Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.232
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Madinah: Jurnal Studi Islam Journal of Innovation Research and Knowledge Experimental Student Experiences MILRev: Metro Islamic Law Review PARTICIPATORY Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Nur Hakim
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KAJIAN PUTUSAN NOMOR 252/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST Siahaan, Hendri; Achmad Fitrian; Nur Hakim
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 3 No. 8: Januari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v3i8.7304

Abstract

In Commercial Court practice, it is included in Decision Number 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst with one of the Legal Considerations that of Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations regarding the existence of debt which are overdue and can be collected and the existence of two or more creditors mutatis mutandis also applies to requests for postponement of debt payment obligations. This is contrary to one of the conditions for submitting a request for a postponement of debt payment obligations by creditors based on Article 222 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations and the provisions regarding the Court must grant the submitted request for a temporary postponement of debt payment obligations. by debtors or creditors based on Article 225 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. This research uses normative juridical research methods and descriptive analysis based on books, scientific works, journals, articles, decisions and statutory regulations. This research was conducted to analyze simple verification procedures in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and simple evidence in requests for postponement of debt payment obligations in the review of Decision Number 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt .Pst.
PRAKTEK MANAJEMEN LABA DALAM PROSES IPO (INITIAL PUBLIC OFFERING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL Cahaya Sari, Dinta; Nur Hakim; Gatut Hendrotriwidodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 3: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i3.8265

Abstract

Pentingnya peranan informasi laba dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan, terutama bagi investor dan calon investor mendorong pihak manajemen/Direksi suatu perseroan untuk berusaha mengelola laba perusahaan (praktik manajemen laba). Hal ini dilakukan agar entitas perusahaan terlihat lebih baik secara finansial sehingga mampu meningkatkan harga saham pada saat penawaran perdana harga saham atau Initial public offering (IPO). Praktek manajemen laba terjadi karena kurang hati-hatinya Direksi suatu perseroan sehingga bertindak ceroboh dalam mengambil keputusan, dan ini akan berdampak buruk bagi Direksi meskipun sudah menerapkan doktrin Business Judgement Rule, yang meliputi adanya itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Namun, dampak buruk ini dapat dihindari apabila direksi mampu membuktikan seluruh unsur-unsur yang dimuat dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tujuan penulis membuat tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis adanya pelanggaran hukum terhadap praktik manajemen laba dalam proses IPO oleh perusahaan publik ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris, yakni selain peneliti mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan terkait, namun peneliti juga membandingkan dengan temuan di lokasi objek penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa praktek manajemen laba yang merupakan hasil keputusan Direksi suatu perseroan, jika berpedoman pada doktrin-doktrin Business Judgement Rule (BJR), maka keputusan Direksi tersebut dapat dilindungi oleh Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan catatan apabila Direksi bersangkutan dapat membuktikan unsur-unsur yang dimuat dalam pasal tersebut. Dalam kata lain, sepanjang keputusan Direksi mengacu pada doktrin BJR maka keputusan tersebut menjadi legal (sah demi hukum).
Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil terhadap Pelanggaran Ketentuan Pelabelan Produk Pangan Istiani Erawati; Nur Hakim; Mau, Hedwig Adianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4831

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pelanggaran pelabelan pangan dalam sistem hukum positif Indonesia dan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) dalam mengatasi hambatan kepatuhan terhadap standar pelabelan pangan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum,konseptual, dan studi kasus. Materi hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk mengembangkan penilaian hukum yang komprehensif. Temuan menunjukkan bahwa konstruksi hukum pelabelan pangan terstruktur melalui keterkaitan antara norma kewajiban pelabelan, norma sanksi administratif, dan kewajiban panduan pemerintah yang dilakukan oleh otoritas pusat dan daerah. Secara normatif, pelanggaran pelabelan pangan yang dilakukan oleh UMKM terutama berada dalam rezim hukum administrasi dan harus didahului oleh panduan dan langkah-langkah peningkatan kapasitas yangmemadai sebelum pengenaan sanksi yang lebih berat. Namun demikian, praktik penegakan hukum menunjukkan ketidakharmonisan normatif dan kecenderungan kriminalisasi pelanggaran yang bersifat administratif atau teknis.
Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Program Pembangunan Desa (Studi Pemberdayaan pada PKK Ratih Kusuma Ningtias; Wardatul Karomah; Nur Azizah; Nur Hakim
PARTISIPATORY Vol 5 No 01 (2026): PARTICIPATORY: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM IAI TABAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58518/participatory.v5i01.4572

Abstract

Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural, khususnya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Artikel pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan dampak pendampingan pemberdayaan perempuan PKK dalam meningkatkan partisipasi mereka pada pembangunan desa di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) yang menempatkan perempuan sebagai subjek aktif melalui tahapan identifikasi masalah, perencanaan aksi, pelaksanaan, serta refleksi dan evaluasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan lima perubahan utama, yaitu meningkatnya kapasitas individu perempuan, penguatan kelembagaan PKK, terbentuknya Kelompok Kerja Perempuan sebagai wadah partisipasi baru, terjadinya perubahan sosial-budaya terkait peran gender, serta terbangunnya kolaborasi kelembagaan antara perempuan dan pemerintah desa. Program pendampingan ini membuktikan bahwa pendekatan partisipatif mampu mendorong transformasi sosial secara bertahap dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pembangunan desa yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Co-Authors Achmad Fitrian Ady Bakri, Asri Atmaka, Prawata Widdhi Azhar, Imam Cahaya Sari, Dinta Dewi Purnamasari Dhody A. R. Widjajaatmadja Faridi Faridi Gatut Hendrotriwidodo Gita Mahardhika Hedwig Adianto Mau Istiani Erawati Marni Emmy Mustofa Mau, Hedwig Adianto Moh. Nasrul Amin Nur Azizah Ratih Kusuma Ningtias Sarikin, Sarikin Siahaan, Hendri Simanjuntak, Diana Hawaty Sinurat, Berman Hari Tua Wahyudi, Farid Wardatul Karomah Wira Franciska Yuhelson Yuhelson