Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.848
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI JURNAL USM LAW REVIEW Journal De Facto International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Journal Equity of Law and Governance Jurnal Litigasi Amsir Ahmad Dahlan Legal Perspective JUDGE: Jurnal Hukum Law and Justice Journal of Law Justice Jurnal Jurisprudence
Wahab Aznul Hidaya
Faculty Of Law, Muhammadiyah Sorong University, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kota Sorong Papua Barat Daya Wahab Aznul Hidaya; Putri, Riza Maulani; Ali, Muhammad
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v3i2.9310

Abstract

Keadilan Restoratif tidak berhasil diterapkan karena pihak korban merasa sangat tidak puas dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Korban ingin agar pelaku benar-benar merasakan konsekuensi dari perbuatannya dan menuntut agar perkara tetap dilanjutkan. Untuk mengurangi jumlah tahanan di penjara, menghilangkan stigma, membantu pelaku tindak pidana kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih produktif, membantu pelaku menyadari kesalahan mereka dan mencegah pengulangan tindak pidana, serta mengurangi beban kerja penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga rehabilitasi sosial. Keadilan restoratif, terdapat perhatian yang signifikan terhadap pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana. Korban memerlukan pemulihan karena mereka adalah pihak yang secara nyata mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum empiris, Penyidik yang terlibat dalam proses Restorative Justice harus memiliki kemauan dan kesiapan secara individu. Mereka perlu memahami dan mendukung pendekatan ini, serta bersedia untuk berperan aktif dalam proses restoratif. Restorative Justice mendorong individu untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, berupaya memperbaiki kerugian yang telah terjadi, dan bekerja menuju pemulihan dan rekonsiliasi. Dalam konteks penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan, pendekatan restorative justice telah terbukti sebagai mekanisme yang efektif dan bermanfaat.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia araa, Nur Insyani Tiara Safitri; Ali, Muhammad; Hidaya, Wahab Aznul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas perlindungan hukum yang di berikan kepada para korban eksploitasi manusia di Indonesia dan pemahaman mengenai bagaimana sanksi hukum diberlakukan terhadap para pelaku eksploitasi manusia di Indonesia. Penulis riset ini menerapkan pendekatan normatif dalam menganalisis data primer dan sekunder. Selain itu, tujuan dari riset ini adalah memberikan pemahaman tentang metode di masa depan untuk menerapkan kompensasi kepada korban perdagangan manusia secara terstruktur, metodologis, dan konsisten. Temuan riset ini mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap korban perdagangan manusia merupakan elemen vital dalam penegakan hukum untuk melindungi saksi dan korban. Selain itu, UU ini sangat memperhatikan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan perdagangan manusia. UU ini menjamin hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi, terutama bagi korban yang menderita secara fisik, psikis, dan sosial akibat dari kejahatan perdagangan manusia.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Arisma, Vika Dwi; Mursid, Akhmad Faqih; Hidaya, Wahab Aznul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.691

Abstract

Korban penangkapan keliru, terutama dalam kasus pembunuhan, masih kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Mereka tetap terlindungi dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu cara untuk menghormati, menegakkan, dan menjamin HAM adalah dengan memberikan perlindungan kepada korban. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem peradilan pidana memberikan perlindungan hukum bagi korban pembunuhan yang mengalami penangkapan keliru serta memastikan mereka memperoleh keadilan. Studi hukum normatif ini menerapkan pendekatan berbasis peraturan perUUan. Sumber data sekunder yang dipakai dalam studi ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur, sementara analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban penangkapan keliru memulai proses hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan. Aparat yang terbukti melakukan penangkapan keliru dapat dikenakan sanksi, mulai dari sanksi administratif hingga pidana. mengatur jaminan perlindungan hukum bagi korban penangkapan yang salah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, berupa ganti rugi dan rehabilitasi. Dengan demikian, diharapkan aparat penegak hukum lebih cermat dalam melaksanakan penangkapan pada berbagai jenis kejahatan, termasuk pembunuhan.
Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sorong) Zahra, Fatimah; Abu, Muharuddin; Hidaya, Wahab Aznul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.695

Abstract

Tujuan dari penelitian ini guna untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan restorative justice dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana efektivitas pelaksanaan restorative justice dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus Kejaksaan Negeri Sorong). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau field research, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi secara nyata dengan memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder serta data tersier sebagai data pendukung, melakukan observasi dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini yaitu Kejaksaan Negeri Sorong. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Jaksa mempunyai kewenangan menjadi fasilitator dalam penyelesaian perkara menggunakan upaya restorative justice dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pelaksanaan restorative justice diawali dengan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik ke Kejaksaan atau biasanya disebut dengan tahap dua. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan mengkaji berkas perkara apakah perkara tersebut patut berdasarkan persyaratan untuk dilaksanakan upaya restorative justice. Jika memenuhi syarat maka perkara tersebut dapat diselesaikan menggunakan pendekatan restorative justice. Berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 terdapat pedoman pelaksanaan restorative justice dari upaya perdamaian sampai kesepakatan perdamaian. Pelaksanaan restorative justice dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga banyak memperoleh keberhasilan dalam penerapannya, sehingga berdasarkan hal ini upaya keadilan restoratif dapat dikategorikan cukup efektif.
Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang Dilihat Dalam Perspektif Viktimologi Di Kota Sorong Dita, Ray Christian; Rakia, A. Sakti. R. S.; Hidayah, Wahab Aznul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.697

