Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

ANALISIS BEA MATERAI DALAM SISTEM PERPAJAKAN MODERN DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL Deswita Adha; Dini Vientiany; Athaya Beli Zafhira; M. Fauzan Nst
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas analisis bea materai dalam sistem perpajakan modern di era transformasi digital dengan fokus pada implementasi e-meterai sebagai bentuk inovasi kebijakan fiskal di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan sistem bea materai dari konvensional ke digital serta mengidentifikasi efektivitas penerapannya dalam meningkatkan efisiensi administrasi, legalitas dokumen, dan kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital pada bea materai memberikan dampak positif berupa percepatan proses administrasi, peningkatan transparansi, serta penguatan sistem pengawasan perpajakan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kebutuhan penyesuaian regulasi yang lebih adaptif. Kesimpulannya, penerapan bea materai digital merupakan langkah strategis dalam modernisasi sistem perpajakan yang perlu didukung oleh kebijakan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat berjalan optimal di Indonesia.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Mhd. Alvian Alfaidz R; Dini Vientiany; Murni Qori Tanjung; Nur Hafyzho Siregar
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak luar negeri yang bersumber dari Indonesia. Fokus penelitian mencakup identifikasi objek pajak, peran tax treaty dalam mengurangi pajak berganda, serta pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perpajakan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 26 berperan strategis dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pemotongan atas dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada pihak luar negeri. Tax treaty memberikan kepastian hukum dan mendorong investasi, namun memerlukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas. Selain itu, penerapan sistem digital seperti e-Bupot dan e-Filing mampu meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, dan transparansi pelaporan pajak. Dengan demikian, optimalisasi PPh Pasal 26 membutuhkan regulasi yang jelas, pengawasan efektif, serta peningkatan literasi perpajakan guna mendukung sistem perpajakan nasional yang modern dan kompetitif secara berkelanjutan di masa depan.
ANALISIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA Salsa Billa Dwi Rianto; Dini Vientiany; Hilwa Muslimah Harahap; M Rafli Gunawan
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Fokus penelitian mencakup objek Pajak Pertambahan Nilai, digitalisasi administrasi perpajakan, serta dampak kebijakan PPN terhadap masyarakat dan dunia usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai berfungsi strategis dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pemungutan atas konsumsi barang dan jasa. Implementasi sistem digital seperti e-Faktur dan e-Filing terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perluasan objek pajak terhadap transaksi digital turut memperkuat basis penerimaan negara di era ekonomi modern. Namun, perubahan kebijakan PPN harus tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, optimalisasi PPN memerlukan regulasi yang jelas, pengawasan efektif, serta pelayanan perpajakan yang adaptif demi terciptanya sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) DI INDONESIA Nur Aisyah Lubis; Dini Vientiany; Nidar Ul Rahma Lubis; Regen Sabar Pinem
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) di Indonesia sebagai salah satu instrumen perpajakan yang dikenakan secara final atas jenis penghasilan tertentu. Fokus penelitian mencakup ruang lingkup objek pajak, administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta dampaknya terhadap penerimaan negara dan kegiatan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perpajakan, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) memiliki peranan penting dalam meningkatkan efisiensi pemungutan pajak karena pajak dipenuhi langsung saat transaksi terjadi. Sistem ini juga memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak pada sektor properti, konstruksi, perbankan, dan usaha lainnya. Penerapan sistem digital seperti e-Billing dan pelaporan daring turut meningkatkan kepatuhan dan transparansi perpajakan. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini tetap memerlukan sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi tarif secara berkala. Dengan demikian, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) berkontribusi dalam mewujudkan sistem perpajakan yang modern, adil, dan berkelanjutan di Indonesia saat ini.
ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 Ashobi Alfarizi; Dini Vientiany; Meme Syakira Rizky; Widya Lestari
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 25 di Indonesia sebagai salah satu mekanisme pembayaran angsuran pajak yang memiliki peranan penting dalam sistem perpajakan nasional. Fokus penelitian mencakup mekanisme perhitungan angsuran, administrasi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara dan kegiatan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perpajakan, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 memberikan manfaat dalam menciptakan penerimaan negara yang stabil karena dibayarkan secara rutin setiap bulan. Sistem ini juga membantu wajib pajak dalam mengelola beban pajak secara bertahap sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun pajak. Digitalisasi administrasi melalui e-Billing dan e-Filing terbukti meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan perpajakan. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi kendala seperti kesalahan perhitungan angsuran dan keterbatasan literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi berkala agar Pajak Penghasilan Pasal 25 semakin efektif, adil, modern, dan berkelanjutan di Indonesia saat ini.
