Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.848
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI JURNAL USM LAW REVIEW Journal De Facto International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Journal Equity of Law and Governance Jurnal Litigasi Amsir Ahmad Dahlan Legal Perspective JUDGE: Jurnal Hukum Law and Justice Journal of Law Justice Jurnal Jurisprudence
Wahab Aznul Hidaya
Faculty Of Law, Muhammadiyah Sorong University, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Perwujudan Restitutio in Integrum Sebagai Hak Anak Korban Tindak Pidana Sokhib Naim; Wahab Aznul Hidaya; Valentino Cirilo Sambang; Sabrin S. Hi Mustafa
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12668

Abstract

This study examines the implementation of restitution rights for child victims of sexual abuse in Islamic boarding schools, focusing on the Sorong District Court Decision No. 247/Pid.Sus/2023/PN Son. Using a normative juridical approach and descriptive-analytical method, the research evaluates the legal framework and practical challenges in enforcing restitution under Law No. 31 of 2014 on Witness and Victim Protection. The findings reveal that restitution remains largely symbolic, hindered by limited law enforcement understanding, the absence of a clear execution mechanism, and minimal state intervention. The study’s novelty lies in its analysis of restitution within religious educational institutions and its critique of the state’s weak commitment to victims’ recovery. Strengthening the LPSK’s role, formulating technical regulations, and ensuring state-funded compensation are recommended to transform restitution from a formal norm into a substantive realization of justice for victims of child sexual abuse.   Penelitian ini menganalisis implementasi hak restitusi bagi anak korban pelecehan seksual di pesantren dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Son. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menilai kerangka hukum serta hambatan praktis dalam pelaksanaan restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi masih bersifat simbolis karena terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum, tidak adanya mekanisme eksekusi yang jelas, serta minimnya intervensi negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian restitusi di lembaga pendidikan keagamaan dan analisis kritis terhadap lemahnya peran negara dalam pemulihan korban. Penelitian merekomendasikan penguatan peran LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), perumusan regulasi teknis yang lebih operasional, serta penyediaan dana kompensasi negara agar restitusi benar-benar terwujud sebagai keadilan substantif bagi anak korban kekerasan seksual.
Principles of Legal Compliance on the Constitutional Court Decisions Adoption in Legislation Rakia, A. Sakti R. S.; Muhammad Ali; Laode Muhammad Taufiq Afoeli; Wahab Aznul Hidaya; Seguito Monteiro
Jurnal Jurisprudence Vol. 14, No. 1, June 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v14i1.3149

Abstract

ABSTRACT Purpose: This study aims to analyze the compliance of the House of Representatives with the follow-up to the Constitutional Court Decision. Methodology: The research method used normative-juridical legal research. The method used the constitutional approach and the statutory approach. Results: The results of this study indicate that the Constitutional Court Decision is equivalent to the constitution itself; thus obedience to the decision of the constitutional court is absolute. Applications of this study: The purpose of this research is to contribute ideas about how every decision of the Constitutional Court can be adhered to with constitutional principles. Novelty/Orginality of this study: This research found that the Constitutional Court's decision should be deemed equivalent to the constitution. This research also contributes ideas so that constitutional obedience can be enforced in every act created as a result of a Constitutional Court decision. Keywords: Constitutional Court Decisions, Legislation, National Law Development, Legal Compliance Principles.   ABSTRAK  Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Metodologi: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-yuridis. Metode ini menggunakan pendekatan konstitusional dan pendekatan perundang-undangan. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan konstitusi itu sendiri, sehingga ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah mutlak. Aplikasi penelitian ini: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyumbangkan gagasan tentang bagaimana setiap putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipatuhi dengan prinsip-prinsip konstitusional. Kebaruan/Orisinalitas penelitian ini: Penelitian ini menemukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dianggap setara dengan konstitusi. Penelitian ini juga menyumbangkan gagasan agar kepatuhan konstitusional dapat ditegakkan dalam setiap tindakan yang dibuat sebagai hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi.  Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Perundang-undangan, Pengembangan Hukum Nasional, Prinsip-prinsip Kepatuhan Hukum
The Role of Witness and Victim Protection Agency for Imekko Tribe in Criminal Justice System in Sorong Wahab Aznul Hidaya
Law and Justice Vol. 8 No. 2 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i2.2363

Abstract

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dan sangat penting dalam setiap perkara pidana. Pentingnya hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus yang tidak dapat diselesaikan karena kurangnya alat bukti, terutama keterangan saksi. Ancaman kekerasan dan intimidasi yang sering diterima oleh saksi dan korban menjadi alasan utama mengapa banyak dari mereka yang tidak mau terlibat langsung dalam memberikan keterangan atas tindak pidana yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan saksi dan korban diawali dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam implementasinya, kebijakan perlindungan saksi dan korban di Indonesia didasarkan pada konsep perlindungan hukum terhadap saksi di Amerika Serikat sebagai model acuan. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tata cara pengajuan perlindungan saksi dan korban, namun masih terdapat beberapa kendala dalam perlindungan saksi dan korban. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang masih berpusat di ibu kota, sehingga akses dan pelayanan terhadap saksi dan korban di daerah terkadang kurang maksimal.     Translated with DeepL.com (free version)Witness statement is one of the legal evidence and is very important in every criminal case. Its importance can be seen from the number of cases that cannot be resolved due to lack of evidence, especially witness statement. Threats of violence and intimidation that are often received by witnesses and victims are the main reasons why many of them do not want to be directly involved in providing testimony on criminal acts that occur. This research uses empirical juridicial method with data collection techniques through interviews and literature studies. The research concluded that the implementation of witness and victim protection policy begins with the implementation of Law No. 31/2014 on Witness and Victim Protection. In its implementation, witness and victim protection policy in Indonesia is based on the concept of legal protection of witnesses in the United States as a model of reference. Although there are regulations governing the procedures for applying for witness and victim protection, there are still several obstacles to witness and victim protection. Some of these obstacles include the position of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) which is still centered in the capital city, so that access and services for witnesses and victims in the regions are sometimes less than optimal.  
Co-Authors Abu, Muharuddin araa, Nur Insyani Tiara Safitri Ardiyanti Aris Arisma, Vika Dwi Carolina Tuhumury Deassy J.A. Hehanussa Diah Turis Kaemirawati Dita, Ray Christian Dwi Pratiwi Markus, Dwi Endah Labati Silapurna Hendri Khuan Hery Widijanto Hidayati Fitri Hilton Taranama P.M. Irawati, Gebby Sintia Irsan Rahman, Irsan Kora, Paulinus Laode Muhammad Taufiq Afoeli Mahmudah, Masrifatun Muhammad Ali MUHAMMAD ALI Muhammad Ilham Muharuddin, Muharuddin mursid, akhmad faqih Natasya Putri Veruanti Manurung Novianty , Rica Regina Nurikah Nurikah Oktaviana Hardayanti Adismana Ontran Sumantri Riyanto Patma Sari Putri, Riza Maulani R.S. Rakia, A. Sakti Rahul Pieter S. Yapen Rizkia, Nanda Dwi Rospita Adelina Siregar Sabrin S. Hi Mustafa Sapto Handoyo Seguito Monteiro Sokhib Naim Tuasikal, Hadi Valentino Cirilo Sambang Viorizza Suciani Putri waleulu, sapia Wilnan Fatahillah Yenny Febrianty