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana dampak hasil Visum et Repertum mempengaruhi proses persidangan kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Kota Sorong, serta bagaimana pandangan para hakim mengenai peran Visum et Repertum dalam menangani kasus-kasus tersebut. Penulis menerapkan pendekatan empiris dalam studi ini untuk menggambarkan kondisi dari sudut pandang praktis. Mereka juga mengintegrasikan informasi hukum dengan data lapangan mengenai Visum et Repertum dalam kasus penganiayaan untuk menganalisis isu yang ada. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Visum et Repertum adalah laporan medis yang disusun oleh dokter berdasarkan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Laporan ini merupakan alat bukti yang penting dalam proses hukum pidana, memberikan informasi medis yang esensial untuk menentukan fakta-fakta kasus dan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil. Keterlibatan dokter dalam proses hukum ini memastikan bahwa semua bukti medis yang relevan dapat diperiksa dengan seksama, mendukung proses penyidikan dan persidangan secara efektif.Visum et Repertum adalah alat penting dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan karena memberikan bukti medis yang konkret mengenai kondisi fisik korban. Namun, VER memiliki keterbatasan dalam menentukan secara pasti sebab kematian dan dalam mengidentifikasi kondisi korban sebelum kejadian. Oleh karena itu, VER harus digunakan bersama dengan bukti lain seperti keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan tersangka untuk memastikan kebenaran materil dalam kasus penganiayaan. Dalam kasus Pid.B/2022/PN.Son, hasil VER mengkonfirmasi adanya luka akibat kekerasan tajam di leher korban, namun tidak dapat secara definitif menentukan penyebab kematian tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Ini menekankan pentingnya menggunakan VER sebagai bagian dari rangkaian bukti untuk mendukung penyidikan dan penuntutan
Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak Irawati, Gebby Sintia; Hidaya, Wahab Aznul; Mahmudah, Masrifatun
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.748

Abstract

Tawuran sangat berbahaya bagi anak oleh sebab itu kita harus menjaga anak-anak, namun anak tersebut bisa saja melakukan kejahatan di mana hukum itu sendiri memiliki makna sebagai aturan yang mencakup tindakan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh undang-undang. Nampaknya perkelahian antar pelajar masih menjadi persoalan yang tak pernah usai dan selalu mewarnai berbagai laporan di media. Ini tidak hanya terjadi di sekolah; kejadian tersebut juga sering terjadi di tempat umum, dan kerap disertai dengan kerusakan pada fasilitas umum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran kepolisian dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perkelahian di wilayah Kota Sorong. Kepolisian Resor Kota Sorong dijadikan sebagai tempat penelitian ini. Penulis menggunakan Kepolisian Resor Kota Sorong untuk mengumpulkan data dan informasi. Data utama diperoleh dari wawancara dan didukung oleh data sekunder yang bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Data yang terkumpul akan diproses dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif agar dapat memberikan gambaran yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan kasus tersebut ditemukan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana perkelahian oleh anak-anak di Kota Sorong serta hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menangani kejadian tawuran di Kota Sorong adalah kurangnya ketersediaan Rumah Sakit untuk melakukan visum bagi korban dan kurangnya komunikasi kepada para pelajar.
Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Hak Asasi Manusia Natasya Putri Veruanti Manurung; A. Sakti R.S. Rakia; Wahab Aznul Hidaya
Jurnal Litigasi Amsir Vol 11 No 4 (2024): Agustus
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the legalization of abortion due to rape of minors based on Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan perspektif HAM, and legal protection for children who have abortions in these situations. Using normative research methods, the results show that abortion can be allowed in accordance with the Pasal 60 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 with certain conditions, such as indications of medical emergencies and psychological trauma. From a human rights perspective, abortion can only be approved if it aims to save the lives of the fetus and the mother. Legal protection for children who have abortions due to rape is emphasized as a form of safeguarding the rights of children as victims, taking into account the reasons and conditions that force the child to commit the act. In conclusion, the law must ensure justice by considering the condition of the perpetrator, especially in cases of forced abortions.
Realizing Restitution Justice for Child Victims of Sexual Assault Hidaya, Wahab Aznul; Rakia, A. Sakti R.S.; Kora, Paulinus; Ali, Muhammad; Tuasikal, Hadi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.9697

