; Jan Alizea Sybelle; M Junaidi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10519

Abstract

In Indonesia, the Village Head Election is the implementation of people’s sovereignty to choose village heads in a direct, public, free, confidential, honest, and just manner as stated in Regulation of the Minister of Internal Affairs No. 27 of 2020. This paper aims to analyze deviant behavior in the Village Head Elections that may bring harm to other people that involve the role of supernatural beings committed by Village Head Election participants. The importance of learning magic for the Village Head Election includes: (1) to influence the opinion of society who have suffrage rights; (2) to manipulate the obtainment of votes; (3) to make other Village Head Election participants die and/or sick; and (4) to influence the opinion of Village Head Election organizers. This paper employed the juridical empirical research method in the field of the legal anthropology scientific discipline. It used the behavioral approach. This paper aims to understand how mystical practices may influence election results that should ideally be carried out in a just and honest manner as well as to increase awareness of the risk of unethical behavior in the election process. Results showed that mystical things are always closely related to the culture of the Indonesian nation from era to era, including in its political culture. It can be seen that in every leadership of national figures, mystical activities are practiced. Contestants will visit shamans by sending voodoo to their political opponents so that they can win the political contestation. Apart from that, there are those who carry out rituals that are believed to be effective as a way to win the contestation in the political realm. The novelty of this research is that authors not only analyze the magical aspect of the Village Head Elections but also how magic is believed and implemented at the national level. The implication of this case is that it is rather difficult to prove magical cases. Thus, it leads to the occurrence of widespread suspicion among all parties.
Home Ownership Loan Agreement in the Labuha Branch of Bank Syariah Indonesia Dahlai Hasim; Fatma Faisal; Arief Budiono
Jurnal Ius Constituendum Vol. 10 No. 1 (2025): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v10i1.10818

Abstract

In this paper, the authors will analyze: (1) the details of the home ownership loan agreement in the Labuha Branch of Bank Syariah Indonesia (The Indonesian Sharia Bank/BSI) and (2) how to resolve the issue of default carried out one of the parties in the home ownership loan agreement in the Labuha Branch of BSI. Members of society who wish to own a home but lack funds may utilize the credit facilities provided by BSI by making a credit agreement (home ownership loan). It is one of the solutions for prospecting housing consumers to quickly have a house. This paper is urgent because the increasing Indonesian population leads to an increase in demand for housing. Banks like BSI can help society obtain house ownership loans amid the increasing house prices. This paper employed the normative empirical legal research method. Results showed that the agreement carried out by the debtor and creditor is already according to the applicable regulations. It was shown that there was an increase in the number of debtors who obtained home ownership loans from the Labuha Branch of BSI. In total, 83 debtors obtained such facilities from 2021 to 2023. In the case of problematic debtors, ten debtors experienced a default in the Labuha Branch of BSI from 2021 to 2023. In the case where debtors fail to carry out their obligations in paying installments or in repaying their debt, then the bank will sell the collateral object or the house.
Judicializing Electoral Misconduct: Disqualification and Public Resource Abuse in Indonesia and Malaysia Syarifudin, Ahmad; Sri Indriyani Umra; Fatma Faisal; Andika Adhyaksa; Daeng Robo, Basto
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 2 (2026): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law (Article in Press)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v62.28943

Abstract

Electoral integrity is a key requirement for democratic legitimacy, but the misuse of public resources by candidates is a serious problem in both Indonesia and Malaysia. This article compares the disqualification mechanisms of the two countries using normative legal research methods with a case study and comparative approach. The legal materials used include legislation, court decisions, and relevant literature. The findings show that Indonesia implements a pluralistic mechanism involving the Election Supervisory Agency (Bawaslu), the General Elections Commission (KPU), the District Court (PN), the Supreme Court (MA), and the Constitutional Court (MK), which results in complexity, overlapping authorities, and legal uncertainty. In contrast, Malaysia places the Election Court and the Ordinary Court as forums, making it simpler and providing legal certainty, but facing challenges of litigation costs, limited access, and a highly technical-procedural process. In addition, there are more precedents of disqualification in Indonesia than in Malaysia, but their effectiveness is still hampered by standards of proof, time constraints, and inconsistent rulings. This research confirms that the disqualification mechanism is not only a procedural instrument but also a substantive one in maintaining electoral justice and the quality of democracy. Thus, it is necessary to strengthen the standards of evidence, institutional coordination, transparency of decisions, and increase civil society participation. The combination of clarity of forums as in Malaysia with early monitoring mechanisms as in Indonesia has the potential to create a more effective system for upholding electoral integrity.
Co-Authors A. Muhammad Hasgar A.S Amili, Halisma Amiruddin Lannurung Andika Adhyaksa Arief Budiono Budi Handayani Daeng Robo, Basto Ernesta Arita Ari Faharudin Halisma Amili Hasim, Dahlai Iqlima Zahari Irham Rosyidi Jan Alizea Sybelle Johannes Triestanto Kevin Mario Immanuel La Ode Muhammad Muskur M Junaidi M. Djafar, Muhammad Mahmud Hi Umar Mahmud Hi. Umar Malik, Faissal Mawardi Mohammad Solekhan Muchamad Taufiq Muslimah Muslimah Nasrah Hasmiati Attas Rahmatullah Rasty Amalia Faroek Rustam Rustam Sri Indriyani Umra Syarifudin, Ahmad syawal amirul syah Yudhi Hertanto Yudhi Hertanto Yusuf