Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Journal De Facto Jurnal Litigasi Amsir Ahmad Dahlan Legal Perspective JUDGE: Jurnal Hukum Law and Justice Unizar Law Review
Wahab Aznul Hidaya
Faculty Of Law, Muhammadiyah Sorong University, Indonesia
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Arisma, Vika Dwi; Mursid, Akhmad Faqih; Hidaya, Wahab Aznul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.691

Abstract

Korban penangkapan keliru, terutama dalam kasus pembunuhan, masih kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Mereka tetap terlindungi dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu cara untuk menghormati, menegakkan, dan menjamin HAM adalah dengan memberikan perlindungan kepada korban. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem peradilan pidana memberikan perlindungan hukum bagi korban pembunuhan yang mengalami penangkapan keliru serta memastikan mereka memperoleh keadilan. Studi hukum normatif ini menerapkan pendekatan berbasis peraturan perUUan. Sumber data sekunder yang dipakai dalam studi ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur, sementara analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban penangkapan keliru memulai proses hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan. Aparat yang terbukti melakukan penangkapan keliru dapat dikenakan sanksi, mulai dari sanksi administratif hingga pidana. mengatur jaminan perlindungan hukum bagi korban penangkapan yang salah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, berupa ganti rugi dan rehabilitasi. Dengan demikian, diharapkan aparat penegak hukum lebih cermat dalam melaksanakan penangkapan pada berbagai jenis kejahatan, termasuk pembunuhan.
Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sorong) Zahra, Fatimah; Abu, Muharuddin; Hidaya, Wahab Aznul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.695

Abstract

Tujuan dari penelitian ini guna untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan restorative justice dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana efektivitas pelaksanaan restorative justice dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus Kejaksaan Negeri Sorong). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau field research, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi secara nyata dengan memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder serta data tersier sebagai data pendukung, melakukan observasi dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini yaitu Kejaksaan Negeri Sorong. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Jaksa mempunyai kewenangan menjadi fasilitator dalam penyelesaian perkara menggunakan upaya restorative justice dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pelaksanaan restorative justice diawali dengan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik ke Kejaksaan atau biasanya disebut dengan tahap dua. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan mengkaji berkas perkara apakah perkara tersebut patut berdasarkan persyaratan untuk dilaksanakan upaya restorative justice. Jika memenuhi syarat maka perkara tersebut dapat diselesaikan menggunakan pendekatan restorative justice. Berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 terdapat pedoman pelaksanaan restorative justice dari upaya perdamaian sampai kesepakatan perdamaian. Pelaksanaan restorative justice dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga banyak memperoleh keberhasilan dalam penerapannya, sehingga berdasarkan hal ini upaya keadilan restoratif dapat dikategorikan cukup efektif.
Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang Dilihat Dalam Perspektif Viktimologi Di Kota Sorong Dita, Ray Christian; Rakia, A. Sakti. R. S.; Hidayah, Wahab Aznul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.697

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana dampak hasil Visum et Repertum mempengaruhi proses persidangan kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Kota Sorong, serta bagaimana pandangan para hakim mengenai peran Visum et Repertum dalam menangani kasus-kasus tersebut. Penulis menerapkan pendekatan empiris dalam studi ini untuk menggambarkan kondisi dari sudut pandang praktis. Mereka juga mengintegrasikan informasi hukum dengan data lapangan mengenai Visum et Repertum dalam kasus penganiayaan untuk menganalisis isu yang ada. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Visum et Repertum adalah laporan medis yang disusun oleh dokter berdasarkan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Laporan ini merupakan alat bukti yang penting dalam proses hukum pidana, memberikan informasi medis yang esensial untuk menentukan fakta-fakta kasus dan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil. Keterlibatan dokter dalam proses hukum ini memastikan bahwa semua bukti medis yang relevan dapat diperiksa dengan seksama, mendukung proses penyidikan dan persidangan secara efektif.Visum et Repertum adalah alat penting dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan karena memberikan bukti medis yang konkret mengenai kondisi fisik korban. Namun, VER memiliki keterbatasan dalam menentukan secara pasti sebab kematian dan dalam mengidentifikasi kondisi korban sebelum kejadian. Oleh karena itu, VER harus digunakan bersama dengan bukti lain seperti keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan tersangka untuk memastikan kebenaran materil dalam kasus penganiayaan. Dalam kasus Pid.B/2022/PN.Son, hasil VER mengkonfirmasi adanya luka akibat kekerasan tajam di leher korban, namun tidak dapat secara definitif menentukan penyebab kematian tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Ini menekankan pentingnya menggunakan VER sebagai bagian dari rangkaian bukti untuk mendukung penyidikan dan penuntutan
Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak Irawati, Gebby Sintia; Hidaya, Wahab Aznul; Mahmudah, Masrifatun
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.748