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP) DAN TATACARA PERPAJAKAN Putri Ayu Amelia; Fatia Hadaya Panjaitan; M Fatih Askati Nst; Dini Vientiany
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai landasan utama dalam sistem perpajakan Indonesia serta menganalisis penerapan self-assessment system, tata cara perpajakan, dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUP memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi administrasi perpajakan. Penerapan self-assessment system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri, namun keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi perpajakan melalui e-filing, e-billing, dan e-registration turut meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, faktor pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, penegakan hukum, serta literasi digital berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui edukasi, modernisasi administrasi perpajakan, dan penguatan pengawasan guna meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI (PBB) DAN BANGUNAN OLEH MASYARAKAT PEDESAAN DI INDONESIA SAAT INI Asyami Ramadhani; Dini Vientiany; Muthia Zahra Damanik
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze the factors inhibiting the payment of Land and Building Tax (PBB) by rural communities in Indonesia today. The method used is a qualitative approach with a descriptive research type through literature study from various relevant scientific journals. The results show that there are two main groups of inhibiting factors, namely internal and external factors. Internal factors include low tax literacy, unstable economic conditions, and negative perceptions of tax benefits. Meanwhile, external factors include weak administrative systems, limited services, lack of socialization, and payment procedures that are considered complicated by the community. These findings indicate that low taxpayer compliance is not only influenced by individual awareness but also by the system and policies implemented by the government. Therefore, strategic efforts are needed such as improving tax education, digitalizing services, and applying social approaches involving the community directly. Thus, it is expected that PBB payment compliance can increase and contribute to optimizing regional tax revenue sustainably.
ANALISIS PERAN BEA MATERAI DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN Khairunissa Alisya Hasibuan; Dini Vientiany; Siti Aulia Zannah
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the role of stamp duty in tax administration in Indonesia by reviewing aspects of document legality, taxpayer compliance, and the effectiveness of its implementation within the modern taxation system. The method used is a qualitative approach with a descriptive research type through a literature study sourced from scientific journals, books, and relevant laws and regulations. The results show that stamp duty plays an important role as a legal instrument that provides evidentiary power to documents and supports orderly tax administration. In addition, the implementation of electronic stamp duty offers convenience, efficiency, and increased transparency in transaction monitoring. However, its implementation still faces several challenges, such as low public understanding, limited digital literacy, and differences in interpreting existing regulations. Therefore, continuous efforts are needed through increased public outreach, regulatory strengthening, and technological optimization to support the effective implementation of stamp duty in a more modern, transparent, and accountable tax administration system.
IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DI INDONESIA Tyara Amanda; Dini Vientiany; Salwa Balqis; Surya Dimas
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Income Tax Article 25 in Indonesia and to identify the challenges encountered in its application. The research employs a descriptive quantitative approach using a library research method, relying on secondary data such as tax regulations, official government reports, and relevant academic literature. The results indicate that the implementation of Income Tax Article 25 has generally been effective in supporting the stability of state revenue through a monthly tax installment mechanism. In addition, the digitalization of the tax system, including e-billing and e-filing, has contributed to improving administrative efficiency and enhancing taxpayers’ formal compliance. However, several challenges remain, including the complexity of installment calculations, reliance on previous year tax data that may not reflect current economic conditions, and the limited understanding of tax regulations among some taxpayers. Therefore, continuous efforts by the government are needed to improve tax education, simplify calculation mechanisms, and strengthen digital- based tax administration systems to ensure a more optimal and effective implementation of Income Tax Article 25.
KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI Saskia Dwi Ayunda; Syifa Salsabila; Zhafirah Syarafina; Dini Vientiany
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia, namun optimalisasinya masih terhambat oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dinamika kepatuhan PKB dengan membedah interaksi antara motif moral internal wajib pajak dan instrumen penegakan hukum eksternal dari otoritas perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur (library research) terhadap 15 jurnal ilmiah primer terpilih di Indonesia. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, kategorisasi temuan, serta analisis komparatif-integratif. Hasil studi literatur mengidentifikasi adanya diskrepansi empiris di beberapa wilayah urban; faktor internal seperti kesadaran moral dan pengetahuan perpajakan efektif membangun kepatuhan sukarela (voluntary compliance), namun sering kali terhambat oleh kompleksitas birokrasi fisik. Sementara itu, faktor eksternal berupa ketegasan sanksi administrasi dan operasi razia lapangan terbukti menjadi instrumen paling konsisten dalam memaksa kepatuhan jangka pendek (enforced compliance). Di sisi lain, modernisasi sistem melalui E-Samsat dan insentif pemutihan pajak berfungsi sebagai stimulus komplementer yang efektif memotong biaya kepatuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa solusi kebijakan perpajakan daerah tidak dapat bertumpu pada aspek administratif-digital semata, melainkan harus mengintegrasikan pendekatan psikologis-moral masyarakat guna menciptakan kepatuhan jangka panjang yang berkelanjutan.
Co-Authors Abdillah Fuad Abdul Zagi Azzam Abima Dwiki Rukmana Ade Yulina Duani Adel Nazwa Sipa Sinaga Afri Kartika Ahmad Ramdhani Mungkur Ajeng Ayuning Kartika Annisa Afwani Annisa Ilmi Farried Ashobi Alfarizi Asyami Ramadhani Athaya Beli Zafhira Azzahra Bunga Permata Sari Siagian Cici Mutiah Siregar Deswita Adha Dinar Nayla Dinda Nurayuni Humaira Dwi Febrina Fadila Khairunnisa Hsb Faisal Sinaga Fatia Hadaya Panjaitan Febriyani Feby Salsabila Dasril Fridea Ramadhani Ginda Fuad Badilah Hafnina Zahra Hilwa Muslimah Harahap Ibrahim Syahbana Prasetyo Inaya Zahra Indah Tri Sari Harahap Istiqomah Jumriati Hasibuan Keisya Putri Balqis Khaila Calsa Fhadillah Khairunissa Alisya Hasibuan Khairunnisa Khalida Kiki Hardiansyah Siregar Legowo Utomo Lutfiyyah Shara M Fathir Ihsan M Fatih Askati Nst M Rafli Gunawan M. Fauzan Nst M.Khayrul Reza Simbolon Maulia Riska Maylaffayza Elsanrais zie Meme Syakira Rizky Mhd. Alvian Alfaidz R Miranti Agustina Muhammad Abdillah Pratama Aminullah Muhammad Ali Guntur Muhammad Cikal Baihaqy Diawan Muhammad Rianda Muhammad Risky Harahap Murni Qori Tanjung Murni Tafrijah Muthia Zahra Damanik Mutiara Al Hayyan Nabila Chairunnisa Br. Karo Nadia Najwa Fadilla Nayla Novita Syahfitri Nazhan Zahira Nazla Aina Afrianti Nazla Niim Siregar Nidar Ul Rahma Lubis Nur Aisyah Nur Aisyah Lubis Nur Hafyzho Siregar Nurhikmah Berasa Nurul Fadhilah Pasaribu Nyak Angeli Ajianing Putri Afiqah Binti Ahmad Putri Ayu Amelia Putri Chairunnisa Pane Regen Sabar Pinem Risa Adelila Hasibuan Rizka Fahira Alzattin Salman Salman Salsa Billa Dwi Rianto Salwa Balqis Saskia Dwi Ayunda Sherin Aulia Putri Shofiyah Indri Silvia Nuraini Siti Aulia Zannah Siti Khirani Azzahra Siti Nuraisyah Stefani Surya Dimas Syifa Salsabila Tengku Marlina Tri Nuryana Tyara Amanda Vicky Febima Andrerico Vivi Tiana Nasution Widya Fadla Wibowo Widya Lestari Yolanda Putri Yulianti Siregar Zalsa Cintyanisa Tobing Zhafirah Syarafina Zulfahri Salim