Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.811
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Science JUSTISI JURNAL USM LAW REVIEW Journal De Facto International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Journal Equity of Law and Governance Jurnal Litigasi Amsir Ahmad Dahlan Legal Perspective JUDGE: Jurnal Hukum Law and Justice Journal of Law Justice Jurnal Jurisprudence Unizar Law Review
Wahab Aznul Hidaya
Faculty Of Law, Muhammadiyah Sorong University, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Principles of Legal Compliance on the Constitutional Court Decisions Adoption in Legislation Rakia, A. Sakti R. S.; Muhammad Ali; Laode Muhammad Taufiq Afoeli; Wahab Aznul Hidaya; Seguito Monteiro
Jurnal Jurisprudence Vol. 14, No. 1, June 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v14i1.3149

Abstract

ABSTRACT Purpose: This study aims to analyze the compliance of the House of Representatives with the follow-up to the Constitutional Court Decision. Methodology: The research method used normative-juridical legal research. The method used the constitutional approach and the statutory approach. Results: The results of this study indicate that the Constitutional Court Decision is equivalent to the constitution itself; thus obedience to the decision of the constitutional court is absolute. Applications of this study: The purpose of this research is to contribute ideas about how every decision of the Constitutional Court can be adhered to with constitutional principles. Novelty/Orginality of this study: This research found that the Constitutional Court's decision should be deemed equivalent to the constitution. This research also contributes ideas so that constitutional obedience can be enforced in every act created as a result of a Constitutional Court decision. Keywords: Constitutional Court Decisions, Legislation, National Law Development, Legal Compliance Principles.   ABSTRAK  Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Metodologi: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-yuridis. Metode ini menggunakan pendekatan konstitusional dan pendekatan perundang-undangan. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan konstitusi itu sendiri, sehingga ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah mutlak. Aplikasi penelitian ini: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyumbangkan gagasan tentang bagaimana setiap putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipatuhi dengan prinsip-prinsip konstitusional. Kebaruan/Orisinalitas penelitian ini: Penelitian ini menemukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dianggap setara dengan konstitusi. Penelitian ini juga menyumbangkan gagasan agar kepatuhan konstitusional dapat ditegakkan dalam setiap tindakan yang dibuat sebagai hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi.  Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Perundang-undangan, Pengembangan Hukum Nasional, Prinsip-prinsip Kepatuhan Hukum
The Role of Witness and Victim Protection Agency for Imekko Tribe in Criminal Justice System in Sorong Wahab Aznul Hidaya
Law and Justice Vol. 8 No. 2 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i2.2363

Abstract

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dan sangat penting dalam setiap perkara pidana. Pentingnya hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus yang tidak dapat diselesaikan karena kurangnya alat bukti, terutama keterangan saksi. Ancaman kekerasan dan intimidasi yang sering diterima oleh saksi dan korban menjadi alasan utama mengapa banyak dari mereka yang tidak mau terlibat langsung dalam memberikan keterangan atas tindak pidana yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan saksi dan korban diawali dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam implementasinya, kebijakan perlindungan saksi dan korban di Indonesia didasarkan pada konsep perlindungan hukum terhadap saksi di Amerika Serikat sebagai model acuan. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tata cara pengajuan perlindungan saksi dan korban, namun masih terdapat beberapa kendala dalam perlindungan saksi dan korban. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang masih berpusat di ibu kota, sehingga akses dan pelayanan terhadap saksi dan korban di daerah terkadang kurang maksimal.     Translated with DeepL.com (free version)Witness statement is one of the legal evidence and is very important in every criminal case. Its importance can be seen from the number of cases that cannot be resolved due to lack of evidence, especially witness statement. Threats of violence and intimidation that are often received by witnesses and victims are the main reasons why many of them do not want to be directly involved in providing testimony on criminal acts that occur. This research uses empirical juridicial method with data collection techniques through interviews and literature studies. The research concluded that the implementation of witness and victim protection policy begins with the implementation of Law No. 31/2014 on Witness and Victim Protection. In its implementation, witness and victim protection policy in Indonesia is based on the concept of legal protection of witnesses in the United States as a model of reference. Although there are regulations governing the procedures for applying for witness and victim protection, there are still several obstacles to witness and victim protection. Some of these obstacles include the position of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) which is still centered in the capital city, so that access and services for witnesses and victims in the regions are sometimes less than optimal.  
Dinamika Hukum dan Korupsi Politik (Dampak dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia) Yandi; Muhammad Adystia Sunggara; Yang Meliana; Wahab Aznul Hidaya; Sokhib Nain; Mawrni Fatma
Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i1.64

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak korupsi politik yang merusak kredibilitas dan legitimasi pemerintah Indonesia serta pengaruhnya terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Korupsi tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana korupsi politik mempengaruhi pemerintahan dan kebijakan publik di Indonesia serta mencari strategi efektif untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan transparansi pemerintah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan analitik, di mana data dianalisis secara deskriptif analitis untuk menggambarkan praktik penegakan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik dan ancaman terhadap independensi lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan tantangan utama yang harus diatasi melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Co-Authors Abu, Muharuddin araa, Nur Insyani Tiara Safitri Ardiyanti Aris Arisma, Vika Dwi Carolina Tuhumury Deassy J.A. Hehanussa Diah Turis Kaemirawati Dita, Ray Christian Dwi Pratiwi Markus, Dwi Endah Labati Silapurna Hendri Khuan Hery Widijanto Hidayati Fitri Hilton Taranama P.M. Irawati, Gebby Sintia Irsan Rahman, Irsan Kora, Paulinus Laode Muhammad Taufiq Afoeli Mahmudah, Masrifatun Mawrni Fatma Muhammad Adystia Sunggara Muhammad Ali MUHAMMAD ALI Muhammad Ilham Muharuddin, Muharuddin mursid, akhmad faqih Natasya Putri Veruanti Manurung Novianty , Rica Regina Nurikah Nurikah Oktaviana Hardayanti Adismana Ontran Sumantri Riyanto Patma Sari Putri, Riza Maulani R.S. Rakia, A. Sakti Rahul Pieter S. Yapen Rizkia, Nanda Dwi Rospita Adelina Siregar Sabrin S. Hi Mustafa Sapto Handoyo Seguito Monteiro Sokhib Naim Sokhib Nain Tuasikal, Hadi Valentino Cirilo Sambang Viorizza Suciani Putri waleulu, sapia Wilnan Fatahillah Yandi Yang Meliana Yenny Febrianty