Abstract

Tawuran sangat berbahaya bagi anak oleh sebab itu kita harus menjaga anak-anak, namun anak tersebut bisa saja melakukan kejahatan di mana hukum itu sendiri memiliki makna sebagai aturan yang mencakup tindakan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh undang-undang. Nampaknya perkelahian antar pelajar masih menjadi persoalan yang tak pernah usai dan selalu mewarnai berbagai laporan di media. Ini tidak hanya terjadi di sekolah; kejadian tersebut juga sering terjadi di tempat umum, dan kerap disertai dengan kerusakan pada fasilitas umum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran kepolisian dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perkelahian di wilayah Kota Sorong. Kepolisian Resor Kota Sorong dijadikan sebagai tempat penelitian ini. Penulis menggunakan Kepolisian Resor Kota Sorong untuk mengumpulkan data dan informasi. Data utama diperoleh dari wawancara dan didukung oleh data sekunder yang bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Data yang terkumpul akan diproses dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif agar dapat memberikan gambaran yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan kasus tersebut ditemukan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana perkelahian oleh anak-anak di Kota Sorong serta hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menangani kejadian tawuran di Kota Sorong adalah kurangnya ketersediaan Rumah Sakit untuk melakukan visum bagi korban dan kurangnya komunikasi kepada para pelajar.
Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Hak Asasi Manusia Natasya Putri Veruanti Manurung; A. Sakti R.S. Rakia; Wahab Aznul Hidaya
Jurnal Litigasi Amsir Vol 11 No 4 (2024): Agustus
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the legalization of abortion due to rape of minors based on Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan perspektif HAM, and legal protection for children who have abortions in these situations. Using normative research methods, the results show that abortion can be allowed in accordance with the Pasal 60 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 with certain conditions, such as indications of medical emergencies and psychological trauma. From a human rights perspective, abortion can only be approved if it aims to save the lives of the fetus and the mother. Legal protection for children who have abortions due to rape is emphasized as a form of safeguarding the rights of children as victims, taking into account the reasons and conditions that force the child to commit the act. In conclusion, the law must ensure justice by considering the condition of the perpetrator, especially in cases of forced abortions.
The Role of Witness and Victim Protection Agency for Imekko Tribe in Criminal Justice System in Sorong Wahab Aznul Hidaya
Law and Justice Vol. 8 No. 2 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i2.2363

Abstract

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dan sangat penting dalam setiap perkara pidana. Pentingnya hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus yang tidak dapat diselesaikan karena kurangnya alat bukti, terutama keterangan saksi. Ancaman kekerasan dan intimidasi yang sering diterima oleh saksi dan korban menjadi alasan utama mengapa banyak dari mereka yang tidak mau terlibat langsung dalam memberikan keterangan atas tindak pidana yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan saksi dan korban diawali dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam implementasinya, kebijakan perlindungan saksi dan korban di Indonesia didasarkan pada konsep perlindungan hukum terhadap saksi di Amerika Serikat sebagai model acuan. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tata cara pengajuan perlindungan saksi dan korban, namun masih terdapat beberapa kendala dalam perlindungan saksi dan korban. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang masih berpusat di ibu kota, sehingga akses dan pelayanan terhadap saksi dan korban di daerah terkadang kurang maksimal.     Translated with DeepL.com (free version)Witness statement is one of the legal evidence and is very important in every criminal case. Its importance can be seen from the number of cases that cannot be resolved due to lack of evidence, especially witness statement. Threats of violence and intimidation that are often received by witnesses and victims are the main reasons why many of them do not want to be directly involved in providing testimony on criminal acts that occur. This research uses empirical juridicial method with data collection techniques through interviews and literature studies. The research concluded that the implementation of witness and victim protection policy begins with the implementation of Law No. 31/2014 on Witness and Victim Protection. In its implementation, witness and victim protection policy in Indonesia is based on the concept of legal protection of witnesses in the United States as a model of reference. Although there are regulations governing the procedures for applying for witness and victim protection, there are still several obstacles to witness and victim protection. Some of these obstacles include the position of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) which is still centered in the capital city, so that access and services for witnesses and victims in the regions are sometimes less than optimal.  
Dinamika Hukum dan Korupsi Politik (Dampak dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia) Yandi; Muhammad Adystia Sunggara; Yang Meliana; Wahab Aznul Hidaya; Sokhib Nain; Mawrni Fatma
Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i1.64

