Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.951
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JEBD Jurnal Komprehenshif JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Joong-Ki ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies SYAHADAT: Journal of Islamic Studies Journal of Golden Generation Economic Journal of Golden Generation Legal Science International Journal of Islamic Business Management Journal of Research and Public Horizons
Dini Vientiany
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) DALAM PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PASCA PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2023 Salman Salman; Muhammad Risky Harahap; Dini Vientiany
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 3 (2026): JUNI
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i3.2601

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Diberlakukannya peraturan ini menandai perubahan mendasar dalam mekanisme perhitungan PPh 21, yakni menggantikan metode tarif progresif konvensional dengan sistem tarif efektif rata-rata bulanan yang bertujuan menyederhanakan proses pemotongan pajak bagi pemberi kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara mengkaji dan menganalisis ketentuan PP No. 58 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skema TER menawarkan metode perhitungan yang lebih sederhana dan sistematis dibandingkan mekanisme sebelumnya. Namun, beberapa aspek masih memerlukan perhatian, khususnya terkait kesesuaian klasifikasi kategori TER dengan status wajib pajak dan karakteristik penghasilan. Secara keseluruhan, penerapan TER dalam perhitungan PPh 21 telah sesuai dengan prinsip dan tujuan yang ditetapkan dalam PP No. 58 Tahun 2023, yaitu penyederhanaan, efisiensi, dan peningkatan kepatuhan dalam kewajiban pemotongan pajak penghasilan.
ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR DI INDONESIA M.Khayrul Reza Simbolon; Abima Dwiki Rukmana; Dini Vientiany
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 3 (2026): JUNI
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i3.2603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) atas kegiatan impor di Indonesia melalui pendekatan kajian pustaka. PPh 22 merupakan pajak yang dipungut dari badan usaha yang melakukan kegiatan impor sebagai pembayaran pajak penghasilan di muka. Meningkatnya volume kegiatan impor di Indonesia menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana mekanisme pemungutan PPh 22 telah dilaksanakan secara efektif. Dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, regulasi, dan laporan resmi pemerintah, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi efektivitas pemungutan PPh 22, meliputi peran otoritas kepabeanan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kerangka regulasi yang mengatur perpajakan impor. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PPh 22 telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kelemahan administratif, dan kesenjangan dalam penegakan regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan edukasi wajib pajak, serta peningkatan koordinasi antar lembaga merupakan langkah-langkah penting dalam mengoptimalkan pemungutan PPh 22 atas kegiatan impor di Indonesia.
Analisis Implementasi Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam Penghitungan PPh Pasal 21: Upaya Simplifikasi atau Beban Baru bagi Wajib Pajak Azzahra Bunga Permata Sari Siagian; Cici Mutiah Siregar; M Fathir Ihsan; Dini Vientiany
Komprehensif Vol 4 No 1 (2026)
Publisher : CV Edu Tech Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi apakah perubahan mekanisme tersebut benar-benar memberikan simplifikasi administratif atau justru menciptakan beban baru bagi wajib pajak. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan analisis deskriptif-komparatif, penelitian ini mensimulasikan penghitungan pajak pada berbagai profil penghasilan untuk membandingkan metode lama dengan skema TER. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema TER berhasil menyederhanakan prosedur pemotongan bulanan bagi pemberi kerja dan mereduksi risiko kesalahan hitung. Namun, temuan simulasi mengungkap adanya distorsi arus kas (cash flow) bagi wajib pajak akibat pemotongan yang lebih besar di awal tahun (overwithholding), terutama pada masa pajak penerimaan bonus. Selain itu, beban administratif tidak sepenuhnya hilang melainkan terakumulasi pada masa pajak Desember. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun TER efektif sebagai instrumen otomasi fiskal, kebijakan ini cenderung bersifat state-centric yang mengabaikan asas convenience of payment bagi wajib pajak individu.