Abstract

Children who are victims of crime often face severe challenges in their recovery after the incident. In the context of the Indonesian criminal justice system, protecting their rights is still an issue that has not been fully resolved. This study aims to analyze the procedures and considerations of judges in determining the amount of compensation for victims, especially children, who are victims of crime. The normative method examines relevant legal regulations and related legal principles. The analysis shows that the regulation on restitution for child victims has provided a systematic framework to ensure fair compensation. However, there are still challenges in effectively implementing restitution, especially in cases of sexual assault, where offenders often struggle to fulfil their restitution obligations. It creates injustice for victims, who have to bear the brunt of financial and emotional losses. In this context, the role of the judge is crucial in determining the amount of restitution appropriate to the loss suffered by the victim. The protection of child victims of crime is not only the responsibility of the criminal justice system but also of the entire society. Therefore, further measures are needed to increase public awareness and support in victim recovery, as well as to ensure that the criminal law system is more humane and progressive in protecting the rights of victims, especially the rights of children.
The Role of Correctional Institutions in the Development of Prisoners to Prevent Recidivism of Crimes in Sorong City Rahul Pieter S. Yapen; Hidaya, Wahab Aznul; Muharuddin, Muharuddin
Journal of Law Justice (JLJ) Vol 2 No 3 (2024): Journal of Law Justice
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v2i3.3354

Abstract

Abstract : Correctional Institution Class II B Sorong is very functional in fostering recidive inmates where in the system of implementing correctional guidance is very necessary participation or participation of the Community, both by cooperating in fostering and being willing to accept back recidive inmates who have completed serving their sentences. This research is an empirical-normative research that prioritizes the results of interviews. The types of data used by the author are primary data and secondary data. The data collection techniques used are literature and field research in the form of interviews. Data analysis used in this research is descriptive-qualitative analysis, namely describing the juridical review of the coaching of recidive prisoners. The coaching of recidive prisoners at the Class II B Sorong Correctional Institution has 3 stages, namely, the initial stage includes the admission stage, orientation and independence coaching stage, from the coaching stage carried out by the Class II B Sorong Correctional Institution is in accordance with Law Number 12 of 1995 concerning Corrections or renewal of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. It's just that the implementation has not been carried out optimally due to several things, among others: lack of correctional officers in the field of religion, lack of health workers, and no surveillance cameras (CCTV), as well as inadequate facilities and infrastructure at the Class II B Sorong Correctional Institution. To the Correctional Institution Class II B Sorong to add Correctional officers and increase cooperation with agencies that can assist in carrying out the guidance of recidive prisoners so that in the future it will be even better.
Legal Protection for Children in the Framework of Internasional Law: A Study of the National Convention Wahab Aznul Hidaya
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6051

Abstract

All around the world, children face various forms of exploitation, violence, and human rights violations. This study aims to analyze child rights protection within the internasional legal framework and its implementation at the national level. The main focus the study is to explore the challenges faced by countries, especially developing countries, in implementing child rights protection, as well as the role of internasional organizations in supporting these efforts. The method used is a normative juridical approach that analyzes various internasional legal instruments relating to children’s rights and how countries integrate them into their domestic legal systems. This study also conducts a comparative analysis between countries that have successfully implemented child protection and countries that face significant obstacles. The novelty of this study is due to the in-depth analysis of the discrepancies between internasional legal norms and local customs, as well as the identification of workable solutions to address these gaps. The results show that while the internasional legal framework has provided a solid foundation, implementation at the nasional level still faces various obstacles, especially development by providing strategic recommendations for policymakers and internasional organizations to strengthen child protection systems worldwide.
Co-Authors Abu, Muharuddin araa, Nur Insyani Tiara Safitri Ardiyanti Aris Arisma, Vika Dwi Carolina Tuhumury Deassy J.A. Hehanussa Diah Turis Kaemirawati Dita, Ray Christian Dwi Pratiwi Markus, Dwi Endah Labati Silapurna Hendri Khuan Hery Widijanto Hidayati Fitri Hilton Taranama P.M. Irawati, Gebby Sintia Irsan Rahman, Irsan Kora, Paulinus Laode Muhammad Taufiq Afoeli Mahmudah, Masrifatun Muhammad Ali MUHAMMAD ALI Muhammad Ilham Muharuddin, Muharuddin mursid, akhmad faqih Natasya Putri Veruanti Manurung Novianty , Rica Regina Nurikah Nurikah Oktaviana Hardayanti Adismana Ontran Sumantri Riyanto Patma Sari Putri, Riza Maulani R.S. Rakia, A. Sakti Rahul Pieter S. Yapen Rizkia, Nanda Dwi Rospita Adelina Siregar Sabrin S. Hi Mustafa Sapto Handoyo Seguito Monteiro Sokhib Naim Tuasikal, Hadi Valentino Cirilo Sambang Viorizza Suciani Putri waleulu, sapia Wilnan Fatahillah Yenny Febrianty