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak korupsi politik yang merusak kredibilitas dan legitimasi pemerintah Indonesia serta pengaruhnya terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Korupsi tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana korupsi politik mempengaruhi pemerintahan dan kebijakan publik di Indonesia serta mencari strategi efektif untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan transparansi pemerintah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan analitik, di mana data dianalisis secara deskriptif analitis untuk menggambarkan praktik penegakan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik dan ancaman terhadap independensi lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan tantangan utama yang harus diatasi melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Legal Construction in Indonesia's Right to Economic Self-Determination (RESD) of the Bilateral Investment Treaty (BIT) Irsan Rahman; Hendri Khuan; Ana Riana; Patma Sari; Wahab Aznul Hidaya; Nurikah Nurikah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4371

Abstract

The study employs descriptive-analytical methods to examine the relevant laws and enforcement practices. It views the RESD as an emerging norm through a constructivist lens, influencing both the host countries and the global normative framework. The research finds a growing momentum to revise BIT clauses to better reflect dynamic RESD principles and social responsibility. This involves moving away from focusing solely on unilateral power. The study proposes a new model for RESD, aimed at promoting good governance and fairness in administrative processes. This model will be vital for renegotiating or redesigning BIT provisions, particularly for countries like Indonesia. By explaining the acronyms and simplifying the sentences, the key points become clearer: the need for a balanced approach in BIT negotiations, the role of RESD in this balance, and the potential for revised treaty clauses to better align with principles of social justice and fairness.
CHALLENGES AND EXPECTATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF CUSTOMARY LAW (COMPARATORY ASPECTS OF INDONESIA AND OMAN) yenny febrianty; Sapto Handoyo; Hidayati Fitri; Wahab Aznul Hidaya; Hilton Taranama P.M.
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4373

Abstract

Focusing on the connection between customary law and human rights concepts, this study seeks to examine the difficulties and potential solutions surrounding the recording, regulation, and application of customary law in Oman and Indonesia. This study compares and contrasts two nations, Oman and Indonesia, using a normative and comparative method. Literature reviews, statutory rules, official papers, and policies pertaining to law are all sources of legal information. According to the study's findings, the most significant problems include a lack of documentation of customary law, clashes between customary law and human rights principles, and difficulties in incorporating customary law into the country's legal system. A portion of the suggested remedy is to bring formal law and customary law into closer alignment, and another element is to increase indigenous people's involvement in the legislative and judicial processes.
Co-Authors Abu, Muharuddin araa, Nur Insyani Tiara Safitri Ardiyanti Aris Arisma, Vika Dwi Carolina Tuhumury Deassy J.A. Hehanussa Diah Turis Kaemirawati Dita, Ray Christian Dwi Pratiwi Markus, Dwi Hendri Khuan Hery Widijanto Hidayati Fitri Hilton Taranama P.M. Irawati, Gebby Sintia Irsan Rahman, Irsan Mahmudah, Masrifatun Mawrni Fatma Muhammad Adystia Sunggara MUHAMMAD ALI Muhammad Ilham Muharuddin, Muharuddin mursid, akhmad faqih Natasya Putri Veruanti Manurung Novianty , Rica Regina Nurikah Nurikah Ontran Sumantri Riyanto Patma Sari Putri, Riza Maulani R.S. Rakia, A. Sakti Rizkia, Nanda Dwi Sapto Handoyo Sokhib Nain Tuasikal, Hadi Viorizza Suciani Putri waleulu, sapia Yandi Yang Meliana Yenny Febrianty