Pajak Penghasilan Pasal 24 Fadila Khairunnisa Hsb; Febriyani; Dini Vientiany
Journal of Research and Public Horizons Vol. 2 No. 1 (2026): Juni 2026: Journal of Research and Public Horizons
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jrph.v2i1.910

Abstract

Globalisasi ekonomi telah mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara yang berdampak pada potensi pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh 24) hadir sebagai mekanisme untuk menghindari pajak berganda internasional melalui pemberian kredit pajak luar negeri bagi wajib pajak dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, mekanisme, serta implementasi PPh Pasal 24 di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh 24 memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan perpajakan dan meningkatkan daya saing global wajib pajak Indonesia, namun masih menghadapi kendala berupa kompleksitas administrasi, kurangnya pemahaman wajib pajak, serta keterbatasan dokumentasi pajak luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi perpajakan dan penyederhanaan prosedur administrasi untuk mengoptimalkan implementasi PPh 24.  
ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 WAJIB PAJAK Inaya Zahra; Widya Fadla Wibowo; Ginda Fuad Badilah; Dini Vientiany
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the calculation of Article 25 Income Tax for taxpayers and identify the factors influencing the implementation of tax obligations in accordance with tax regulations in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with a descriptive research type. Research data were obtained through literature studies, documentation, and various scientific references related to taxation, especially Article 25 Income Tax. The results of the study indicate that the calculation of Article 25 Income Tax is carried out based on the previous year’s payable income tax by considering taxable income, fiscal corrections, and applicable tax administration procedures. In addition, the level of tax understanding, taxpayer compliance, implementation of digital-based administrative systems, and supervision by tax authorities are important factors affecting the accuracy of tax calculations. The implementation of Article 25 Income Tax also has a positive impact on the stability of tax payments, increasing taxpayer compliance, and optimizing state revenue. Therefore, improving tax education and strengthening the tax administration system are necessary so that the implementation of tax obligations can run more effectively, transparently, and in accordance with applicable tax regulations.
ANALISIS KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP) DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA Vivi Tiana Nasution; Jumriati Hasibuan; Dini Vientiany
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 3 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (KUP) berfungsi sebagai elemen dasar kerangka perpajakan di Indonesia, yang merinci tanggung jawab wajib pajak dan kewenangan otoritas pajak. Di zaman modern, signifikansi KUP telah meningkat, memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dan memastikan transparansi dalam administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, prinsip-prinsip utama, dan penerapan KUP dalam operasi perpajakan di Indonesia. Metodologi kualitatif deskriptif, disertai dengan tinjauan pustaka, telah digunakan untuk tujuan ini. Temuan menunjukkan bahwa meskipun KUP menetapkan struktur hukum yang pasti untuk perpajakan, KUP masih menghadapi kendala seperti pengetahuan perpajakan yang terbatas di kalangan masyarakat, prosedur administrasi yang rumit, dan perbedaan antara peraturan tertulis dan praktik aktual. Akibatnya, ada kebutuhan untuk memperkuat sistem administrasi digital dan meningkatkan pendidikan perpajakan untuk mendorong penerapan KUP yang efektif.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DAN PERANNYA DALAM MENGHINDARI PAJAK BERGANDA BAGI WAJIB PAJAK DI INDONESIA Zalsa Cintyanisa Tobing; Adel Nazwa Sipa Sinaga; Dini Vientiany
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 3 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) adalah salah satu bagian dari sistem perpajakan di Indonesia yang dirancang untuk mencegah terjadinya pajak ganda atas pendapatan yang diterima oleh wajib pajak dari luar negeri. Di tengah meningkatnya globalisasi ekonomi, aktivitas bisnis lintas negara semakin sering terjadi, yang menyebabkan kemungkinan terjadinya pajak ganda terus bertambah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep, cara kerja, serta pelaksanaan PPh Pasal 24 dalam sistem perpajakan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 24 memberikan keadilan bagi wajib pajak melalui sistem kredit pajak luar negeri, tetapi masih ada beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman di kalangan wajib pajak, rumitnya proses perhitungan, dan keterbatasan dalam pengumpulan dokumen pajak luar negeri. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan dalam pendidikan perpajakan serta penyederhanaan proses administrasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PPh Pasal 24.
ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Tengku Marlina; Tri Nuryana; Legowo Utomo; Dini Vientiany
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 3 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh masyarakat pedesaan di Indonesia saat ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok faktor utama yang menjadi penghambat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya literasi pajak, kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, serta persepsi negatif terhadap manfaat pajak. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kelemahan sistem administrasi, keterbatasan pelayanan, kurangnya sosialisasi, serta prosedur pembayaran yang dianggap rumit oleh masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga oleh sistem dan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis seperti peningkatan edukasi perpajakan, digitalisasi layanan, serta pendekatan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, diharapkan kepatuhan pembayaran PBB dapat meningkat dan berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.
PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH Hafnina Zahra; Siti Khirani Azzahra; Dini Vientiany
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 3 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi pengelolaan perpajakan di Indonesia, yang didistribusikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyoroti variasi, alokasi kewenangan, dan isu-isu yang dihadapi. Studi ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif melalui tinjauan literatur dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, jurnal akademik, dan statistik resmi. Temuan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan, peran, dan kontribusi pajak pusat dan daerah. Pajak yang dikumpulkan di tingkat pusat, termasuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, berfungsi sebagai bentuk utama pendapatan nasional dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, pajak daerah diawasi oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya otonomi daerah untuk mendanai pembangunan daerah dan inisiatif pelayanan publik. Meskipun demikian, beberapa tantangan tetap ada dalam konteks ini, seperti ketidakseimbangan pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah, kapasitas yang tidak memadai untuk mengelola pajak daerah, dan pengaruh pemerintah pusat yang berkelanjutan terhadap kebijakan pajak daerah. Skenario ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di bidang perpajakan belum mencapai potensi penuhnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menyempurnakan kerangka pengelolaan pajak untuk memastikan bahwa kerangka tersebut menjadi lebih efisien, adil, dan mampu mendorong pembangunan berkelanjutan.
Co-Authors Abdillah Fuad Abdul Zagi Azzam Abima Dwiki Rukmana Ade Yulina Duani Adel Nazwa Sipa Sinaga Afri Kartika Ahmad Ramdhani Mungkur Ajeng Ayuning Kartika Annisa Afwani Annisa Ilmi Farried Ashobi Alfarizi Asyami Ramadhani Athaya Beli Zafhira Azzahra Bunga Permata Sari Siagian Cici Mutiah Siregar Deswita Adha Dinar Nayla Dinda Nurayuni Humaira Dwi Febrina Fadila Khairunnisa Hsb Faisal Sinaga Fatia Hadaya Panjaitan Febriyani Feby Salsabila Dasril Fridea Ramadhani Ginda Fuad Badilah Hafnina Zahra Hilwa Muslimah Harahap Ibrahim Syahbana Prasetyo Inaya Zahra Indah Tri Sari Harahap Istiqomah Jumriati Hasibuan Keisya Putri Balqis Khaila Calsa Fhadillah Khairunissa Alisya Hasibuan Khairunnisa Khalida Kiki Hardiansyah Siregar Legowo Utomo Lutfiyyah Shara M Fathir Ihsan M Fatih Askati Nst M Rafli Gunawan M. Fauzan Nst M.Khayrul Reza Simbolon Maulia Riska Maylaffayza Elsanrais zie Meme Syakira Rizky Mhd. Alvian Alfaidz R Miranti Agustina Muhammad Abdillah Pratama Aminullah Muhammad Ali Guntur Muhammad Cikal Baihaqy Diawan Muhammad Rianda Muhammad Risky Harahap Murni Qori Tanjung Murni Tafrijah Muthia Zahra Damanik Mutiara Al Hayyan Nabila Chairunnisa Br. Karo Nadia Najwa Fadilla Nayla Novita Syahfitri Nazhan Zahira Nazla Aina Afrianti Nazla Niim Siregar Nidar Ul Rahma Lubis Nur Aisyah Nur Aisyah Lubis Nur Hafyzho Siregar Nurhikmah Berasa Nurul Fadhilah Pasaribu Nyak Angeli Ajianing Putri Afiqah Binti Ahmad Putri Ayu Amelia Putri Chairunnisa Pane Regen Sabar Pinem Risa Adelila Hasibuan Rizka Fahira Alzattin Salman Salman Salsa Billa Dwi Rianto Salwa Balqis Saskia Dwi Ayunda Sherin Aulia Putri Shofiyah Indri Silvia Nuraini Siti Aulia Zannah Siti Khirani Azzahra Siti Nuraisyah Stefani Surya Dimas Syifa Salsabila Tengku Marlina Tri Nuryana Tyara Amanda Vicky Febima Andrerico Vivi Tiana Nasution Widya Fadla Wibowo Widya Lestari Yolanda Putri Yulianti Siregar Zalsa Cintyanisa Tobing Zhafirah Syarafina Zulfahri Salim